KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) menggelar sosialisasi bantuan sosial rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial tidak tunai (BSTT) serta program bedah rumah Kota Bogor 2026.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan tata kelola untuk penanganan bedah rumah dan RTLH.

Baca juga: Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Rancamaya, Tampung 2.000 Siswa

Sebab, sambungnya, secara keseluruhan baik bedah rumah dan RTLH dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), dan corporate social responsibility (CSR) tercatat ada 2.909 unit rumah yang akan diintervensi.

“Kami menginginkan Kasi Kemas, Lurah, Camat, dan semuanya memahami bahwa semua bantuan ini harus memenuhi persyaratan administrasi,” ungkap Dedie Rachim didampingi Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi di Amanuba Hotel and Resort Rancamaya, Rabu, 23 September 2026.

Ia juga menekankan program ini harus transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggung jawabkan. “Maka dari itu kami sosialisasikan terlebih dahulu”.

Baca juga: Jelang Porprov, Komisi III Pastikan Proyek GOR Pajajaran Sesuai Target

Dijelaskan Dedie Rachim, bansos yang diterima bervariasi seperti bedah rumah Rp100 juta per unit, RTLH antara Rp10 juta sampai Rp20 juta per unit, dan BSPS rata-rata Rp20 juta per unit.

Selain itu, Pemkot Bogor juga akan melakukan intervensi 2.000 unit rumah yang ada korelasi dengan penderita TBC. Saat ini, program dari Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perumahan tersebut tengah proses inventarisir titik lokasi rumah.

“Ini sedang berproses, sedang diinventarisir titik-titiknya di mana saja. Insyaallah ini akan dilaksanakan tahun ini, tapi harus valid datanya,” katanya.

“Kalau dengan Kementerian Perumahan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, perkiraan total menjadi 4.909 rumah di Kota Bogor,” imbuh Dedie Rachim.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah melakukan pematangan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan.

Sekolah tersebut diproyeksikan menjadi fasilitas pendidikan berasrama bagi sekitar 2.000 siswa jenjang SMP dan SMA dari keluarga prasejahtera di Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, saat ini Pemkot Bogor masih melakukan evaluasi terhadap bidang tanah yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Sosial untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

“Yang pertama saya minta evaluasi terutama terkait bidang (tanah) yang akan kita kerjasamakan bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia membangun Sekolah Rakyat Bogor Kota,” kata Dedie Rachim usai meninjau lokasi rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Rancamaya, Rabu, 23 September 2026.

Ia melihat terdapat sejumlah aset pemerintah daerah di sekitar lokasi yang berpotensi dimanfaatkan untuk menunjang keberadaan Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat di Rancamaya akan menampung sekitar 2.000 siswa jenjang SMP dan SMA. Para siswa merupakan warga Kota Bogor yang berasal dari keluarga prasejahtera.

“Kenapa saya memprioritaskan? Karena yang akan sekolah di sini SMP dan SMA itu ada kurang lebih sampai dengan 2.000 siswa. 2.000 siswa yang notabene mereka adalah warga Kota Bogor dari keluarga prasejahtera,” ujarnya.

Dedie Rachim mengatakan, konsep Sekolah Rakyat akan memberikan pendidikan dengan sistem asrama atau boarding. Selain pendidikan, para siswa nantinya akan memperoleh fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar dan kehidupan mereka selama berada di sekolah.

Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga mereka.

“Kalau mereka bisa bersekolah di sini, boarding, asrama, kemudian mendapatkan pendidikan yang baik dengan lokasi yang tentu ke depan akan bisa merubah nasib keluarga mereka,” katanya.

Baca juga: Kebakaran Hanguskan Rumah, Toko hingga Mobil di Paledang Kota Bogor

Menurutnya, akses pendidikan yang memadai dapat menjadi salah satu jalan bagi keluarga prasejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan. Terlebih, Sekolah Rakyat dirancang agar peserta didik memperoleh pendidikan tanpa biaya.

“Sekolahnya gratis, mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang memadai, dengan fasilitas sarana prasarana juga yang memadai, tentu nantinya ke depannya akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan keluarga-keluarga yang selama ini mungkin masih prasejahtera, tidak ada akses ke pemberdayaan dan juga perbaikan mutu maupun lain-lain,” ucapnya.

Total lahan yang disiapkan untuk rencana pembangunan Sekolah Rakyat mencapai 5 hektare. Dari total luasan tersebut, saat ini proses land clearing atau pematangan lahan dilakukan pada area sekitar 2,5 hektare.

Area tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk bangunan utama. Sebagian akan dimanfaatkan untuk sarana penunjang, sementara bagian lainnya tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka.

Namun, Pemkot Bogor masih melakukan kajian terhadap kondisi lahan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan. Pasalnya, lokasi tersebut memiliki kontur yang cukup beragam dan terdapat sejumlah bagian yang cukup terjal.

“Kalau dari secara keseluruhan lahan ini kan berkontur. Saya juga berpikir masih ada aset kita yang dipakai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Saya pikir kita juga harus berpikir ini bagaimana kita prioritaskan untuk masyarakat Kota Bogor yang akan masuk di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Dedie Rachim menekankan aspek keselamatan dan kenyamanan siswa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pemanfaatan lahan.

Menurutnya, kondisi medan harus diperhitungkan agar konstruksi bangunan dan fasilitas sekolah nantinya aman bagi siswa yang belajar sekaligus tinggal di lokasi tersebut.

Dedie Rachim menjelaskan, tahapan yang sedang berlangsung saat ini adalah pematangan lahan. Proses tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 9 November 2026.

Setelah tahapan itu selesai, Pemkot Bogor bersama pihak terkait akan membahas rencana pembangunan fisik Sekolah Rakyat secara lebih detail.

“Saat ini baru pematangan lahan sampai dengan 9 November 2026. Setelah itu baru kita akan bicara mengenai rencana pembangunan,” katanya.

Baca juga: 2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya

Karena itu, hingga 9 November mendatang Pemkot Bogor akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah aset yang berada di sekitar kawasan.

Aset-aset tersebut akan dipertimbangkan untuk mendukung kebutuhan Sekolah Rakyat sehingga kawasan sekolah dapat memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Ia menambahkan, aspek keselamatan, konstruksi, kontur tanah, hingga penataan ruang terbuka menjadi bagian yang masih harus dibahas sebelum pembangunan dilanjutkan.

“Makanya ini kita lihat indah tempat ini kalau nanti dibangun, tetapi kita harus memikirkan juga bagaimana sisi safety-nya, sisi konstruksinya, kontur tanahnya dan lain sebagainya. Jadi masih ada hal-hal yang harus kita bahas secara detail,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, lahan yang kini disiapkan untuk Sekolah Rakyat sebelumnya merupakan kawasan terminal agribisnis yang telah ada sejak 2004.

Namun, menurut Dedie Rachim, fasilitas tersebut tidak beroperasi secara penuh karena terkendala akses menuju lokasi.

Akses kawasan dari arah Warung Nangka dinilai masih sempit. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi apabila kawasan tersebut nantinya menjadi kompleks pendidikan yang menampung ribuan siswa.

Ia telah berkomunikasi dengan dinas terkait baik dari Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor untuk membahas kemungkinan pelebaran akses jalan dari ruas Bogor-Sukabumi menuju Warung Nangka hingga ke kawasan Sekolah Rakyat.

“Warung Nangka ini kan sempit. Saya sudah bicara juga dengan Kadis PU Kabupaten, Kadis PU Kota, bagaimana caranya jalan dilebarin dari Jalan Raya Bogor-Sukabumi masuk ke Warung Nangka agak lebar, masuk ke Sekolah Rakyat,” tuturnya.

Selain Sekolah Rakyat di Rancamaya, Pemkot Bogor juga tengah menyiapkan sejumlah fasilitas pendidikan lain di wilayah Bogor Selatan.

Dedie Rachim menyebut lahan untuk pembangunan SMA Negeri 12 di Kertamaya telah dipersiapkan. Selain itu, Pemkot Bogor juga menyiapkan SMP Negeri 24 di Kertamaya, tepatnya di belakang GOR Bogor Selatan.

Ia mengatakan, pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Bogor meningkatkan kualitas pembangunan manusia di wilayah Bogor Selatan melalui akses pendidikan dan sarana prasarana yang lebih memadai.

“Memang kita ingin Bogor Selatan ini indeks pembangunan manusianya meningkat dengan sarana prasarana pendidikan yang lebih memadai,” katanya.

Adapun Sekolah Rakyat di Rancamaya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tahapan yang saat ini pengerjaan pematangan lahan dengan nilai Rp2,7 miliar.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terus memperkuat transformasi dan konsolidasi organisasi di ruang digital.

Setelah meluncurkan podcast PWI Channel, PWI kini mempersiapkan konsolidasi 38 portal PWI Daerah di seluruh Indonesia yang akan di-grand launching secara serentak pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.

Persiapan konsolidasi website tersebut dibahas dalam rapat di Kantor PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, pada Selasa, 22 September 2026.

Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Penyiaran Auri Jaya, pengurus PWI Pusat lain, serta puluhan pengurus PWI Daerah selaku admin portal daerah yang bergabung melalui zoom.

Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan jaringan website PWI, aktivasi portal di seluruh daerah, pengelolaan dan produksi konten, hingga penguatan sinergi pemberitaan antara PWI Pusat dan PWI Daerah menjelang peluncuran serentak 1 Oktober 2026.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, persiapan jaringan website PWI saat ini telah memasuki tahap akhir.

Sebanyak 38 portal daerah telah disiapkan dan selanjutnya akan diaktifkan serta mulai diisi konten secara rutin menjelang peluncuran resmi.

“Ibaratnya saat ini mobil sudah keluar dari showroom, tinggal dipanaskan mesinnya dan kita siap berlari pada 1 Oktober 2026, tepat di Hari Kesaktian Pancasila,” kata Akhmad Munir dalam keterangannya.

Menurutnya, keberadaan 38 portal daerah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem informasi PWI yang terkonsolidasi dari pusat hingga daerah.

Melalui jaringan ini, kegiatan organisasi, informasi jurnalistik, program peningkatan kompetensi wartawan, hingga berbagai isu dari daerah dapat terhubung dalam satu ekosistem digital PWI.

“Website ini bukan hanya milik PWI Pusat, tetapi menjadi rumah bersama bagi PWI di seluruh Indonesia. Dengan 38 portal daerah yang terkonsolidasi, kita ingin informasi dan kegiatan PWI dari Aceh sampai Papua dapat terhubung, saling menguatkan, dan mendapatkan ruang publikasi yang lebih luas,” ujar Akhmad Munir.

Menjelang grand launching, seluruh PWI Daerah diminta segera mengaktifkan portal masing-masing dan mulai melakukan pengisian konten.

Setiap PWI Daerah juga diminta menunjuk seorang person in charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan portal. Masing-masing daerah didorong mulai membangun ritme produksi dengan mengunggah berita setiap hari.

“Karena itu, saya meminta seluruh PWI Daerah mulai mengaktifkan portalnya, menunjuk PIC dan membangun ritme pengisian konten sejak sekarang. Jangan menunggu 1 Oktober. Saat grand launching nanti, seluruh mesin harus sudah hidup dan 38 portal daerah sudah bergerak bersama,” tegasnya.

Untuk memperkuat sinergi konten antara PWI Pusat dan PWI Daerah, pengelola portal daerah dapat berkoordinasi dengan tim PWI Pusat.

Sinergi tersebut diharapkan memungkinkan konten-konten penting dari daerah memperoleh distribusi yang lebih luas melalui jaringan PWI. Sebaliknya, informasi dari pusat juga dapat terdistribusi secara efektif hingga ke daerah.

Akhmad Munir menekankan, transformasi digital PWI tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur website.

Penguatan jaringan digital juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas konten dan profesionalisme wartawan.

“Transformasi digital bagi PWI bukan sekadar menghadirkan website. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi ini kita gunakan untuk memperkuat profesionalisme wartawan, memperluas distribusi informasi yang berkualitas, dan membangun kolaborasi antara PWI Pusat dan PWI Daerah,” ujarnya.

PWI Channel Lengkapi Ekosistem Digital

Konsolidasi 38 portal daerah melanjutkan langkah PWI Pusat dalam memperkuat kanal komunikasi berbasis digital.

Sebelumnya, PWI Pusat telah meluncurkan podcast PWI Channel sebagai kanal untuk menghadirkan perbincangan mengenai dunia pers, komunikasi publik, perkembangan teknologi informasi, serta berbagai isu strategis lainnya.

Konten perdana PWI Channel menghadirkan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo sebagai narasumber.

Kehadiran PWI Channel dan jaringan 38 portal daerah diharapkan saling memperkuat. Portal daerah menjadi ruang distribusi informasi dan pemberitaan dari seluruh Indonesia, sementara PWI Channel memperluas format komunikasi PWI melalui konten audio visual dan perbincangan dengan berbagai narasumber.

“PWI Channel sudah kita mulai, sekarang 38 portal daerah kita konsolidasikan. Ke depan, seluruh kanal ini harus saling terhubung sehingga PWI memiliki ekosistem digital yang kuat, aktif, dan mampu mengikuti perkembangan cara masyarakat mengonsumsi informasi,” kata Munir.

Melalui 38 portal daerah yang terkonsolidasi dengan PWI Pusat serta diperkuat PWI Channel, PWI ingin membangun jaringan komunikasi organisasi yang mampu menghubungkan aktivitas pers dari berbagai wilayah Indonesia dalam satu ekosistem digital.

(rls/hrs)