KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menerapkan sanksi denda bagi pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan ketertiban umum.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, PKL yang masih berjualan di lokasi terlarang akan dikenakan denda maksimal hingga Rp250 ribu.

“Berdasarkan Perda, ada denda Rp250 ribu bagi mereka yang melanggar peraturan ketertiban umum,” ujarnya di sela penertiban PKL kepada awak media, Kamis, 26 Maret 2026.

Baca juga: Relokasi PKL Dikebut, Pemkot Bogor Siapkan 2 Pasar

Ia juga meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satpol PP untuk mulai lebih intens dalam menerapkan denda tersebut seperti di kawasan Alun-Alun Kota Bogor yang dinilai cukup efektif.

“Di Alun-Alun itu efektif, dendanya Rp50 ribu, tetapi itu juga memberikan efek jera,” kata Dedie Rachim.

Bagi PKL yang tetap membandel, petugas tidak segan untuk melakukan penindakan lebih lanjut, termasuk membawa pelanggar ke kantor Satpol PP untuk diproses.

“Jadi yang bandel diangkut, nanti diproses di kantor Satpol PP, dan dikenakan denda Rp250 ribu,” tegasnya.

Baca juga: Tren Konsumsi Minuman Manis Melonjak, Ahli IPB Ingatkan Hal Ini

Selain denda administratif, Pemkot Bogor juga membuka kemungkinan penindakan hukum melalui tindak pidana ringan (tipiring) dengan melibatkan Kejaksaan.

“Bisa juga nanti minta ke Kejaksaan untuk dibantu pengenaan tipiring,” imbuhnya.

Dedie Rachim mengatakan bahwa penerapan sanksi denda secara konsisten mulai diberlakukan saat ini.

“Mulai hari ini. Sebetulnya Perda-nya sejak 2021, tapi saya pikir harus mulai konsisten menerapkan denda supaya efektif. Jangan sampai bolak-balik lagi (melanggar), udah kenakan denda aja,” tandasnya.

(hrs)

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Wakilnya, Jenal Mutaqin melakukan peninjauan pemindahan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor, Rabu, 25 Maret 2026.

Dedie Rachim mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah menyiapkan dua pasar sebagai lokasi relokasi, yakni Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari, yang memiliki daya tampung cukup besar.

“Daya tampung Pasar Gembrong sekitar 600 pedagang, sementara Pasar Jambu Dua sekitar 1.200 pedagang. Kedua pasar ini tentu akan efektif bisa beroperasi apabila seluruh aktivitas berniaga itu ada di dalam pasar,” ujarnya kepada awak media.

Ia menegaskan, ke depan seluruh aktivitas jual beli harus dilakukan di dalam pasar dan tidak lagi diperbolehkan langsung di lapak liar atau PKL.

“Semua perniagaan atau jual beli itu harus dilaksanakan di dalam pasar,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan kedua pasar tersebut juga menjadi bagian dari upaya melindungi investasi yang telah dilakukan melalui kerja sama antara Pemkot Bogor dan Perumda Pasar Pakuan Jaya.

Tercatat ada sekitar 400 pedagang telah menempati kedua pasar tersebut baik dari hasil kegiatan relokasi maupun pedagang yang sebelumnya telah beraktivitas di lokasi tersebut.

Saat ini, Pemkot Bogor tengah melakukan akselerasi penataan kawasan eks Pasar Bogor dan Plaza Bogor sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama para pedagang.

“Sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani pada saat sosialisasi relokasi, mereka berkomitmen lapak PKL ini akan selesai di 24 Maret atau pasca Lebaran,” katanya.

Ia berharap setelah ini tidak ada lagi kegiatan PKL di kawasan Jalan Roda, Jalan Pedati, Jalan Bata, dan Jalan Lawang Seketeng, kecuali yang berjualan di dalam kios atau ruko resmi.

“Di luar itu tidak boleh ada lagi,” tegas Dedie Rachim.

Dedie Rachim menyebut, penataan ini akan terus berlanjut ke sejumlah ruas jalan lainnya, seperti Jalan Dewi Sartika hingga Jalan MA. Salmun.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak lagi melakukan transaksi di kawasan-kawasan yang telah ditertibkan.

“Nanti kita cari perda-nya, ada tidak saksinya, kalau untuk PKL ada, nanti kita minta Satpol PP, kemudian untuk bisa memastikan ada saksi apabila terjadi pelanggaran di situ,” imbuhnya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Longsor terjadi di area pemakaman warga di Kampung Lebaksari, Kelurahan Muarasari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor.

Dari informasi menyebutkan, longsor terjadi pada Rabu, 25 Maret 2026 dini hari WIB. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah memasang terpal di lokasi area longsor.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, mengatakan longsor di kawasan tersebut terjadi akibat curah hujan dan kondisi tanah yang labil.

“Penyebab kejadian akibat hujan yang melanda daerah tersebut dan tanahnya labil,” kata Dimas Tiko dalam keterangannya.

Ia menjelaskan longsor setinggi 7 meter dan lebar 20 meter terjadi pada tanah wakaf makam milik warga.

Pihaknya telah melakukan asesmen di lokasi kejadian. Petugas BPBD juga telah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan dan RT RW setempat.

“Terpal sudah dipasang oleh BPBD Kota Bogor,” tambahnya.

Adapun untuk kebutuhan mendesak yakni pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan terpal untuk mengantisipasi kejadian serupa.

(ckl/hrs)