KlikBogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, menghadiri pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 yang digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Sabtu, 7 November 2026.

Pembukaan pesta olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut diawali dengan defile yang menampilkan kontingen dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang siap berkompetisi untuk memperebutkan prestasi terbaik.

Dalam kesempatan tersebut, Adityawarman Adil menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.

Menurutnya, ajang ini menjadi momentum penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengharumkan nama daerah.

Ia berpesan agar seluruh atlet, khususnya kontingen Kota Bogor, dapat mengikuti setiap pertandingan dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan kemampuan terbaiknya.

“Porprov bukan hanya tentang mengejar kemenangan dan meraih medali, tetapi juga bagaimana para atlet menunjukkan semangat juang, kedisiplinan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas,” kata Dr. Adityawarman.

Ia juga berharap keikutsertaan Kota Bogor dalam ajang olahraga tingkat Jawa Barat ini dapat menjadi kesempatan untuk membuktikan hasil pembinaan olahraga yang selama ini telah dilakukan.

Menurutnya, prestasi olahraga tidak bisa diraih secara instan. Dibutuhkan proses panjang, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas pelatih, hingga dukungan fasilitas dan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan.

Dr. Adityawarman juga menilai Porprov menjadi sarana mempererat persaudaraan antardaerah. Persaingan di arena pertandingan diharapkan tetap berjalan sehat tanpa menghilangkan semangat kebersamaan sebagai bagian dari masyarakat Jawa Barat.

‎”Kami tentu berharap kontingen Kota Bogor bisa meraih prestasi membanggakan. Namun, yang tidak kalah penting adalah menjaga nama baik daerah, menunjukkan karakter atlet yang tangguh, dan tetap menjunjung sportivitas,” ucapnya.

Ia menegaskan, DPRD Kota Bogor mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga daerah melalui sinergi antara pemerintah daerah, insan olahraga, pelatih, atlet, serta seluruh elemen masyarakat.

Melalui Porprov XV Jawa Barat 2026, Adityawarman berharap lahir atlet-atlet potensial yang mampu membawa nama Kota Bogor ke tingkat yang lebih tinggi, sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Hujan. (***)

KlikBogor – Rencana pembangunan pusat layanan baru Kota Bogor, tepatnya di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, tak terwujud dalam semalam. Bergulir sejak 2020 melalui lobi hibah lahan ke pemerintah pusat, proyek ini melewati proses panjang, mulai dari pengurusan aset, penyusunan desain, hingga pencarian anggaran. Kini, setelah bertahun-tahun direncanakan, pembangunan fisik mulai terlihat melalui pengerjaan jalan akses.

Kawasan yang semula dirancang sebagai pusat perkantoran pemerintah itu kini berkembang menjadi konsep pusat layanan masyarakat terpadu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menargetkan kawasan tersebut dapat mendekatkan berbagai layanan publik sekaligus mengurangi kepadatan aktivitas pemerintahan di pusat kota.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengawal rencana tersebut sejak masih menjabat Wakil Wali Kota Bogor. Langkah awal dilakukan dengan membentuk tim analisis sosial ekonomi untuk menyiapkan persyaratan pengajuan hibah lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pada Desember 2020, Pemkot Bogor mengajukan permohonan hibah sekitar 9 hektare lahan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dari luasan tersebut, Pemkot berharap sedikitnya 6 hektar dapat dimanfaatkan untuk membangun pusat pemerintahan baru di Katulampa.

Kajian sosial ekonomi menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Pemkot pun melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar permohonan tersebut dapat diproses.

“Alhamdulillah DJKN telah merespons permohonan hibah lahan yang dimohonkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” kata Dedie setelah memimpin rapat koordinasi pembentukan Tim Analisis Sosial Ekonomi pada Desember 2020.

Perjuangan tersebut membuahkan hasil pada 25 November 2021. Pemerintah pusat menghibahkan aset eks BLBI kepada Pemkot Bogor untuk sejumlah peruntukan dengan total luasan sekitar 10,2 hektar di tiga lokasi.

