Parlementaria
Cek Dapur MBG, Komisi IV: Kasus Keracunan Massal jadi Pengingat
KlikBogor – Komisi IV DPRD Kota Bogor menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kamis, 8 Mei 2025.
Kedatangan para legislator ini untuk menindaklanjuti kasus dugaan keracunan makanan yang dialami oleh pelajar hingga guru yang terjadi baru-baru ini.
Jajaran Komisi IV juga turut menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor.
Setibanya di lokasi, rombongan komisi IV langsung mengecek kondisi dapur yang saat itu sedang proses produksi dan pengemasan makanan.
Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, mengatakan ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlunya dilakukan peningkatan dalam menjaga kebersihan tempat dan makanan.
Sebab dari pemeriksaan, pihaknya mendapati kondisi lantai kurang bersih serta adanya lalat yang hinggap ke makanan. Lalu, penggunaan kayu pada meja dan mobil pengantar makanan yang sedianya berbahan stenlis.
“Beberapa temuan ini sebagai bahan masukan,” ujar Rezky menambahkan.
Sekretaris Komisi IV, Juhana menambahkan kegiatan ini bentuk dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Sehingga ke depannya, pihaknya bisa membantu pelaksanaan program dengan memberikan masukan yang meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG di Kota Bogor.
“Prinsipnya kami mendukung program pemerintah MBG ini yang luar biasa manfaatnya. Tapi karena adanya kejadian ini, kami perlu mengetahui proses yang ada dan mungkin bisa memberikan masukan. Ini jangan lagi terjadi di kemudian hari,” kata Juhana.
Selain melakukan pemeriksaan, Komisi IV juga menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan pihak Yayasan Sekolah Bosowa Bina Insani dan pengelola SPPG bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Berdasarkan hasil diskusi, dapat diketahui bahwa kejadian keracunan massal yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena hampir 10 persen korban dari jumlah penerima manfaat. Sebab berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Dinkes Kota Bogor, hari ini telah masuk informasi adanya korban baru.
“Dari Informasi ada masuk lagi pagi ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa ini masih berkembang untuk jumlah korban, mungkin hari ini bahkan bertambah,” kata anggota Komisi IV, Endah Purwanti.
Endah kembali menekankan bahwa komisi IV berkomitmen untuk mendukung program MBG. Namun, pihaknya juga perlu memastikan anak-anak dapat mengkonsumsi makanan dengan laik.
“Oleh karena itu kami berharap kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam proses penyajian dan pengirimannya. Kedua pihak yayasan ada empati ya untuk ber-statement mungkin, ada permintaan maaf,” ujarnya.
Saat ini, komisi IV masih menunggu hasil uji laboratorium sampel makanan yang dilakukan oleh Dinkes Kota Bogor. Diperkirakan hasil akan keluar pada Minggu (11/5/2025) dan akan ditindaklanjuti dengan menggelar rapat terpadu antara DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor.
Sementara anggota Komisi IV, Karina Soerbakti, menilai kejadian keracunan massal sebagai pengingat bagi seluruh stakeholder bahwa program pemerintah pusat perlu didukung dengan segala upaya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat.
“Untuk memastikan bahwa SOP kedepannya kita bisa lebih awasi lagi untuk seluruh warga Bogor yang kita cintai dan kita banggakan. Agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Itu sih sebenarnya kita semua bukan saling menyalahkan tapi mencari solusi yang terbaik,” katanya.
(hrs)
Parlementaria
Hadiri Job Fair, Komisi IV Dorong Pengurangan Pengangguran di Kota Bogor
KlikBogor – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menghadiri pembukaan pameran bursa kerja atau job fair 2026 di Plaza Jambu Dua, Kota Bogor.
Job fair diinisiasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor ini menggandeng 30 perusahaan baik lokal maupun nasional. Kolaborasi ini membuka 119 jabatan dengan total mencapai 3.212 posisi lowongan pekerjaan.
Fajar mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas keseriusannya dalam mengatasi isu pengangguran, yang saat ini tercatat sekitar 45.000 orang.
Politisi NasDem ini menekankan bahwa pembukaan lapangan kerja secara masif dan berkelanjutan sangat penting saat ini.
Baca juga: Ratusan Warga Ikuti Kirab Pusaka Kujang di Kota Bogor
Selain itu, ia juga mengingatkan dinas terkait agar data pengangguran terus diperbarui secara akurat guna memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.
”Kami mendukung penuh setiap langkah taktis pemerintah untuk menciptakan peluang kerja baru. Ini adalah momentum penting untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Bogor,” kata Fajar, Senin, 8 Juni 2026.
Lembaganya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi demi meningkatkan ketenagakerjaan di Kota Bogor.
Melalui program strategis seperti ini, Fajar berharap warga Kota Bogor bisa segera mendapatkan pekerjaan.
Baca juga: BNN Gagalkan Penyeludupan Hashish 7,8 Kg Jaringan Warga Asing
Kepala Disnaker Kota Bogor, Adi Novan menjelaskan, penyelenggaraan job fair ini dipicu oleh komitmen kuat Pemkot Bogor untuk memangkas angka pengangguran yang masih tergolong tinggi.
