KlikBogor – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Bogor menggelar Gebyar PKBM di Aula Balai Prajurit Resimen 1 Pelopor, Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis, 25 Juni 2026.

Acara ini menjadi momentum penting, tidak hanya sebagai ajang unjuk kreativitas, tetapi juga sebagai hari bersejarah dengan diterimanya ijazah bagi ribuan peserta didik Paket A, B, dan C.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi peran strategis PKBM yang dinilai menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan swasta.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membidik target secara bertahap zero anak putus sekolah. “Dalam dua minggu saja, saya bersama camat dan Dinas Pendidikan fokus bergerak, hasilnya 848 anak bisa kembali kita sekolahkan,” ujar Jenal.

Ia menambahkan, pihak kecamatan bahkan melakukan aksi ‘jemput bola’ dengan mengetuk pintu ke rumah-rumah warga demi mengajak anak-anak kembali belajar secara gratis. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kendala di lapangan bukan sekadar keaktifan warga, melainkan juga dorongan orang tua.

Baca juga: 544 Peserta Didik di Bogor Timur Ikuti Pendidikan Gratis Lewat PKBM

Faktor ekonomi hingga jarak sekolah yang jauh kerap menjadi penghambat. Kehadiran PKBM di tiap kecamatan diharapkan memotong rantai masalah tersebut karena memberikan akses sekolah terdekat tanpa biaya.

“Apalagi sekolah Paket A sampai C ini legal, diakui pemerintah, dan cukup bersaing. Ini modal kami untuk menghadapi generasi emas di masa yang akan datang,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Pemkot Bogor juga menyoroti perlunya pemutakhiran data anak tidak sekolah. Menurut Jenal, angka yang terlihat besar sering kali disebabkan oleh warga yang sebenarnya sudah bekerja atau menikah namun statusnya belum diperbarui dalam sistem.

Sementara itu, Ketua Forum PKBM Kota Bogor, Hasan menjelaskan bahwa Gebyar PKBM dan SKB tahun ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus Hari Jadi Bogor ke-544. Agenda utamanya adalah menyerahkan ijazah bagi para lulusan Paket A, B, dan C tahun ajaran 2025/2026.

“Total ada 3.423 anak dari Paket A, B, dan C yang lulus tahun ini,” urai Hasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.200 lulusan hadir langsung dalam prosesi penyerahan ijazah di lokasi.

Baca juga: Kecelakaan Beruntun Libatkan 6 Kendaraan di Kota Bogor, 2 Orang Terluka

Hasan memaparkan, saat ini terdapat 52 lembaga PKBM di Kota Bogor, di mana 48 di antaranya sudah aktif menyelenggarakan ujian kesetaraan sendiri.

Secara keseluruhan, total peserta didik yang bernaung di bawah PKBM Kota Bogor berdasarkan data Dapodik kini hampir menyentuh angka 19.000 siswa dan terus meningkat setiap tahunnya.

Untuk mendukung keberlanjutan belajar, para siswa PKBM di Kota Bogor difasilitasi program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari pemerintah pusat serta Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari pemerintah daerah untuk membantu biaya operasional mereka.

“PKBM hadir untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti mereka yang putus sekolah atau putus lanjut. Inovasi kita ke depan adalah terus jemput bola bekerja sama dengan PKK, RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan agar ATS di Kota Bogor bisa terus ditekan,” pungkas Hasan.

Selain penyerahan ijazah dan pentas kreasi seni para peserta didik, acara juga dimeriahkan dengan pameran produk UMKM hasil binaan lembaga PKBM. Kegiatan akbar ini merupakan hasil kerja sama solid antara Forum PKBM Kota Bogor dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai merealisasikan proyek infrastruktur strategis di Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, pada tahun ini. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan revitalisasi kantor kelurahan menjadi prioritas.

​Lurah Paledang, Ali Firdaus Abdul Kadir mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan buah dari perjuangan panjang warga yang didukung oleh berbagai elemen, termasuk media massa.
​
​Proyek prioritas pertama adalah pembangunan JPO di wilayah Lebak Sari yang telah resmi mengantongi kontrak kerja sejak 25 Mei 2026. Proyek yang menelan anggaran Rp2,7 miliar ini ditargetkan rampung dalam 180 hari kalender.

​”Alhamdulillah, perjuangan warga Lebak Sari selama ini membuahkan hasil. Proses pengerjaan sudah berjalan (on the way), diawali dengan pembongkaran dan pemasangan besi untuk pondasi penahan tanah menggunakan karung-karung di titik rawan longsor,” ujar Ali kepada awak media di sela kegiatan di Posyandu Lebak Sari, Kamis, 25 Juni 2026.

​Baca juga: Gerbang Kota Bogor di Cimahpar Mulai Ditata, Ring Road 3 Terus Berlanjut

Jembatan ini dirancang dengan panjang 45,6 meter dan lebar 1,8 meter. Mengingat kontur tanah wilayah Paledang yang berbukit dan padat, Ali mengakui adanya tantangan logistik yang cukup tinggi di lapangan.

​”Medan di Paledang ini cukup sulit, material tidak bisa langsung masuk ke lokasi pengerjaan karena kondisi lingkungan yang padat. Namun, kami memaksimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal, di mana saat ini ada sekitar 14 warga setempat yang ikut dilibatkan dalam proyek,” tambahnya.

​Ali juga menjelaskan, guna memfasilitasi pembangunan ini, sebagian lahan di bawah dan di belakang bangunan Posyandu Lebak Sari telah dibeli oleh pemerintah agar penataan infrastruktur tersebut menjadi lebih rapi dan aman bagi pengguna jalan.
​
​Selain JPO Lebak Sari, proyek prioritas kedua adalah pembangunan jembatan penghubung yang menghubungkan wilayah Paledang dengan Pasirjaya senilai Rp2,7 miliar serta pembangunan kantor kelurahan senilai Rp1,7 miliar ini telah berjalan selama lima minggu dan menunjukkan progres yang positif. ​

Sama seperti JPO Lebak Sari, jembatan penghubung tersebut ditargetkan selesai dalam 180 hari kalender, atau sekitar akhir November 2026.

​”Progresnya saat ini bahkan berjalan lebih cepat. Kami berharap pada akhir November nanti jembatan ini sudah bisa dimanfaatkan penuh dengan keberkahan oleh warga Paledang maupun warga Pasir Jaya pada khususnya,” katanya.
​
​Baca juga: IKASI Kota Bogor Bidik 3 Emas di Malaysia dan 7 Emas di Porprov Jabar

Di sisi lain, Pemkot Bogor juga melakukan penataan di titik strategis perkotaan dengan membongkar JPO Paledang lama (dekat Stasiun Bogor) yang sudah lama ditutup karena dinilai membahayakan. Pembongkaran elemen struktural ini menggunakan alokasi anggaran Rp2,6 miliar dan dijadwalkan dimulai dalam waktu sepekan ke depan.

​Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan fasilitas pelican crossing atau lampu penyeberangan pejalan kaki demi menjamin keselamatan masyarakat yang menyeberang.

​”Kami mengimbau kepada seluruh warga, khususnya di wilayah RW 01 dan sekitarnya, agar lebih berhati-hati saat melintas selama proses pembongkaran JPO lama ini berlangsung,” imbau Lurah.

Secara karakteristik, ​Kelurahan Paledang memiliki luas wilayah mencapai 176 hektare dan menjadi kelurahan yang terluas di Kecamatan Bogor Tengah dengan populasi sekitar 11.000 hingga 12.500 jiwa tersebar di 13 RW dan 58 RT.

​Sekitar 30 hingga 40 persen wilayahnya merupakan pusat ekonomi, perbankan, wisata belanja, hingga kawasan Istana Bogor dan Balai Kirti.

Namun, area pemukiman warga seperti di Jalan Paledang, Bojong Neros, Lebak Sari, dan Pohon Manggis memiliki kontur perbukitan dan sempadan sungai yang rawan longsor.
​
​Baca juga: Kecelakaan Beruntun Libatkan 6 Kendaraan di Kota Bogor, 2 Orang Terluka

Selain masalah jembatan, Ali tidak menampik adanya keluhan warga mengenai akses jalan lingkungan yang sempit. Kondisi ini sering kali menyulitkan ruang gerak masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat.

​”Akses jalan lingkungan yang sempit memang menjadi PR besar bagi kami. Ketika ada warga yang sakit atau meninggal dunia, proses evakuasi atau mobilisasi ambulan menjadi sangat sulit. Ini aspirasi yang sudah tertahan bahkan lebih dari 20 tahun,” ungkap Ali.

​Sebagai langkah konkret pasca-penuntasan dua proyek jembatan di 2026 ini, pihak kelurahan telah menyusun proyeksi lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya.

​”Insyaallah, di tahun 2027 fokus kami akan diarahkan pada perbaikan akses jalan gedoran berikut dengan pembenahan sistem drainase lingkungan. Kami ingin memastikan kenyamanan dan keselamatan warga benar-benar terfasilitasi,” katanya.

​Ali menegaskan, sinergi antara pihak eksekutif, legislatif, kelurahan, lembaga masyarakat seperti LPM, hingga peran media sangat krusial untuk mengawal pembangunan dan meredam polemik di wilayah demi kemajuan bersama di Kelurahan Paledang.

(rls/hrs)

KlikBogor – Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Prof. Agus Oman Sudrajat, menegaskan bahwa kontrol hormonal reproduksi ikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor akuakultur di Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi lahan perikanan budidaya (akuakultur) sekitar 18 juta hektare, yang terdiri atas 2,96 juta hektare air payau, 2,83 juta hektare air tawar, dan 12,12 juta hektare air laut. Namun, pemanfaatan lahan tersebut baru mencapai sekitar 6 persen.

Produksi akuakultur nasional terus menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020, produksi mencapai 14,8 juta ton dan meningkat menjadi 15,8 juta ton pada 2024.

Produksi pembesaran ikan konsumsi juga naik dari 5,8 juta ton pada 2023 menjadi 6 juta ton pada 2024, diikuti peningkatan produksi benih dari 186 miliar ekor menjadi 188 miliar ekor. Sementara produksi akuakultur ikan hias meningkat dari 1,51 miliar ekor menjadi 1,58 miliar ekor pada 2024.

Menurut Prof. Agus, produksi akuakultur yang ditargetkan terus meningkat dari tahun ke tahun, menuntut ketersediaan benih dengan jumlah, kualitas, waktu yang tepat, dan berkelanjutan.

“Akuakultur modern sebagian besar bergantung pada benih hasil reproduksi untuk konsistensi yang baik, tingkat keberlangsungan hidup, dan pengendalian genetik,” kata Prof. Agus saat pemaparan materi pra orasi ilmiah yang digelar secara daring, Rabu, 24 Juni 2026.

Ia menambahkan, spesies ikan yang dipelihara di penangkaran menunjukkan beberapa tingkat disfungsi reproduksi. Penyebabnya, yaitu stres, keterbatasan ruang pemeliharaan, dan tidak adanya sinyal lingkungan yang sesuai untuk reproduksi.

“Akibatnya pelepasan GnRH (hormon pelepas gonadotropin) tidak tepat dan penekanan sekresi FSH (hormon perangsang folikel) dan LH (hormon luteinizing), sehingga terjadi disfungsi reproduksi,” katanya.

Ia mengatakan, kontrol reproduksi ikan dalam penangkaran dapat dilakukan melaluia manipulasi lingkungan, seperti fotoperiod, suhu air atau substrat pemijahan.

Namun, ekobiologi beberapa ikan tidak diketahui dengan baik, atau tidak praktis atau bahkan tidak mungkin untuk mensimulasikan parameter lingkungan yang dibutuhkan untuk kinerja reproduksi alami, misalnya, migrasi pemijahan, kedalaman, dan hidrolika sungai.

Selanjutnya pada ikan tropis umumnya memiliki karakteristik bereproduksi di musim hujan dan sedikit atau bahkan tidak bereproduksi di musim kemarau, karena peningkatan suhu. Hal ini menyebabkan benih tidak diproduksi di musim kemarau.

Untuk itu, lanjut Prof. Agus, induksi maturasi adalah upaya mengatasi disfungsi reproduksi jenis pertama yaitu ikan tidak mampu melakukan maturasi (gametogenesis).

Induksi maturasi berhasil dilakukan dengan kombinasi utama hormon PMSG+antidopamin (Oodev) yang mampu mempercepat maturasi pada ikan budidaya minimal 2 kali lipat dan reproduksi di musim kemarau.

Pada udang, induksi maturasi mempercepat reproduksi dan menjadi alternatif ablasi mata yang melanggar animal welfare.

Induksi maturasi juga mempercepat reproduksi ikan domestikasi, sehingga mempercepat upaya budidaya, dan menginduksi reproduksi.

“Induksi maturasi final merupakan upaya untuk mengatasi disfungsi reproduksi jenis kedua dan ketiga yaitu ikan berhasil melakukan gametogenesis namun gagal melakukan ovulasi atau spermiasi dan pemijahan,” katanya.

Induksi maturasi dengan hormon LHRHa+AD+AI+PGF2α+Oxytocin (Spawnprim) mampu mempercepat proses maturasi final dan pemijahan alami ikan budidaya dengen kinerja reproduksi tanpa merusak organ reproduksi.

Penghambatan hormonal reproduksi dengan hormon dopamin dan medroxyprogesterone mampu menunda reproduksi hingga ukuran induk mencapai ukuran normal untuk melakukan reproduksi agar produksi dan kualitas benih meningkat.

Sedangkan kontrol hormonal reproduksi ikan mampu mempercepat dan memperpendek periode reproduksi ikan, meningkatkan jumlah dan kualitas benih, mempercepat proses domestikasi dan menghambat reproduksi yang tidak diinginkan.

“Oleh karena itu, kontrol hormonal reproduksi berperan strategis dalam meningkatkan dan keberlanjutan produksi akuakultur,” pungkasnya.

(rls/hrs)