KlikBogor – Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (raker) bersama camat se-Kota Bogor terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Bogor.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), mengatakan secara umum capaian pelaksanaan anggaran 2025 terbilang baik, dengan rata-rata penyerapan terealisasi 95 persen.

“Kalau terkait pelaksanaan anggaran 2025, pencapaiannya menurut saya baik, rata-rata 95 persen penyerapan anggaran,” ujar STS, Rabu, 22 April 2026.

Dalam rapat tersebut, STS juga membuka ruang diskusi bagi para camat untuk menyampaikan kondisi di wilayah masing-masing, khususnya di tengah situasi pengetatan anggaran.

Kesempatan itu dimanfaatkan para camat untuk menyampaikan berbagai keluhan, terutama terkait infrastruktur. Beberapa wilayah yang disorot antara lain Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, yang membutuhkan pembangunan flyover di perlintasan sebidang.

Baca juga: Parkir di Jalan Suryakencana Beralih ke Sisi Kanan Diuji Coba

Kemudian, Kecamatan Bogor Utara dan Bogor Timur terkait penanganan wilayah yang masih rawan banjir. Sementara Kecamatan Bogor Barat menyampaikan bahwa wilayahnya relatif minim persoalan infrastruktur, bahkan pembangunan kelurahan di Situ Gede berjalan baik.

“Kesimpulannya, para camat ini betul-betul ingin melayani masyarakat, tetapi terkendala keterbatasan anggaran. Mereka meminta dukungan kepada Komisi I untuk mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur,” imbuhnya.

Untuk Kecamatan Bogor Selatan disampaikan persoalan longsor di akses Jalan Batutulis. Kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu tahun dan dikeluhkan masyarakat kepada camat dan lurah setempat.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I memberikan informasi bahwa proses lelang proyek alih trase jalan tersebut telah dilakukan di tingkat provinsi dan saat ini memasuki tahap lelang.

“Kita berharap bisa segera dieksekusi alih trase-nya, karena jalan alternatif di Bogor Selatan itu kecil-kecil,” terang STS.

Baca juga: Pansus Kebut Raperda Status BPBD Kota Bogor Naik Tipe A

Meskipun persoalan infrastruktur bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Komisi I, pihaknya tetap melihat pentingnya memberikan dukungan melalui ruang diskusi tersebut.

Selain infrastruktur, keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan juga menjadi sorotan. STS mengungkapkan bahwa masih banyak kelurahan yang kekurangan fasilitas seperti komputer.

“Yang paling sederhana saja, komputer. Satu kelurahan paling hanya dua sampai tiga unit, itu pun ada yang sudah tidak layak pakai. Ini anggarannya sebenarnya kecil, tapi karena pengetatan anggaran, mereka harus berjuang keras,” katanya.

(hrs)

KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Rumah Susun dalam rapat paripurna pada Rabu, 15 April 2026.

Langkah ini diambil untuk menjawab ketersediaan hunian layak di tengah semakin terbatasnya lahan di area perkotaan.

​Penetapan raperda ini bertujuan untuk menciptakan payung hukum yang kuat bagi pembangunan hunian vertikal yang terencana dan terjangkau, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Hujan.

​Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, H. Karnain Asyhar, menyatakan bahwa pengesahan regulasi ini merupakan tonggak sejarah bagi kebijakan pembangunan di Kota Bogor.

Ia menambahkan bahwa arah pembangunan kini harus mulai beralih ke konsep vertikal untuk memastikan keadilan bagi seluruh warga dalam mengakses tempat tinggal.

​”Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam mendorong pembangunan vertikal yang terencana, terjangkau, dan berkeadilan. Ini adalah bentuk komitmen nyata kami di legislatif untuk memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya dikutip Selasa, 21 April 2026.

Ia menekankan raperda ini tidak hanya fokus pada teknis pembangunan fisik semata. Lembaganya juga ingin memastikan tata kelola rumah susun di masa depan mengedepankan aspek keberlanjutan dan kenyamanan bagi para penghuninya.

​”Melalui Raperda ini, kami menekankan pentingnya tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada fisik bangunan, tetapi juga pada aspek keberlanjutan, kenyamanan, serta kepastian hukum bagi setiap penghuni,” imbuhnya.

DPRD berharap kehadiran regulasi ini mampu menciptakan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan adanya kepastian hukum, pengembang diharapkan lebih percaya diri untuk berinvestasi pada hunian vertikal yang manusiawi dan berdaya guna.

​Selain itu, raperda ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menata kembali kawasan pemukiman padat penduduk agar lebih tertata dan sehat, selaras dengan visi Kota Bogor sebagai kota yang berkelanjutan.

(rls/hrs)

KlikBogor – Komisi IV DPRD Kota Bogor memberikan perhatian serius terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Melalui rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang digelar pada Jumat, 17 April 2026, Komisi IV mendorong manajemen baru RSUD agar mampu menanggulangi krisis keuangan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Subhan, mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut terungkap kondisi keuangan RSUD yang sempat mengalami krisis pada 2025 lalu, dengan total utang mencapai sekitar Rp93 miliar.

“Dari pihak direktur (dr. Sri Nowo Retno) menyampaikan bahwa di 2025 memang keuangan atau manajemen di RSUD itu sedang mengalami krisis, khususnya dalam keuangannya, di mana adanya utang yang tadi diinformasikan sebesar Rp93 miliar kurang lebih,” ungkapnya.

Meski demikian, disampaikan pula kondisi tersebut mulai membaik setelah pergantian Direktur RSUD. Pada triwulan pertama 2026, manajemen RSUD disebut telah menunjukkan perbaikan.

Ia menambahkan, ada langkah-langkah strategis yang dilakukan, di antaranya menjaga kerja sama dengan vendor pengadaan obat-obatan serta memperbaiki sistem penagihan kepada BPJS Kesehatan.

Baca juga: IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Subhan menyebut, keterlambatan proses penagihan menjadi salah satu faktor penyebab dari krisis, mengingat 92 persen pasien RSUD merupakan peserta BPJS, sementara 8 persen pasien umum.

“Setelah dipegang oleh dr. Retno, penagihan diupayakan lebih tepat waktu. Tanggal 3 sudah siap untuk menagih ke BPJS, tinggal menunggu proses administrasi untuk pembayaran,” katanya.

Subhan juga mengungkapkan bahwa di balik utang tersebut, RSUD masih memiliki piutang sekitar Rp37 miliar. Dengan demikian, selisih kewajiban yang harus ditangani manajemen baru sekitar Rp56 miliar.

Untuk memperkuat keuangan, RSUD tengah menjajaki pengembangan layanan baru, seperti optimalisasi medical check-up dan rencana klinik berbasis komersial.

Pihaknya mendorong manajemen baru RSUD agar mampu menanggulangi krisis keuangan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Kami mendorong supaya manajemen RSUD baru bisa menanggulangi krisis yang diharapkan bisa melayani kesehatan masyarakat Kota Bogor,” tandasnya.

Baca juga: DPRD Minta Satpol Patroli, Antisipasi WFH Berubah jadi WFC

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Asep Nadzarulloh, menyampaikan bahwa kendala-kendala di akhir 2025 mulai terlihat titik terang, dengan kemampuan RSUD mencicil utang sekitar Rp35 miliar.

“Artinya, optimisme di tahun 2026 dengan manajemen baru, minimal operasional layanan RSUD insyaallah akan berjalan lebih baik dari tahun 2025,” ujarnya.

Ia menambahkan, sisa utang akan dioptimalkan untuk ditutup secara bertahap setiap tahun. RSUD juga didorong untuk meningkatkan pendapatan melalui kerja sama dengan pihak asuransi dan pengembangan layanan khusus.

“RSUD berupaya melakukan lobi untuk menambah pendapatan, terutama dengan pihak asuransi. Mereka juga akan menyiapkan layanan khusus pasien asuransi di lantai dua,” kata Asep.

Selain itu, pada 2025 RSUD menerima dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar. Sementara pada 2026, alokasi dari APBD murni sebesar Rp10 miliar difokuskan untuk kebutuhan layanan, pengadaan obat, serta alat kesehatan.

(ckl/hrs)