KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bogor, yakni Said Muhammad Mohan.

Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

“Hari ini ada 100 penerima manfaat dari enam kecamatan. Total bantuan terdiri atas 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar,” terang Jenal.

Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar 

Ia menjelaskan, sejumlah usulan bantuan tersebut telah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, karena dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran, realisasinya baru dapat dilakukan pada tahun ini.

Jenal menambahkan, proses distribusi juga melibatkan Sekretariat DPRD. Bahkan, bantuan diantarkan langsung kepada warga yang tidak memungkinkan hadir, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak dapat berjalan.

“Ini merupakan bentuk perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak dalam memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan kepada warga,” kata Jenal.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata penggunaan anggaran rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan semangat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekaligus menunjukkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mohan.

Baca juga: Dewan Mohan Gelar Gerakan Proteinisasi, Bagikan Daging Ayam kepada Warga

Mohan menambahkan, bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses, tetapi juga melalui pengaduan, media sosial, fraksi, dan berbagai saluran lainnya.

Ia berharap program bantuan kursi roda dan alat bantu dengar dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Bogor yang mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya.

“Kegiatan ini bukan kegiatan insidental. Program ini akan terus berkesinambungan setiap tahun karena semangatnya adalah memastikan untuk rakyat kembali kepada rakyat,” katanya.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan. Pada 2026 bantuan yang disalurkan 1.243 unit meningkat dari tahun lalu 188 unit rumah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat mengunjungi program bedah rumah BSPS di Lapangan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu, 7 November 2025.

Maruarar mengatakan, peningkatan bantuan tersebut menjadi capaian besar bagi Kota Bogor. Namun, ia menegaskan peningkatan bantuan tersebut harus diikuti dengan ketepatan sasaran.

“Kami bekerja sama dengan Pak Wali Kota Bogor melalui bidang perumahan bersinergi untuk menemukan penerima bantuan yang tepat sasaran. Kami memastikan kondisi fisik rumahnya, apakah lantainya, temboknya, atapnya atau toiletnya benar-benar rusak,” ujar Maruarar.

Ia menyebutkan, secara keseluruhan bantuan bedah rumah di Jawa Barat juga meningkat dari sekitar 6.347 unit pada tahun lalu menjadi 49.229 unit pada 2026.

Baca juga: HUT Golkar, Dewan Fetty Cek Kesehatan Warga dan Bagikan Sembako

Untuk memastikan ketepatan penerima, pemerintah melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan dan verifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Tidak hanya memperbaiki rumah, Maruarar juga mendorong bantuan terpadu bagi masyarakat. Setelah rumah diperbaiki, penerima bantuan yang memenuhi kriteria akan mendapatkan pendampingan pengurusan sertifikat tanah secara gratis melalui Kementerian ATR/BPN.

“Kriterianya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau penerima bantuan bedah rumah,” jelas Maruarar.

Selain itu, PNM turut dilibatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan dengan penurunan bunga pinjaman dari sekitar 22 persen menjadi 8 persen.

“Jadi, sekali datang masyarakat bisa mendapatkan berbagai bantuan sekaligus. Ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dibantu ATR/BPN. Ada yang rumahnya tidak layak huni dibantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada pula yang kondisi ekonomi keluarganya belum mandiri dibantu PNM,” katanya.

Baca juga: Bansos RTLH hingga Bedah Rumah Sasar Ribuan Rumah di Kota Bogor

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan kepada Kota Bogor.

“Saya menangkap satu pesan penting bahwa ke depan dengan adanya intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, diharapkan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian, ke depan masyarakat yang mampu memberikan bantuan kepada orang lain harus semakin banyak. Sementara masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akan tetap difokuskan untuk mendapatkan intervensi sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.

“Namun, semangat ke depan harus berbeda. Semangatnya adalah memperbaiki kondisi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian mereka. Kita sudah melihat adanya penurunan bunga yang sangat signifikan. Ini harus bisa segera dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa ke depan pelaku UMKM harus naik kelas dan masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa berkembang serta nantinya turut memberikan kontribusi kepada daerah, bangsa, dan negara.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor masa bakti 2026–2031 resmi dilantik di Aula PPIB, Sabtu, 7 November 2026.

Prosesi pelantikan dipimpin Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PPP se-Kota Bogor.

Ketua DPC PPP Kota Bogor, Zaenul Mutaqin mengatakan, pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, persatuan, dan soliditas kader dalam menghadapi agenda politik yang akan datang.

Terlebih, pada Pemilu sebelumnya PPP Kota Bogor kehilangan dua kursi DPRD, dari semula lima menjadi tiga kursi. Karena itu, pihaknya menargetkan dapat mengembalikan perolehan kursi menjadi lima pada Pemilu mendatang.

“Target kita mengembalikan kursi yang kemarin hilang dulu. Kita tidak muluk-muluk, dari tiga menjadi lima kursi lagi. Setelah itu tercapai, baru kita bicara target berikutnya,” ujar Zaenul.

Baca juga: Judo Kota Bogor Kembali Dulang 4 Emas di Porprov Jabar 2026

Ia menjelaskan, kepengurusan baru diisi sekitar 60 persen pengurus lama dan 40 persen kader baru. Setelah pelantikan, agenda konsolidasi dilanjutkan melalui Musyawarah Anak Cabang tingkat kecamatan.

“Setelah itu satu bulan kemudian kira-kira akan dilaksanakan Musyawarah Ranting tingkat kelurahan se-Kota Bogor,” kata Zaenul.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya akan melakukan pembaharuan pengurus secara bertahap, mulai dari tingkat DPC, PAC, hingga ranting dan anak ranting.

Selain konsolidasi, PPP juga akan menggelar pendidikan politik dan sosial kemasyarakatan bagi kader serta memetakan calon yang akan diusung pada Pemilu mendatang di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

“Kami akan meminta kepada pak ketua DPC untuk memetakan siapa yang akan dijadikan di masing-masing dapil. Apakah tingkat kota, provinsi, dan pusat,” tandasnya.

Baca juga: Pergelaran Wayang Golek dan Wayang Priangan di Balai Kota Bogor Disaksikan Ribuan Warga

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang hadir dalam acara tersebut mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPC PPP Kota Bogor masa bakti 2026–2031.

Dedie Rachim berharap hubungan dan kolaborasi antara PPP dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tetap terjalin dengan baik.

Menurutnya, meskipun PPP bukan bagian dari koalisi pada Pilkada sebelumnya, seluruh pihak tetap dapat bersama-sama mendukung pembangunan daerah demi kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan ke depan sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bogor dapat tetap terjalin dengan baik. Tujuan utamanya adalah terus memperbaiki dan mengambil langkah-langkah bersama untuk pembangunan Kota Bogor,” ujarnya.

(hrs/ckl)