Disnaker mencatat tingkat pengangguran di Kota Bogor saat ini berada di kisaran 7,9 persen atau setara dengan 45.000 jiwa.
Tantangan ini kian dinamis karena setiap tahunnya terjadi kelulusan baru dari jenjang SMA dan SMK yang tidak semuanya langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi ataupun terserap ke pasar kerja.
”Angka pengangguran kita masih cukup tinggi. Oleh karena itu, job fair ini menjadi salah satu dari berbagai upaya yang kami lakukan. Harapan kami tentu penyerapan tenaga kerja bisa maksimal, dan para peserta bisa mengoptimalkan potensi serta peluang yang sudah disiapkan bersama perusahaan yang mayoritas berskala nasional ini,” katanya.
Melalui bursa kerja di Mal Plaza Jambu Dua kali ini, Adi berharap tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dunia industri dan pencari kerja.
Ia menambahkan bahwa pogram ini terbuka lebar, terutama bagi para lulusan baru, tanpa adanya batasan gender maupun domisili.
(rls/hrs)
Berita
DPRD Kota Bogor Minta Proyek Hotel di Katulampa Disetop
KlikBogor – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pembangunan hotel di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur yang diduga melanggar aturan tata ruang dan tidak mengantongi izin dengan menggelar rapat bersama sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pihak Kecamatan Bogor Timur.
Dari jajaran legislatif, hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi, Wakil Ketua Komisi III Abdul Rosyid, serta Anggota Komisi III H. Karnain Asyhar, Jatirin, dan Eka Wardhana.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi mengatakan, rapat koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai status perizinan serta penegakan regulasi demi menjaga ketertiban tata ruang di Kota Bogor.
Pihaknya menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat dari dinas teknis seperti Dinas PUPR dan penegak perda yakni Satpol PP, terutama ketika ditemukan adanya pembangunan yang berjalan tanpa izin.
Menurut Aswandi, pengawasan dari Dinas PUPR dan Satpol PP sangat penting, terutama ketika ada pembangunan yang berjalan tanpa mengantongi izin operasional.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid menambahkan mengenai temuan dari hasil penggalian informasi bersama dinas-dinas terkait.
Berdasarkan data resmi DPMPTSP Kota Bogor, tidak ada izin operasional hotel tersebut. Sementara yang ada, kata Rasyid, izin perseorangan untuk digunakan sebagai training center atau pusat pelatihan sejak 2018.
Pelanggaran lainnya diungkapkan oleh Dinas PUPR Kota Bogor. Proyek tersebut dipastikan tidak mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Secara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disebutkan kawasan Katulampa merupakan zona pemukiman, bukan kawasan komersial perhotelan.
”Dari PUPR menyampaikan secara PBG juga tidak ada. Bahkan secara zonasi, daerah sana memang tidak diperkenankan untuk pembangunan hotel. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kegiatan pembangunan itu harus dihentikan,” kata Rosyid.
Untuk itu, Komisi III DPRD Kota Bogor mendesak Satpol PP Kota Bogor untuk mengambil tindakan hukum yang lebih tegas dan progresif. Mengingat surat peringatan pertama (SP 1) yang telah dilayangkan sebelumnya diabaikan oleh pengembang,
”Sudah dilakukan peringatan pertama, walaupun tidak direspons. Saya minta peringatan kedua, baru dilakukan ke depan entah itu penyegelan atau pemasangan plang,” katanya.
(rls/hrs)
Parlementaria
Sambut HJB, DPRD Kota Bogor Donor Darah di Balai Rakyat
KlikBogor – Menyambut Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menggelar donor darah di Balai Rakyat pada Selasa, 2 Juni 2026.
Kegiatan ini kerja sama antara DPRD Kota Bogor, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, Palang Merah Indonesia (PMI), serta Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Kecamatan Tanah Sareal.
Aksi sosial ini menjadi magnet bagi masyarakat dan aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang ingin berkontribusi nyata dalam membantu sesama.
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil didampingi jajaran Sekretariat DPRD Kota Bogor turut mendonorkan darahnya.
Adityawarman menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HJB ke-544 yang berfokus pada aksi sosial kemanusiaan.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan acara ini.
”Dalam rangka HJB ke-544, DPRD Kota Bogor bekerjasama dengan PDDI mengadakan donor darah,” ujar Adityawarman di sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, Adityawarman mengajak masyarakat yang memiliki waktu luang untuk segera datang dan berpartisipasi dalam aksi mulia ini.
”Terima kasih, ayo semua yang masih ada waktu dan kesempatan pagi ini bisa bergabung di gedung Heritage DPRD Kota Bogor,” ajaknya.
Tidak hanya berfokus pada kesehatan, rangkaian HJB di gedung wakil rakyat ini juga menyasar sektor ekonomi.
Setelah selesai mendonorkan darahnya, Ketua DPRD Kota Bogor beserta jajaran langsung mengunjungi bazaar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar di halaman parkir gedung DPRD Kota Bogor.
Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap para pelaku usaha lokal agar dapat bangkit dan naik kelas, sekaligus memanfaatkan momentum perayaan Hari Jadi Bogor untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
(ckl/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Serba Serbi7 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita11 bulan ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