Rinciannya, 6 hektar di Katulampa untuk pusat pemerintahan baru, 3,2 hektar di Kelurahan Empang untuk rencana stoplet jalur ganda Bogor-Sukabumi, serta sekitar 1 hektar di jalur Regional Ring Road (R3).

Dedie menjelaskan, pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari upaya menata persebaran kantor pemerintahan. Selama ini, sejumlah kantor yang berada di lokasi berbeda membuat aktivitas pelayanan dan administrasi tersebar di beberapa titik.

“Karena ini (lahan) terpisah-pisah, kemungkinan kita akan kerja sama untuk Samsat Kota Bogor bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedie saat menjelaskan rencana pemanfaatan aset hibah pada November 2021.

Memasuki 2023, lahan Katulampa telah menjadi aset Pemkot Bogor dan bersertifikat atas nama pemerintah daerah. Tahap berikutnya adalah menyiapkan desain bangunan dan akses menuju kawasan.

Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Pada pertengahan 2023, Pemkot mengajukan kebutuhan dana sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar kepada pemerintah pusat untuk pembangunan pusat pemerintahan baru.

Hingga Februari 2024, pengajuan tersebut belum mendapat jawaban. Pemkot pun perlu mencari alternatif pembiayaan agar rencana pembangunan dapat berlanjut.

Pada 2024, perencanaan mulai diarahkan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

Pemkot merencanakan pemindahan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) ke kawasan Katulampa, sementara Balai Kota di Jalan Ir. H. Juanda tetap difungsikan.

OPD yang masuk dalam rencana pemindahan antara lain Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bapperida, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, Disparbud, Dinkukmdagin, DP3A, DPPKB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP, DLH, dan DPUPR.

Pada akhir 2024, proyek tersebut direncanakan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pemkot juga menyiapkan skema tahun jamak karena pembangunan kawasan diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Memasuki 2025, perhatian Pemkot tak hanya tertuju pada pembangunan gedung, tetapi juga aksesibilitas kawasan.

Pada Mei 2025, Dedie menyampaikan rencana peninjauan ulang DED sekaligus pembangunan jalan akses yang menghubungkan lahan PT Sejahtera Eka Graha (SEG) dengan lahan PT Kharisma Tangguh Persada (KTP). Konektivitas itu juga direncanakan mendukung akses menuju Jalan Parung Banteng, Summarecon, dan Tol Bogor Selatan.

“Tahun ini kami akan review Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada dan membangun jalan akses dari lahan PT Sejahtera Eka Graha (PT SEG) ke lahan PT Kharisma Tangguh (KTP),” ujar Dedie pada 5 Mei 2025.

Pada 2026, konsep kawasan berkembang menjadi pusat layanan masyarakat terpadu. Selain gedung perkantoran, fasilitas yang direncanakan mencakup sarana olahraga, masjid, dan akses jalan baru di kawasan Bogor Timur.

Dedie menegaskan, orientasi pembangunan bukan semata-mata memindahkan kantor pemerintahan, melainkan memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu kawasan.

“Namanya bukan pusat pemerintahan, sebetulnya pusat layanan masyarakat Kota Bogor,” ungkap Dedie pada 14 Februari 2026.

Salah satu layanan yang diharapkan semakin mudah dijangkau adalah perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Saat ini, pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan sejumlah layanan lainnya masih berada di lokasi berbeda.

Setelah melalui tahapan perencanaan selama beberapa tahun, pembangunan fisik mulai terlihat pada 2026 melalui pengerjaan jalan akses.

Saat meninjau proyek pada 12 Oktober 2026, Dedie menyebut progres pembangunan jalan telah mencapai 48 persen, atau 10 persen lebih cepat dibandingkan target. Pekerjaan meliputi pembersihan lahan atau land clearing serta pembangunan badan jalan.

Akses tersebut menghubungkan Tol Bogor Selatan dengan kawasan Bogor Raya City. Pemkot menargetkan jalan itu mulai beroperasi pada Desember 2026 untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah Bogor Timur.

Sementara itu, lahan seluas 6 hektar di Katulampa disiapkan untuk menampung 21 kantor OPD. Kawasan tersebut juga direncanakan dilengkapi sarana olahraga dan tempat ibadah.

Meski akses jalan mulai dikerjakan, pembangunan gedung perkantoran belum dimulai. Dedie menyebut pembangunan gedung direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.

Dengan demikian, pengerjaan jalan menjadi tahap fisik awal yang mengantarkan rencana pusat layanan masyarakat Kota Bogor menuju fase pembangunan berikutnya. Setelah melewati proses pengajuan hibah, penyiapan lahan, penyusunan desain, dan pencarian pembiayaan, realisasi kawasan Katulampa kini berlanjut dengan penyiapan infrastruktur dasar. (***)

KlikBogor – Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, meninjau pembangunan trase baru Batutulis di Jalan Saleh Danasasmita, Kota Bogor, Jumat (9/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, ia menyampaikan harapan agar jalur pengganti pasca longsor itu segera rampung dan dapat digunakan masyarakat.

Pembangunan trase baru Batutulis yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut telah mencapai progres konstruksi 84 persen. Penyelesaian proyek ditargetkan pada akhir Oktober 2026.

Dalam kegiatan itu, Adityawarman didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, Zenal Abidin, dan Dadang Iskandar Danubrata, serta sejumlah Ketua Fraksi DPRD Kota Bogor, yakni Eka Wardhana, Muhammad Benninu Argoebie, Pepen Firdaus, Banu Lesmana Bagaskara, Lusiana, Karnain Asyhar, Subhan, dan Safrudin Bima.

Adityawarman mengatakan, keberadaan trase baru Batutulis sangat dinantikan masyarakat setelah longsor di Jalan Saleh Danasasmita pada awal 2026 mengganggu akses dan mobilitas warga.

Selama jalur tersebut belum dapat digunakan, masyarakat harus memanfaatkan jalan alternatif di sekitar Lawang Gintung menuju Cipaku maupun arah sebaliknya.

“Harapannya, akses trase baru Batutulis ini segera bisa digunakan oleh masyarakat karena memang sudah ditunggu-tunggu,” kata Adityawarman.

Dengan progres pembangunan yang telah mencapai 84 persen, DPRD Kota Bogor berharap trase baru Batutulis dapat segera difungsikan sesuai target.

Kehadiran jalur tersebut diharapkan mampu memulihkan aksesibilitas warga sekaligus memperlancar arus lalu lintas di kawasan Batutulis.

Menurutnya, penyelesaian pembangunan jalur tersebut menjadi hal penting untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya warga yang selama ini terdampak perubahan akses lalu lintas akibat longsor.

Sementara itu, Kepala UPTD Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho, menjelaskan bahwa progres pembangunan trase baru Batutulis mengalami peningkatan lima persen dibandingkan Rabu (7/10/2026), ketika capaian konstruksi masih berada di angka 79 persen.

“Untuk progres Batutulis saat ini sudah mencapai 84 persen. Dari hari Rabu kemarin 79 persen, sudah ada kenaikan sebesar lima persen,” ujar Andi.

Ia mengungkapkan, tingginya intensitas hujan di Kota Bogor menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pekerjaan. Ketika hujan turun, aktivitas konstruksi harus dihentikan sementara demi menjaga kelancaran dan keselamatan pekerjaan.

Untuk mengejar target penyelesaian, pihaknya berupaya menyesuaikan waktu pengerjaan, termasuk menambah jam kerja hingga malam hari.

“Kendalanya mungkin musim hujan. Kita harus kejar-kejaran sama hujan. Kalau hujan kita berhenti, kemudian menambah waktu pekerjaan sampai tengah malam,” jelasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa setelah konstruksi selesai, jalur tersebut akan menjalani uji coba terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan sebelum dibuka bagi masyarakat.

Pemerintah juga akan melengkapi fasilitas keselamatan dan pendukung jalan, mulai dari rambu lalu lintas, marka jalan, hingga penerangan jalan umum (PJU).

“Setelah itu tentu akan ada uji coba, termasuk melengkapi rambu dan marka serta PJU. Jadi, kita harapkan pada 1 November secara resmi bisa dibuka untuk masyarakat,” ungkap Dedie. (***)