Berita

Banu Bagaskara Tindaklanjuti Aduan Bansos RTLH di Mekarwangi

Published

2 tahun ago

18 September 2024

Redaksi

Banu Bagaskara Tindaklanjuti Aduan Bansos RTLH di Mekarwangi

Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Bagaskara usai pertemuan dengan para pihak terkait bantuan sosial program RTLH di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal.

KlikBogor – Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Bagaskara menindaklanjuti aduan warga Kelurahan Mekarwangi terkait pencairan bantuan sosial (Bansos) program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Sabtu lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan dari hasil klarifikasi terhadap warga, ia mendapati sejumlah kejanggalan, salah satunya dari sisi regulasi.

“Saya menemukan adanya pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh oknum petugas kelurahan. Karena itu, saya meminta penjelasan agar situasi tetap kondusif dan penyaluran bantuan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Banu dikutip Rabu, 18 September 2024.

Dalam pertemuan di Kantor Kelurahan Mekarwangi, Banu juga meminta camat setempat untuk hadir sehingga penilaian terhadap permasalahan tidak berat sebelah.

“Kami harus melihat dari dua sisi, baik pelapor maupun terlapor,” jelasnya.

Banu mengatakan bahwa regulasi dimaksud adalah penggunaan Keputusan Wali Kota (Kepwal) tahun 2023 tentang administrasi LPJ bansos RTLH yang sudah tidak berlaku lagi.

Ia juga mengatakan, adanya warga penerima bansos setelah melakukan pencairan di bank langsung diarahkan ke toko material tertentu.

“Ini juga tidak ada dasar regulasinya bahwa warga tidak boleh diwajibkan membeli material di toko yang sudah ditentukan,” tambah Banu.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya menghindari monopoli dalam penyediaan bahan bangunan untuk pembangunan RTLH.

“Tidak boleh ada koordinator yang menentukan secara tertulis toko material mana yang harus digunakan,” tegasnya.

Disisi lain, ia juga menyoroti perihal pembentukan koordinator yang tidak melibatkan pengurus wilayah setempat.

“Koordinator yang dibentuk tidak mewakili warga secara keseluruhan, dan ada beberapa RW yang tidak dilibatkan,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa ada perbedaan antara bansos RTLH yang bersumber dari APBD Kota Bogor dengan bansos lainnya, seperti Rutilahu dan BSPS.

“Bansos tidak boleh mewajibkan masyarakat untuk mengeluarkan uang di luar pencairan RTLH tersebut. Semua biaya, termasuk untuk tukang, sudah termasuk dalam bantuan sebesar 15 persen,” jelasnya.

Banu mengapresiasi respon cepat dari camat Tanah Sareal, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) serta Satpol PP yang turut hadir untuk menyelesaikan masalah ini.

“Saya berharap ini bisa menjadi pembelajaran agar pelayanan pemerintahan bisa lebih baik kedepannya,” ujarnya.

Camat Tanah Sareal, Adhitya Buana mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dibahas dengan warga, LPM serta pengurus RT RW setempat untuk memperkuat komunikasi. Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban harus transparan.

“Kami tidak mengarahkan warga ke mana harus membeli material, namun transparansi pertanggungjawaban tetap menjadi prioritas,” kata Adhitya.

Sementara itu, Lurah Mekarwangi, Muhammad Nur mengungkapkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para pihak untuk meluruskan informasi terkait bansos RTLH tersebut.

“Memang RTLH ini beberapa hari lalu warga sudah cair dananya untuk dibangun. Kemudian ada miskomunikasi dengan beberapa pihak termasuk RW yang katanya tidak dilibatkan secara langsung,” katanya.

“Memang dalam hal tertentu ada yang perlu dikoordinasi dengan pihak wilayah, ada juga langsung karena sifatnya dana tersebut masuk ke rekening penerima manfaat. Hanya miskomunikasinya ketika ada klausul terkait biaya operasional buat pelaporan,” imbuhnya.

Menanggapi isu pengarahan pembelian di toko material tertentu, Muhammad Nur mengungkapkan hal tersebut mungkin ada sisi positifnya.

“Mungkin ada nilai positifnya, karena ada juga material tidak memenuhi izin yang disyaratkan sebagai bahan laporan,” kata Nur.

(hrs)

Up Next

Cuaca Bogor Terasa Panas, Ini Penjelasan Stasiun Klimatologi Jawa Barat

Don't Miss

Polisi Gagalkan Peredaran Sabu Kemasan Teh Cina di Kota Bogor

Click to comment

Berita

Motor Mendadak Terbakar di Jalan Pajajaran saat Menuju Bengkel

Published

16 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi

Motor Mendadak Terbakar di Jalan Pajajaran saat Menuju Bengkel

Kebakaran sepeda motor di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, Jumat, 12 Juni 2026. Dok. Damkar Kota Bogor

KlikBogor – Sebuah sepeda motor mendadak terbakar saat melintas di Jalan Pajajaran, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jumat, 12 Juni 2026.

Dari informasi menyebutkan, insiden terbakarnya motor matik tersebut sekira pukul 13.44 WIB. Kobaran api yang melalap kendaraan berhasil dikendalikan dalam waktu singkat oleh petugas pemadam kebakaran.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Moch. Ade Nugraha menjelaskan, berdasarkan keterangan pemilik kendaraan, motor itu hendak dibawa ke bengkel untuk diperbaiki.

Namun saat melintas di Jalan Pajajaran, api mendadak muncul dari bagian mesin dan dengan cepat membesar hingga membakar hampir seluruh bagian kendaraan.

“Menurut keterangan pemilik kendaraan, motor akan dibawa menuju bengkel untuk dilakukan perbaikan. Saat dalam perjalanan di Jalan Pajajaran, tiba-tiba muncul api pada bagian mesin kendaraan. Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar sebagian besar bagian motor,” ungkapnya.

Menerima laporan tersebut, satu unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Sukasari langsung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan.

Petugas berhasil memadamkan kobaran api hanya dalam waktu sekitar lima menit sejak proses pemadaman dimulai.

“Waktu awal pemadaman pukul 01.48 dan waktu selesai pemadaman pukul 01.53,” jelas Ade.

Tidak korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun motor mengalami kerusakan parah akibat kebakaran tersebut hingga kerugian materi ditaksir mencapai Rp6 juta.

(ckl/hrs)

Berita

PWI-ASKI Kota Bogor Perkuat Kolaborasi Lewat Jumat Sehat

Published

23 jam ago

12 Juni 2026

Redaksi

PWI-ASKI Kota Bogor Perkuat Kolaborasi Lewat Jumat Sehat

Pengurus dan anggota PWI Kota Bogor bersama ASKI Kota Bogor tengah mengikuti Jumat Sehat, Jumat, 12 Juni 2026. Foto/PWI Kota Bogor

KlikBogor – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor kembali menggelar Jumat Sehat. Kali ini, Jumat, 12 Juni 2026, menggandeng Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia (ASKI) Kota Bogor.

Selain olahraga senam bersama, momentum ini juga menjadi ajang kolaborasi strategis kedua organisasi dalam memasyarakatkan olahraga di Kota Bogor.

Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor, Anas S. Rasmana didampingi Sekretaris Dispora, Sumartini.

Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi menyampaikan apresiasi kegiatan Jumat Sehat yang berkolaborasi dengan pengurus dan para instruktur ASKI Kota Bogor, bersama para wartawan.

Menurut Kang Aldho, sapaan akrabnya, sinergi dengan ASKI merupakan langkah positif untuk menjaga kebugaran para pemburu berita sekaligus memperluas dampak sosial ke masyarakat luas.

”Kami sangat mengapresiasi kegiatan Jumat Sehat bersama ASKI Kota Bogor ini. Melalui olahraga dan senam bersama, tidak hanya kebugaran wartawan yang terjaga, tetapi ini juga menjadi pintu masuk untuk program-program kolaborasi yang lebih besar ke depan,” ujarnya.

Ketua ASKI Kota Bogor, Ratu Lita Hani mengungkapkan bahwa sinergi antara ASKI dan PWI memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan program kebugaran hingga ke tingkat akar rumput.

Wanita yang akrab disapa Buyang Lita ini berharap PWI dapat membantu membuka jaringan kerja sama yang lebih luas, baik di tingkat kecamatan maupun dengan pihak ketiga.

”Kami berharap PWI dapat memfasilitasi kemitraan strategis, tidak hanya dengan instansi pemerintahan, tetapi juga pihak swasta seperti supermarket dan pusat perbelanjaan (mal) untuk mengadakan event senam bersama,” katanya.

“Kami ingin mengoptimalkan titik-titik kegiatan ASKI yang saat ini sudah berjalan di tingkat kecamatan,” imbuh Buyang Lita, yang juga tercatat sebagai Dewan Pakar Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bogor periode kepengurusan 2025–2028.

Untuk mendukung rencana kolaborasi ini, ASKI Kota Bogor telah menyiapkan modal sumber daya manusia yang mumpuni.

Saat ini, organisasi tersebut memiliki 30 instruktur atau coach aktif yang tersebar di enam kecamatan dan siap diterjunkan kapan saja untuk mengisi berbagai acara.

Secara total, ASKI sebenarnya telah melatih 65 instruktur melalui berbagai pelatihan resmi, namun 30 nama saat ini menjadi personel garda terdepan di wilayah.

Buyang Lita menambahkan, ASKI memiliki serangkaian program kerja nyata dan road show yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.

Di sektor pendidikan, ASKI berencana masuk ke sekolah-sekolah untuk mengenalkan Senam Kebugaran Indonesia dan Senam Sehat Bugar dua nomor senam yang berhasil membawa ASKI berprestasi dua kali berturut-turut dalam ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS).

Selain sekolah, kata dia, ASKI juga membidik sektor lansia dan pemberdayaan perempuan melalui jejaring PKK dan Posyandu dengan program khusus Senam Lansia.

Sedangkan bagi masyarakat umum, ASKI berkomitmen menempatkan instruktur resmi di lapangan-lapangan terbuka tingkat kecamatan hingga kelurahan.

Ke depan, pihaknya menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dalam agenda protokoler PWI Kota Bogor, termasuk jika ada kunjungan tamu undangan dari luar kota maupun tingkat nasional.

Sinergi ini dirasa sangat tepat karena bertepatan dengan momentum hari jadi ASKI ke-4 tahun di Kota Bogor, sekaligus menandai kematangan organisasi yang telah berkiprah selama 28 tahun di tingkat nasional.

(rls/hrs)

Berita

Klarifikasi Disperumkim Kota Bogor Terkait Pajak Mobil Dinas

Published

2 hari ago

11 Juni 2026

Redaksi

Klarifikasi Disperumkim Kota Bogor Terkait Pajak Mobil Dinas

Kendaraan dinas milik Disperumkim Kota Bogor. Foto/Istimewa

KlikBogor – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan kendaraan dinas diduga menunggak pajak.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa Disperumkim Kota Bogor telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dan pembayaran telah dilakukan tepat waktu sesuai jatuh tempo pada 18 November 2025.

Saat ini, pelat nomor baru juga telah terpasang pada kendaraan tersebut. Dijelaskan bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) telah memliki perencanaan dan anggaran.

“Perlu diketahui bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola OPD telah memiliki perencanaan dan pos anggaran yang tersedia,” ujarnya dikutip Kamis, 11 Juni 2026.

Ia menambahkan, kendaraan dinas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan contoh kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kepada masyarakat.

Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial menampilkan kendaraan operasional pelat merah yang memiliki masa berlaku hingga Desember 2021.

(hrs)