KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus mempercepat penataan angkutan kota (angkot) berusia di atas 20 tahun sebagai bagian dari upaya membenahi sistem transportasi yang nyaman, aman dan mewujudkan program Bogor Lancar.

Hingga Rabu, 26 Agustus 2026, dari total 1.780 unit angkutan kota berusia di atas 20 tahun, sebanyak 886 unit telah dicabut izinnya. Dengan demikian, progres penataan angkutan kota di Kota Bogor saat ini telah mencapai 50,2 persen.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan penataan tersebut harus terus dilanjutkan hingga seluruh angkutan kota yang tidak memenuhi ketentuan dapat ditertibkan sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Perda ini adalah representasi dari keinginan masyarakat Kota Bogor. Jadi, melalui Perda ini kita lakukan pembenahan ulang, pembenahan secara total. Ini momentumnya. Kita tidak ingin lagi kota kita dianggap selalu semrawut,” tegas Dedie belum lama ini.

Menurutnya, penataan bukan semata-mata persoalan usia kendaraan, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan, kelengkapan administrasi, kepatuhan terhadap aturan, serta kualitas pelayanan transportasi publik.

Dari hasil penertiban di lapangan, masih ditemukan sejumlah pengemudi yang tidak melengkapi kendaraan dengan dokumen yang dipersyaratkan. Bahkan, terdapat pengemudi yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Karena itu, Dedie meminta jajaran Dishub Kota Bogor untuk tetap fokus melakukan penegakan aturan secara konsisten dan terukur.

“Kita ingin Kota Bogor indah,” tegasnya.

Dedie menambahkan, Pemkot Bogor untuk sementara memfokuskan langkah pada penertiban dan melakukan penundaan proses peremajaan angkutan kota. Kebijakan tersebut diambil karena masih terdapat pelaku usaha angkutan kota, baik pengemudi maupun pemangku kepentingan lainnya, yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Perda.

Penertiban juga dinilai penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan transportasi masyarakat di setiap wilayah Kota Bogor.

“Makanya saya lebih prefer saat ini adalah memfokuskan saja dulu kepada penertiban. Supaya kalau ada peremajaan kita jadi jelas, demand-nya di mana, supply-nya di mana,” ungkapnya.

Sambil menjalankan penertiban, Pemkot Bogor juga mulai melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan rerouting angkutan kota serta rencana aktivasi Koridor 3 dan Koridor 4. Langkah tersebut dilakukan agar penataan kendaraan berjalan beriringan dengan pembenahan jaringan dan pelayanan transportasi publik.

Dedie menargetkan proses penertiban angkutan kota berusia di atas 20 tahun dapat dituntaskan pada akhir 2026.

“Penertiban akhir tahun ini harus sudah selesai semua. Makanya sekarang di bulan 8 saya ambil diskresi untuk pencabutan sementara peremajaan,” jelasnya.

Untuk memperkuat penataan, Pemkot Bogor juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, termasuk dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, agar tidak menambah serta turut menertibkan angkutan antarkota yang melintas dan masuk hingga ke pusat Kota Bogor.

Pemkot Bogor juga telah menyampaikan langkah penataan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dukungan yang diharapkan antara lain berupa kebijakan agar tidak diterbitkan izin baru bagi angkutan kota berusia di atas 20 tahun untuk melakukan peremajaan apabila angkutan tersebut beroperasi dan melintas di kawasan pusat Kota Bogor.

Dengan progres yang telah mencapai 50,2 persen, Pemkot Bogor memastikan penataan angkutan kota akan terus dilakukan secara bertahap, terukur, dan menyeluruh.

Penataan diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban lalu lintas, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun sistem transportasi Kota Bogor yang lebih aman, tertib, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (***)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) membahas pengembangan fasilitas dan layanan perkeretaapian di Kota Bogor, termasuk rencana revitalisasi Stasiun Bogor dan aktivasi kembali layanan kereta api relasi Bogor hingga Lido Cigombong.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan antara Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim beserta jajaran perangkat daerah dengan Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin dan jajaran di Paseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis, 20 Agustus 2026.

Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin mengatakan, kunjungan dan pertemuan bersama Pemkot Bogor dilakukan untuk membahas pengembangan fasilitas serta layanan kereta api di Kota Bogor.

“Hari ini kita rapat dengan Pak Wali, lengkap kami dengan jajaran kami, begitu juga Pak Wali lengkap dengan jajarannya. Kami membicarakan masalah pengembangan fasilitas kereta, layanan kereta di Bogor ini. Terutama kita melakukan revitalisasi Stasiun Bogor,” ujar Bobby.

Menurutnya, revitalisasi Stasiun Bogor diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna transportasi kereta api sekaligus menjadikan Stasiun Bogor sebagai salah satu ikon Kota Bogor di masa depan.

“Sehingga nanti diharapkan Stasiun Bogor ini lebih nyaman dan tentunya akan menjadi ikonik dari Bogor untuk masa depan,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan apresiasi atas kehadiran PT KAI yang membahas pengembangan perkeretaapian bersama Pemkot Bogor.

Dedie Rachim mengatakan, salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah penataan kawasan Stasiun Bogor, Alun-alun Kota Bogor, serta rencana aktivasi jalur Bogor hingga Lido Cigombong.

“Alhamdulillah PT KAI sudah hadir ke Bogor. Tadi sudah disampaikan bahwa pembahasannya meliputi beberapa poin. Yang pertama dan paling utama adalah penataan kawasan Stasiun Bogor, Alun-alun, dan rencana aktivasi dari Bogor ke Lido Cigombong,” ujar Dedie Rachim.

Ia menambahkan, Pemkot Bogor akan mendukung rencana tersebut melalui penyediaan aset, sarana, prasarana pendukung, serta berbagai kebutuhan lainnya.

“Ini juga harus diantisipasi oleh Pemkot Bogor, baik dari penyediaan aset, sarana dan prasarana pendukung, maupun lainnya. Tapi yang paling utama, kita segera melakukan MoU di bulan ini juga, khususnya untuk penataan Alun-alun dan Stasiun Bogor. Akan kita tata lebih baik lagi dan lebih ikonik,” kata Dedie Rachim. (***)

KlikBogor – Dari halaman Istana Kepresidenan Bogor, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, bersama Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, dan ribuan masyarakat mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan penaikan bendera pada HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Halaman Istana Merdeka, pukul 10.00 WIB, Senin, 17 Agustus 2026.

Tanpa sekat pembatas, para pejabat dan masyarakat berbaur dalam satu barisan mengikuti upacara dengan khidmat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan jamuan rakyat di Istana Kepresidenan Bogor.

Sebelum jamuan rakyat dibuka, ribuan masyarakat Kota Bogor terlebih dahulu melaksanakan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera Utara atas peristiwa bencana gempa bumi yang dipimpin oleh Habib Hasan.

Atas terselenggaranya jamuan rakyat, masyarakat bersama Dedie Rachim, Jenal Mutaqin, dan Forkopimda menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menggelar kegiatan tersebut.

“Mari kita pekikkan salam kebangsaan, Merdeka, Merdeka, Merdeka! Dari Istana Bogor kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” ucap Dedie Rachim yang diikuti ribuan masyarakat.

Di dalam Istana Kepresidenan Bogor, terlihat tawa riang anak-anak yang bermain di playground yang disediakan. Selain itu, masyarakat juga menikmati berbagai jamuan kuliner.

Di depan gedung utama Istana Kepresidenan Bogor, masyarakat mengikuti berbagai lomba. Sementara itu, di halaman samping, masyarakat menyaksikan berbagai hiburan dan pembagian doorprize. Ada juga masyarakat yang berkeliling hingga bersantai di beberapa area.

“Bogor merasa sangat bersyukur atas jamuan rakyat dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga Kepala Istana Kepresidenan Bogor bekerja sama dengan Pemkot Bogor dan Forkopimda mengundang perwakilan dari 68 kelurahan di Kota Bogor untuk ikut dalam jamuan rakyat. Kita juga melaksanakan doa bersama atas peristiwa bencana gempa,” ujarnya.

Kehadiran ribuan masyarakat Bogor dalam mengikuti jamuan rakyat ini menjadi momen langka yang dirindukan masyarakat untuk dapat masuk dan melihat langsung suasana di dalam Istana Kepresidenan Bogor.

“Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tradisi di mana antara masyarakat dan pemerintah itu tidak ada jarak. Sehingga masyarakat bukan hanya melihat dari sisi luar pagar saja, tapi bisa melihat langsung sebuah aset yang dimiliki bangsa kita yang sangat indah berada di tengah Kota Bogor,” kata Dedie.

Dengan demikian, jamuan rakyat ini diharapkan dapat diikuti seluruh masyarakat secara bergantian setiap tahun.

Pada jamuan rakyat ini, masyarakat yang hadir berasal dari desil satu atau masyarakat prasejahtera yang berasal dari 68 kelurahan. Usai jamuan rakyat, masyarakat membawa pulang bingkisan yang diberikan.

Senyum lebar terpancar dari raut wajah Sumiati, seorang penyandang disabilitas netra, saat menginjakkan kaki untuk pertama kali di dalam Istana Kepresidenan Bogor.

Dituntun oleh anaknya dan rekannya, Sumiati tak menyangka bisa masuk ke area Istana Kepresidenan Bogor.

Sebab, menurutnya, selama ini ia hanya bisa berada di luar pagar Istana Kepresidenan Bogor saat sedang berjalan di Sistem Satu Arah (SSA). Namun, pada Jamuan Rakyat Istana Kepresidenan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia Tahun 2026, ia bisa datang atas undangan.

“Senang sekali. Kan saya disabilitas, karena jangankan yang disabilitas, yang umum saja tidak bisa masuk begitu saja. Tapi dengan undangan ini Alhamdulillah saya masuk. Bisa bawa anak juga dan pas di lokasi Alhamdulillah ketemu teman juga dari wilayah lain,” ujar Sumiati yang menjadi bagian Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bogor.

Warga Kecamatan Bogor Utara ini pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, serta semua pihak yang telah mengingat dan peduli terhadap penyandang disabilitas. (***)