Berita
Bawaslu Dorong Kehumasan jadi Penggerak Partisipasi Publik Awasi Pemilu
KlikBogor – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan Bawaslu dalam Membangun Kepercayaan Publik dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu 2029 Berintegritas di Bigland Hotel Bogor.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 23-25 September 2026, tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi kehumasan Bawaslu dalam menghadapi tahapan pemilihan mendatang.
Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, kehumasan merupakan bagian penting dalam menyampaikan kinerja Bawaslu kepada masyarakat. Menurutnya, informasi yang disampaikan secara tepat diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang benar mengenai kerja-kerja pengawasan pemilu.
“Kehumasan merupakan corong depan Bawaslu untuk mewartakan kinerja yang dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang benar,” kata Lolly, Kamis, 24 September 2026.
Baca juga: El Nino Capai Rekor Tertinggi Sejak 1950, Pangan Global Terancam
Ia mengatakan, reaksi negatif dari publik kerap muncul karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Karena itu, Bawaslu perlu merefleksikan pola kerja kehumasan yang telah dilakukan untuk memperluas jangkauan komunikasi pada masa mendatang.
Menurut Lolly, target utama komunikasi yang dibangun Bawaslu adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi ke depan.
“Melalui refleksi ini, diharapkan lahir banyak strategi sehingga tahun 2026 diakhiri dengan rumusan strategi untuk persiapan menghadapi tahapan pemilihan di tahun 2027,” ujarnya.
Pihaknya telah melakukan pembahasan penguatan pengawasan di ruang digital. Hal itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi serta pemetaan potensi kerawanan di era digital.
Lolly mengatakan, penguatan tersebut diperlukan agar jajaran pengawas pemilu memiliki kesiapan ketika tahapan pemilihan berlangsung.
Baca juga: DPRD Sosialisasikan Perda Bale Badami, Penyelesaian Perkara Lewat Musyawarah
Selain meningkatkan kualitas SDM, Bawaslu juga melakukan penguatan terhadap kebijakan yang telah dimiliki, termasuk pemanfaatan manajemen krisis yang telah dibangun sejak 2022 hingga 2024 untuk mempercepat penyampaian informasi.
“Hal ini perlu terus diingatkan ke bawah agar pedoman yang ada tetap dipedomani,” katanya.
Lolly menambahkan, forum refleksi tersebut sekaligus menjadi sarana konsolidasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan komunikasi Bawaslu.
“Maka forum ini salah satu langkah yang diambil untuk mengingatkan terus, dan kami pun mengevaluasi apa-apa yang kira-kira masih bolong. Yang jelas tahap ini kami mengkonsolidasikan karena tujuannya satu komunikasi yang dibangun Bawaslu harus mampu menggerakkan partisipasi publik mengawasi pemilu,” tandasnya.
Kegiatan tersebut diikuti 206 peserta yang berasal dari unsur Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
Peserta terdiri atas pimpinan yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, serta data dan informasi. Selain itu, kegiatan diikuti para kepala sekretariat, kepala bagian yang membidangi kehumasan, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta unsur Bawaslu RI.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislator, masyarakat sipil, pemantau pemilu, akademisi, dan praktisi.
(hrs/ckl)
Berita
Rumah Ambruk saat Hujan Deras, Penghuni di Empang Mengungsi
KlikBogor – Seorang warga di Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, terpaksa harus mengungsi setelah rumah yang ditinggalinya rusak akibat ambruk, Senin, 9 November 2026.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko menjelaskan, rumah tersebut ambruk sekira pukul 16.40 WIB.
Kejadian itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut. Disamping itu, Dimas Tiko menduga rumah tersebut ambruk karena konstruksi bangunan sudah rapuh
“Kejadian ini diketahui karena hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut dan kondisi bangunan yang rapuh,” ujarnya.
Baca juga: Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan
Dimas Tiko menambahkan, akibat kejadian tersebut bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
“Kejadian ini mengakibatkan bangunan rumah milik ibunya yang ditempati oleh anaknya (satu jiwa) mengalami kerusakan pada hampir seluruh bagian rumah,” katanya.
Baca juga: Kota Bogor Siaga Hadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi
Merespons kejadian tersebut, lima personel BPBD Kota Bogor dikerahkan ke lokasi untuk melakukan asesmen. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan aparatur wilayah setempat.
“Kebutuhan mendesak BSTT dan Huntara,” imbuhnya.
Saat ini, penghuni rumah sementara mengungsi ke rumah saudara karena rumah yang ditinggalinya rusak.
