Connect with us

Pemerintahan

Penagihan PBB-P2 di Kota Bogor Kini ke Rumah, Targetkan 40 M

Published

on

Penagihan PBB-P2 di Kota Bogor Kini ke Rumah, Targetkan 40 M
Pj Wali Kota Bogor Hery Antasari saat rapat dengan jajaran Bapenda Kota Bogor. Foto: Humas Pemkot Bogor.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan melakukan Operasi Sisir (Opsir) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) pada 2 September hingga 23 Desember 2024.

Opsir PBB-P2 ini akan dilakukan secara door to door atau rumah ke rumah di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengatakan, opsir PBB-P2 ini bertujuan untuk menggenjot pendapatan agar realisasi pendapatan bisa lebih sehat.

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor masih perlu ditingkatkan untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah.

Apalagi jika piutang PBB-P2 yang mencapai Rp500 miliar dapat ditagih, maka hasilnya dapat menambah APBD.

“Ini agar kita tidak selalu terjadi refocusing yang terlalu ekstrem. Semua OPD dan wilayah harus terlibat dalam program ini,” kata Hery dikutip Minggu, 1 September 2024.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana menjelaskan bahwa mekanisme opsir PBB-P2 tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tahun sebelumnya, opsir PBB-P2 di semua kecamatan jumlahnya sama, namun di tahun ini jumlah kegiatan di setiap kecamatan berbeda, yakni berdasarkan jumlah Wajib Pajak (WP) yang menunggak PBB-P2.

“Berdasarkan data, Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah dengan penunggak PBB terbanyak, sedangkan Bogor Tengah memiliki penunggak terendah,” ujar Deny.

Deny menambahkan, di kecamatan yang paling tinggi tunggakannya, yakni Kecamatan Bogor Selatan, akan dilakukan kegiatan opsir PBB-P2 sebanyak 87 kali.

Sementara di kecamatan yang paling sedikit tunggakannya, yakni Kecamatan Bogor Tengah, hanya dilakukan sebanyak 44 kali kegiatan.

Pelaksanaan opsir PBB-P2 akan bekerja sama dengan BJB, kecamatan, kelurahan, RW hingga RT, yang akan dikerahkan untuk ikut menyisir.

“Jadi ini dari rumah ke rumah atau door to door, ya. Kita lakukan penagihan ke wilayah langsung, tidak seperti biasanya masyarakat yang datang ke kita,” katanya.

Ia juga mengatakan bahwa Bapenda memiliki data lengkap terkait lokasi dan titik-titik penunggak pajak. Hal ini bisa mempermudah proses penagihan dan tentunya tepat sasaran.

Jumlah keseluruhan piutang yang harus ditagih mencapai Rp500 miliar. Jumlah itu merupakan tunggakan akumulasi sejak tahun 2013 sampai 2024.

Namun melihat kemungkinan yang bisa didapat, pihaknya menargetkan Rp40 miliar dalam opsir PBB P2 tahun ini.

“Jadi ini target yang ditetapkan secara realistis melihat evaluasi di tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari Pj Wali Kota Bogor tetap memberikan semangat agar bisa lebih dari itu,” katanya.

Adapun bagi WP PBB-P2 yang mempunyai tunggakan khusus buku satu, dua, tiga dengan nilai tagihan di bawah Rp2 miliar tidak perlu membayar denda, cukup membayar pokok pajak tahunannya saja.

(red)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemkot Bogor Pinjam Pakai Eks Kantor Imigrasi

Published

on

By

Pemkot Bogor Pinjam Pakai Eks Kantor Imigrasi
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim (kanan) bersama Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia menandatangani perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) eks Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Dok. Diskominfo Kota Bogor.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) eks kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu, 4 Februari 2026.

Eks Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor nantinya akan digunakan sebagai Kantor Satpol PP Kota Bogor, sebelum selanjutnya dimanfaatkan sebagai Kantor Kecamatan Tanah Sareal.

Dedie Rachim mengatakan bahwa penandatanganan kerja sama ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas kebutuhan Pemkot Bogor terkait beberapa layanan publik yang selama ini masih terkendala oleh keterbatasan kantor.

“Kebetulan kita punya rencana pembangunan underpass Kebon Pedes, maka kita tentu harus memikirkan Kantor Kecamatan Tanah Sareal. Kemudian kita pindahkan ke satu tempat yang strategis dan alhamdulillah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki eks Kantor Imigrasi di Jalan Ahmad Yani seluas 900 meter persegi,” ujarnya.

Dedie Rachim menambahkan bahwa hal dimaksud telah disampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta mendapat persetujuan untuk dipinjam pakai.

Sebelumnya, Kantor Satpol PP Kota Bogor masih menempati lahan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lahan tersebut, lanjut Dedie Rachim, telah habis masa pinjam pakainya dan kemudian akan ditarik kembali ke provinsi.

“Maka sementara sebelum pembangunan underpass Kebon Pedes, kita gunakan sebagai kantor sementara Satpol PP Kota Bogor,” ucapnya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Musrenbang Bogor Utara Usulkan 228 Kegiatan, Didominasi Bidang Fisik

Published

on

By

Musrenbang Bogor Utara Usulkan 228 Kegiatan, Didominasi Bidang Fisik
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat membuka Musrenbang Kecamatan Bogor Utara RKPD 2027, Kamis, 22 Januari 2026.

KlikBogor – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Bogor Utara untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor 2027 digelar di Aula Kebo Jati, Kelurahan Cibuluh pada Kamis, 22 Januari 2026. Tercatat 228 kegiatan yang diusulkan dengan didominasi bidang fisik.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang membuka acara tersebut menyampaikan bahwa Bogor Utara dalam sejarahnya adalah gerbang Kota Bogor yang memiliki potensi sangat luar biasa.

“Konsep dan langkah-langkah pembangunan yang ada dinilai perlu diperbaiki agar lebih revolusioner sehingga pembangunannya lebih terasa dan masyarakat Bogor Utara bisa menikmati pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan serta tidak sekedar menjadi penonton pertumbuhan wilayah tetangga,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut Dedie Rachim, kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik, di mana potensi yang ada apabila dilakukan jemput bola melalui intervensi program dan kegiatan yang tepat akan mendorong juga menghasilkan pertumbuhan yang baik.

“Dukungan dari semua pihak tentunya sangat dibutuhkan. Selain itu saya titip soal banjir, jadi titik-titik yang menjadi sumbatan. Di Bogor Utara kendalanya banyak bangunan yang melanggar. Saya minta camat dan lurah kalau memang harus dibongkar, kami bongkar langkah normalisasi aliran sungai,” ujar Dedie Rachim.

Camat Bogor Utara, Riki Robiansah, menyampaikan hasil Musrenbang untuk RKPD 2027 terdapat 228 usulan prioritas yang diajukan ke tingkat kota. Dari sejumlah usulan tersebut, 140 merupakan usulan bidang fisik.

“Dominasi usulan fisik tersebut tidak terlepas dari kondisi Bogor Utara yang rawan banjir. Usulan yang masuk mayoritas berkaitan dengan perbaikan drainase, peninggian dan perbaikan turap, serta peninggian jembatan. Beberapa kelurahan kalau hujan besar dengan intensitas tinggi dan lama biasanya ada banjir, meskipun sifatnya lintasan dan cepat surut,” terangnya.

Riki memaparkan, rencana pembangunan Jalan R2 di wilayah Bogor Utara yang ditargetkan dapat tersambung hingga kawasan Sentul, Sukaraja. Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun ke depan.

“Rencananya insyaallah mudah-mudahan 4-5 tahun ke depan bisa tembus sampai ke SBY Center yang berada di wilayah Kelurahan Ciluar yang berbatasan dengan Sukaraja, Sentul, ke arah utaranya,” papar Riki.

Lebih lanjut, Riki menjelaskan, pembangunan Jalan R2 nantinya akan tersambung mulai dari Jalan K.S. Tubun. Namun, hingga saat ini proses pembebasan lahan masih belum sepenuhnya rampung.

“Pembebasan ada beberapa bidang lagi yang belum. Tahun ini ada dana pembebasan lahan sebesar Rp20 miliar untuk R2,” ujarnya.

Menurut Riki, pembebasan lahan di sisi selatan menjadi prioritas utama karena biaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil dibandingkan sisi utara. Di sisi utara, jumlah lahan yang belum terbebaskan masih cukup banyak dan memerlukan anggaran yang lebih besar.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

Tanah Sareal Diproyeksikan jadi Pusat Pertumbuhan Kota Bogor

Published

on

By

Tanah Sareal Diproyeksikan jadi Pusat Pertumbuhan Kota Bogor
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Tanah Sareal, Selasa, 20 Januari 2026.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyiapkan berbagai program strategis untuk mendorong pembangunan wilayah Kecamatan Tanah Sareal sebagai pusat pertumbuhan Kota Bogor baik untuk masa kini maupun masa depan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa Tanah Sareal memiliki posisi penting dalam pembangunan kota. Berbagai program dan kegiatan telah dan tengah dipersiapkan untuk mendorong kemajuan wilayah tersebut sekaligus menjadi pemicu semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Tanah Sareal adalah pusat pertumbuhan Kota Bogor masa kini dan masa depan. Banyak program dan kegiatan yang sedang kita persiapkan dan yang sudah dipersiapkan. Ini mudah-mudahan menjadi pemicu semangat masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah untuk menyukseskan langkah-langkah yang sudah diambil,” ujar Dedie Rachim seusai menghadiri Musrenbang Kecamatan Tanah Sareal di Taman Marcopolo, Selasa, 20 Januari 2026.

Salah satu upaya yang tengah dipersiapkan untuk diwujudkan adalah Stoplet Sukaresmi. Selain itu, Pemkot Bogor juga merencanakan pembangunan SMA Negeri 11 yang akan dilengkapi dengan lapangan olahraga agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Tak hanya di sektor transportasi dan pendidikan, pembangunan infrastruktur lingkungan juga disiapkan, di antaranya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Waste-to-Energy (WTE) Kayumanis.

Kemudian, pembangunan GOR Pajajaran, serta penataan Taman Heulang. Rencana pembangunan jalan yang menghubungkan Jalan Pemuda-Dadali-Sukaresmi, serta pembangunan underpass Kebon Pedes.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota menekankan pentingnya optimisme dan semangat bersama dalam mewujudkan seluruh rencana pembangunan tersebut.

Meski pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, pemerintah memastikan komitmen untuk terus bergerak dan memulai langkah nyata.

“Kalau kitanya tidak semangat, kitanya pesimis, gimana dewannya, gimana wali kotanya. Tapi paling tidak kita sudah memulai dan terus berupaya untuk mewujudkan, tinggal mudah-mudahan anggarannya tersedia atau secara bertahap nanti pelaksanaannya. Itu saya pikir,” katanya.

(ckl/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer