Connect with us

Berita

Pemkot Bogor Sosialisasi Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi APBD

Published

on

Pemkot Bogor Sosialisasi Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi APBD
Sosialisasi perlindungan tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi dari APBD.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota menggelar sosialisasi perlindungan tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan yang dilangsungkan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat, 25 Juli 2025 ini dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perwakilan pengusaha jasa kontruksi se-Kota Bogor.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, H. Hanafi, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan belanja pemerintah terutama dari sisi belanja kontruksi.

Pemkot Bogor juga mengadakan kegiatan ini lebih kepada mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan pemerintah melalui PPK kemudian dengan pengguna anggaran dan pihak ketiga selaku pelaksana di lapangan.

“Jadi ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh pelaksana termasuk PPK di dalamnya adalah salah satunya keselamatan pekerja. Mereka merekrut tenaga kerja untuk pekerjaan yang dimiliki atau yang dikerjakan oleh penyedia jasa. Intinya kalau merekrut tenaga kerja tentu kami harapkan juga tenaga kerjanya dari Kota Bogor sendiri,” ungkap Hanafi.

Hanafi memaparkan hal kedua keselamatan kerja saat ini bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk saling mengingatkan satu sama lain, bahwa jaminan ketenagakerjaan sangat penting dan dipersyaratkan dalam pekerjaan. Bukan hanya itu, termasuk K3 sehingga diharapkan pekerjaan atau pembangunan bisa terlaksana dan menghasilkan pekerjaan yang baik juga aman.

“Dengan sosialisasi ini dikumpulkan di sini penyedia jasa kontruksi dengan PPK se-Kota Bogor. Supaya masing-masing mengevaluasi jangan sampai terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan. Ini bukan hal yang baru BPJS Ketenagakerjaan, dulu Jamsostek. Artinya dari semenjak ada pemerintahan itu melaksanakan program kegiatannya melalui kegiatan fisik dan sebagainya kan ini sudah ada jaminan pun sudah ada dari dulu yaitu Jamsostek. K3-nya juga sudah ada dengan bahasa yang lain pada waktu itu,” paparnya.

“Jadi diperbaharui regulasi, kami menyesuaikan regulasi, semakin ke sini regulasi selalu dievaluasi. Perpres pengadaan barang dan jasa hampir setiap tahun ada perubahan, artinya yang diharapkan oleh kami itu kan pengadaan barang dan jasanya terlaksana dengan baik, transparan dan akuntable. Di mana pelaksanaan pun PPK dengan penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya, kalau kegiatan fisik ada konsultan perencana ditambah pengawas, di tambah lagi ada K3 ditambah lagi untuk keselamatan kerjanya,” tambah Hanafi.

Hanafi mengatakan pihaknya ingin menyejahterahkan masyarakat dari sisi keselamatan kerja. Tidak hanya pekerja yang ada di jasa kontruksi, pemerintah daerah kerja sama dengan pekerja non-formal termasuk RT RW pun diberikan jaminan ketenagakerjaannya, karena apapun alasannya, sekecil apapun jabatannya, dan pekerjaannya resikonya, ada sampai guru ngaji juga.

“Masa sekarang guru ngaji kami jaminkan, sementara pekerja yang jelas-jelas beresiko tinggi tidak. Jadi kegiatan ini mengingatkan semua pihak. Kami Pemkot Bogor melalui PPK selaku yang berkomitmen dengan dunia usaha selaku pelaksana di lapangan sama-sama melaksanakan kewajibannya. Kami mengawasi, mereka juga mengawasi, supaya nanti produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagus, reprensetatif, sesuai volumenya sesuai dengan dokumen kontrak dan hasilnya cukup baik. Itu yang kami harapkan,” jelasnya.

Hanafi menegaskan dalam operasional selalu saja ada setiap saat Pemkot Bogor mengingatkan untuk mereka secara berkumpul di satu ruangan maupun tidak. Wali Kota Bogor juga membuat surat edaran untuk mengingatkan kembali kepada penyedia jasa untuk betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya merekrut tenaga kerja yang lebih bagus, kemudian syukur-syukur tenaga kerjanya dari Kota Bogor sendiri, otomatis bisa mengurangi tingkat pengangguran.

“Jadi terima kasih dari temen-temen media yang sudah mengontrol kami dan setiap saat perlu dikontrol apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, perlu dikontrol dari pihak eksternal baik dari media maupun dari masyarakat,” tegasnya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menerangkan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan intinya harus dipastikan semua bahwa masyarakat Kota Bogor maupun dari luar Kota Bogor seluruhnya bisa terlindungi pada saat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruksi.

“Tadi memang dalam konstruksi saja, tapi lebih fokus konstruksi yang memiliki resiko tinggi tentunya. Harus dipahami oleh semua pihak baik PPK maupun jasa konstruksinya. Jasa kontruksi ini bukan hanya kontraktor, tapi jasa konsultan pelaksana, termasuk jasa konsultan pengawas. Karena mengawasi di lapangan tentunya ini beresiko tinggi,” ungkap Lia.

“Ya, bahkan misalnya sampai putus jari pun itu harus kami lindungi dan ini bagain dari komitmen Pemkot Bogor yang sudah mengeluarkan surat edaran terhadap perlindungan tenaga kerja pada jasa konstruksi yang sudah ditanda tangani Wali Kota Bogor tanggal 8 Juli 2025 sebagai komitmen bersama antara Pemkot Bogor dengan para pengusaha termasuk PPK dan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini. Tentunya kami berkolaborasi untuk melindungi pekerja jasa kontruksi di seluruh Kota Bogor,” imbuh Lia.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Dian Agung Senoaji, menuturkan kegiatan ini bersamaan dengan surat edaran Wali Kota Bogor merupakan dorongan untuk kepatuhan terkait dengan perlindungan program jasa konstruksi menunjukan kesadaran yang kuat dan tindakan nyata dari Pemkot Bogor memastikan kesejahteraan pekerja khususnya sektor jasa konstruksi melalui perlindungan jaminan sosial.

“Ya, ini merupakan upaya nyata dalam rangka meningkatkan universal coverage Jamsostek di Kota Bogor yang saat ini posisinya 49 persen. Harapannya dengan kerja nyata Pemkot Bogor yang positif termasuk salah satunya perlindungan untuk pekerja jasa konstruksi dapat meningkatkan cakupan menjadi makin luas lagi,” ungkap Dian Agung.

Dian Agung menambahkan harapannya akhir 2025 universal coverage telah di atas 50 persen. “Karena itu menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dari pemerintah kota dan kabupaten yang selalu akan dievaluasi oleh pusat,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ketua Kwarcab Kota Bogor: Pramuka Rumah bagi Semua Anak Tanpa Terkecuali

Published

on

By

Ketua Kwarcab Kota Bogor: Pramuka Rumah bagi Semua Anak Tanpa Terkecuali
Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor, Denny Mulyadi saat membuka kegiatan Latihan Gabungan dan Gebyar Pramuka Berkebutuhan Khusus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor di SDN Papandayan, Sabtu, 25 Juli 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor

KlikBogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor sekaligus Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor, Denny Mulyadi, menegaskan bahwa Gerakan Pramuka merupakan rumah bagi semua anak tanpa terkecuali.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Latihan Gabungan dan Gebyar Pramuka Berkebutuhan Khusus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor di SDN Papandayan, Sabtu, 25 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Denny menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh panitia, pembina, pelatih, pendamping, orang tua, serta seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan Pramuka Berkebutuhan Khusus di Kota Bogor.

“Gerakan Pramuka adalah rumah bagi semua anak tanpa terkecuali. Melalui kegiatan ini, kita menegaskan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, berprestasi, serta menjadi pribadi yang mandiri dan berkarakter,” ujarnya.

Baca juga: Ratusan Anak Meriahkan Puncak HAN 2026 di Alun-Alun Kota Bogor

Menurutnya, kegiatan Latihan Gabungan dan Gebyar Pramuka Berkebutuhan Khusus memiliki makna penting dalam memperkuat nilai kebersamaan, kemandirian, dan kepercayaan diri para peserta.

“Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan. Melalui Pramuka, adik-adik belajar bahwa kita adalah keluarga besar yang saling menghargai, saling membantu, dan saling menguatkan. Keberagaman bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang mempersatukan kita,” katanya.

Kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi para peserta untuk mengembangkan keterampilan dan potensi diri. Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan mampu mencoba hal-hal baru, dan membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berprestasi.

“Dengan semangat, disiplin, dan ketekunan, saya yakin adik-adik akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi tantangan,” jelas Denny.

Baca juga: Mengenal PSEL, Teknologi Pengubah Sampah jadi Listrik 

Selain itu, Gebyar Pramuka juga menjadi ruang untuk melestarikan budaya dan memperkuat identitas bangsa. Melalui berbagai kreativitas dan penampilan seni, para peserta menunjukkan potensi luar biasa yang dimiliki setiap anak.

Denny percaya bahwa penampilan hari ini menjadi bukti bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa yang patut diapresiasi dan dibanggakan.

Kepada para peserta Pramuka Berkebutuhan Khusus, Denny berpesan agar terus semangat belajar dan berkarya.

“Teruslah belajar, berkarya, dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Jadikan Dasa Dharma Pramuka sebagai pedoman hidup agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, dan bermanfaat bagi sesama,” pesannya.

Di akhir, Denny mengajak untuk bersama-sama terus membangun Gerakan Pramuka yang inklusif, ramah, dan memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai potensi terbaiknya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Ratusan Anak Meriahkan Puncak HAN 2026 di Alun-Alun Kota Bogor

Published

on

By

Ratusan Anak Meriahkan Puncak HAN 2026 di Alun-Alun Kota Bogor
Salah satu peserta tengah tampil dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional di Alun-Alun Kota Bogor, Sabtu, 25 Juli 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 di Alun-alun Kota Bogor, Sabtu, 25 Juli 2026.

​Mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Tumbuh Bahagia serta Bebas Berkarya”, kegiatan ini diisi dengan beragam atraksi seni, fashion show anak, panggung kreativitas, hingga pembagian doorprize menarik bagi para peserta.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa tanggung jawab dalam membangun masa depan anak tidak hanya berada di pundak orang tua maupun guru, tetapi juga lingkungan dan pemerintah melalui kebijakan yang berpihak kepada anak.

“Segala sesuatu terkait dengan anak memang harus dipersiapkan. Bukan hanya urusan orang tua, bukan hanya urusan guru di sekolah, tetapi lingkungan dan juga pemerintah harus ikut serta dalam merumuskan kebijakan yang ramah kepada anak,” ujar Dedie Rachim.

Ia menyampaikan, saat ini Kota Bogor telah menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan berbagai indikator agar dapat meraih predikat KLA kategori Utama.

“Alhamdulillah Kota Bogor predikatnya Kota Layak Anak Nindya. Artinya masih ada beberapa target yang harus kita selesaikan supaya ke depan bisa meraih predikat utama. Kita masuk di dalam Nindya dan boleh dibilang cukup baik, dan hanya empat di Jawa Barat,” katanya.

Baca juga: 20 Tahun Berbenah, Kampung Pancuran jadi Inspirasi Kota Bogor

Dedie Rachim menambahkan, Pemkot Bogor akan terus berikhtiar menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sehingga mereka dapat hidup lebih sejahtera.

Menanggapi adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Dedie Rachim mengakui bahwa persoalan tersebut masih menjadi tantangan yang dipengaruhi berbagai faktor sosial dan ekonomi di masyarakat.

“Di dalam dinamika kehidupan bermasyarakat masih banyak aspek sosial, ekonomi, dan beban-beban yang ada di masyarakat. Kadang-kadang eksesnya adalah kekerasan dan kita harus bisa menekan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Untuk memperkuat perlindungan anak, Pemkot Bogor melalui DP3A telah menyediakan layanan yang mencakup konsultasi, pendampingan psikologis, advokasi, hingga penanganan kasus yang memerlukan proses hukum.

“Kalau terjadi kasus-kasus itu bisa dikonsultasikan, kemudian ada psikolognya juga. Secara administrasi kita menganggarkan untuk langkah-langkah pencegahan, advokasi, termasuk tindak lanjut apabila ada kasus yang harus dibawa ke ranah hukum,” tutur Dedie Rachim.

Baca juga: Mengenal Yalanda-Nabila IPB, 2 Varietas Okra Unggul Berpotensi Ekspor

​Sementara itu, Kepala DP3A Kota Bogor, Rakhmawati menjelaskan, puncak peringatan HAN 2026 ini sengaja dirancang secara khusus sebagai wadah inklusif bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung publik.

​”Hari ini dilaksanakan Puncak Hari Anak Nasional 2026 Kota Bogor. Kami menampilkan beberapa pertunjukan dari anak-anak yang selama ini belum pernah tampil di tingkat kota. Kita memang memilih mereka yang belum pernah tampil di panggung depan agar memiliki kesempatan yang sama untuk bersuara dan berkarya,” ujarnya.

​Rakhmawati memaparkan, puncak acara ini merupakan rangkaian penutup dari berbagai kegiatan peringatan HAN yang telah diselenggarakan sebelumnya oleh Pemkot Bogor bersama berbagai komunitas.

​”Sebelumnya sudah ada beberapa rangkaian kegiatan, mulai dari penjaringan Suara Anak Kota Bogor, nonton bersama anak yatim dan difabel di Mall BTM, hingga kegiatan ‘Bermain Bersama Anak Panti’. Selain itu, ada juga Festival Edukasi Anak di Lippo Mall. Total ada sekitar 700 sampai dengan 800 anak yang terlibat langsung, baik sebagai penampil maupun panitia,” ungkapnya.

​Melalui panggung kreasi di kawasan Alun-Alun dan depan Balai Kota Bogor ini, DP3A Kota Bogor berharap seluruh aspirasi dan ekspresi anak dapat terdengar langsung oleh para pemangku kebijakan, sehingga tercipta Kota Bogor yang semakin ramah dan membahagiakan bagi tumbuh kembang anak.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Jaga Trantibum Kota Bogor, Petugas Gabungan Sisir Lokasi Berkumpul

Published

on

By

Jaga Trantibum Kota Bogor, Petugas Gabungan Sisir Lokasi Berkumpul
Petugas Satpol PP Kota Bogor tengah melaksanakan patroli gabungan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Foto/Istimewa

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Polresta Bogor Kota, Dinas Sosial (Dinsos), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar patroli gabungan penanggulangan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di sejumlah titik di Kota Bogor.

Patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat.

Selain menyasar potensi gangguan trantibum, petugas juga melakukan pemantauan di beberapa lokasi yang sebelumnya diinformasikan sebagai titik berkumpul sejumlah individu yang diduga berpotensi melakukan penyimpangan perilaku sosial.

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) Satpol PP Kota Bogor, Andry Sinar Wahyudianto mengatakan bahwa patroli dilakukan secara terpadu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang aman dan kondusif.

“Kegiatan ini merupakan patroli gabungan yang melibatkan Satpol PP, Polresta Bogor Kota, Dinas Sosial, dan Bakesbangpol. Kami menyisir beberapa titik di wilayah Kota Bogor untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman tanpa adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum,” ujar Andry dikutip Sabtu, 25 Juli 2026.

Dalam kegiatan pada Rabu, 22 Juli 2026 malam itu, petugas melakukan pemantauan di lima titik yang sebelumnya disinyalir menjadi lokasi berkumpul sejumlah individu, seperti di wilayah Pakuan, Ciawi (perbatasan), terminal Baranangsiang, Jalan Sambu, Pasar Kebon Kembang atau sekitar Alun-Alun.

Namun, berdasarkan hasil patroli, tidak ditemukan adanya pelanggaran maupun aktivitas yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

“Patroli ini merupakan upaya pencegahan. Dari hasil pemantauan di lima lokasi tersebut, tidak ditemukan pelanggaran trantibum,” katanya.

Andry menambahkan, apabila di kemudian hari ditemukan indikasi persoalan sosial di lapangan, Pemkot Bogor akan mengedepankan pendekatan yang humanis melalui pembinaan dan pendampingan.

“Penanganannya tidak semata-mata bersifat penegakan, tetapi juga mengedepankan pembinaan. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan asesmen, konseling, maupun pendampingan sesuai kebutuhan,” katanya.

Pemerintah Kota Bogor juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif menjaga ketertiban lingkungan dengan memperkuat fungsi keluarga, meningkatkan kepedulian sosial, serta melaporkan apabila menemukan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban kepada instansi yang berwenang.

Melalui patroli rutin dan sinergi lintas instansi, Pemkot Bogor berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga sehingga ruang-ruang publik dapat dimanfaatkan secara aman, nyaman, dan tertib oleh seluruh warga.

(rls/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer