Berita

Aktinomiset, Bakteri Pengendalian Hayati Penyakit Tanaman

Published

9 bulan ago

19 September 2025

Redaksi

Aktinomiset, Bakteri Pengendalian Hayati Penyakit Tanaman

Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian IPB University, Prof Abdjad Asih Nawangsih. Tangkapan layar/klikbogor.id.

KlikBogor – Tanaman adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan di seluruh bumi. Bagi manusia, tanaman adalah sumber penyedia bahan pangan, sandang dan papan, serta pakan bagi hewan.

Permintaan akan bahan pangan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. FAO menyatakan bahwa produksi pertanian diperkirakan harus meningkat sebesar 60 persen pada 2050 untuk mencukupi kebutuhan pangan manusia di dunia yang akan mencapai populasi 10 miliar.

Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian IPB University, Prof Abdjad Asih Nawangsih, menyampaikan bahwa kesehatan tanaman yang terjaga akan memastikan produksi dan produktivitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, tanaman yang dibudidayakan menghadapi berbagai gangguan, baik dari faktor abiotik maupun biotik.

Faktor biotik, seperti organisme pengganggu tanaman (OPT) yang meliputi hama, patogen dan gulma, sering mengancam tanaman secara bersamaan, dengan dukungan faktor abiotik seperti kondisi lingkungan dan cuaca. Dampak gangguan kesehatan tanaman akibat hama maupun penyakit saja dapat menyebabkan kehilangan hasil panen hingga 40 persen setiap tahunnya.

“Dari satu faktor penyakit tanaman saja, kerugian ekonomi secara global mencapai nilai sekitar 220 miliar USD,” ujar Prof Abdjad saat konferensi pers pra orasi ilmiah berjudul Peran dan Pemanfaatan Bakteri Aktinomiset untuk Pengendalian Hayati Penyakit Tanaman dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan, Kamis, 18 September 2025.

Ia menambahkan telah menjadi catatan sejarah bahwa umat manusia mengalami kerugian dahsyat akibat adanya penyakit-penyakit tanaman. Sebagai contoh, penyakit hawar daun kentang yang disebabkan oleh pseudofungi Phytophthora infestans di Irlandia pada 1845-1846 telah menyebabkan kegagalan panen berkepanjangan, sehingga ratusan ribu orang meninggal karena kelaparan dan lebih dari 1.5 juta orang terpaksa bermigrasi ke Amerika Serikat.

Kasus lainnya adalah wabah penyakit bercak coklat oleh cendawan Cochliobolus miyabeanus pada tanaman padi yang telah memicu kelaparan hebat dan meluas di BenggalaIndia serta menyebabkan kematian lebih dari dua juta manusia.

Adanya dampak kejadian penyakit yang sangat merugikan dan tuntutan penyediaan pangan ini, maka muncullah gerakan di Asia yang disebut ”Revolusi Hijau” (Asian Green Revolusion) yang berlangsung antara 1965-1990.

Revolusi Hijau didorong oleh revolusi teknologi, yang terdiri dari paket masukan modern irigasi, benih unggul, pupuk, dan pestisida yang bersama-sama meningkatkan produksi tanaman secara dramatis. Namun, permasalahan OPT muncul sebagai masalah penting di era tersebut karena banyak varietas utama dengan produksi tinggi memiliki ketahanan yang rendah terhadap beberapa OPT.

Permasalahan tersebut diperparah dengan perubahan intensitas penanaman yang tinggi, pola tanam monokultur, penggunaan dosis pupuk yang tinggi dan penanaman varietas yang sama pada areal yang sangat luas dengan kerentanan yang sama. Pengendalian dengan aplikasi senyawa kimia, dilakukan secara terjadwal bukan berdasarkan insidensi OPT.

Permasalahan diperparah dengan peningkatan resistensi OPT terhadap pestisida yang umum digunakan. Seiring dengan meningkatnya penggunaan pestisida, maka meningkat pula permasalahan lingkungan dan kesehatan.

“Permasalahan-permasalahan tersebut mendorong pengembangan pengelolaan hama terpadu (Integrated Pests Management, IPM), yaitu pendekatan yang memadukan varietas tahan OPT, mekanisme pengendalian alamiah, dan penggunaan pestisida tertentu secara bijaksana,” kata Prof Abdjad.

Prof Abdjad memaparkan mekanisme pengendalian alamiah yang dimaksud termasuk pengendalian hayati. Pengendalian hayati penyakit tumbuhan didefinisikan sebagai penghambatan penyakit atau patogen, secara langsung atau tidak langsung, oleh organisme lain (antagonis) atau kelompok organisme. Organisme yang bermanfaat tersebut dijuluki agens pengendali hayati (biological control agents = BCAs). Istilah “biopestisida” juga sering digunakan.

“Berbagai agens pengendalian hayati telah dilaporkan mampu mengendalikan penyakit tanaman dan beberapa telah dikomersialisasikan,” imbuhnya.

Dari kelompok bakteri, agens biokontrol yang banyak digunakan antara lain Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens, B. megaterium, B. velezensis, Lactobacillus plantarum, Pantoea agglomerans, Pseudomonas fluorescens, dan Agrobacterium radiobacter.

Bakteri lain yang juga memiliki potensi tinggi adalah bakteri kelompok Aktinomiset. Prof Abdjad lanjut menjelaskan Aktinomiset merupakan nama salah satu kelas dalam dunia bakteri. Spesies anggota Aktinomiset juga sudah banyak yang dikomersialisasikan dan berperan penting terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.

Aktinomiset dapat melindungi tanaman tidak hanya melalui penghambatan patogen, tetapi juga memunculkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Salah satu anggota kelompok Aktinomiset adalah Genus Streptomyces. Streptomyces efektif menekan patogen tanaman melalui aktivitas antimikroba langsung, dan atau menginduksi resistensi tanaman melalui jalur biosintesis tidak langsung.

“Tiga strategi dasar yang digunakan Streptomyces dalam penghambatannya terhadap patogen, yaitu: persaingan ruang dan nutrisi, antibiosis dan parasitisme. Produksi enzim-enzim cellulase, chitinase, lipase dan beta-1,3-glucanase, serta sintesis siderofor, fitohormon, atau asam-asam amino kemungkinan terkait dengan sifat-sifat tersebut,” katanya.

Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh para peneliti untuk memperoleh isolat-isolat bakteri Aktinomiset dari berbagai sumber dengan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Eksplorasi perlu terus dilakukan karena jenis-jenis penyakit yang harus dikendalikan juga masih sangat banyak.

“Aktinomiset dapat diisolasi dari tanah, kompos, permukaan daun (filosfer), daerah perakaran (rhizosfer) maupun dari dalam jaringan tanaman (endofit). Penghambatan isolat-isolat Aktinomiset terhadap patogen tumbuhan dapat mencapai 76 persen di laboratorium,” katanya.

Ia mengatakan bahwa studi tentang pengendalian hayati penyakit tumbuhan hingga saat ini tampaknya terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungannya.

Pasar biopestisida secara internasional pada 2024 memiliki nilai sebesar USD 8,73 miliar. Pasar tersebut diproyeksikan akan tumbuh dari USD 10,12 miliar pada 2025 menjadi USD 28,61 miliar pada 2032, menunjukkan nilai Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 16,0 persen selama periode perkiraan tersebut.

Biopestisida adalah jenis pestisida yang dihasilkan dari bahan alamiah, seperti tanaman, hewan, bakteri, dan mineral-mineral tertentu yang digunakan untuk mengendalikan hama dan patogen dalam pertanian.

Prof Abdjad mengatakan seiring dengan meningkatnya prospek biopestisida dan pengendalian hayati, maka peranan Aktinomiset diharapkan juga akan meningkat. Aktinomiset menunjukkan potensi yang signifikan dalam pengendalian hayati penyakit tanaman karena produksi senyawa bioaktif dan enzim ekstraselulernya, yang secara langsung menekan patogen melalui aktivitas antibakteri dan anti cendawan, dan secara tidak langsung dengan menginduksi ketahanan tanaman.

“Aktinomiset juga memproduksi fitohormon dan siderofor, menjadikannya solusi dwiguna untuk penelitian berlanjutan,” tandasnya.

(ckl/hrs)

Up Next

Ibu Rumah Tangga di Kota Bogor Tertimpa Tembok saat Sedang Mandi

Don't Miss

Di Kantor FPK Kota Bogor, Jenal Mutaqin Dorong Kolaborasi Lebih Masif

Click to comment

Berita

Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target

Published

2 jam ago

10 Juni 2026

Redaksi

Menko PMK dan Mendikdasmen Tinjau SDN Cimahpar 5, Pastikan Revitalisasi Sesuai Target

Menko PMK Pratikno dan Mendikdasmen Abdul Mu’ti foto bersama dengan para siswa SDN Cimahpar 5 Kota Bogor, Rabu, 10 Juni 2026. Foto/Istimewa

KlikBogor – Sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia terus dilakukan.

Seperti yang terlihat di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas nasional yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak, aman, dan inklusif.

Berbagai intervensi dilakukan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran, hingga penataan lingkungan sekolah yang lebih nyaman bagi peserta didik.

Mendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi sekolah adalah upaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Oleh karena itu, pengawasan dan kolaborasi lintas kementerian menjadi sangat penting agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan Pendidikan.

Kegiatan visitasi menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Selain meninjau hasil pembangunan secara langsung, pemerintah juga mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan serta kebutuhan tindak lanjut guna mempercepat penyelesaian program.

Melalui kolaborasi yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan, revitalisasi satuan pendidikan diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Menko PMK Pratikno menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi satuan pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui visitasi ini, pihaknya ingin memastikan seluruh proses berjalan baik sekaligus memperkuat koordinasi.

“(Melalui visitasi ini) kita melihat ini sudah selesai dibangun revitalisasi sekolah sebesarnya anggaran sekitar Rp2,6 miliar dibangun secara swakelola oleh panitia lokal dengan pengawasan, bantuan dari Kemendikdasmen, dari Pemkot dan lain-lain,” ujar Pratikno dalam keterangannya dikutip Rabu, 8 Juni 2026.

Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, “Inilah salah satu contoh, SDN Cimahpar 5, Bantuan langsung dari Pak Presiden langsung dibawa oleh Pak Mendikdasmen. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik semua menjadi anak-anak cerdas. Anak-anak yang ke depannya insya Allah jadi orang-orang sukses.”

Senada dengan itu, Kepala Sekolah SDN Cimahpar 5, Iim Rohimah mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden dan Mendikdasmen.

“Terima kasih Bapak Presiden dan Pak Menteri karena dengan adanya bantuan revitalisasi di sekolah ini, kami memiliki gedung sekolah yang layak sehingga proses pembelajaran insyaallah ke depannya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya,” tutur Iim seraya menyebut bahwa selanjutnya, ia akan berfokus pada peningkatan mutu sekolah mencakup capaian hasil belajar murid dan kompetensi guru.

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penguatan pendidikan inklusif, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

(rls/hrs)

Berita

Menko PMK dan Menag Tinjau Pembangunan Mts Negeri Kota Bogor, Progres Capai 90 Persen

Published

3 jam ago

10 Juni 2026

Redaksi

Menko PMK dan Menag Tinjau Pembangunan Mts Negeri Kota Bogor, Progres Capai 90 Persen

Menko PMK Pratikno bersama Menag Nasaruddin Umar saat meninjau pembangunan MTs Negeri Kota Bogor, Rabu, 10 Juni 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar didampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kota Bogor, pada Rabu, 10 Juni 2026.

“Revitalisasi satuan pendidikan ini program Pak Presiden. Ini merupakan satu dari banyak program untuk pembangunan SDM (sumber daya manusia) yang unggul,” ungkap Menko PMK Pratikno kepada awak media disela peninjauan.

Ia menjelaskan, program revitalisasi satuan pendidikan telah dimulai sejak 2025 dengan total anggaran Rp13,28 triliun yang telah dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan madrasah.

“Revitalisasi mencakup 17.573 satuan pendidikan tahun 2025. Tahun ini dilanjutkan lagi revitalisasi satuan pendidikan,” tambah Pratikno.

Menag Nasaruddin Umar mengharapkan revitalisasi MTs Negeri Kota Bogor ini dapat mendorong semangat belajar siswa.

“Alhamdulillah kita bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Atapnya yang tadinya mau roboh sekarang menjadi sangat rapi. Meja-mejanya tadinya sudah kumuh diganti dengan meja yang bagus. Kemudian juga catnya,” tuturnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap kondisi sekolah dan madrasah.

“Pak Prabowo benar-benar memberi perhatian kepada sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan. Dua-duanya diprioritaskan. Agar anak-anak senang belajar dan masyarakat puas akan hasilnya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara menjelaskan, anggaran pembangunan MTs Negeri Kota Bogor mencapai Rp5,5 miliar, yang terdiri dari biaya pembangunan fisik Rp4 miliar dan Rp1,5 miliar untuk mebelair.

Nantinya, MTs Negeri Kota Bogor akan memiliki 23 ruang kelas. Sampai saat ini, progres pembangunan telah mencapai 90 persen.

“Totalnya 23 ruang kelas, 11 ruang kelas sudah selesai pembangunan dan sudah dipakai. 12 ruang kelas lainnya dalam proses finishing. Insyaallah 21 Juni ini sudah tuntas semua, sehingga tahun ajaran baru 2026/2027 semua ruang kelas bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” katanya.

(hrs/ckl)

Berita

Kota Bogor Sabet Opini WTP ke-10, Ini Pesan Dedie Rachim

Published

1 hari ago

9 Juni 2026

Redaksi

Kota Bogor Sabet Opini WTP ke-10, Ini Pesan Dedie Rachim

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim (kanan) bersama Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil (kedua kiri) saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Dok. Diskominfo Kota Bogor.

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat ini menjadi raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bogor dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Bogor kembali meraih opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor,” ujar Dedie Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026.

“Tentu capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana kita mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemberian opini WTP harus tercermin dalam proses kerja pemerintah daerah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” pesan Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

(rls/hrs)