Connect with us

Advertorial

Angkot Direduksi, BisKita Transpakuan Dioptimalkan

Published

on

Angkot Direduksi, BisKita Transpakuan Dioptimalkan
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menaiki BisKita Transpakuan. Dok. Pemkot Bogor.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sedang giat-giatnya menata transportasi massal. Hal ini tak lain untuk memberikan pelayanan prima kepada warganya untuk bertransportasi yang mudah, aman dan terjangkau.

Cuaca panas pada Kamis (17/7/2025) siang, tak menyurutkan Usman (57), sopir angkot 02, jurusan Sukasari-Bubulak berhenti sejenak. Dirinya terus berteriak memanggil calon penumpang di depan Stasiun Bogor.

Ya, stasiun Bogor merupakan tempat paling favorit bagi sopir angkot untuk ‘mengambil’ penumpang. Hal ini karena Stasiun Bogor menjadi tempat ribuan orang setiap hari menggunakan moda transportasi kereta menuju Jakarta. Namun untuk sampai di Stasiun Bogor, tetap harus menggunakan kendaraan roda dua dan mobil.

Nah, saat ini, angkot harus bersaing dengan taksi online dan ojek online (Ojol), serta Biskita Transpakuan mengantarkan orang ke Stasiun Bogor. Meski begitu, warga masih tertarik naik angkot karena tarifnya lebih murah bila dibandingkan taksi online maupun ojek online.

Tarif dasar, Rp 5.000 untuk jarak dekat (misalnya dari Stasiun Bogor ke Sukasari). Sedangkan untuk tarif jauhnya Rp 7.000 – Rp 10.000 untuk perjalanan lebih jauh, seperti dari Terminal Bubulak ke Sukasari.

“Alhamdulillah penumpang masih banyak, meski tak seramai pada 15-20 tahun silam, atau belum ada taksi online dan ojek online serta Biskita. Sekarang calon penumpang banyak pilihan layanan transportasi,’’ kata Usman.

Untuk itulah Pemkot Bogor melalui Dishub hadir mengatur moda transportasi di kota hujan ini. Salah satunya melakukan pengurangan jumlah Angkot di Kota Bogor. Pada tahun ini, terdapat 216 unit angkot bakal berkurang atau direduksi.

Angkot saat melintas di kawasan Jalan Otto Iskandardinata. Dok. Pemkot Bogor.

Menurut Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin pengurangan unit Angkot hanya angkot yang telah berusia dua dekade (20 tahun) atau lebih.

“Tahun ini ada sekira 216 angkot yang sudah melebihi batas umur itu dan akan kami reduksi secara bertahap,” ujarnya Selasa (8/7).

Berdasarkan data Dishub Kota Bogor, sepanjang tahun 2019-2025 Pemkot Bogor sudah mereduksi 646 unit angkot, sehingga sampai 8 Juli 2025 jumlah angkot yang tersisa di Kota Bogor yakni sebanyak 2.766 unit.

Selanjutnya, angkot akan digantikan oleh transportasi massal lain, yakni Biskita Transpakuan yang bertambah koridornya.

Pengecekan uji KIR, surat pengawasan, pembayaran pajak, dan SIM pengemudi juga akan lebih ketat lagi dalam upaya pengurangan jumlah angkot di Kota Bogor.

Selain reduksi, Pemkot juga melakukan penertiban pada angkot yang kerap mengetem di banyak titik di Kota Bogor. Salah satunya Alun-Alun Kota Bogor.

“Saya minta Kadishub siagakan personel, bahkan kalau perlu ada PPNS yang menindak di lokasi terhadap angkot yang ngetem apalagi bagi sopir yang meninggalkan mobilnya saat ngetem,” tegas Jenal.

Ia juga menegaskan bahwa Dishub rutin melakukan razia terhadap angkot. Seperti pada razia di kawasan Jalan Juanda, Kecamatan Bogor Tengah, pada Rabu (30/4).

Dalam razia tersebut, sebanyak 10 unit angkot tua langsung diamankan ke kantor Dishub, karena usianya melebihi 20 tahun.

Selain itu, petugas juga melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi sopir seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), hasil uji KIR, dan dokumen pengawasan kendaraan lainnya.

Jenal mengungkapkan bahwa langkah tersebut terbukti sangat efektif, bukan hanya dari sisi ketertiban transportasi, tetapi juga dari segi kenyamanan dan rasa aman bagi para penumpang.

“Ini bukan hanya soal tertib aturan, tapi juga tentang kenyamanan dan keselamatan warga yang menggunakan transportasi umum. Penertiban seperti ini sangat efektif dan harus konsisten,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Organda Kota Bogor, Jadi Indra Muljadi mendukung upaya reduksi angkot di Kota Bogor. Meski begitu dirinya meminta Pemkot juga memberikan solusi bagi pengemudi angkot yang angkot/kendaraanya direduksi.

‘’Tentunya ada pengangguran yang tercipta dari kebijakkan reduksi angkot ini,’’ katanya.

Pihaknya mengakui ada solusi dari Pemkot terkait pengemudi angkot yang direduksi tersebut menjadi supir Biskita. Sayangnya para sopir ini terkendala teknis dari persyaratan administrasi supir Biskita yakni harus SIM B1.

“Sebagian kecil sopir angkot yang direduksi ini lolos administrasi, SIM-nya jadi B1, tapi sebagian besar belum mampu atau bisa mengupgrade menjadi SIM B1. Nah, mereka ini Pemkot melalui Transpakuan bisa bekerja di bengkel Biskita atau bagian lain yang memungkin bekerja di Biskita,’’ katanya. (***)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Advertorial

HJB ke 544, DPRD Kota Bogor Luncurkan Perda Versi Braille untuk Aksesibilitas Disabilitas

Published

on

By

HJB ke 544, DPRD Kota Bogor Luncurkan Perda Versi Braille untuk Aksesibilitas Disabilitas

KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor membuat gebrakan baru dalam momentum peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kesetaraan informasi, DPRD Kota Bogor resmi meluncurkan pengalihan Peraturan Daerah (Perda) ke dalam aksara Braille bagi penyandang disabilitas.

​Peluncuran inovasi ini dilakukan di Rapat Paripurna HJB ke-544 yang digelar di Gedung DPRD Kota Bogor pada Rabu, 3 Juni 2026.

Mengusung tema “Bogor Nanjeur, Melangkah Bersama Menuju Bogor Maju”, momen ini menjadi sejarah baru dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Hujan.

​Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.

Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua DPRD Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil, didampingi para Wakil Ketua DPRD, yakni M. Rusli Prihatevy, Zenal Abidin, dan Dadang Iskandar Danubrata, dengan prosesi adat Rampak Kendang, pengalungan selendang, serta pelepasan burung merpati.

​Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menegaskan bahwa pengalihan dokumen hukum ke aksara Braille merupakan langkah konkret daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Melalui kebijakan ini, kelompok disabilitas netra kini memiliki hak dan akses yang setara terhadap informasi hukum di Kota Bogor.

​”Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor ke-544 menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang pembangunan daerah, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan Bogor yang lebih maju, inklusif, dan sejahtera,” ujar Adityawarman Adil.

​Selain perda ramah disabilitas, rapat paripurna kali ini juga membahas regulasi penting lainnya, termasuk peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Guna memastikan asas manfaatnya meluas, seluruh dokumen perda versi braille ini nantinya akan disimpan di Perpustakaan Kota Bogor agar mudah diakses oleh masyarakat.

​Langkah progresif DPRD Kota Bogor ini mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan menyampaikan pentingnya pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

​Menurut Erwan, kemajuan sebuah kota tidak hanya dinilai dari megahnya infrastruktur fisik, melainkan dari bagaimana seluruh elemennya saling merangkul, termasuk dalam memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

​”Saya juga ingin menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota bukan hanya diukur dari bangunan yang tinggi, tapi juga dari kuatnya saling mengasihi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus kita jaga,” tutur Erwan Setiawan.

​Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyoroti pentingnya menyelaraskan inovasi modern dengan akar sejarah dan budaya lokal. Menurut Dedie, tantangan globalisasi tidak boleh menggerus identitas asli warga Bogor yang sarat akan nilai gotong royong.

​Dedie menambahkan, selain fokus pada inklusivitas sosial melalui peluncuran Perda Braille, Pemkot Bogor berkomitmen kuat untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif, pariwisata, serta pengembangan UMKM.