(hrs/ckl)
Berita
Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bogor, yakni Said Muhammad Mohan.
Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.
“Hari ini ada 100 penerima manfaat dari enam kecamatan. Total bantuan terdiri atas 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar,” terang Jenal.
Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar
Ia menjelaskan, sejumlah usulan bantuan tersebut telah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, karena dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran, realisasinya baru dapat dilakukan pada tahun ini.
Jenal menambahkan, proses distribusi juga melibatkan Sekretariat DPRD. Bahkan, bantuan diantarkan langsung kepada warga yang tidak memungkinkan hadir, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak dapat berjalan.
“Ini merupakan bentuk perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak dalam memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan kepada warga,” kata Jenal.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata penggunaan anggaran rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Ini merupakan semangat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekaligus menunjukkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mohan.
Baca juga: Dewan Mohan Gelar Gerakan Proteinisasi, Bagikan Daging Ayam kepada Warga
Mohan menambahkan, bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses, tetapi juga melalui pengaduan, media sosial, fraksi, dan berbagai saluran lainnya.
Ia berharap program bantuan kursi roda dan alat bantu dengar dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Bogor yang mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya.
“Kegiatan ini bukan kegiatan insidental. Program ini akan terus berkesinambungan setiap tahun karena semangatnya adalah memastikan untuk rakyat kembali kepada rakyat,” katanya.
(hrs/ckl)
Berita
Bedah Rumah di Kota Bogor Naik, 1.243 Unit Dapat Bantuan
KlikBogor – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan. Pada 2026 bantuan yang disalurkan 1.243 unit meningkat dari tahun lalu 188 unit rumah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat mengunjungi program bedah rumah BSPS di Lapangan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu, 7 November 2025.
Maruarar mengatakan, peningkatan bantuan tersebut menjadi capaian besar bagi Kota Bogor. Namun, ia menegaskan peningkatan bantuan tersebut harus diikuti dengan ketepatan sasaran.
“Kami bekerja sama dengan Pak Wali Kota Bogor melalui bidang perumahan bersinergi untuk menemukan penerima bantuan yang tepat sasaran. Kami memastikan kondisi fisik rumahnya, apakah lantainya, temboknya, atapnya atau toiletnya benar-benar rusak,” ujar Maruarar.
Ia menyebutkan, secara keseluruhan bantuan bedah rumah di Jawa Barat juga meningkat dari sekitar 6.347 unit pada tahun lalu menjadi 49.229 unit pada 2026.
Baca juga: HUT Golkar, Dewan Fetty Cek Kesehatan Warga dan Bagikan Sembako
Untuk memastikan ketepatan penerima, pemerintah melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan dan verifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Tidak hanya memperbaiki rumah, Maruarar juga mendorong bantuan terpadu bagi masyarakat. Setelah rumah diperbaiki, penerima bantuan yang memenuhi kriteria akan mendapatkan pendampingan pengurusan sertifikat tanah secara gratis melalui Kementerian ATR/BPN.
“Kriterianya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau penerima bantuan bedah rumah,” jelas Maruarar.
Selain itu, PNM turut dilibatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan dengan penurunan bunga pinjaman dari sekitar 22 persen menjadi 8 persen.
“Jadi, sekali datang masyarakat bisa mendapatkan berbagai bantuan sekaligus. Ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dibantu ATR/BPN. Ada yang rumahnya tidak layak huni dibantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada pula yang kondisi ekonomi keluarganya belum mandiri dibantu PNM,” katanya.
Baca juga: Bansos RTLH hingga Bedah Rumah Sasar Ribuan Rumah di Kota Bogor
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan kepada Kota Bogor.
“Saya menangkap satu pesan penting bahwa ke depan dengan adanya intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, diharapkan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat,” ujarnya.
Dengan demikian, ke depan masyarakat yang mampu memberikan bantuan kepada orang lain harus semakin banyak. Sementara masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akan tetap difokuskan untuk mendapatkan intervensi sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.
“Namun, semangat ke depan harus berbeda. Semangatnya adalah memperbaiki kondisi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian mereka. Kita sudah melihat adanya penurunan bunga yang sangat signifikan. Ini harus bisa segera dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa ke depan pelaku UMKM harus naik kelas dan masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa berkembang serta nantinya turut memberikan kontribusi kepada daerah, bangsa, dan negara.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata

Pingback: Puluhan Angkot dan AKDP Terjaring Operasi Gabungan di Jalan Siliwangi