KlikBogor – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bogor menggelar kegiatan fun walk yang diikuti 1.500 peserta, Sabtu, 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti pula Anggota DPR RI Endang Setyawati Thohari, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Ketua DPC Gerindra Kota Bogor Sopian Ali Agam, Sekretaris DPC Gerindra Kota Bogor Pepen Firdaus, Bendahara DPC Gerindra Kota Bogor Zenal Abidin hingga relawan dan pengurus partai tingkat Korwe se-Kota Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dalam pesannya menyampaikan bahwa manusia harus mampu memberikan manfaat bagi orang lain, terutama saat mendapat amanah jabatan. Karena itu, sebagai kader Gerindra yang dipercaya masyarakat menjadi Wakil Wali Kota Bogor, ia mengajak seluruh kader untuk hadir dan memberi manfaat nyata bagi warga.

Menurutnya, kader dapat membantu mendata berbagai persoalan sosial di lingkungan, seperti anak putus sekolah, warga yang kesulitan makan, hingga penerima bantuan yang belum tepat sasaran. Keberadaan partai, kata Jenal, harus dirasakan masyarakat dan tidak hanya hadir saat kampanye.

Baca juga: YKI Kota Bogor Galang Dana Wujudkan Rumah Sahabat Kanker

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor, Sopian menjelaskan, kegiatan fun walk digelar untuk meluaskan keterlibatan jajaran struktur partai yang sebelumnya terbatas oleh kapasitas tempat di kantor DPC. Langkah ini diambil untuk mempererat soliditas dari tingkat pengurus cabang hingga pengurus wilayah terkecil.

“Acara ini sebenarnya dalam rangka HUT RI ke-81. Karena di DPC kapasitasnya sedikit, makanya kita bentuk panitia yang melibatkan pengurus sampai tingkat Korwe. Jadi total Korcam, Korlur, Korwe, hingga DPC dan sayap partai yang terlibat mencapai 1.100-an orang. Acaranya sebenarnya untuk memanaskan mesin partai.” ujar Sopian.

Ditempat yang sama, Bendahara DPC Gerindra Kota Bogor, Zenal Abidin menambahkan, kegiatan ini bagian dari agenda Gerindra dalam memperkuat kepengurusan partai dari tingkat kota hingga akar rumput yang dikemas melalui fun walk atau olahraga bersama.

“Jadi, selain konsolidasi kita juga mengajak masyarakat untuk berolahraga agar semuanya tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitasnya masing-masing. Dan terpenting, semua kader, semua relawan harus semangat menjadi gardan terdepan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Zenal.

Baca juga: Belasan Tim Sepak Bola Kota Bogor Berlaga di Gerindra Cup

Sementara itu, Ketua Panitia Fun Walk, Irpan Efendi mengatakan, persiapan acara berlangsung cukup singkat hanya sekitar 10 hari. Walau tergolong dadakan, antusiasme peserta yang terdiri dari Koordinator Kecamatan (Korcam), Koordinator Kelurahan (Korlur), hingga Koordinator RW (Korwe) sangat tinggi.

“Tujuan utamanya adalah menjalin silaturahmi antarkoordinator wilayah. Sebenarnya koordinator RT juga ingin ikut, tetapi karena keterbatasan lokasi di fasilitas umum, kami batasi sampai tingkat RW saja. Total peserta yang memadati lokasi mencapai 1.500 orang,” jelas Irpan.

Rute jalan santai tersebut melintasi jalur Sistem Satu Arah (SSA) di kawasan Kebun Raya Bogor. Peserta mengawali jalan sehat dari area parkir Siloam melalui lorong akses Pintu Gate 4 Kebun Raya Bogor, mengelilingi SSA, lalu mengakhiri rute di kawasan Lapangan Sempur tanpa melintasi jalur utama jalan raya kendaraan.

Rangkaian kegiatan ini juga dimeriahkan dengan panggung hiburan musik serta pembagian lebih dari 100 unit doorprize. Selain itu, momentum tersebut dimanfaatkan sebagai sarana penyerapan aspirasi kader oleh jajaran pengurus dewan dan wakil rakyat yang hadir.

Irpan menambahkan, kegiatan fun walk ini dirancang sebagai proyek percontohan (pilot project). Pihak panitia mengagendakan kegiatan serupa untuk digelar secara berkala setiap tahun dengan skala yang lebih besar guna memupuk kekompakan internal partai.

“Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh kader Partai Gerindra bisa semakin saling mengenal, solid, kompak, serta terus bergerak membawa dampak positif bagi masyarakat,” tutup Irpan.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapatkan penghargaan Terbaik Pertama tingkat Kota dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai Pemerintah Daerah Berprestasi Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah melalui program bantuan pemerintah pada pelaksanaan bedah rumah.

Program bedah rumah di Kota Bogor ini diakselerasi dengan berbagai program bantuan pemerintah, termasuk melalui alternatif pembiayaan dengan melibatkan CSR dari pihak swasta.

Penghargaan ini diterima oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II yang dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Bali, Jumat, 28 Agustus 2026.

Pada sesi wawancara bersama Tempo, Dedie Rachim menyampaikan bahwa Pemkot Bogor sudah memiliki program bantuan perumahan bagi masyarakat kurang mampu melalui hunian vertikal berupa rumah susun sewa (Rusunawa) yang dapat menampung 300 kepala keluarga di dua lokasi, yakni Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, dan Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara.

“Dua Rusunawa ini memang sangat membantu kita dan sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah pusat, bahwa kebutuhan perumahan untuk masyarakat kalau tidak dibantu, diakselerasi oleh pemerintah tentu masyarakat yang menengah ke bawah akan merasa kesulitan untuk memiliki rumah sendiri, ya. Tetapi dengan model sewa, ya ini juga kelihatannya cukup baik dan respon masyarakat positif,” katanya.

Baca juga: Saat Warga Kedung Jaya Ubah Sampah Menjadi Berdaya Guna

Di samping Rusunawa, Pemkot Bogor pada periode 2019 hingga 2024 juga memiliki program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah memperbaiki 26.000 unit rumah.

Program perbaikan rumah ini pada 2025 hingga 2026 tetap dilanjutkan dan ditingkatkan melalui data dari pihak wilayah serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor.

Tak hanya RTLH, Dedie Rachim juga meningkatkan program dengan konsep bedah rumah. Jika bantuan RTLH hanya Rp7 juta hingga Rp11 juta, maka program perbaikan rumah melalui bedah rumah memiliki anggaran yang dialokasikan Rp100 juta, sehingga penanganannya lebih komprehensif.

“Dengan program Bedah Rumah, Insyaallah akan lebih sempurna, baik dari pencahayaannya, kemudian sirkulasi udaranya, kemudian juga dari kualitas bangunannya. Jadi memang tentu ini perlu masukan dari masyarakat dan aktifnya pemerintah daerah, terutama di tingkat kelurahan bersama RT/RW untuk tadi, betul-betul bisa memetakan siapa yang membutuhkan supaya tepat sasaran,” katanya.

Sebab, dalam program ini yang berhak menerima bantuan adalah masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga 5 dan memiliki alas hak yang jelas.

Dedie Rachim meyakini bahwa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui berbagai program keberlanjutan dari kepemimpinan terdahulu yang terus diperbaiki sesuai kebutuhan zaman.

Baca juga: Disperumkim Kota Bogor Garap Bedah Rumah untuk RTLH

Untuk itu, dalam program bantuan rumah ini pihaknya juga sepakat bahwa berbagai program yang sudah baik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.

“Jadi artinya memang konsistensi pemerintah untuk terus memastikan bahwa masyarakat Kota Bogor atau masyarakat di kabupaten/kota ini mendapatkan perhatian dari kepala daerah,” ungkapnya.

Di samping program yang sudah berjalan dan sedang disiapkan, saat ini Pemkot Bogor juga sudah menyiapkan empat titik lokasi yang diajukan kepada Kementerian PKP melalui bantuan dari Kemendagri untuk dibangunkan hunian vertikal bagi masyarakat.

“Nah, kalau kemudian ini terbangun, maka paling tidak target dari pemenuhan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia dari Kota Bogor juga semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Jadi mohon bersabar karena pemerintah masih terus bekerja,” ujarnya.

Untuk 2025, Pemkot Bogor telah merealisasikan bantuan sosial RTLH BST dan BSTT kepada 2.122 rumah, dengan rincian sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh dan 1.856 rumah di kawasan luar kumuh.

Sementara itu, pada 2026, RTLH sebanyak 1.138 unit dengan rincian 216 unit di kawasan kumuh, 922 unit di luar kawasan kumuh, serta 6 unit melalui program bedah rumah.
Sedangkan, melalui alternatif pembiayaan CSR Buddha Tzu Chi 204 unit rumah pada 2026.

Dengan capaian ini, Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas berbagai langkah Pemkot Bogor yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kementerian PKP.

“Ini merupakan penyemangat bagi kita Pemkot Bogor dan khususnya kami ucapkan apresiasi dan terima kasih kepada dinas-dinas terkait dan para pimpinan perangkat daerah serta seluruh masyarakat Kota Bogor yang telah mendukung langkah Pemkot dalam melaksanakan berbagai program,” ujarnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Jumat, 28 Agustus 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan itu berlangsung dari siang hingga sore hari. Penyidik KPK datang menggunakan empat unit mobil berwarna hitam.

Usai penggeledahan, penyidik KPK membawa sejumlah koper. Namun, belum diketahui secara pasti isi koper tersebut.

Baca juga: YKI Kota Bogor Galang Dana Wujudkan Rumah Sahabat Kanker

Dikutip dari Kompas, penggeledahan itu terkait lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor.

“Pada hari ini penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Kali ini, penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan-pengadaan di Disdik Kabupaten Bogor.

Baca juga: Underpass Simpang PDAM Bogor Bakal Dibangun pada 2027

Selanjutnya, penyidik akan menelaah, menganalisis, dan mengonfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya untuk mengungkap perkara tersebut.

Sebelumnya atau Kamis, 27 Agustus 2026, lembaga antirasuah ini menggeledah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

(hrs/ckl)