Inovasi pada infrastruktur dan pelayanan publik diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

​Peringatan HJB ke-544 ini ditutup dengan harapan besar agar semangat “Bogor Nanjeur” dapat memicu kesadaran masyarakat yang lebih tinggi akan pentingnya kesetaraan, perlindungan sosial, dan kebersamaan untuk membawa Kota Bogor menjadi kota yang kreatif, berbudaya, dan maju di masa depan. (***)

Continue Reading

Advertorial

Idul Adha, Dedie Rachim Ajak Warga Jaga Bogor Tetap Kondusif

Published

on

By

Idul Adha, Dedie Rachim Ajak Warga Jaga Bogor Tetap Kondusif

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengajak masyarakat menjadikan momentum Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, persatuan, dan kebersamaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban menjadi modal penting untuk menjaga Kota Bogor tetap aman, harmonis, dan kondusif.

Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan tahunan. Lebih dari itu, hari raya kurban menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, semangat berkorban, serta kepedulian terhadap sesama.

“Ibadah kurban mengajarkan kita tentang keikhlasan dan kepedulian. Ini bukan hanya hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan antar-manusia yang harus terus kita jaga,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat pelaksanaan Salat Idul Adha di Masjid Al-Muttaqin, Rabu, 27 Mei 2026.

Dedie hadir bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kota Bogor. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang melaksanakan salat di lokasi yang sama.

Ia mengajak masyarakat meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS yang menunjukkan ketaatan, kesabaran, dan pengorbanan demi menjalankan perintah Allah SWT.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

“Momentum Idul Adha ini harus kita jadikan penguat solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga kota ini tetap kondusif,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dedie juga mengajak masyarakat mendoakan sekitar 900 jemaah haji asal Kota Bogor yang tengah menunaikan ibadah di Tanah Suci agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan kembali ke tanah air sebagai haji dan hajjah yang mabrur.

Ia turut meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi bersama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Bogor.

Di tempat terpisah, warga Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, sumringah menerima bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban berbobot lebih dari satu ton itu menjadi perhatian warga sejak tiba hingga proses penyembelihannya, Rabu (27/5).

Sejak pagi, ratusan warga memadati area Masjid Nurul Huda untuk menyaksikan secara langsung penyembelihan sapi jenis Simental Cross tersebut. Tak sedikit warga yang mengabadikan momen langka itu menggunakan telepon genggam mereka.
Sapi berwarna coklat dengan corak putih di bagian kaki dan belakang tubuhnya itu mendapat perhatian khusus dari warga.

Bahkan, sejumlah warga rela begadang semalaman untuk menjaga hewan kurban bantuan Presiden tersebut.

“Dijaga sampai sekitar pukul 05.30 WIB. Anak-anak muda sampai orang tua begadang dari malam, gelar terpal dan menjaga sapi bersama-sama,” ujar Panitia Kurban Masjid Nurul Huda, Udi.

Menurutnya, bantuan sapi kurban dari Presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Kayumanis. Pasalnya, baru kali ini lingkungan mereka menerima langsung hewan kurban dari kepala negara.

“Alhamdulillah, ini rezeki buat warga. Baru pertama kali dapat sapi dari Presiden. Biasanya paling dari camat atau wali kota. Warga jadi senang sekali,” katanya.

Karena ukuran sapi yang tidak biasa, panitia pun memutuskan menggunakan jasa jagal profesional untuk proses penyembelihan. Langkah tersebut dilakukan demi memastikan keamanan dan mempercepat proses penanganan hewan kurban.

“Kalau sapi sebesar ini tidak bisa sembarangan. Kami khawatir kalau sampai lepas atau mengamuk. Makanya pakai jagal khusus,” jelas Udi.

Untuk jasa penyembelihan dan penanganan sapi, panitia mengeluarkan biaya sekitar Rp3 juta yang berasal dari swadaya peserta kurban.

“Kalau pakai tenaga profesional, prosesnya lebih cepat dan kualitas daging juga lebih terjaga,” tambahnya.

Proses penyembelihan sapi kurban Presiden Prabowo berlangsung cukup dramatis. Bobot hewan yang mencapai 1,02 ton membuat petugas harus bekerja ekstra keras untuk menjatuhkannya.
Sapi sempat memberikan perlawanan dan beberapa kali menendang saat petugas berusaha mengendalikan tubuhnya.
Situasi tersebut membuat perhatian warga semakin tertuju ke lokasi penyembelihan.

Sapi Bantuan Presiden Seberat 1 Ton Lebih Diserahkan untuk Warga di Kayumanis

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang hadir di lokasi bahkan ikut membantu proses penaklukan sapi. Ia tampak memberikan arahan kepada petugas sekaligus membantu menarik bagian tubuh sapi agar proses penjatuhan berjalan lebih efektif.

Pantauan di lapangan, petugas membutuhkan waktu hampir 20 menit hingga akhirnya sapi berhasil dijatuhkan dan disembelih.

“Bobot sapi ini sekitar 1,02 ton. Kalau melihat pengalaman sebelumnya, saya perkirakan hasil dagingnya bisa mencapai sekitar 1.000 kantong untuk dibagikan kepada masyarakat,” ujar Jenal.

Ia menjelaskan, penentuan lokasi penyembelihan sapi bantuan Presiden dilakukan secara bergilir setiap tahun di berbagai wilayah Kota Bogor.

“Tahun lalu di As-Shogiri. Tahun ini di Kayumanis. Insya Allah tahun depan bisa di wilayah lain lagi supaya manfaatnya dirasakan merata,” katanya.

Jenal menyebut Kota Bogor sudah dua kali menerima bantuan sapi kurban dari Presiden. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (***)

Continue Reading

Advertorial

Begini Cara Kerja PSEL di Bogor dan Dampaknya bagi Lingkungan

Published

on

By

Begini Cara Kerja PSEL di Bogor dan Dampaknya bagi Lingkungan

KlikBogor – Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Bogor masih menjadi banyak pertanyaan. Seperti berkaitan dengan potensi pencemaran udara dan dampak kesehatan dari proses pembakaran sampah.

Menjawab hal tersebut, Director Project and Stakeholder Management Danantara Waste Energy, Maulana Muhammad, menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan dalam PSEL merupakan insinerator modern dengan standar emisi ketat. Sistem ini dirancang untuk membakar sampah hingga habis tanpa menyisakan limbah dalam jumlah besar.

“Dengan teknologi insinerator termal yang mutakhir ini, 90 sampai 100 persen volume sampah bisa habis dibakar tanpa sisa makro. Ini berbeda dengan teknologi lain seperti RDF atau gasifikasi yang masih menyisakan residu cukup besar,” ujarnya dalam sosialisasi di Kantor PWI Kota Bogor, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, proses kerja PSEL dimulai dari pengumpulan sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar bersuhu tinggi untuk menghasilkan panas, yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin.

Energi listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan PLN sebagai off-taker. Dengan skema ini, pengolahan sampah tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi dari energi yang dihasilkan.

Selain itu, sisa pembakaran berupa fly ash dan bottom ash (Faba) tidak dibuang begitu saja. Material tersebut akan diolah kembali menjadi produk turunan seperti paving block dan bahan konstruksi lainnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Denni Wismanto, menyebutkan bahwa penerapan PSEL memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi dan efisiensi energi.

“Dengan kapasitas 1.000 ton sampah per hari, kita bisa mengurangi sekitar 180 ribu ton emisi karbon dioksida. Selain itu, penggunaan batu bara sebagai energi fosil juga bisa ditekan secara langsung,” jelasnya.

Menurut Denni, kekhawatiran masyarakat terhadap polusi udara dinilai berlebihan jika melihat standar teknologi yang digunakan. Ia memastikan bahwa emisi dari cerobong PSEL telah dirancang berada di bawah ambang batas aman lingkungan.

“Standar emisinya sangat ketat. Jadi secara teknis aman bagi lingkungan dan masyarakat sekitar,” katanya.

Proyek PSEL di Kota Bogor akan dibangun di dua lokasi, yakni Galuga dan Kayu Manis, dengan skema kerja sama antardaerah. PSEL Galuga akan menangani sampah dari Kota dan Kabupaten Bogor, sementara PSEL Kayu Manis melibatkan Kota Bogor dan Kota Depok.

Selain mengolah sampah baru, fasilitas ini juga ditargetkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap metode TPA konvensional yang selama ini menimbulkan persoalan bau, pencemaran air lindi, dan keterbatasan lahan.

Pemerintah Kota Bogor bersama DLH menyatakan akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna memberikan pemahaman utuh terkait teknologi PSEL. (***)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer