Berita

Pemkot Bogor Sosialisasi Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi APBD

Published

1 tahun ago

25 Juli 2025

Redaksi

Pemkot Bogor Sosialisasi Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi APBD

Sosialisasi perlindungan tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi dari APBD.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota menggelar sosialisasi perlindungan tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan yang dilangsungkan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat, 25 Juli 2025 ini dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perwakilan pengusaha jasa kontruksi se-Kota Bogor.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, H. Hanafi, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan belanja pemerintah terutama dari sisi belanja kontruksi.

Pemkot Bogor juga mengadakan kegiatan ini lebih kepada mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan pemerintah melalui PPK kemudian dengan pengguna anggaran dan pihak ketiga selaku pelaksana di lapangan.

“Jadi ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh pelaksana termasuk PPK di dalamnya adalah salah satunya keselamatan pekerja. Mereka merekrut tenaga kerja untuk pekerjaan yang dimiliki atau yang dikerjakan oleh penyedia jasa. Intinya kalau merekrut tenaga kerja tentu kami harapkan juga tenaga kerjanya dari Kota Bogor sendiri,” ungkap Hanafi.

Hanafi memaparkan hal kedua keselamatan kerja saat ini bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk saling mengingatkan satu sama lain, bahwa jaminan ketenagakerjaan sangat penting dan dipersyaratkan dalam pekerjaan. Bukan hanya itu, termasuk K3 sehingga diharapkan pekerjaan atau pembangunan bisa terlaksana dan menghasilkan pekerjaan yang baik juga aman.

“Dengan sosialisasi ini dikumpulkan di sini penyedia jasa kontruksi dengan PPK se-Kota Bogor. Supaya masing-masing mengevaluasi jangan sampai terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan. Ini bukan hal yang baru BPJS Ketenagakerjaan, dulu Jamsostek. Artinya dari semenjak ada pemerintahan itu melaksanakan program kegiatannya melalui kegiatan fisik dan sebagainya kan ini sudah ada jaminan pun sudah ada dari dulu yaitu Jamsostek. K3-nya juga sudah ada dengan bahasa yang lain pada waktu itu,” paparnya.

“Jadi diperbaharui regulasi, kami menyesuaikan regulasi, semakin ke sini regulasi selalu dievaluasi. Perpres pengadaan barang dan jasa hampir setiap tahun ada perubahan, artinya yang diharapkan oleh kami itu kan pengadaan barang dan jasanya terlaksana dengan baik, transparan dan akuntable. Di mana pelaksanaan pun PPK dengan penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya, kalau kegiatan fisik ada konsultan perencana ditambah pengawas, di tambah lagi ada K3 ditambah lagi untuk keselamatan kerjanya,” tambah Hanafi.

Hanafi mengatakan pihaknya ingin menyejahterahkan masyarakat dari sisi keselamatan kerja. Tidak hanya pekerja yang ada di jasa kontruksi, pemerintah daerah kerja sama dengan pekerja non-formal termasuk RT RW pun diberikan jaminan ketenagakerjaannya, karena apapun alasannya, sekecil apapun jabatannya, dan pekerjaannya resikonya, ada sampai guru ngaji juga.

“Masa sekarang guru ngaji kami jaminkan, sementara pekerja yang jelas-jelas beresiko tinggi tidak. Jadi kegiatan ini mengingatkan semua pihak. Kami Pemkot Bogor melalui PPK selaku yang berkomitmen dengan dunia usaha selaku pelaksana di lapangan sama-sama melaksanakan kewajibannya. Kami mengawasi, mereka juga mengawasi, supaya nanti produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagus, reprensetatif, sesuai volumenya sesuai dengan dokumen kontrak dan hasilnya cukup baik. Itu yang kami harapkan,” jelasnya.

Hanafi menegaskan dalam operasional selalu saja ada setiap saat Pemkot Bogor mengingatkan untuk mereka secara berkumpul di satu ruangan maupun tidak. Wali Kota Bogor juga membuat surat edaran untuk mengingatkan kembali kepada penyedia jasa untuk betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya merekrut tenaga kerja yang lebih bagus, kemudian syukur-syukur tenaga kerjanya dari Kota Bogor sendiri, otomatis bisa mengurangi tingkat pengangguran.

“Jadi terima kasih dari temen-temen media yang sudah mengontrol kami dan setiap saat perlu dikontrol apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, perlu dikontrol dari pihak eksternal baik dari media maupun dari masyarakat,” tegasnya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menerangkan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan intinya harus dipastikan semua bahwa masyarakat Kota Bogor maupun dari luar Kota Bogor seluruhnya bisa terlindungi pada saat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruksi.

“Tadi memang dalam konstruksi saja, tapi lebih fokus konstruksi yang memiliki resiko tinggi tentunya. Harus dipahami oleh semua pihak baik PPK maupun jasa konstruksinya. Jasa kontruksi ini bukan hanya kontraktor, tapi jasa konsultan pelaksana, termasuk jasa konsultan pengawas. Karena mengawasi di lapangan tentunya ini beresiko tinggi,” ungkap Lia.

“Ya, bahkan misalnya sampai putus jari pun itu harus kami lindungi dan ini bagain dari komitmen Pemkot Bogor yang sudah mengeluarkan surat edaran terhadap perlindungan tenaga kerja pada jasa konstruksi yang sudah ditanda tangani Wali Kota Bogor tanggal 8 Juli 2025 sebagai komitmen bersama antara Pemkot Bogor dengan para pengusaha termasuk PPK dan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini. Tentunya kami berkolaborasi untuk melindungi pekerja jasa kontruksi di seluruh Kota Bogor,” imbuh Lia.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Dian Agung Senoaji, menuturkan kegiatan ini bersamaan dengan surat edaran Wali Kota Bogor merupakan dorongan untuk kepatuhan terkait dengan perlindungan program jasa konstruksi menunjukan kesadaran yang kuat dan tindakan nyata dari Pemkot Bogor memastikan kesejahteraan pekerja khususnya sektor jasa konstruksi melalui perlindungan jaminan sosial.

“Ya, ini merupakan upaya nyata dalam rangka meningkatkan universal coverage Jamsostek di Kota Bogor yang saat ini posisinya 49 persen. Harapannya dengan kerja nyata Pemkot Bogor yang positif termasuk salah satunya perlindungan untuk pekerja jasa konstruksi dapat meningkatkan cakupan menjadi makin luas lagi,” ungkap Dian Agung.

Dian Agung menambahkan harapannya akhir 2025 universal coverage telah di atas 50 persen. “Karena itu menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dari pemerintah kota dan kabupaten yang selalu akan dievaluasi oleh pusat,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

Up Next

Pendekatan Humanis Puskesmas Ciburayut Kawal Pasien TBC

Don't Miss

Dukung Gizi Ibu dan Anak, Polresta Bogor Kota Bangun SPPG

Click to comment

Berita

Lantik Jurusita Pajak Daerah, Pemkot Bogor Targetkan Tagih Rp120 Miliar

Published

23 jam ago

26 Oktober 2026

Redaksi

Lantik Jurusita Pajak Daerah, Pemkot Bogor Targetkan Tagih Rp120 Miliar

Pelantikan jurusita pajak daerah Bapenda Kota Bogor, Senin, 26 Oktober 2026. Foto/Istimewa

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim melantik delapan jurusita pajak daerah Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Kompleks Balai Kota Bogor, Senin, 26 Oktober 2026. Kedelapan jurusita ini menjadi tim khusus untuk menagih tunggakan pajak daerah kepada wajib pajak (WP) di Kota Bogor.

“Ya, yang pertama kan kami sudah menghitung ada potensi piutang yang bisa ditagih. Piutang jumlahnya hampir Rp600 miliar, namun demikian, tata cara untuk penagihan itu ternyata tidak mudah. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, juga harus dilengkapi dengan personil yang sudah memiliki kemampuan serta sertifikasi terkait dengan penugasan sebagai jurusita,” kata Dedie Rachim usai pelantikan.

Ia menjelaskan, setelah delapan aparatur sipil negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor melalui proses pelatihan, ujian, dan juga penetapan, maka Pemkot Bogor lebih konfiden untuk bisa melaksanakan penyitaan yang dilakukan oleh jurusita.

“Kalau target, tadi Pak Sekda setting-nya kurang lebih 20 persen dari Rp600 miliar ya di tahun ini, atau kurang lebih Rp120 miliar di tahun ini saja dari potensi piutang yang belum terbayar sampai dengan sekarang,” imbuhnya.

Kepada tim jurusita, Dedie Rachim juga berpesan harus mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Sudah dibekali dengan berbagai atribut dan keilmuan, maka tentu tinggal pelaksanaan kewenangan harus berintegritas. Itu pesan saya kepada mereka,” ucapnya.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid menerangkan, setelah pelantikan ini, pihaknya akan segera merumuskan dengan melalui tahapan-tahapan kepada para WP yang mempunyai piutang.

“Yang tadi sudah disampaikan oleh Wali Kota Bogor salah satunya yaitu pemasangan plang, pemanggilan melalui aplikasi dan selanjutnya ditindak lanjuti apakah itu langsung penyegelan atau bisa saja melaksanakan pembekuan rekening usahanya,” ucapnya.

“Jadi itu empat tahapan-tahapan. Namun hal ini bisa kami lakukan nanti tim jurusita berkolaborasi komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dari BI, OJK, nanti akan berkolaborasi. Dan tahapan-tahapan itu SOP-nya memang sudah disiapkan. Tinggal insyaallah doakan tim jurusita ini bisa berjalan di awal bulan ini,” sambungnya.

Wahid mengungkapkan, tim jurusita tersebut dari internal Bapenda Kota Bogor sebanyak delapan orang. Delapan orang tersebut sudah disekolahkan dan mempunyai berbagai macam sertifikasi yang berhubungan dengan jurusita.

“Ya, mereka sudah mempunyai sertifikat. Jadi tinggal bekerja dengan integritas,” tutup Wahid.

(hrs/ckl)

Berita

Besok, Trase Baru Batutulis Dibuka untuk Uji Coba 2 Jalur

Published

1 hari ago

26 Oktober 2026

Redaksi

Besok, Trase Baru Batutulis Dibuka untuk Uji Coba 2 Jalur

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim berserta jajaran dinas terkait saat meninjau pembangunan Jalan Saleh Danasasmita atau trase baru Batutulis, Senin, 31 Agustus 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan melakukan uji coba Jalan Saleh Danasasmita atau trase baru Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan pada Selasa, 27 Oktober 2026.

Uji coba selama satu bulan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan akses jalan menuju salah satu venue pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat yang berada di Kecamatan Bogor Selatan.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, sebagai salah satu tuan rumah Porprov XV Jawa Barat 2026, Kota Bogor menyiapkan 25 venue pertandingan. Mayoritas venue berada di wilayah Kota Bogor, sedangkan delapan venue lainnya berada di luar wilayah kota.

Selain memastikan kesiapan tempat pertandingan, Pemkot Bogor juga mempersiapkan akses jalan menuju lokasi pertandingan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar.

“Selain mempersiapkan venue sebagai bagian penting, kita juga akan membuka akses menuju venue. Di samping itu, kita juga mengharapkan target 100 emas bisa tercapai, karena Kota Bogor menjadi tuan rumah bersama Kota Bekasi dan Kota Depok. Kita harapkan para atlet betul-betul mempersiapkan diri dan memastikan mental juara,” ungkap Dedie Rachim di Balai Kota Bogor, Senin, 26 Oktober 2026.

Terkait rencana uji coba Jalan Saleh Danasasmita, Dedie Rachim menjelaskan bahwa jalan tersebut akan dibuka untuk pengujian skema dua arah berlawanan.

Sebelum dibuka, Pemkot Bogor berkoordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan rambu lalu lintas, marka jalan, penerangan, serta aspek keamanan.

“Insyaallah besok kita akan buka Jalan Saleh Danasasmita sebagai uji coba untuk dua jalur berlawanan. Saya sedang berkoordinasi dengan Kapolresta dan stakeholder lain guna memastikan semua rambu, marka, hingga penerangan dan keamanan sudah siap. Jadi, insyaallah besok siang kita akan membuka Jalan Saleh Danasasmita trase baru untuk uji coba,” ujarnya.

Selama masa uji coba, Pemkot Bogor bersama para pemangku kepentingan akan melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memetakan berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki.

Terkait kualitas jalan, Dedie Rachim menyebutkan bahwa berdasarkan laporan di lapangan, kondisi konstruksi relatif sangat baik dan lebih kokoh.

(rls/hrs)

Berita

MWA IPB Umumkan Lini Masa Pemilihan Rektor PAW 2023-2028

Published

1 hari ago

26 Oktober 2026

Redaksi

MWA IPB Umumkan Lini Masa Pemilihan Rektor PAW 2023-2028

Koin IPB. Dok. IPB University

KlikBogor – Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University mengumumkan lini masa pemilihan Rektor Pengganti Antarwaktu (PAW) periode 2023–2028.

Langkah tersebut diambil setelah Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Sebagai tindak lanjut, MWA IPB University menggelar Sidang Paripurna pada Jumat, 23 Oktober 2026, dengan agenda khusus membahas pengunduran diri rektor dan penetapan tata cara pemilihan Rektor PAW.

Sidang ini menindaklanjuti surat pengunduran diri Alim yang diterima MWA pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Berdasarkan jadwal, pemilihan Rektor PAW akan berlangsung melalui sejumlah tahapan. Pada 26 Oktober 2026, MWA menyerahkan surat kepada Senat Akademik (SA) tentang perubahan Peraturan MWA dan Surat Keputusan Pemberhentian Rektor. Pemberhentian Rektor efektif berlaku pada 26 November 2026 setelah Rektor PAW terpilih dilantik.

Pada 26 Oktober sampai 9 November 2026, proses pemilihan calon Rektor PAW di SA. Selanjutnya, SA menyerahkan surat pengajuan calon Rektor PAW kepada MWA pada 9 November 2026.

Pada 19 November 2026, MWA menggelar Sidang Paripurna Pemilihan Rektor PAW periode 2023–2028. Adapun MWA melantik Rektor PAW terpilih dalam Sidang Paripurna MWA pelantikan Rektor PAW periode 2023–2028 pada 26 November 2026.

Ketua MWA, Prof. Hardinsyah, mengatakan, koordinasi dengan empat pilar pimpinan IPB telah dilakukan. Selain itu juga telah dilakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Ia menambahkan, seluruh tahapan pemilihan Rektor PAW akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

“MWA memastikan seluruh tahapan pemilihan Rektor PAW berjalan sesuai ketentuan yang berlaku; dan pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Proses ini penting untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan dan tata kelola IPB University tetap berjalan dengan baik,” ujar Prof. Hardinsyah dalam keterangannya dikutip Senin, 26 Oktober 2026.

(rls/hrs)