KlikBogor – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Fraksi Partai Demokrat, H. Subhan, menggelar lomba rakyat dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Kegiatan yang diikuti ratusan warga tersebut berlangsung meriah di Lapangan Sawah Lega, RT 02 RW 02, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Subhan mengatakan, kegiatan lomba rakyat tersebut dilaksanakan bersama jajaran DPC Partai Demokrat Kota Bogor, pengurus PAC dan Ranting, para kader serta konstituen dari daerah pemilihan (dapil) Bogor Timur Tengah.

“Alhamdulillah, hari ini saya Kang Subhan bersama DPC Partai Demokrat Kota Bogor, para PAC dan Ranting, para kader, dan konstituen di Bogor Timur Tengah, melaksanakan lomba rakyat serentak,” kata Subhan, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Diperkirakan 600 hingga 700 warga dan kader Partai Demokrat hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

“Dan ini antusiasme sekali dari mulai anak-anak, ibu-ibu, orang dewasa, sampai nenek-nenek juga ada,” ujar Subhan menambahkan.

Baca juga: Pansus DPRD Kota Bogor Kebut Raperda Adminduk, Target Selesai Agustus

Sedikitnya 16 kategori lomba digelar untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Di antaranya lomba makan kerupuk, memasukkan paku ke dalam botol, balap karung, kelereng sendok hingga lomba karaoke.

Berbagai kategori peserta turut dilibatkan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bahkan, terdapat pula lomba yang diikuti oleh pasangan suami istri, salah satunya lomba makan kerupuk.

Selain hadiah lomba, panitia juga menyediakan sejumlah doorprize menarik, seperti kulkas, televisi, dan berbagai peralatan elektronik lainnya.

Subhan berharap kegiatan tersebut dapat semakin mempererat hubungan antara dirinya sebagai wakil rakyat dengan masyarakat, khususnya warga di kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah.

“Mudah-mudahan dengan adanya lomba rakyat ini menambah keeratan hubungan yang baik antara saya sebagai anggota DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat dengan masyarakat, khususnya Bogor Timur Tengah yang kita cintai ini,” tuturnya.

Baca juga: Berkostum Batman, Wawalkot Jenal Mutaqin Ikut Lomba Ninja Warrior Bareng Warga Warban

Subhan menilai kegiatan tersebut juga menjadi bentuk nyata kedekatan Partai Demokrat dengan masyarakat. Menurutnya, semangat kebersamaan dan gotong royong harus terus dijaga demi kemajuan Kota Bogor.

“Besar harapan saya, ini membuktikan bahwa Demokrat memang berpihak kepada rakyat. Semoga rakyat selalu setia dan tetap mendukung Partai Demokrat untuk berbakti kepada masyarakat,” katanya.

Ke depan, Subhan bersama jajaran kader berharap dapat terus berkontribusi untuk kemajuan Kota Bogor. Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Bogor ini juga menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

“Kita semua sama-sama ingin Kota Bogor yang kita cintai ini bisa maju, bisa beres, sesuai dengan slogan kepala daerah yang kita usung, yaitu Pak Dedie Rachim. Ke depannya, Partai Demokrat selalu ada di hati masyarakat,” ucapnya.

Terkait agenda Partai Demokrat setelah rangkaian kegiatan lomba rakyat, Subhan menyebut para kader akan mengikuti pendidikan politik (Dikpol) di Jawa Barat. Setelah itu, Partai Demokrat Jawa Barat dijadwalkan menggelar Musyawarah Daerah (Musda).

“Kebetulan hari ini ada perintah dari DPC dan DPP, kami para kader dan anggota fraksi diminta untuk menggelar lomba rakyat. Alhamdulillah, besok kami akan mengikuti pendidikan politik di Jawa Barat. Setelah Dikpol, malamnya kami juga akan mengikuti Musda Partai Demokrat Jawa Barat,” ujarnya.

Dalam Musda tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto disebut menjadi kandidat tunggal.

“Doakan saja semoga ketua kami, Kang Anton Sukartono Suratto, bisa lebih memajukan lagi Partai Demokrat, khususnya di Jawa Barat yang kita cintai ini,” pungkas Sekretaris BPPM DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat ini.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Mochamad Zenal Abidin yang juga menjabat sebagai Bendahara Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Bogor menghadiri peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kota Bogor yang digelar di Lapangan Sempur, Selasa, 18 Agustus 2026.

​Pelaksanaan apel besar ini menjadi puncaknya rangkaian peringatan Hari Pramuka di Kota Bogor, yang dihadiri oleh ribuan anggota Pramuka dari tingkat Siaga, Penggalang, Penegak, hingga Pandega dan jajaran Pembina se-Kota Bogor.

​Baca juga: Apel Hari Pramuka ke-65, Dedie Rachim Ajak Pramuka Perkuat Keterampilan dan Inovasi

Zenal Abidin menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas antusiasme seluruh anggota pramuka yang memenuhi Lapangan Sempur.

Ia menilai bahwa gerakan pramuka tetap menjadi wadah pendidikan nonformal paling efektif dalam membentuk kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anak muda.

​”Peringatan Hari Pramuka ke-65 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali peran strategis Pramuka. Di tengah tantangan era modern, gerakan pramuka terbukti konsisten mencetak generasi muda yang tangguh, berkarakter, memiliki jiwa nasionalisme tinggi, serta peduli terhadap sesama,” ujarnya.

​Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Dorong Perda Khusus Perparkiran

Lebih lanjut, ia juga menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung tumbuh kembang kegiatan pramuka melalui kebijakan penganggaran dan sarana prasarana pembinaan yang memadai.

​”DPRD Kota Bogor tentunya terus berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh bagi pengembangan program-program kepramukaan. Pembinaan kepemudaan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Kota Bogor. Kita ingin adik-adik pramuka ini kelak tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berintegritas dan siap berkontribusi bagi masyarakat,” tambahnya.

​Apel besar Hari Pramuka di Lapangan Sempur ini juga diwarnai dengan penyerahan berbagai penghargaan bagi anggota pramuka berprestasi serta penganugerahan tanda penghargaan bagi para pembina yang telah mendedikasikan dirinya untuk memajukan gerakan pramuka di Kota Bogor.

(rls/hrs)

KlikBogor – Komisi II DPRD Kota Bogor mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) khusus perparkiran untuk memperjelas sistem pengelolaan parkir sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Wishnu Ardiansyah mengatakan berdasarkan hasil kajian Komisi II, kebocoran terbesar dalam sektor pajak di Kota Bogor terjadi pada pajak parkir.

“Kalau berdasarkan hasil kajian Komisi II, kebocoran paling besar itu memang di Kota Bogor dari pajak parkir,” kata Wishnu dikutip Senin, 17 Agustus 2026.

Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata terletak pada pelaksanaan di lapangan, melainkan belum adanya regulasi khusus yang mengatur perparkiran. Saat ini, ketentuan mengenai parkir masih menjadi bagian dari Perda Transportasi.

“Makanya Komisi II lagi mendorong pembentukan perda khusus perparkiran,” imbuh Wishnu.

Ia menjelaskan, pengelolaan perparkiran memiliki dua sisi, yakni pajak dan retribusi. Untuk pajak parkir, menurutnya, tingkat serapannya di Kota Bogor relatif cukup baik. Persoalan terdapat pada retribusi parkir di tepi jalan umum (on street).

“Kalau pajaknya sebenarnya agak lumayan baguslah serapannya Kota Bogor. Cuma retribusi yang parkir on the street ini yang sebenarnya masalah,” katanya.

Baca juga: Ngadu ke Dewan, Zenal Abidin Cari Solusi Relokasi Pedagang Tanaman Hias

Karena itu, Komisi II menilai pembenahan harus diawali dengan regulasi yang jelas. Sistem pengelolaan parkir juga perlu diarahkan menggunakan teknologi digital dan pembayaran cashless atau nontunai agar transaksi serta data parkir dapat dipantau secara lebih akurat.

“Hari ini yang ada di lapangan itu sistemnya terlalu banyak tangan. Jadi mulai dari lapangan, uang yang ada naik orang per orang bentuknya cash, kita dorong nanti sudah cashless. Jadi kita by system supaya datanya itu lebih akurat,” ujarnya.

Untuk retribusi parkir on street, Komisi II juga mendorong adanya keterlibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pengelolaan retribusi tidak hanya dibebankan kepada Dinas Perhubungan (Dishub), tetapi dapat melibatkan dinas lain yang memiliki keterkaitan langsung.

Ia juga mencontohkan mengenai sistem parkir yang saat ini masih mengandalkan laporan dari pengelola atau mekanisme self-declare. Pengelola menyampaikan sendiri jumlah kendaraan yang dilayani tanpa sistem pemantauan secara langsung.

“Kalau hari ini sistemnya kita berdasarkan laporan dari pengelola, tapi self-declare. Self-declare itu saya ngaku saja sekian motor. Kalau kita harus monitor tiap hari, menghitung motor juga enggak memungkinkan,” katanya.

Menurut Wishnu, penggunaan karcis secara manual juga masih memiliki celah kebocoran. Karena itu, pembayaran digital dinilai menjadi salah satu solusi agar seluruh transaksi dapat tercatat dan termonitor secara langsung.

“Kalau pembayarannya digital kan enggak bisa bohong,” katanya.

Baca juga: HUT ke-81 RI, Doa Bersama Lintas Agama Digelar di Tugu Kujang

Komisi II, lanjut Wishnu, akan mendorong agar pembentukan perda khusus perparkiran dapat dipercepat. Ia berharap pembahasan perda tersebut dapat dilakukan melalui panitia khusus (pansus) yang melibatkan anggota Komisi II karena dinilai telah lebih mendalami persoalan perparkiran.

“Yang pertama yang kita dorong itu perda ini bisa dipercepat. Mudah-mudahan enggak melalui Pansus DPRD, tapi nanti Pansusnya isinya orang Komisi II karena kita lebih panjang ngebahas itu,” katanya.

Selain regulasi, Komisi II juga berencana menggandeng pihak swasta untuk mendukung pengadaan perangkat yang dibutuhkan dalam sistem perpajakan dan perparkiran berbasis digital.

Wishnu mengatakan, usulan perda khusus perparkiran saat ini sudah dalam proses pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor. Ia berharap usulan tersebut dapat diajukan pada tahun ini.

“Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa didorong. Di Bapemperda sudah dalam proses pembahasan terkait usulan perdanya. Tahun ini kayaknya sudah bisa naik usulannya,” ujarnya.

Dengan adanya perda khusus dan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi, Komisi II berharap pengelolaan perparkiran di Kota Bogor menjadi lebih transparan serta mampu meningkatkan serapan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi parkir.

(hrs/ckl)