Berita
KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pelanggar Lingkungan di Sumatra
KlikBogor – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup dan berkontribusi terhadap bencana banjir serta longsor hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra.
Keputusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Menteri Sekretaris Negara bersama Satgas PKH di Istana Presiden pada 20 Januari 2026.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengatakan bahwa Presiden telah memutuskan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan berkontribusi pada bencana banjir dan longsor hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Diaz menegaskan, KLH mendukung penuh langkah Presiden sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Menurutnya, ke 28 perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.
Ia menjelaskan bahwa sejak terjadinya bencana, KLH telah melakukan pengawasan dan kajian intensif, termasuk evaluasi kesesuaian pengelolaan lingkungan dengan komitmen yang tertuang dalam persetujuan lingkungan.
Proses tersebut melibatkan para pakar untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang memperparah dampak bencana. Sebagai tindak lanjut keputusan Presiden, kata Diaz, KLH akan mencabut persetujuan lingkungan terhadap 28 perusahaan yang telah diumumkan.
Dari total perusahaan tersebut, 22 perusahaan bergerak di sektor pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, sementara enam lainnya berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.
“Kami terus berkomitmen untuk menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan perundang-undangan dalam rangka melindungi masyarakat dan lingkungan menuju ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945,” kata Diaz saat konferensi pers di Kantor KLH/BPLH, Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Sementara itu, Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, menjelaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai jalur hukum.
“Dalam Satgas sudah ada pembagian tugas. Kami di KLH fokus pada aspek non-pidana. Namun, sanksi administrasi, pidana, dan perdata semuanya tetap berjalan,” katanya.
Ia mengungkapkan, hasil kajian tim ahli menemukan adanya kerusakan lingkungan di lokasi perusahaan. Tim tersebut melibatkan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan IPB University.
“Ditemukan dugaan kuat kerusakan lingkungan akibat aktivitas beberapa perusahaan tersebut,” kata Rizal.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan saat ini pemerintah tengah menjalankan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan kondisi eksisting wilayah terdampak serta langkah pemulihan ke depan.
“KLHS ini untuk mengetahui bagian mana yang rusak dan bagaimana strategi pemulihannya. Apakah wilayah tersebut masih memiliki daya dukung dan daya tampung, atau justru tidak lagi memungkinkan adanya kegiatan usaha,” jelas Vivien.
Ia menambahkan, jika ke depan terdapat rencana penerbitan persetujuan lingkungan baru, maka hasil KLHS akan menjadi acuan utama, dengan standar lingkungan yang lebih ketat dibanding sebelumnya.
Terkait dampak pencabutan izin terhadap tenaga kerja, Vivien menyebut, KLH akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun ia menegaskan, pencabutan izin merupakan langkah penting untuk memulihkan lingkungan dan melindungi masyarakat.
“Dengan dicabutnya izin dan persetujuan lingkungan, maka secara operasional perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi diperbolehkan beroperasi,” pungkasnya.
(rls/hrs)
Berita
SPPG La Isola Batutulis Tetap Distribusikan MBG Selama Ramadan
KlikBogor – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) La Isola Batutulis tetap mendistribusikan program makan bergizi gratis (MBG) kepada para penerima manfaat selama bulan Ramadan.
Kepada awak media, Legal SPPG La Isola Batutulis, Agus Murianto, mengatakan bahwa kebijakan tersebut mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Adapun makanan yang disalurkan dalam program MBG memiliki batas waktu konsumsi maksimal tujuh jam setelah dimasak.
“Kalau untuk bulan puasa ini kami memberi menu kering karena tidak bisa langsung dimakan. Arahan dari BGN, makanan maksimal tujuh jam dari matang. Kalau diberikan kan tidak mungkin. Maka ini arahan dari BGN, kami menggunakan makanan kering,” jelas Agus dikutip Rabu, 3 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa di SPPG La Isola Batutulis kualitas tetap menjadi prioritas utama. “Jadi tidak bisa diukur dengan besar kecilnya (makanan). Misalkan roti itu besar, tapi keras dan ada bahan pengawet, kami tidak mau. Produk-produk kami semua fresh, hari ini dibuat, besok dikirim, dan itu kualitas premium semua,” katanya.
Terkait adanya protes dari sebagian masyarakat mengenai menu makanan kering di bulan Ramadan, Agus menyampaikan bahwa penilaian gizi seharusnya berdasarkan kajian ahli gizi, bukan sekadar tampilan fisik.
“Kalau masalah gizi, yang tahu ahli gizi. Terkadang orang tua melihatnya hanya besar atau kecil. Tapi di kami sampai hari ini tetap memberi yang terbaik, kelas premium semua,” ucapnya.
Ia mencontohkan roti yang digunakan bukan roti awetan, melainkan roti standar bakery tanpa bahan pengawet meski ukurannya terlihat lebih kecil dan harganya lebih tinggi.
