Connect with us

Berita

Pemkot Bogor Sosialisasi Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi APBD

Published

on

Pemkot Bogor Sosialisasi Perlindungan Pekerja Jasa Konstruksi APBD
Sosialisasi perlindungan tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi dari APBD.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor Kota menggelar sosialisasi perlindungan tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan yang dilangsungkan di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Jumat, 25 Juli 2025 ini dihadiri oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perwakilan pengusaha jasa kontruksi se-Kota Bogor.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Setda Kota Bogor, H. Hanafi, menyampaikan bahwa kegiatan ini mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan belanja pemerintah terutama dari sisi belanja kontruksi.

Pemkot Bogor juga mengadakan kegiatan ini lebih kepada mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan pemerintah melalui PPK kemudian dengan pengguna anggaran dan pihak ketiga selaku pelaksana di lapangan.

“Jadi ada kaidah-kaidah yang harus dilakukan oleh pelaksana termasuk PPK di dalamnya adalah salah satunya keselamatan pekerja. Mereka merekrut tenaga kerja untuk pekerjaan yang dimiliki atau yang dikerjakan oleh penyedia jasa. Intinya kalau merekrut tenaga kerja tentu kami harapkan juga tenaga kerjanya dari Kota Bogor sendiri,” ungkap Hanafi.

Hanafi memaparkan hal kedua keselamatan kerja saat ini bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk saling mengingatkan satu sama lain, bahwa jaminan ketenagakerjaan sangat penting dan dipersyaratkan dalam pekerjaan. Bukan hanya itu, termasuk K3 sehingga diharapkan pekerjaan atau pembangunan bisa terlaksana dan menghasilkan pekerjaan yang baik juga aman.

“Dengan sosialisasi ini dikumpulkan di sini penyedia jasa kontruksi dengan PPK se-Kota Bogor. Supaya masing-masing mengevaluasi jangan sampai terjadi lagi kejadian yang tidak diinginkan. Ini bukan hal yang baru BPJS Ketenagakerjaan, dulu Jamsostek. Artinya dari semenjak ada pemerintahan itu melaksanakan program kegiatannya melalui kegiatan fisik dan sebagainya kan ini sudah ada jaminan pun sudah ada dari dulu yaitu Jamsostek. K3-nya juga sudah ada dengan bahasa yang lain pada waktu itu,” paparnya.

“Jadi diperbaharui regulasi, kami menyesuaikan regulasi, semakin ke sini regulasi selalu dievaluasi. Perpres pengadaan barang dan jasa hampir setiap tahun ada perubahan, artinya yang diharapkan oleh kami itu kan pengadaan barang dan jasanya terlaksana dengan baik, transparan dan akuntable. Di mana pelaksanaan pun PPK dengan penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya, kalau kegiatan fisik ada konsultan perencana ditambah pengawas, di tambah lagi ada K3 ditambah lagi untuk keselamatan kerjanya,” tambah Hanafi.

Hanafi mengatakan pihaknya ingin menyejahterahkan masyarakat dari sisi keselamatan kerja. Tidak hanya pekerja yang ada di jasa kontruksi, pemerintah daerah kerja sama dengan pekerja non-formal termasuk RT RW pun diberikan jaminan ketenagakerjaannya, karena apapun alasannya, sekecil apapun jabatannya, dan pekerjaannya resikonya, ada sampai guru ngaji juga.

“Masa sekarang guru ngaji kami jaminkan, sementara pekerja yang jelas-jelas beresiko tinggi tidak. Jadi kegiatan ini mengingatkan semua pihak. Kami Pemkot Bogor melalui PPK selaku yang berkomitmen dengan dunia usaha selaku pelaksana di lapangan sama-sama melaksanakan kewajibannya. Kami mengawasi, mereka juga mengawasi, supaya nanti produk yang dihasilkan bisa bermanfaat bagus, reprensetatif, sesuai volumenya sesuai dengan dokumen kontrak dan hasilnya cukup baik. Itu yang kami harapkan,” jelasnya.

Hanafi menegaskan dalam operasional selalu saja ada setiap saat Pemkot Bogor mengingatkan untuk mereka secara berkumpul di satu ruangan maupun tidak. Wali Kota Bogor juga membuat surat edaran untuk mengingatkan kembali kepada penyedia jasa untuk betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya merekrut tenaga kerja yang lebih bagus, kemudian syukur-syukur tenaga kerjanya dari Kota Bogor sendiri, otomatis bisa mengurangi tingkat pengangguran.

“Jadi terima kasih dari temen-temen media yang sudah mengontrol kami dan setiap saat perlu dikontrol apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, perlu dikontrol dari pihak eksternal baik dari media maupun dari masyarakat,” tegasnya.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Setda Kota Bogor, Lia Kania Dewi, menerangkan perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan intinya harus dipastikan semua bahwa masyarakat Kota Bogor maupun dari luar Kota Bogor seluruhnya bisa terlindungi pada saat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sifatnya konstruksi.

“Tadi memang dalam konstruksi saja, tapi lebih fokus konstruksi yang memiliki resiko tinggi tentunya. Harus dipahami oleh semua pihak baik PPK maupun jasa konstruksinya. Jasa kontruksi ini bukan hanya kontraktor, tapi jasa konsultan pelaksana, termasuk jasa konsultan pengawas. Karena mengawasi di lapangan tentunya ini beresiko tinggi,” ungkap Lia.

“Ya, bahkan misalnya sampai putus jari pun itu harus kami lindungi dan ini bagain dari komitmen Pemkot Bogor yang sudah mengeluarkan surat edaran terhadap perlindungan tenaga kerja pada jasa konstruksi yang sudah ditanda tangani Wali Kota Bogor tanggal 8 Juli 2025 sebagai komitmen bersama antara Pemkot Bogor dengan para pengusaha termasuk PPK dan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini. Tentunya kami berkolaborasi untuk melindungi pekerja jasa kontruksi di seluruh Kota Bogor,” imbuh Lia.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bogor Kota, Dian Agung Senoaji, menuturkan kegiatan ini bersamaan dengan surat edaran Wali Kota Bogor merupakan dorongan untuk kepatuhan terkait dengan perlindungan program jasa konstruksi menunjukan kesadaran yang kuat dan tindakan nyata dari Pemkot Bogor memastikan kesejahteraan pekerja khususnya sektor jasa konstruksi melalui perlindungan jaminan sosial.

“Ya, ini merupakan upaya nyata dalam rangka meningkatkan universal coverage Jamsostek di Kota Bogor yang saat ini posisinya 49 persen. Harapannya dengan kerja nyata Pemkot Bogor yang positif termasuk salah satunya perlindungan untuk pekerja jasa konstruksi dapat meningkatkan cakupan menjadi makin luas lagi,” ungkap Dian Agung.

Dian Agung menambahkan harapannya akhir 2025 universal coverage telah di atas 50 persen. “Karena itu menjadi salah satu Key Performance Indicator (KPI) dari pemerintah kota dan kabupaten yang selalu akan dievaluasi oleh pusat,” pungkasnya.

(ckl/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

JPO di MA Salmun dan Underpass Kebon Pedes Diajukan

Published

on

By

JPO di MA Salmun dan Underpass Kebon Pedes Diajukan
Perlintasan sebidang di Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal. Foto/Klikbogor.

KlikBogor – Penataan perlintasan kereta api sebidang di Kota Bogor, khususnya di kawasan MA Salmun dan Kebon Pedes menjadi salah satu pembahasan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, pada Jumat, 17 April 2026.

Untuk perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun, Dedie Rachim mendorong percepatan penutupan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Sebagai langkah antisipasi, ia meminta Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Kota Bogor menyiapkan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) agar mobilitas masyarakat tetap terfasilitasi dengan aman.

Baca juga: IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Sementara itu, untuk perlintasan sebidang di Jalan Kebon Pedes, rencana penanganan akan dilakukan melalui pembangunan underpass. Namun demikian, sebelumnya pernah diajukan permohonan penutupan perlintasan tersebut yang belum dapat direalisasikan, karena masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Pada tahap awal, pembangunan underpass Kebon Pedes akan diprioritaskan melalui proses pembebasan lahan atau bidang terdampak sebagai langkah awal pelaksanaan proyek.

Baca juga: DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor

Dedie Rachim menegaskan bahwa penataan perlintasan sebidang ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, mengurangi kemacetan, serta mendukung kelancaran mobilitas warga di Kota Bogor.

(ckl/hrs)

Continue Reading

Berita

IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual

Published

on

By

IPB University Libatkan Mahasiswa Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual
Dialog pimpinan IPB University dengan mahasiswa di auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Jumat, 17 April 2026. Foto/Istimewa.

KlikBogor – IPB University melibatkan mahasiswa dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan kampus sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, menegaskan bahwa kampus tidak mentoleransi dan menormalisasi segala bentuk kekerasan seksual dalam kondisi apapun.

IPB University berkomitmen penuh untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kasus secara sistematis, memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan unsur mahasiswa.

“Kami berdiri bersama korban melindungi, memulihkan, dan memastikan hak-haknya terpenuhi tanpa kompromi. Kampus harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi seluruh sivitas akademika,” imbuh Alim dalam keterangannya dikutip Sabtu, 18 April 2026.

Secara khusus Rektor menandaskan bahwa dalam menangani setiap laporan kasus pelecehan seksual, IPB University tidak hanya berfokus pada proses penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pendekatan dialogis dengan mahasiswa sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang komprehensif dan berkeadilan.

IPB University menggelar dialog pimpinan IPB University dengan mahasiswa di auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, pada Jumat, 17 April 2026.

Dialog tersebut dihadiri ratusan mahasiswa. Dialog ini bukan yang perdana. Sebelumnya berbagai dialog dengan unsur-unsur mahasiswa telah dilakukan dalam berbagai kesempatan.

Baca juga: DPRD Dorong Penyehatan Keuangan RSUD Kota Bogor

Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi, mengatakan sebagai institusi pendidikan, IPB University menyadari pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam proses penanganan kasus, baik sebagai pihak yang terdampak maupun sebagai bagian dari komunitas kampus.

“Pelibatan partisipasi mahasiswa ini merupakan bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Ia menambahkan, keterlibatan tersebut dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan organisasi dan perwakilan mahasiswa, untuk memastikan proses berjalan secara terbuka, berkeadilan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

Dialog ini, sebutnya, memiliki berbagai tujuan di antaranya untuk membangun transparansi dalam proses penanganan kasus; memberikan ruang aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman; memperkuat kepercayaan antara mahasiswa dan institusi; serta dalam rangka mencari masukan untuk menyempurnakan kebijakan serta prosedur penanganan kasus ke depan.

“IPB University juga memastikan bahwa setiap laporan ditangani secara profesional, berlandaskan prinsip kerahasiaan, perlindungan korban, serta keadilan bagi semua pihak. Unit dan mekanisme yang telah dibentuk di lingkungan kampus terus diperkuat guna menjamin respons yang cepat, tepat, dan sensitif terhadap korban, “ jelasnya.

Melalui pendekatan yang partisipatif ini, IPB University berharap dapat menciptakan ekosistem kampus yang tidak hanya tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan suara mahasiswa.

Ia pun menegaskan, IPB University mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai integritas, saling menghormati, dan keberanian untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lingkungan kampus.

Baca juga: Baranangsiang: Dari Gerbang Kota jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh pihak kampus sehingga mahasiswa dapat berdialog langsung dengan para pemangku kebijakan.

“Dari saya sangat bersyukur, kami dapat difasilitasi untuk bertemu langsung dengan para pemangku kebijakan, termasuk pimpinan rektorat yang memiliki kewenangan penuh. Dalam pertemuan ini, tidak hanya dibahas aspek teknis, tetapi juga hingga pada penyusunan regulasi,” ujarnya.

Abdan menambahkan, sejumlah poin tuntutan mulai dari regulasi, aturan hukum, prosedur, hingga level teknis, yang disampaikan telah disepakati dan dipenuhi oleh pimpinan rektorat.

Ia menekankan keutamaan kolaborasi antara institusi dan mahasiswa dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

“Harapannya hasil dari audiensi terbuka ini, kita sama-sama bisa menjadi co-creator, untuk bisa mewujudkan ruang yang aman ini, bukan hanya diwujudkan dari institusi saja, tapi juga ada keterlibatan mahasiswa. Jadi kita sama-sama untuk membangun itu, dan kita komitmen dari mahasiswa untuk bisa mengawal penuh apa yang menjadi tuntutan,” tambahnya.

Dugaan pelecehan seksual di IPB University sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredarnya tangkapan layar percakapan bernada vulgar di grup aplikasi perpesanan mahasiswa di media sosial.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Baranangsiang: Dari Gerbang Kota jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Published

on

By

Baranangsiang: Dari Gerbang Kota jadi Pusat Pertumbuhan Baru
Lurah Baranangsiang, Palahudin (kanan) saat pemaparan potensi wilayah di kantor Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur. Foto/Klikbogor.

KlikBogor – Kelurahan Baranangsiang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Bogor Timur, yang memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk Kota Bogor.

Letak geografis ini menjadikannya simpul penting dalam mendukung aktivitas ekonomi sekaligus mobilitas masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah.

Kelurahan ini dikenal memiliki sejumlah potensi unggulan, khususnya di sektor ekonomi dan transportasi. Keberadaan Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang yang terintegrasi dengan akses Tol Jagorawi menjadikan wilayah ini sebagai pusat pergerakan orang dan barang yang sangat strategis.

Sementara denyut ekonomi Baranangsiang terasa dari kawasan ini yang dipenuhi restoran dan kafe menjadikan magnet yang menarik bagi wisatawan dari luar kota.

Baca juga: Katulampa Punya Wahana Ngalun yang Kini Terus Dikembangkan

Lurah Baranangsiang, Palahudin, menyampaikan bahwa wilayahnya bukan sekadar jalur perlintasan, melainkan telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kota Bogor.

“Baranangsiang bukan hanya sekadar perlintasan, tapi pusat pertumbuhan. Kami memiliki perpaduan antara kawasan hunian yang teratur, pusat komersial, dan sektor pendidikan yang kuat. Semua ini menjadi modal besar bagi kami untuk terus berkembang,” ujar Palahudin, Jumat, 17 April 2026.

Ia menjelaskan, keberadaan kawasan hunian elite seperti Baranangsiang Indah yang berdampingan dengan area komersial serta pusat pendidikan seperti Universitas Pakuan, menciptakan ekosistem wilayah yang lengkap dan dinamis.

Palahudin juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap tingginya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Baca juga: Kota Bogor Menuju Porprov Jabar, 5 Ribu Lebih Atlet Siap Bertanding

Salah satu buktinya adalah prestasi RW05 Baranangsiang Indah yang berhasil meraih juara 2 dan 3 dalam kategori Pemukiman Teratur pada ajang Bogorku Bersih 2024.

Tak hanya itu, kontribusi aktif masyarakat juga turut mendukung keberhasilan Kota Bogor dalam meraih Piala Adipura, melalui sinergi kebersihan yang terjaga di setiap lingkungan RW.

Di sisi lain, pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama melalui program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

Bahkan, RW09 terpilih mewakili Kota Bogor di tingkat Provinsi Jawa Barat dengan berbagai inovasi seperti pelatihan hidroponik dan peternakan ayam untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

(rls/hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer