KlikBogor – Balai Kota Bogor menjadi kantor pemerintahan pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas Waste Station dengan menggunakan material konstruksi berbahan daur ulang sepenuhnya. Fasilitas ini sekaligus menjadi ruang edukasi publik terkait pengelolaan sampah.

Waste Station atas kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Rekosistem, Yayasan Materia, Ford Foundation, Parongpong RAWHAUS, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup diluncurkan pada Sabtu, 26 September 2026.

Inisiasi ini menjadi bagian dari komitmen membangun ekosistem pengelolaan sampah serta mendorong penyelesaian sampah dari sumbernya.

Gagasan tersebut diawali dari pertemuan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dengan CEO dan Co-Founder Rekosistem, Ernest Christian Layman, pada tahun lalu.

Dari pertemuan tersebut, Dedie Rachim kemudian mengajak para penggiat lingkungan Kota Bogor mengunjungi Rekosistem di wilayah Kecamatan Bogor Selatan untuk mempelajari bagaimana membangun ekosistem pengelolaan persampahan.

Baca juga: PSEL Bogor Raya di Galuga Dibangun, Kelola Sampah 1.500 Ton Sehari

Komitmen tersebut terus berlanjut hingga menghadirkan Waste Station di Balai Kota Bogor. Fasilitas ini dibangun melalui kolaborasi dengan menggunakan material konstruksi berbahan daur ulang sampah dan dapat diselesaikan dalam waktu enam jam.

Dedie Rachim mengatakan, kehadiran Waste Station merupakan bagian dari upaya memastikan arah kebijakan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir berjalan secara berkelanjutan.

“Dengan adanya Waste Station, akses masyarakat menjadi lebih mudah. Tujuannya agar masyarakat lebih gampang, karena di sini mobilitasnya sangat tinggi. Banyak masyarakat yang beraktivitas di sekitar Balai Kota. Ketika mereka datang ke sini, botol-botol atau sampah setelah beraktivitas, seperti selesai berlari atau minum menggunakan botol, bisa langsung dibawa ke sini,” ujar Dedie Rachim.

Menurutnya, pemberian reward kepada masyarakat juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya memilah sampah dan menyelesaikannya dari sumbernya, sekaligus membiasakan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

“Kalau Waste to Energy Plant, kita sudah pastikan Kota Bogor akan memiliki dan saat ini dalam proses pembangunan. Dibangun dalam waktu dua tahun ke depan. Jadi ini bagian dari satu proses besar kebijakan tentang pengelolaan sampah dari hulu ke hilir di Kota Bogor,” katanya.

Selain sebagai sarana edukasi publik, Waste Station untuk sampah anorganik ini juga menjadi contoh bagi perkantoran dalam melakukan tata kelola penanganan persampahan dan menyelesaikan sampah dari sumbernya.

“Jadi memang ini yang kita inginkan, sampah itu betul-betul terkelola dari hulu ke hilir. Kita ingin sampah yang ada di perkantoran selesai di perkantoran. Kemudian sampah yang sudah dipilah ada yang masuk ke Waste Station, ada yang diolah langsung dan memiliki nilai manfaat ekonomi, serta ada yang masuk ke PSEL (pengolahan sampah menjadi energi listrik),” jelasnya.

Baca juga: Perkuat Pengelolaan Sampah dari Hulu, Pemkot Bogor Kunjungi Rekosistem

CEO Parongpong RAW Lab, Rendy Aditya Wachid mengatakan, Waste Station tersebut dibangun menggunakan material oriplast yang berasal dari sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS).

Menurutnya, selama ini masyarakat hanya mengenal tiga jenis sampah, yaitu sampah daur ulang, sampah kompos, dan sampah yang dianggap tidak dapat dimanfaatkan. Melalui Waste Station berbahan oriplast di kantor Wali Kota Bogor ini, masyarakat dapat melihat bahwa sampah dapat diolah menjadi material baru.

“Waste Station ini menjadi contoh bahwa sampah yang tadinya tidak bisa diapakan ternyata bisa diolah menjadi material baru dengan kekuatan 15 ton per meter persegi. Fungsinya sama seperti kayu, namun tidak ada satu batang bahkan satu ranting pun kayu yang ditebang untuk membuat material ini,” ungkapnya.

Rendy menjelaskan, produksi material tersebut dilakukan 100 persen di Indonesia dan pengolahannya tidak melalui proses pembakaran.

“Melalui ini kita mengedukasi bahwa tidak ada yang namanya sampah, yang ada hanyalah material yang belum direvitalisasi. Kita juga ingin memperlihatkan bahwa kita memiliki produk yang bagus dan kuat tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi masa depan,” ujarnya.

Masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan membawa sampah yang akan dikonversi menjadi uang atau saldo. Informasi layanan tersedia di Waste Station. Saldo tersebut dapat masuk langsung ke dompet digital maupun rekening bank melalui aplikasi Rekosistem.

(rls/hrs)

KlikBogor – Persoalan pangan di kota, bukan hanya soal bagaimana makanan tersedia di meja makan, tetapi juga bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, hingga bagaimana sisa makanan dikelola.

Menjawab tantangan tersebut, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar kegiatan “Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor” pada Sabtu, 26 September 2026, di Dieu Geura Arts and Community Space, Kota Bogor.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai instansi dari Pemerintah Kota Bogor, di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, akademisi, pelaku usaha bidang pangan, komunitas, hingga masyarakat umum.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang temu multipihak untuk memperkuat sistem pangan perkotaan di Kota Bogor yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun salah satu persoalan yang menjadi perhatian di Kota Bogor beberapa tahun terakhir ini adalah tingginya pemborosan pangan. Riset KRKP pada 2026, sisa pangan Kota Bogor mencapai 82,71 ton per hari dari rumah tangga; 10,12 ton per hari dari kafe; 10,37 ton per hari dari penyelenggaraan makan bergizi gratis di sekolah; 5,57 ton per hari dari hotel; dan 5,39 ton per hari dari restoran.

Kemudian United Nations Environment Programme (UNEP) mencatat bahwa timbunan sampah makanan Kota Bogor pada 2022 mencapai 55 kilogram per kapita per tahun.

“Persoalan pangan kota tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pihak atau satu sektor saja. Kita membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pengetahuan, kebijakan, pelaku usaha, dan konsumen. Semangatnya adalah “rame-rame” yang mana kita bekerja bersama untuk membangun sistem pangan Kota Bogor yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ucap Wahyu Ridwan Nanta, Project Manager Pangan Kota Kita, KRKP.

Mengatasi persoalan pangan dapat dimulai dari keluarga atau rumah tangga, dan dapat dilakukan secara kolektif oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa.

“Salah satu gerakan kolektif yang telah didorong oleh pemerintah Kota Bogor adalah ASINAN BOGOR, yaitu gerakan aksi sadar kurangi pangan berlebih di Kota Bogor”, tambahnya.

Baca juga: El Nino Capai Rekor Tertinggi Sejak 1950, Pangan Global Terancam

Kota Bogor sendiri menghadapi berbagai tantangan sistem pangan yang semakin kompleks. Sebagian besar pasokan pangan masyarakat berasal dari luar wilayah kota, sementara ruang atau lahan produksi pangan di dalam kota terus menghadapi tekanan alih fungsi lahan.

“Kota Bogor hanya memiliki daya beli, dan tidak memiliki daya untuk memproduksi pangan,” ujar Widya Hasian Situmeang, Dosen Sekolah Vokasi IPB University. Di sisi lain, persoalan pemborosan pangan juga menjadi tantangan penting, terutama bagi perempuan.

“Perempuan menjadi food keeper, yang bertugas memilih jenis pangan, mengatur menu, membeli pangan, menyiapkan makanan di piring keluarga, hingga menangani sisa dan limbah pangan. Hal tersebut menjadikan perempuan memiliki beban ganda atau triple dalam kehidupan sehari-harinya,” tambah Widya.

Dari Talkshow hingga Workshop Sisa Pangan

Rangkaian kegiatan dibuka dengan Talkshow Radio “Aksi Kita Sapa Bumi: Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor”, hasil kolaborasi KRKP bersama radio Pro 2 FM RRI Bogor.

Talkshow digelar di ruang publik secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti langsung percakapan mengenai masa depan sistem pangan Kota Bogor. Talkshow sesi pertama fokus membahas penguatan sistem pangan perkotaan dari perspektif pemerintah, akademisi, perempuan, dan generasi muda.

Sementara itu, talkshow sesi kedua menghadirkan perspektif pelaku usaha di bidang pangan. Diskusi tersebut mengangkat praktik green entrepreneurship, pengurangan sisa pangan di dapur usaha, pemendekan rantai pasok, serta pemanfaatan bahan baku lokal.

“Bisnis hijau sangat sulit bertahan lama dan bahkan tidak menguntungkan bagi sebagian besar pelaku usaha pangan”, tutur Aling Nur Naluri Widianti, Founder Salam Rancage.

Namun, Aling optimis bahwa Bogor secara ekosistem sangat mendukung ekonomi hijau, dimana pemerintah daerah, pelaku usaha pangan, serta masyarakatnya sudah mulai tereduksi dengan tren konsumsi pangan yang lebih organik dan hijau.

Baca juga: 4 Pengamen di Angkot Kota Bogor Diberi Sanksi Hormat Bendera

Selain talkshow, pengunjung juga dapat mengakses bazar pangan lokal, exhibition sistem pangan perkotaan, konsultasi bersama pakar ahli dari klinik tanaman dan hewan IPB University, serta workshop “Praktik Pemanfaatan Sisa Pangan Menjadi Ide Usaha” yang difasilitasi oleh SMX School of Maker.

Melalui workshop ini, peserta diajak melihat sisa pangan bukan semata sebagai limbah, tetapi sebagai material yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk baru atau peluang usaha.

Dari talkshow, workshop dan berbagai booth edukasi yang disajikan, peserta diajak melihat kembali hubungan antara kebiasaan sehari-hari dengan sistem pangan kota. Mulai dari merencanakan belanja, menyimpan bahan pangan, mengolah makanan, hingga memanfaatkan sisa pangan.

Kehadiran pelaku usaha yang tengah bertransisi menuju bisnis hijau dalam kegiatan ini, diharapkan menjadi kesempatan untuk memperluas akses pasar hijau.

Kegiatan ini juga menjadi ruang bertemunya pelaku usaha dengan konsumen yang mulai sadar untuk menuju sistem pangan yang lebih berkelanjutan serta ikut menghargai praktik baik yang dilakukan pelaku usaha.

Selain memperkenalkan produknya, para pelaku usaha dapat memperoleh umpan balik langsung dari konsumen mengenai produk dan praktik bisnis mereka.

Generasi Muda dan Konsumen Menjadi Perubahan dalam Ekosistem Pangan

Kegiatan “rame-rame” menempatkan generasi muda sebagai bagian penting dari perubahan sistem pangan perkotaan. Kelompok generasi muda memiliki posisi strategis karena dekat dengan pola konsumsi pangan di luar rumah, layanan pesan antar, serta berbagai kanal komunikasi digital.

Melalui pendekatan yang menggabungkan dialog publik, media, pengalaman langsung, dan interaksi dengan pelaku usaha, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong konsumen tidak hanya memahami persoalan pangan, tetapi juga mengenali pilihan dan praktik yang dapat dilakukan dalam keseharian.

Pada akhirnya, “Rame-Rame Pasar Hijau Kota Bogor” diharapkan menghasilkan lebih dari sekadar satu hari kegiatan. Ruang temu ini ditujukan untuk memperkuat jejaring antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan konsumen; memperluas akses pasar bagi usaha yang sedang bertransisi menuju bisnis hijau; serta membangun kesepahaman mengenai langkah bersama untuk menciptakan sistem pangan Kota Bogor yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaulat.

Melalui kegiatan ini, KRKP berharap terbentuk jejaring yang lebih kuat di antara berbagai aktor sistem pangan Kota Bogor sekaligus membuka peluang kemitraan untuk mendorong praktik pangan yang lebih berkelanjutan, mendapatkan ruang untuk dikenal lebih luas, karena setiap pihak memiliki peran dalam menentukan bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, hingga bagaimana sisa pangan dikelola secara bijak.

(rls/hrs)

KlikBogor – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, mengapresiasi sinergitas antara Polresta Bogor Kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Jabar saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor di Mako Polresta Bogor Kota, Jumat, 25 September 2026.

“Luar biasa yang saya temukan di Provinsi Jawa Barat ini, bagaimana bahu-membahu saling melengkapi satu sama lain. Memang kita ada keterbatasan-keterbatasan, saya pikir kita juga harus saling melengkapi. Teman-teman dari Polresta, jajaran juga, sudah diberikan bantuan-bantuan apapun di luar, jadi jangan sampai ada ketimpangan. Internal kita optimalkan, bantuan-bantuan eksternal kita tunjukkan bahwa itu bermanfaat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Irjen Pipit dalam sambutannya.

Baca juga: El Nino Capai Rekor Tertinggi Sejak 1950, Pangan Global Terancam

Pada kesempatan tersebut, Irjen Pipit menyampaikan bahwa sejak tiga bulan lalu memimpin, Polda Jawa Barat memiliki tagline “Jaga dan Rawat Jawa Barat” dengan sembilan Commander Wish serta empat prinsip kerja untuk menjaga dan merawat Jawa Barat.

“Ini yang kami kenalkan, Pak Wali, termasuk bagaimana Polri ingin menghadirkan personel-personelnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor. Jadi jangan cuma hadir pakai baju dinas, tapi tanpa melakukan apa-apa. Contoh untuk membantu, memberikan perbantuan macam-macam apa yang dibutuhkan,” ujarnya.

“Termasuk adalah rasa empati kita yang disampaikan oleh Kapolresta terhadap beberapa masyarakat yang kurang beruntung, bagaimana caranya ini bisa membantu menghadirkan negara kepada masyarakat di mana pun, siapa pun, dalam kondisi apa pun masyarakat membutuhkan,” imbuhnya.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan bahwa sinergitas antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan Forkopimda terus terjalin dengan baik dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta melayani warga.

“Kegiatan-kegiatan rata-rata hampir seluruh rangkaian kegiatan ini selalu semuanya hadir, membersamai, dan insyaallah ini menjadi modal bagi Kota Bogor untuk membangun kebersamaan,” kata Dedie Rachim dalam sambutannya.

Baca juga: 58 Pemenang MTQ ke-45 Bakal Wakili Kota Bogor di Jawa Barat

Untuk menjaga kamtibmas dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemkot Bogor juga memberikan berbagai dukungan.

Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur, lantaran Kota Bogor menjadi salah satu daerah dengan tingkat kriminalitas rendah di Jawa Barat.

“Jadi ini juga berkat kerja keras khususnya Polresta Bogor Kota,” ungkapnya.

Dedie Rachim juga menyampaikan bahwa sinergitas dilakukan hingga wilayah perbatasan. Namun, untuk terus menjaga kondusivitas wilayah, diperlukan koordinasi dengan lintas wilayah dan para pemangku kepentingan.

“Karena perbatasan Bogor ini sebetulnya perbatasan yang sangat tinggi pertumbuhan ekonominya, termasuk juga lalu lintas pergerakan manusianya juga relatif tinggi. Jadi kami mohon mendapatkan perhatian bersama,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie Rachim turut menyampaikan terima kasih atas bantuan Polri dalam membantu memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH), memberikan bantuan kepada pengemudi ojek online, serta membantu pondok pesantren.

(rls/hrs)