Connect with us

Berita

Mendorong Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan Lewat Informasi Peta

Published

on

Mendorong Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan Lewat Informasi Peta
RECOFTC Indonesia mengadakan diskusi publik bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan Melalui Ketersediaan Data dan Informasi Peta” di Hotel Ibis Bogor, Rabu, 30 Juli 2025.

KlikBogor – RECOFTC berkolaborasi dengan Universitas Riau dan Hassanuddin untuk mengembangkan data visual terbuka, akurat, dan mudah diakses tentang perubahan tutupan lahan di Sumatera dan di Sulawesi. Kegiatan ini berlangsung dari 16 Januari hingga 30 Juni 2025.

Dari hasil pemetaan tersebut, RECOFTC Indonesia mengadakan diskusi publik bertajuk “Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan Melalui Ketersediaan Data dan Informasi Peta” di Hotel Ibis Bogor, Rabu, 30 Juli 2025.

Acara ini dihadiri oleh Wafiq Warismi, Peneliti RECOFTC Indonesia, Fuad Hasan dari Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Dra. Imelda, M.AP selaku Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Rambo sebagai Direktur dari Sawit Watch, dan Yoga Kipli perwakilan PB AMAN. Diskusi juga dihadiri puluh media.

Direktur RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra, menjelaskan bahwa kerja sama ini difokuskan pada penguatan kapasitas dalam menganalisis perubahan lahan dan peta berbasis teknologi terkini. Inisiatif ini selaras dengan Kebijakan Satu Peta yang dicanangkan oleh pemerintah.

“Tanpa peta yang akurat, akan sulit bagi pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama melakukan perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan,” kata Gamma.

Peneliti RECOFTC Indonesia, Wafiq Warismi, menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan adalah untuk pengembangan dataset referensi terbuka dengan anotasi “wall-to-wall” berbasis citra satelit resolusi tinggi.

Data mencakup Riau dan Sulawesi Barat, wilayah dengan karakter bentang lahan sawit yang beragam. Ia menambahkan setidaknya ada tiga manfaat yang dapat diperoleh.

Pertama, adalah peta tutupan lahan yang lebih akurat dan transparan. Kedua, meningkatkan kapasitas AI geospasial di Indonesia yang mendukung inklusi petani kecil dan pengambilan keputusan berbasis data. Ketiga, adalah validasi dan benchmarking model AI secara terbuka dan dapat direplikasi.

Menurutnya, tata kelola hutan dan lingkungan hidup yang berkeadilan merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ketersediaan data dan informasi geospasial yang terpercaya, akurat, dan dapat diakses merupakan syarat utama dalam menjamin pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kedaruratan transparansi dan akurasi peta di Kebijakan Satu Peta

Kementerian Dalam Negeri menyambut baik inisiasi yang dilakukan RECOFTC ini.  Kebutuhan akan satu peta (one map policy) telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Imelda, menegaskan bahwa ketersediaan dan integrasi data spasial bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi merupakan elemen strategis untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat krusial dalam memastikan bahwa data dan informasi peta digunakan secara optimal dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

“Kewenangan Kemendagri dalam fungsi pengawasan kinerja pemda dapat menjadi pemicu percepatan pembuatan 1 peta dapat segera terwujud menuju tata kelola hutan dan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat indonesia, seperti amanat pasal 33 uud 1945,” lanjut Imelda.

Fuad Hasan dari Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, mengatakan bahwa upaya mendorong implementasi kebijakan satu peta menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan.

Dengan adanya peta hutan yang terintegrasi, akurat, dan transparan, pemerintah maupun aparat penegak hukum dapat lebih mudah mengidentifikasi tumpang tindih lahan, izin yang bermasalah, serta aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Kebijakan ini sejalan dengan program pemberantasan green finance crime, yang menargetkan kejahatan keuangan yang merusak lingkungan, seperti pencucian uang hasil eksploitasi hutan secara ilegal.

“Peta yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam proses penyelidikan dan penelusuran aliran dana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan dan lingkungan di berbagai daerah. Selain memperkuat penegakan hukum, hal ini juga mendukung tata kelola kehutanan yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Mencari wali data peta adat di pemerintah

Tertuang di UUD 1945, bahwa wilayah adat diakui dan dikelola dengan Masyarakat adat. Tetapi, hak-hak masyarakat adat ini selalu diabaikan. AMAN sendiri mencatat setidaknya ada 121 kasus perampasan wilayah adat dan kriminalisasi yang terjadi di 140 komunitas pada 2024, dengan total luas wilayah terdampak mencapai 2,8 juta hektar. Diantara kasus tersebut, kasus di wilayah adat wilayah adat Sihaporas, Poco Leok, dan Kepulauan Togean yang paling mencolok.

“Kasus-kasus tersebut dilatarbelakangi karena belum ada UU yang mengatur masyarakat adat secara utuh, tidak tersedianya data dan informasi wilayah adat yang lengkap,” tambah Rukka.

Yoga Kipli memaparkan saat ini yang dilakukan AMAN adalah mendampingi masyarakat dalam pemetaan partisipatif. Tidak hanya itu, AMAN juga mendampingi penggunaan tata ruang masyarakat adat yang berpihak pada fungsi ruang masyarakat secara komunal.

Saat ini sudah ada 1.583 peta wilayah adat dengan total luas sekitar 32,3 juta hektar yang terdaftar di Badan Registrasi Wilayah Adat (Maret, 2025). Dimana, dari data tersebut setidaknya ada 302 peta wilayah adat dengan luas sekitar 5,3 juta hektar yang sudah ditetapkan melalui produk hukum daerah.

Dalam kesempatan ini, Yoga mengusulkan keberadaan peta adat tidak hanya dimiliki masyarakat adat tetapi di lingkungan pemerintah.

“Ketika dalam proses perampungkan kebijakan satu peta, kami berharap kebijakan ini bisa menjadi jalan untuk peta wilayah adat bisa terintegrasi ke dalam sistem datanya pemerintah,” ujarnya.

Saat ini peta wilayah adat menjadi prasyarat dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat berdasarkan produk hukum baik di tingkat nasional ataupun daerah. Dengan peta wilayah adat juga bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik, penyelesaian konflik dan lainnya.

“Namun dalam prosesnya, peta wilayah adat tidak bisa masuk ke dalam kebijakan satu peta karena tidak ada kementrian yang mempunyai walidata untuk peta wilayah adat,” tutup Yoga.

Peta Menjadi Acuan Menahan Ekspansi Sawit

Komoditas sawit selain dapat berkontribusi terhadap pendapatan negara namun perlu memperhitungkan kerugian jika tidak seimbang.

Sawit watch mencatat deforestasi sawit dari 2017-2023 mencapai sekitar 330.500 hektare, dan konsesi sawit telah menjadi konsesi terluas, mencapai lebih dari 17,15 juta hektare.

Sawit Watch tegas ekspansi lahan sawit yang melampaui kapasitas ekologis akan memperburuk deforestasi, konflik sosial, dan pelanggaran lingkungan.

“Kami lebih mendukung pendekatan intensifikasi berkelanjutan, pengetatan izin dan evaluasi legalitas, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat serta lingkungan. Reformasi terhadap tata kelola dan produktivitas menjadi kunci untuk memastikan industri sawit berkembang tanpa mengorbankan hutan dan komunitas,” ungkap Rambo.

(*/hrs)

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Healing Forest Bisa Redakan Stres, Guru Besar IPB Beberkan Faktanya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Guru Besar IPB Ungkap Kunci Kemandirian Mekanisasi Pertanian

Published

on

By

Guru Besar IPB Ungkap Kunci Kemandirian Mekanisasi Pertanian

KlikBogor – Guru Besar Teknik Mesin Pertanian IPB University, Prof. Wawan Hermawan menegaskan bahwa kemandirian mekanisasi pertanian Indonesia hanya dapat dicapai melalui kemampuan bangsa mendesain mesin yang sesuai dengan karakteristik agroekosistem lokal.

Gagasan tersebut disampaikan dalam Orasi Ilmiah Guru Besar berjudul Desain Mesin sebagai Jantung Inovasi Mekanisasi Pertanian Indonesia di Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Dalam orasinya, Prof. Wawan menegaskan bahwa adopsi langsung mesin-mesin impor tanpa penyesuaian sering kali gagal di lapangan. Tingginya keragaman agroekosistem Indonesia, mulai dari sawah berlumpur dalam, kawasan sawah terasering, hingga beragam karakteristik tanaman dan produk pertanian, menuntut pendekatan rekayasa spesifik.

“Desain mesin pertanian bukanlah sekadar merangkai komponen mekanis, melainkan seni menerjemahkan karakteristik fisik, mekanik, aliran, aerodinamik, dan lingkungan kerja objek hayati menjadi parameter rekayasa teknik yang presisi. Mesin yang berhasil adalah mesin yang ‘memahami’ perilaku tanah, tanaman, produk pertanian, dan kondisi lingkungan tempat ia bekerja,” kata Prof. Wawan.

Menurutnya, titik awal desain mesin pertanian bukanlah gambar teknik, melainkan pengukuran karakteristik objek kerja yang akan ditangani mesin. Pada tanah, karakterisasi difokuskan pada sifat fisik dan mekanik, sedangkan pada tanaman, bagian tanaman, benih, dan produk pertanian mencakup sifat fisik, mekanik, aliran, dan aerodinamik.

Data tersebut kemudian diterjemahkan menjadi parameter desain, kapasitas kerja, kebutuhan daya, dan kriteria kinerja mesin yang sesuai dengan karakteristik objek yang ditangani dan kondisi operasionalnya.

Tiga Terobosan Rekayasa Mesin Pertanian Berbasis Biosistem

Berbekal pengalaman riset hampir empat dekade, Prof. Wawan memaparkan, tiga kelompok inovasi utama yang dikembangkannya bersama tim peneliti Divisi Teknik Biosistem IPB University.

Pertama, rekayasa traksi pada tanah sawah berlumpur. Inovasi ini mencakup pengembangan Movable Lug Wheel atau roda bersirip gerak berpegas dan Track Wheel atau roda tipe trek berbasis interaksi mekanika tanah dan roda (terramechanics).

Dalam pengujian kinerja menunjukkan bahwa roda bersirip gerak berpegas terbukti mampu menekan tingkat slip hingga 11,54 persen dibandingkan roda kaku konvensional sebesar 20,89 persen serta meningkatkan efisiensi lapang hingga 76,33 persen.

Sementara itu, pada lahan lumpur ekstrem, roda tipe trek berhasil menahan ketenggelaman (sinkage) hingga 7,32 sentimeter dengan efisiensi traksi mencapai 68,46 persen.

Kedua, sistem budidaya presisi terintegrasi dan vacuum seeder. Inovasi ini mengintegrasikan pengolahan tanah jalur (strip tillage), pemupukan, dan penanaman presisi dalam satu lintasan kerja bertenaga traktor roda dua 8,5 hp.

Pengembangan Four-Row Precision Vacuum Seeder kedelai ini berhasil mencapai kapasitas kerja 0,31 ha per jam dengan efisiensi lapang 87,9 persen tanpa merusak kulit benih, dan tingkat singulasi (penempatan satu benih pada setiap titik tanam) mencapai 100 persen.

Ketiga, integrasi sistem mekanisasi biosistem di peternakan. Perancangan Integrated Feed Conditioning Machine memiliki tiga fungsi untuk meratakan, membalik atau mengondisikan pakan, serta mengumpulkan sisa pakan (feed refusals) secara pneumatik pada bak pakan sapi dengan efisiensi hisap mencapai 94-97 persen.

Satu mesin mampu mengerjakan tiga fungsi yang efektif dan efisien untuk penanganan pakan sapi pada bak pakan sehingga meningkatkan efisiensi operasi peternakan dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja harian di peternakan skala besar.

Peran Strategis Pendidikan Tinggi Teknik

Selama karier akademiknya, Prof. Wawan telah membimbing puluhan mahasiswa sarjana, magister, dan doktor yang kini berkiprah sebagai dosen, peneliti, birokrat, dan praktisi industri mekanisasi pertanian di berbagai lembaga nasional.

Pengalaman tersebut memperkuat keyakinannya bahwa keberlanjutan dan kemandirian mekanisasi pertanian nasional pada akhirnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang disiapkan melalui pendidikan tinggi.

Menurutnya, pendidikan tinggi di bidang teknik memiliki peran strategis dalam menyiapkan tenaga ahli dan rekayasawan yang mampu mendesain mesin serta menerjemahkan kompleksitas sistem pertanian menjadi solusi rekayasa yang efisien dan adaptif.

“Karya terbesar seorang akademisi bukanlah sekadar prototipe mesin yang berhasil dibuat, melainkan lahirnya generasi inovator dan tenaga ahli desain yang siap melanjutkan pengembangan teknologi nasional secara mandiri dan berkelanjutan,” ujar Prof. Wawan.

Pesan Strategis bagi Masa Depan Mekanisasi Pertanian

Menutup orasi ilmiah tersebut, Prof. Wawan merumuskan tiga pesan strategis bagi pemangku kebijakan dan insan akademis. Pertama, kebutuhan strategis, yakni mekanisasi pertanian merupakan instrumen mutlak untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi kelangkaan tenaga kerja muda pertanian.

Kedua, kemandirian berawal dari desain, yakni kemajuan teknologi tidak diukur dari jumlah mesin yang diimpor, melainkan dari kemampuan bangsa mendesain mesin yang sesuai agroekosistem lokal.

“Ketiga, investasi pendidikan teknik yakni pendidikan tinggi teknik merupakan investasi jangka panjang paling strategis untuk mencetak perancang mesin pertanian modern,” urai Prof. Wawan.

Ke depan, imbuhnya, agenda riset mekanisasi nasional perlu difokuskan pada tiga arah utama, yaitu pengembangan sistem traksi adaptif berbasis karakteristik tanah, sistem budidaya presisi otonom berbasis sensor, serta integrasi sistem mekanisasi biosistem yang sirkular dan berkelanjutan.

Menurut Prof. Wawan, masa depan mekanisasi pertanian Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengoperasikan mesin, tetapi terutama oleh kemampuan merancang teknologi yang lahir dari kebutuhan dan karakteristik pertanian Indonesia sendiri.

Oleh karena itu, penguatan pendidikan teknik, riset desain mesin, dan inovasi berbasis biosistem menjadi fondasi penting menuju kemandirian teknologi pertanian nasional.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Jembatan Pulo Geulis Diresmikan, Kini Diperlebar dan Beratap

Published

on

By

Jembatan Pulo Geulis Diresmikan, Kini Diperlebar dan Beratap
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat melintasi jembatan Pulo Geulis usai diresmikan Sabtu, 24 Oktober 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim meresmikan Jembatan Pulo Geulis di Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Jembatan yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat tersebut kembali mendapat pembenahan setelah terakhir kali diperbaiki 41 tahun lalu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 juta untuk perbaikan jembatan yang melintang di atas Sungai Ciliwung tersebut. Perbaikan dilakukan guna meningkatkan kenyamanan sekaligus menunjang mobilitas warga.

Dalam pekerjaan kali ini, jembatan diperlebar menjadi 2 meter dan dilengkapi atap agar akses yang dilintasi lebih nyaman digunakan masyarakat.

Dedie Rachim menjelaskan, jembatan tersebut saat ini memiliki kapasitas menahan beban hingga 20 ton.

“Anggaran kurang lebih Rp600 juta, untuk kekuatan beban (jembatan) sampai 20 ton,” ujar Dedie Rachim, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Baca juga: Sekolah Vokasi IPB University Bekali UMKM Mulyaharja Keterampilan Laporan Keuangan

Ia mengatakan, perbaikan dilakukan karena kondisi jembatan sebelumnya dinilai terlalu sempit untuk menunjang aktivitas masyarakat.

“Terakhir diperbaiki 1985. Saat itu sudah diperbaiki, tetapi sangat sempit, jadi kita perlebar dan diberikan selasar,” ungkapnya.

Selain jembatan, perbaikan jalan serta drainase di kawasan tersebut telah selesai dilakukan. Tak hanya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga memberikan perhatian terhadap kondisi hunian warga melalui program rumah tidak layak huni (RTLH).

Dalam program tersebut, 200 rumah ditargetkan mendapatkan perbaikan. Hingga saat ini, 44 rumah telah diperbaiki, sedangkan 156 rumah lainnya masih menjadi target penyelesaian berikutnya.

Baca juga: Hubungkan 2 Wilayah, Jembatan Pasirjaya-Paledang Siap Dimanfaatkan Warga

Dedie Rachim menyebut, pelaksanaan program RTLH di kawasan Pulo Geulis, Pemkot Bogor juga mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Suci.

“Sejalan dengan perbaikan rumah tidak layak huni yang juga dibantu Yayasan Buddha Suci, tentu lingkungannya pun harus kita perbaiki. Jembatan sudah, sebagian jalan, dan drainase juga sudah,” tuturnya.

Menurut Dedie Rachim, penataan kawasan Pulo Geulis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga menjaga identitas kawasan tersebut sebagai simbol toleransi dan kebersamaan di Kota Bogor.

“Ini di tengah Kota Bogor, dan kawasan ini sebagai simbol toleransi, simbol kebersamaan. Tentu jika lebih rapi dan tertata, paling tidak masyarakat lebih bahagia,” ucapnya.

Warga setempat, Hamzah mengungkapkan rasa syukur karena jembatan yang sebelumnya sempit dan kondisi jalannya tidak tertata kini telah diperbaiki. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Bogor atas terealisasinya perbaikan tersebut.

“Tadinya jembatan ini sempit, jalannya juga amburadul, Alhamdulillah akhirnya terealisasi, dibetulin. Terima kasih Bapak Wali Kota Dedie A. Rachim,” ucap Hamzah.