“Premium itu misalnya roti. Standarnya bakery, memang kelihatan kecil tapi nilai gizinya baik tanpa bahan pengawet. Harganya juga pasti lebih tinggi. Kalau kami kasih roti biasa mungkin kami untung, tapi tujuan kami bukan hanya mencari untung. Kami mencari berkah dan kualitas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa orientasi SPPG La Isola Batutulis bukanlah keuntungan semata, melainkan mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan gizi.
“Masa untuk Indonesia Emas, Indonesia bergizi, kita kasih makanan yang tidak bergizi,” tandasnya.
(hrs)
Berita
Kebakaran Warung Soto Mie di Mekarwangi, Pemilik Terluka Bakar
KlikBogor – Kebakaran melanda sebuah warung soto mie di Kampung Situ Asem, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa pagi, 3 Maret 2026.
Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Bogor, Theofilo Patricio Freitas, menjelaskan kejadian bermula ketika pemilik warung hendak menyalakan kompor. Sementara warung masih dalam kondisi tertutup rapat.
“Ketika penjual soto mie ingin menyalakan kompor, terjadilah ledakan yang kemungkinan disebabkan oleh endapan gas di ruangan tertutup tersebut,” kata Theofilo kepada wartawan.
Api yang membesar dengan cepat membakar tembok bangunan warung. Pemilik kemudian melaporkan kejadian tersebut pada pukul 06.56 WIB.
Merespon kejadian itu, petugas pemadam kebakaran langsung bergerak ke lokasi dan tiba pukul 07.00 WIB.
“Lama pemadaman 15 menit dan pendinginan selesai pukul 07.20 WIB,” tambahnya.
Kejadian ini mengakibatkan warung terbakar di bagian dinding serta atap. Sedangkan pemilik warung berinisial W (58) mengalami luka bakar di bagian tangan.
“Korban langsung ditangani oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor melalui PSC Gesit 119,” terangnya.
Theo menjelaskan, empat regu menangani yaitu regu 1 Sukasari, regu 3 Sukasari, regu 1 Yasmin, dan regu 3 Yasmin.
“Empat unit kendaraan diterjunkan dan satu unit rescu Yasmin,” jelasnya.
Sementara kerugian materil akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai Rp50 juta.
(ckl/hrs)
Berita
Cerita Jemaah Umrah Asal Kota Bogor Soal Kondisi Terkini di Tanah Suci
KlikBogor – Salah satu jemaah umrah asal Kota Bogor, Asep Faizal Rahman, membagikan cerita kondisi terkini para jemaah umrah asal Indonesia di Tanah Suci.
Ia menyebut, secara umum kondisi para jemaah masih baik dan fasilitas yang diterima mencukupi. Namun, jemaah yang datang ke Tanah Suci disebut berkurang.
“Kami masih menunggu kepastian pesawat dan segala macam. Ya, kondisi masih banyak yang ketahan pulang, tapi ada juga yang tidak jadi ke sini gitu. Kalau keamanan secara kondisi aman-aman. Namun, sempat khawatir kalau Arab Saudi diserang. Tetapi petugas kepolisian di sini tetap mengimbau agar tetap tenang,” ujar Asep kepada awak media melalui sambung telepon WhatsApp, Senin siang, 2 Maret 2026.
Ia menjelaskan, sejauh ini suplai makanan bagi jemaah masih aman dan berjalan normal. Perbedaan yang terasa adalah suasana jemaah yang tidak terlalu padat.
“Makanan mah aman. Masih cukup kalau masalah makanan dan lain-lain itu masih normal. Sekarang ada dampak yang datang berkurang. Yang ke Mekah makin berkurang, jemaah yang tawaf. Jadi tidak terlalu padat,” katanya.
Meski suasana ibadah agak leluasa, Asep mengaku, tetap memikirkan kabar mengenai puluhan ribu jemaah yang disebut belum bisa pulang dan tertahan.
“Meskipun agak leluasa beribadah, tapi sebetulnya masih ada info-info yang kayak 50 ribu jemaah enggak bisa pulang gitu, 26 ribu jemaah tertahan. Terus kayak gitu-gitulah kami memikirkan itu. Kalai sampai seperti itu, gimana mau stay-nya kami dan sebagainya,” imbuhnya.
Ia juga menuturkan bahwa pihak travel telah menyerahkan data nama jemaah kepada KBRI untuk tindak lanjut apabila terjadi kendala.
“Sudah, sudah menyerahkan nama-nama ke KBRI, kami ini ada 13 rombongan. Mudah-mudahan diberi kelancaran, mohon doanya,” ucap Asep.
(ckl/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Serba Serbi4 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Berita8 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Opini12 bulan agoFenomena Kang Dedi Mulyadi (KDM): Pendekar Penjaga Alam
