KlikBogor – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat sorotan dari DPRD Kota Bogor.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan menjadi aktivitas “work from cafe” (WFC).

Menurut Zenal, penerapan WFH yang awalnya dijadwalkan setiap Jumat berpotensi dimanfaatkan sebagai ajang libur panjang atau long weekend jika tidak diawasi dengan baik.

“WFH ini jangan sampai menjadi ajang libur panjang bagi pegawai Pemkot Bogor. Apalagi jika jatuh di akhir pekan, dikhawatirkan berubah jadi kegiatan santai atau nongkrong,” ujar Zenal kepada awak media, Kamis, 2 April 2026.

Ia menilai, kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800.1 Tahun 2025 tersebut memiliki potensi disalahartikan jika tidak diiringi pengawasan ketat.

Untuk itu, Zenal mengingatkan agar ASN tetap menjaga profesionalitas selama menjalankan tugas dari rumah.

“Jangan sampai WFH malah dijadikan ajang kumpul di kafe. Itu tentu bertentangan dengan tujuan kebijakan,” tegasnya.

Baca juga: ASN Kota Bogor WFH Setiap Jumat, Ini Pejabat dan Unit Layanan yang Dikecualikan

Sebagai langkah antisipasi, DPRD mendorong Pemkot Bogor untuk menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli, khususnya ke tempat-tempat publik seperti kafe.

“Satpol PP tidak termasuk OPD (organisasi perangkat daerah) yang menjalankan WFH. Mereka bisa ditugaskan patroli untuk memastikan ASN tidak menyalahgunakan kebijakan ini,” kata Zenal.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas kebijakan WFH tetap terjaga dan tidak menurunkan produktivitas kinerja aparatur.

Diketahui, kebijakan WFH satu hari dalam sepekan diterapkan sebagai upaya efisiensi penggunaan energi di perkantoran pemerintah.

Kebijakan ini merupakan respons terhadap dinamika global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara besar.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Bogor mewajibkan ASN untuk tetap disiplin, di antaranya dengan mengirim swafoto (selfie) sebanyak tiga kali selama jam kerja sebagai bentuk laporan kehadiran. Selain itu, ASN juga harus tetap responsif dan siap dihubungi kapan pun dibutuhkan.

Untuk menghindari potensi penyalahgunaan menjadi libur panjang, DPRD mengusulkan agar jadwal WFH dipindahkan dari hari Jumat ke hari Rabu. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjaga ritme kerja ASN.

“Perubahan hari WFH ke tengah pekan bisa mengurangi potensi disalahgunakan untuk long weekend,” imbuh Zenal.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Rekomendasikan Audit Usai Sidak Fasilitas Olahraga

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penerapan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar aturan WFH, termasuk jika kedapatan bekerja dari kafe tanpa alasan yang sah.

DPRD Kota Bogor juga mengajak awak media dan masyarakat untuk turut mengawasi implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai tujuan.

“Peran media penting dalam mengawasi. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk menghemat energi justru tidak tercapai,” katanya.

Ia menambahkan, anggota DPRD sebagai wakil rakyat bukan bagian dari ASN, sehingga tidak otomatis mengikuti kebijakan WFH.

Namun demikian, aktivitas seperti rapat dan koordinasi di lingkungan DPRD tetap dapat menyesuaikan dengan kebijakan internal masing-masing lembaga.

“Kami bukan ASN, jadi tidak otomatis WFH. Tapi untuk kegiatan rapat atau koordinasi bisa menyesuaikan kebijakan internal,” jelasnya.

Kebijakan WFH ini rencananya mulai diberlakukan pada pekan depan, dengan evaluasi berkala guna memastikan efektivitas dan kedisiplinan ASN tetap terjaga.

(hrs)

KlikBogor – Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua fasilitas olahraga, yakni Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Utara dan GOR Pajajaran pada Rabu, 1 April 2026.

​Rombongan sidak dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, didampingi Sekretaris, Subhan, dan anggota, yakni Banu Lesmana Bagaskara, Zakiyatul Fikriyah Al-Aslamiyah, dan Mulyani.

​Ketua Komisi IV, Fajar Muhamad Nur, menyoroti insiden robohnya salah satu struktur di GOM Bogor Utara yang sebelumnya diklaim akibat faktor cuaca atau force majeure.

Namun, berdasarkan cek fisik di lapangan, Fajar membantah hal tersebut dan menduga adanya kesalahan konstruksi.

​”Menurut kami setelah cek di lapangan, ini bukan force majeure, melainkan kesalahan konstruksi yang perlu segera diperbaiki dan direvisi. Kami melihat kualitas material yang ada itu kurang standar. Penopang tidak memakai galvanis standar, melainkan yang tipis,” ujar Fajar dalam keterangannya dikutip Kamis, 2 April 2026.

​Fajar juga mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bogor untuk segera melakukan investigasi mendalam dan mempertanyakan fungsi pengawasan saat proyek berlangsung.

“Kenapa kalau tidak sesuai standar, uangnya tetap dikeluarkan? Kami akan minta keterangan Dispora dan akan  rekomendasikan kepada Dispora agar dapat mengaudit internal mengecek kesesuaian dengan Detail Engineering Design (DED),” katanya.

​Sidak kemudian berlanjut ke Kolam Renang Mila Kencana di kompleks GOR Pajajaran guna mengecek persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

Di lokasi ini, Sekretaris Komisi IV, Subhan menemukan beberapa kekurangan teknis, termasuk kondisi keramik yang licin dan starting block yang belum memadai.

​”Kami menemukan kekurangan seperti keramik yang masih licin dan kekurangan pada starting block. Kami ingin memastikan Porprov nanti berjalan lancar tanpa kendala teknis yang tidak diinginkan,” kata Subhan.

​Senada dengan itu, anggota Komisi IV, Mulyani, mengkhawatirkan keselamatan pengunjung, khususnya anak-anak.

“Di kolam Mila Kencana ada banyak batu-batu yang lepas dan tajam. Saya takut anak kecil yang berjalan tanpa alas kaki bisa terluka. Harus ada tindak lanjut segera agar masyarakat merasa nyaman,” imbuh Mulyani.

Anggota Komisi lV lainnya, Banu Lesmana Bagaskara menambah bahwa dalam proses revitalisasi untuk pengelolaan parkir agar lebih maksimal dan ada lahan-lahan UMKM yang mungkin sudah eksisting untuk di perhatian.

“Jangan sampai kita melakukan revitalisasi tapi orang-orang yang mencari rezeki di wilayah GOR Pajajaran disingkirkan. Saya titip pesan ke Kadispora agar ada boot-boot UMKM yang sudah ada bisa diperdayakan lebih lanjut,” katanya.

​Menanggapi temuan tersebut, Kepala Dispora (Kadispora) Kota Bogor, Anas Rusmana, menyampaikan apresiasinya atas masukan dari DPRD. Ia menjelaskan bahwa perbaikan di GOR Pajajaran memang dilakukan secara bertahap.

​”Terkait keramik yang diduga licin di Mila Kencana, itu berada di area kolam prestasi sekitar 20 persen. Solusinya, kami akan segera memasang karpet anti-slip dan menambah fasilitas duduk untuk atlet,” jelas Anas.

​Terkait insiden di GOM Bogor Utara, Anas menyatakan pihaknya akan menempuh langkah audit.

“Kami akan lakukan audit internal terlebih dahulu untuk mengetahui motif penyebab sebetulnya, apakah memang murni bencana atau ada ketidaktepatan dalam penerapan aspek konstruksi,” pungkasnya.

(hrs)

KlikBogor – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan di Kota Bogor, pada Selasa, 31 Maret 2026.

Kunjungan para legislator Senayan ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto.

Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa kunker spesifik Komisi IV DPR RI ke Kota Bogor bertujuan untuk meninjau langsung berbagai inovasi di sektor perikanan air tawar sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

“Tujuan kami spesifik ke Bogor, kita meninjau Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan untuk mengetahui apa saja inovasi-inovasi yang sudah ditemukan, dilakukan di balai ini dan juga kendala-kendala apa saja yang dihadapi,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, pihaknya memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang telah dikembangkan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alat asap ikan serbaguna.

“Kami mengapresiasi balai ini karena sudah menemukan begitu banyak inovasi-inovasi. Di antaranya tadi ada alat untuk pengasapan ikan. Jadi untuk yang tidak punya freezer, bisa dilakukan pengasapan ikan ini dan bisa dipasarkan. Ini alatnya tidak mahal, tapi sangat bermanfaat untuk para pembudidaya,” katanya.

Baca juga: Bogor Diminta Siapkan PSEL Aglomerasi di Kayumanis

Selain itu, inovasi di bidang pakan ikan dan teknologi bioflok juga mendapat perhatian. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi budidaya dengan mempercepat masa panen serta menekan biaya produksi.

“Kemudian tadi ada inovasi juga untuk pakan ikan, jadi supaya bioflok bisa mempersingkat masa panennya, kemudian lebih murah harganya. Dan makanan-makanan juga banyak inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat untuk dapur-dapur MBG (Makan Bergizi Gratis),” tambahnya.

Namun demikian, Komisi IV juga mencatat adanya persoalan serius terkait kekurangan tenaga penyuluh perikanan di Indonesia. Saat ini jumlah penyuluh dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal.

“Kami juga mendapatkan masukan bahwa kita masih sangat kekurangan penyuluh perikanan. Yang ada sekarang kurang dari 4.000 penyuluh, padahal untuk seluas Indonesia ini idealnya perlu 12.000 (penyuluh),” ungkapnya.

Untuk itu, Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mendorong pemerintah, khususnya kementerian terkait, agar meningkatkan jumlah tenaga penyuluh guna mendukung para pembudidaya dan nelayan di seluruh Indonesia.

“Untuk itu kami dari Komisi IV akan mendorong kementerian untuk ditingkatkan lebih banyak lagi jumlah para penyuluh ini yang dibutuhkan oleh para pembudidaya dan para nelayan di seluruh Indonesia,” tegasnya.

(ckl/hrs)