(hrs/ckl)

Continue Reading

Berita

Sekolah Vokasi IPB University Bekali UMKM Mulyaharja Keterampilan Laporan Keuangan

Published

on

By

Sekolah Vokasi IPB University Bekali UMKM Mulyaharja Keterampilan Laporan Keuangan
Sekolah Vokasi IPB University memberikan pelatihan laporan keuangan kepada para pelaku UMKM di Desa Wisata Mulyaharja, Kota Bogor, Jumat, 9 Oktober 2026. Dok. IPB University

KlikBogor – Sekolah Vokasi IPB University menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) bertajuk “Mengenal Laporan Keuangan Untung dan Rugi” di Desa Wisata Mulyaharja, Kota Bogor, pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan pelaku usaha lokal, khususnya dalam melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan laba rugi sederhana, serta mengevaluasi keuntungan usaha secara lebih akurat.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–13.00 WIB ini merupakan bagian dari Program Pengabdian pada Masyarakat Terpusat dan Terpadu Sekolah Vokasi IPB University. Program tersebut menjadi salah satu upaya perguruan tinggi dalam mendukung penguatan kapasitas pelaku usaha melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pelatihan dipimpin oleh Resti Jayeng Ramadhanti, S.E., M.Ak., bersama tim yang terdiri atas Mela Nurdialy, S.E., M.Ak.; Eka Merdekawati, S.E., M.Ak.; Lesia Fatma Ginoga, S.E., M.Si.; Asty Khairi Inayah, S.Stat., M.M., M.S.M.; dan Hani Fitria Rahmani, S.E., M.M., M.Ak., serta melibatkan mahasiswa.

Baca juga: Hubungkan 2 Wilayah, Jembatan Pasirjaya-Paledang Siap Dimanfaatkan Warga

Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh materi mengenai komponen laporan laba rugi, meliputi pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Materi disampaikan melalui pemaparan interaktif, latihan pembukuan, diskusi, serta pendampingan langsung (desk-to-desk) dengan menggunakan contoh transaksi yang dekat dengan aktivitas usaha sehari-hari.

Salah satu fokus utama pelatihan adalah membantu pelaku usaha memahami bahwa keuntungan tidak cukup dihitung hanya dari selisih uang penjualan dan modal awal. Pengeluaran operasional yang sering dianggap kecil, seperti pembelian kantong plastik dan biaya parkir, juga perlu dicatat agar perhitungan laba bersih mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.

Selain itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya memisahkan keuangan pribadi atau rumah tangga dari keuangan usaha. Pemisahan ini diperlukan agar modal dan kas operasional tetap terjaga, sekaligus memudahkan pemilik usaha menilai kinerja keuangan secara objektif.

Dalam sesi diskusi, peserta membahas solusi praktis untuk mencegah tercampurnya uang usaha dan kebutuhan keluarga. Tim pelaksana menyarankan penggunaan rekening atau dompet yang terpisah serta penetapan alokasi penghasilan pemilik usaha secara terencana. Dengan demikian, pengambilan uang untuk kebutuhan pribadi dapat dikendalikan tanpa mengganggu modal maupun operasional usaha.

Baca juga: Mengapa Jakarta Lebih Panas dan Bogor Masih Hujan, Dosen IPB Ungkap Penyebabnya

Pelaksanaan kegiatan mendapat respons positif dari peserta. Melalui sesi praktik, peserta berlatih membedakan pendapatan usaha dan beban operasional, sekaligus menyusun draf awal laporan laba rugi sederhana berdasarkan transaksi usaha masing-masing. Capaian ini menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk membangun kebiasaan pencatatan keuangan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi sebagian pelaku usaha, yaitu belum konsistennya pencatatan transaksi serta masih bercampurnya keuangan keluarga dengan kas usaha. Temuan tersebut menjadi dasar bagi penyusunan tindak lanjut berupa penyediaan template pembukuan sederhana, pendampingan berkala, dan pelatihan lanjutan mengenai manajemen arus kas (cash flow).

Melalui kegiatan ini, Sekolah Vokasi IPB University berharap pelaku UMKM di Desa Wisata Mulyaharja semakin mampu mengelola keuangan secara tertib, memahami tingkat keuntungan usaha, dan menggunakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Program ini menegaskan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas usaha lokal. Dengan pencatatan keuangan yang sederhana tetapi konsisten, pelaku UMKM diharapkan dapat membangun fondasi pengelolaan usaha yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

(rls/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer