KlikBogor – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pembangunan hotel di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur yang diduga melanggar aturan tata ruang dan tidak mengantongi izin dengan menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak Kecamatan Bogor Timur.

​Dari jajaran legislatif, hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi, Wakil Ketua Komisi III Abdul Rosyid, serta Anggota Komisi III H. Karnain Asyhar, Jatirin, dan Eka Wardhana.

​Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai status perizinan serta penegakan regulasi demi menjaga ketertiban tata ruang di Kota Bogor.

Pihaknya menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat dari dinas teknis seperti Dinas PUPR dan penegak perda yakni Satpol PP, terutama ketika ditemukan adanya pembangunan yang berjalan tanpa izin.

Menurut Aswandi, pengawasan dari Dinas PUPR dan Satpol PP sangat penting, terutama ketika ada pembangunan yang berjalan tanpa mengantongi izin operasional.

​Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid menambahkan mengenai temuan dari hasil penggalian informasi bersama dinas-dinas terkait.

Berdasarkan data resmi DPMPTSP Kota Bogor, tidak ada izin operasional hotel tersebut. Sementara yang ada, kata Rasyid, izin perseorangan untuk digunakan sebagai training center atau pusat pelatihan sejak 2018.

​Pelanggaran lainnya diungkapkan oleh Dinas PUPR Kota Bogor. Proyek tersebut dipastikan tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Secara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan kawasan Katulampa merupakan zona pemukiman, bukan kawasan komersial perhotelan.

​”Dari PUPR menyampaikan secara PBG juga tidak ada. Bahkan secara zonasi, daerah sana memang tidak diperkenankan untuk pembangunan hotel. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kegiatan pembangunan itu harus dihentikan,” kata Rosyid.

Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Bogor mendesak Satpol PP Kota Bogor untuk mengambil tindakan hukum yang lebih tegas dan progresif. Mengingat surat peringatan pertama (SP 1) yang telah dilayangkan sebelumnya diabaikan oleh pengembang,

​”Sudah dilakukan peringatan pertama, walaupun tidak direspons. Saya minta peringatan kedua, baru dilakukan ke depan entah itu penyegelan atau pemasangan plang,” katanya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berencana akan membangun akses jalan utama yang menghubungkan kawasan Tegar Beriman dengan Jalan Bomang (Bojonggede-Kemang) sepanjang 8 kilometer.

Rencana tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi strategis bahas integrasi pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, tata air, dan pengembangan potensi ekonomi lokal dalam satu kawasan terpadu di Pendopo Bupati Bogor, Jumat, 5 Juni 2026.

Rapat koordinasi dipimpin langsung Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Hadir dalam rapat Danrem 061/Sk, Dandim 0621/Kabupaten Bogor, pegiat lingkungan, dan jajaran Pemkab Bogor.

Jalur sepanjang 8 kilometer direncanakan menjadi jalan raya empat lajur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sekaligus mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di sejumlah titik.

Selain pembangunan jalan, Pemkab Bogor juga menyiapkan pembangunan jembatan layang (fly over) pada simpang strategis di kawasan tersebut yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Bupati Bogor menegaskan bahwa pembangunan koridor sepanjang 8 kilometer tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Kita tidak ingin hanya membangun jalan. Koridor ini harus menjadi kawasan yang produktif, menjadi etalase potensi Kabupaten Bogor, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang tumbuh di sekitarnya,” ujarnya.

Baca juga: HJB ke 544 di Citalahab Malasari, Bupati Rudy Susmanto Ajak Semangat Membangun Bogor

Sebagai bagian dari konsep tersebut, Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) diarahkan untuk membangun titik-titik tematik di sepanjang koridor jalan.

“Kawasan tersebut nantinya akan menampilkan berbagai potensi unggulan sektor perikanan dan peternakan Kabupaten Bogor yang terintegrasi dengan tata ruang dan pengembangan kawasan,” kata Rudy.

Pada sektor ketahanan pangan, Pemkab Bogor menyiapkan lahan seluas 24 hektar yang akan dikembangkan menjadi pusat percontohan pertanian (demplot) skala besar.

Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan jajaran TNI guna mendukung percepatan swasembada pangan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) ditugaskan membangun fasilitas green house modern untuk pengembangan tanaman buah-buahan dan komoditas hortikultura unggulan.

Rudy menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, akademisi, praktisi maupun masyarakat.

“Kita ingin kawasan ini menjadi laboratorium pertanian modern. Oleh karena itu, kita menggandeng para praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi agar pengelolaan lahan, teknologi budidaya, dan hasil produksinya benar-benar optimal serta berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Kota Bogor Jadi Tuan Rumah Golok Road to UNESCO, Berbagai Pusaka Nusantara Dipamerkan

Dalam mendukung keberlanjutan kawasan tersebut, Pemkab Bogor juga menggandeng penggiat lingkungan dan praktisi pertanian organik, Jimmy Hantu, untuk memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan lahan dan penerapan teknologi pertanian berkelanjutan.

Selain itu, aspek tata air menjadi perhatian penting dalam pengembangan kawasan. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan ditugaskan untuk menyiapkan skema penyediaan air yang mampu mendukung kebutuhan irigasi green house, kawasan tematik perikanan dan peternakan, serta lahan demplot pertanian.

Rudy menekankan bahwa seluruh program tersebut harus berjalan secara terintegrasi agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus tumbuh bersama dan saling mendukung agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Pihaknya berharap melalui sinergi lintas sektor tersebut, koridor strategis 8 kilometer dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan produktivitas sektor pangan, membuka peluang usaha, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor.

(rls/hrs)

KlikBogor – Masyarakat Iktiologi Indonesia (MII) menggelar Seminar Nasional Ikan (Seminasikan) XIII dan Kongres VII MII di ruang Coelacanth Politeknik Ahli Usaha Pertanian (AUP) Kampus Bogor, pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Kegiatan ini mengusung tema ‘Ekonomi Biru Berkelanjutan: Menyeimbangkan konservasi Sumber Daya Ikan dan Pembangunan sebagai Pilar Ketahan Pangan Nasional’.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan KKP, Dr. I Nyoman Radiarta mengatakan bahwa Seminasikan menjadi wadah untuk menggali biodiversitas ikan Indonesia. Namun, sebelumnya telah dilakukan serangkaian workshop selama empat bulan yang melibatkan peneliti, akademisi, dan pemangku kebijakan dari Sumatra hingga Papua.

“Seminar hari ini tentunya bertujuan untuk menggali potensi biodiversitas ikan di Indonesia. Jadi sebelum kegiatan seminar ini telah dilakukan serangkaian workshop untuk menggali potensi sumber daya ikan di seluruh Indonesia. Workshop sudah ada selama empat bulan secara berturut-turut melibatkan seluruh pemangku kebijakan, peneliti, akademisi dari Sumatra sampai dengan Papua,” ungkap Radiarta.

Ia menambahkan bahwa hasil workshop yang telah berlangsung selama empat bulan itu kemudian dipresentasikan dalam Seminasikan untuk memperkaya basis data dan pengetahuan mengenai sumber daya ikan Indonesia.

“Informasi tersebut digali selama workshop, kemudian hari ini disajikan hasil tersebut bersama hasil kajian dari universitas, BRIN, IPB dan berbagai mitra lainnya. Ujungnya tidak hanya basis ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan tersebut digunakan untuk mendukung penyiapan pangan program nasional yang sedang berjalan,” katanya.

Baca juga: Kota Bogor Jadi Tuan Rumah Golok Road to UNESCO, Berbagai Pusaka Nusantara Dipamerkan

Radiarta menegaskan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BPPSDM KP mendukung penuh kegiatan ilmiah yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Masyarakat Iktiologi Indonesia yang bekerja sama dengan Politeknik AUP dalam rangka memperkuat ilmu pengetahuan untuk mendukung pengambilan kebijakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman menilai potensi perikanan Indonesia masih sangat luas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, terutama untuk pengembangan sektor budidaya.

“Produktivitas kita belum menggali seluruh sumber daya ikan untuk kegiatan budidaya perikanan contohnya. Melalui MII ini bisa diidentifikasi berbagai jenis ikan potensial yang ke depan bisa menjadi target utama dalam kegiatan budidaya perikanan karena menjadi salah satu target penyiapan pangan nasional saat ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum MII Prof. Djumanto memaparkan, kegiatan ini memliki tiga agenda. Pertama adalah pembicara oleh keynote speaker yang terdiri dari para pakar di Indonesia dan juga dari luar negeri terkait dengan perikanan, teknologi perikanan dalam arti luas.

Baca juga: Pemkab Bogor Siapkan Koridor Strategis 8 Kilometer Tegar Beriman-Bomang

Kedua adalah presentasi dari para peneliti yang terdiri dari dosen, mahasiswa, terutama mahasiswa S2, S3, atau juga mahasiswa S1 yang melakukan penelitian terkait dengan perikanan dalam arti luas.

“Kemudian yang ketiga adalah kegiatan kongres. Itu untuk pergantian, pengurus MII yang dipilih setiap 4 tahun. Nah, ini kongres ke-7, berarti nanti ketua yang dipilih itu periode untuk 2026 sampai 2030,” ungkap Djumanto.

Djumanto menjelaskan, terkait inovasi perikanan dalam hal ini adalah iktiologi sudah memberikan dasar ilmu yang mana digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan. Misalnya dari riset itu sekarang dikembangkan untuk menentukan stok ikan. Kemudian dari stok ikan itu selanjutnya digunakan untuk membuat kebijakan baru yang dulu berbasis dengan input kontrol, sekarang output kontrol.

“Kalau yang dulu itu pengendalian pengembangan perikanan itu berdasarkan misalnya berapa kapal yang boleh beroperasi, berapa nelayan yang boleh menangkap, dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang berapa banyak yang boleh ditangkap, di mana saja jumlahnya, dan itu jenis apa saja, sehingga basicnya sangat berbeda,” paparnya.

Ia lanjut menjelaskan, dahulu input atau pengendalian input-nya, sekarang pengendalian output-nya. Dan sekarang berbasis dengan riset dari hasil anggota MII.

“Saya mohon itu anggota riset tentang perikanan, dipresentasikan, dari dasar itu digunakan untuk membuat kebijakan, dan itu akan selalu dilakukan riset bagaimana kebijakan ini bisa dikembangkan lagi yang berdampak positif itu. Tahun depan juga dilakukan seminar keempat internasional seminar on fish and fisheries sciences di Purwokerto 17 Juli 2027,” pungkasnya.

(hrs)