Berita

KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pelanggar Lingkungan di Sumatra

Published

10 bulan ago

21 Januari 2026

Redaksi

KLH Tindak Lanjuti Pencabutan Izin 28 Perusahaan Pelanggar Lingkungan di Sumatra

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono (ketiga dari kiri) saat konferensi pers di Kantor KLH/BPLH, Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan terbukti melanggar ketentuan lingkungan hidup dan berkontribusi terhadap bencana banjir serta longsor hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra.

Keputusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Menteri Sekretaris Negara bersama Satgas PKH di Istana Presiden pada 20 Januari 2026.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengatakan bahwa Presiden telah memutuskan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan berkontribusi pada bencana banjir dan longsor hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Diaz menegaskan, KLH mendukung penuh langkah Presiden sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Menurutnya, ke 28 perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Ia menjelaskan bahwa sejak terjadinya bencana, KLH telah melakukan pengawasan dan kajian intensif, termasuk evaluasi kesesuaian pengelolaan lingkungan dengan komitmen yang tertuang dalam persetujuan lingkungan.

Proses tersebut melibatkan para pakar untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang memperparah dampak bencana. Sebagai tindak lanjut keputusan Presiden, kata Diaz, KLH akan mencabut persetujuan lingkungan terhadap 28 perusahaan yang telah diumumkan.

Dari total perusahaan tersebut, 22 perusahaan bergerak di sektor pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, sementara enam lainnya berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu.

“Kami terus berkomitmen untuk menjalankan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai aturan perundang-undangan dalam rangka melindungi masyarakat dan lingkungan menuju ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat 1 UUD 1945,” kata Diaz saat konferensi pers di Kantor KLH/BPLH, Plaza Kuningan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.

Sementara itu, Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) KLH, Irjen Pol Rizal Irawan, menjelaskan bahwa penanganan kasus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai jalur hukum.

“Dalam Satgas sudah ada pembagian tugas. Kami di KLH fokus pada aspek non-pidana. Namun, sanksi administrasi, pidana, dan perdata semuanya tetap berjalan,” katanya.

Ia mengungkapkan, hasil kajian tim ahli menemukan adanya kerusakan lingkungan di lokasi perusahaan. Tim tersebut melibatkan pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan IPB University.

“Ditemukan dugaan kuat kerusakan lingkungan akibat aktivitas beberapa perusahaan tersebut,” kata Rizal.

Di tempat yang sama, Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan saat ini pemerintah tengah menjalankan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan kondisi eksisting wilayah terdampak serta langkah pemulihan ke depan.

“KLHS ini untuk mengetahui bagian mana yang rusak dan bagaimana strategi pemulihannya. Apakah wilayah tersebut masih memiliki daya dukung dan daya tampung, atau justru tidak lagi memungkinkan adanya kegiatan usaha,” jelas Vivien.

Ia menambahkan, jika ke depan terdapat rencana penerbitan persetujuan lingkungan baru, maka hasil KLHS akan menjadi acuan utama, dengan standar lingkungan yang lebih ketat dibanding sebelumnya.

Terkait dampak pencabutan izin terhadap tenaga kerja, Vivien menyebut, KLH akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun ia menegaskan, pencabutan izin merupakan langkah penting untuk memulihkan lingkungan dan melindungi masyarakat.

“Dengan dicabutnya izin dan persetujuan lingkungan, maka secara operasional perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi diperbolehkan beroperasi,” pungkasnya.

(rls/hrs)

Up Next

Keluhkan Kerusakan Jalan Jalak Harupat, Warga Desak Perbaikan PUPR

Don't Miss

Rancamaya jadi Calon Lokasi Sekolah Rakyat Kota Bogor

Click to comment

Berita

300 Anggota Satlinmas Kota Bogor Ikuti Apel Besar se-Jawa Barat

Published

3 jam ago

12 November 2026

Redaksi

300 Anggota Satlinmas Kota Bogor Ikuti Apel Besar se-Jawa Barat

Apel Besar Satlinmas se-Provinsi Jawa Barat di Stadion Watubelah, Kabupaten Cirebon, pada Rabu, 11 November 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor

KlikBogor – Sebanyak 300 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kota Bogor mengikuti Apel Besar Satlinmas se-Provinsi Jawa Barat di Stadion Watubelah, Kabupaten Cirebon, pada Rabu, 11 November 2026.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa peran Satlinmas di tingkat wilayah harus terus dimaksimalkan untuk menjaga kondusivitas lingkungan.

Menurut Jenal, arahan tersebut selaras dengan pesan Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin, yang bertindak sebagai pembina apel.

“Sesuai dengan arahan Pak Jaksa Agung, peran Satlinmas dalam menjaga kondusivitas di wilayah atau kampung sangat penting. Begitu juga dalam memitigasi dampak-dampak yang lebih luas,” ujar Jenal saat memimpin 300 anggota Satlinmas Kota Bogor dalam Apel Besar Satlinmas se-Provinsi Jawa Barat.

Jenal menambahkan, pembinaan terhadap anggota Satlinmas harus terus dilakukan secara lebih intensif di wilayah masing-masing. Salah satunya melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling).

Wakil Wali Kota Bogor hadir didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor beserta jajaran. Ratusan anggota Satlinmas Kota Bogor mengikuti apel tersebut dengan antusias.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Republik Indonesia, Sanitiar Burhanuddin memberikan arahan kepada lebih dari 16 ribu anggota Satlinmas se-Provinsi Jawa Barat.

Ia menekankan bahwa peran strategis Satlinmas tidak hanya mendukung penyelenggaraan keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat.

“Satlinmas merupakan wujud nyata aksi sosial, semangat persaudaraan, dan kewaspadaan. Terutama dalam menghadapi tantangan saat ini,” kata Jaksa Agung.

Pada momentum Hari Pahlawan Nasional, Burhanuddin juga menyebut anggota Satlinmas sebagai pahlawan masa kini melalui pengabdian yang dilandasi keikhlasan.

“Saya mengajak seluruh anggota Satlinmas di Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa menjadi teladan dalam menjaga keamanan dan ketertiban,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengingatkan para kepala daerah yang hadir agar memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota Satlinmas di wilayah masing-masing.

“Terutama asuransi keselamatan kerja dan kesehatannya. Agar mereka berani menghadapi berbagai macam ancaman dan gangguan ketertiban umum. Tidak boleh lagi ada tawuran, geng motor, atau begal,” ucap Dedi Mulyadi.

(rls/hrs)

Berita

Wali Kota Dedie Rachim Terima Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha

Published

4 jam ago

12 November 2026

Redaksi

Wali Kota Dedie Rachim Terima Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menerima penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha 2026 dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Taman Budaya Bali, Denpasar, Rabu, 11 November 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menerima penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha 2026 dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) di Taman Budaya Bali, Denpasar, Rabu, 11 November 2026. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat.

Penghargaan yang diterima Dedie Rachim merupakan bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang dinilai memiliki kontribusi menonjol dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan daerah yang memberikan dampak positif bagi sekolah swasta sebagai mitra pembangunan sumber daya manusia.

Sebanyak tujuh kepala daerah menerima penghargaan tersebut, terdiri atas dua gubernur, tiga wali kota, dan dua bupati. Di antaranya Gubernur Bali, Gubernur Lampung, Wali Kota Bogor, Wali Kota Padang, Wali Kota Pematang Siantar, Bupati Asahan, dan Bupati Labuhanbatu.

“Alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada BMPS Kota Bogor yang sudah memberikan apresiasi ini, saya mewakili seluruh perangkat di Pemkot Bogor berkomitmen untuk membantu, kemudian berkontribusi juga di dunia pendidikan termasuk perguruan swasta didalamnya,” ucap Dedie Rachim dalam keterangannya dikutip Kamis, 12 November 2026.

Dedie Rachim mengaku penghargaan yang diterimanya menjadi suntikan motivasi untuk terus berjuang di dunia pendidikan.

“Tentunya ini akan memotivasi kami untuk terus berjuang menghasilkan anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045,” ucapnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS), Ki Dr. H. Saur Panjaitan XIII menjelaskan bahwa banyak kepala daerah memiliki kontribusi dalam bidang pendidikan. Namun, belum semua menunjukkan keberpihakan terhadap perguruan swasta.

Sementara, Pembina/Dewan Pembina PGRI Kota Bogor serta Ketua BMPS Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat menyatakan rasa bangga atas penghargaan yang diterima oleh Dedie Rachim. Ia berharap, Dedie Rachim dapat terus menjadi teladan yang menginspirasi dunia pendidikan.

“Kami dari BMPS Kota Bogor bangga dengan penghargaan yang diterima oleh Wali Kota Bogor dan tentu kami berharap Pak Wali menjadi teladan,” ucapnya.

(rls/hrs)

Berita

Pemkot Bogor Kawal Kesiapan Venue hingga Layanan Kontingen di Porprov XV Jabar

Published

1 hari ago

11 November 2026

Redaksi

Pemkot Bogor Kawal Kesiapan Venue hingga Layanan Kontingen di Porprov XV Jabar

Stadion Pajajaran di Kompleks GOR Pajajaran, Kota Bogor manjadi salah satu venue pertandingan dalam Porprov XV Jabar 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor

KlikBogor – Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, Kota Bogor terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan berbagai pertandingan.

Seluruh venue pertandingan telah dipersiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kompetisi. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) juga terus melakukan berbagai langkah kesiapan selama penyelenggaraan berlangsung.

Pada Selasa, 10 November 2026, sejumlah venue pertandingan yang digunakan di Kota Bogor di antaranya GOR Pajajaran, Lapangan Yasmin, dan Green Forest.

Kepala Dispora Kota Bogor, Anas S. Rasmana mengatakan bahwa kesiapan venue telah melalui proses peninjauan dan penilaian oleh Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) Porprov XV Jawa Barat 2026.

“Sejak awal ditunjuk sebagai tuan rumah dan sebelum pelaksanaan, Panwasrah Porprov XV telah melakukan peninjauan ke seluruh venue. Dan lokasi yang ditetapkan sebagai venue semua sudah standar Porprov 2026 dari Panwasrah,” ujar Anas dikutip Rabu, 11 November 2026.

Untuk memastikan standar setiap venue tetap terjaga selama pertandingan, panitia juga menyiapkan tim game week dan delegasi teknis yang bertugas melakukan pemantauan serta memastikan pelaksanaan pertandingan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, setiap kontingen mendapatkan pendampingan dari liaison officer (LO) yang bertugas membantu kebutuhan dan mobilitas para atlet maupun ofisial selama berada di Kota Bogor.

“Kita siapkan LO untuk masing-masing jadi misalkan ada yang ingin ke hotel arahnya ke mana, lalu ada yang ingin ke restoran, atau mungkin ada yang ingin mengakses layanan kesehatan. Karena kita juga siagakan petugas kesehatan,” ujarnya.

Anas berharap seluruh rangkaian pertandingan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Kota Bogor dapat berlangsung lancar hingga penutupan.

(rls/hrs)