KlikBogor – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar didampingi Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau pembangunan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kota Bogor, pada Rabu, 10 Juni 2026.

“Revitalisasi satuan pendidikan ini program Pak Presiden. Ini merupakan satu dari banyak program untuk pembangunan SDM (sumber daya manusia) yang unggul,” ungkap Menko PMK Pratikno kepada awak media disela peninjauan.

Ia menjelaskan, program revitalisasi satuan pendidikan telah dimulai sejak 2025 dengan total anggaran Rp13,28 triliun yang telah dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan madrasah.

“Revitalisasi mencakup 17.573 satuan pendidikan tahun 2025. Tahun ini dilanjutkan lagi revitalisasi satuan pendidikan,” tambah Pratikno.

Baca juga: Pakar IPB: Pirolisis Plastik Bisa jadi Alternatif Sumber Bahan Bakar, Tapi Perlu Pemurnian

Menag Nasaruddin Umar mengharapkan revitalisasi MTs Negeri Kota Bogor ini dapat mendorong semangat belajar siswa.

“Alhamdulillah kita bisa melihat ada perubahan yang sangat signifikan. Atapnya yang tadinya mau roboh sekarang menjadi sangat rapi. Meja-mejanya tadinya sudah kumuh diganti dengan meja yang bagus. Kemudian juga catnya,” tuturnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap kondisi sekolah dan madrasah.

“Pak Prabowo benar-benar memberi perhatian kepada sekolah dan madrasah tanpa membeda-bedakan. Dua-duanya diprioritaskan. Agar anak-anak senang belajar dan masyarakat puas akan hasilnya,” katanya.

Baca juga: SDN Cimahpar 3 dan SMPN 23 Kota Bogor Satu Atap Dioperasikan

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Kuswara menjelaskan, anggaran pembangunan MTs Negeri Kota Bogor mencapai Rp5,5 miliar, yang terdiri dari biaya pembangunan fisik Rp4 miliar dan Rp1,5 miliar untuk mebelair.

Nantinya, MTs Negeri Kota Bogor akan memiliki 23 ruang kelas. Sampai saat ini, progres pembangunan telah mencapai 90 persen.

“Totalnya 23 ruang kelas, 11 ruang kelas sudah selesai pembangunan dan sudah dipakai. 12 ruang kelas lainnya dalam proses finishing. Insyaallah 21 Juni ini sudah tuntas semua, sehingga tahun ajaran baru 2026/2027 semua ruang kelas bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” katanya.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat ini menjadi raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bogor dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Bogor kembali meraih opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor,” ujar Dedie Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026.

“Tentu capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana kita mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemberian opini WTP harus tercermin dalam proses kerja pemerintah daerah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” pesan Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

(rls/hrs)

KlikBogor – Kelanjutan pembangunan Jalan Regional Ring Road atau R3 yang melintasi wilayah Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Lurah Sindangrasa, Muhamad Badru Jaman kepada awak media di kantornya, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Badru mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki gagasan agar pusat pemerintahan Kelurahan Sindangrasa berada dekat jalur R3. Menurutnya, hal itu dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan.

“Sebenarnya ada satu ide yang kami pengen gulirkan, di antaranya bagaimana pusat pemerintahan Kelurahan Sindangrasa berada di samping R3, sehingga segala bentuk komunikasi dengan masyarakat, layanan-layanan pada masyarakat bisa dengan mudah karena jalan yang cukup memadai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa esensi keberadaan kelurahan adalah memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Baca juga: Job Fair 2026 di Kota Bogor, 3.212 Lowongan Pekerjaan Tersedia 

Sementara itu, program-program strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang harus didukung bersama, termasuk pembangunan Jalan R3.

“Program-program strategis pasti ada di pusat dan kami pasti akan ikut menyukseskan program-program strategis tersebut, termasuk R3 di dalamnya,” katanya.

Karena itu, pihaknya mendukung Pemerintah Kota Bogor agar pembangunan Jalan R3 berjalan lancar dan meminimalkan berbagai kendala yang dapat menghambat proses pembangunannya.

Badru berharap pembangunan Jalan R3 dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat Sindangrasa sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Bogor secara lebih luas.

“Saya berharap R3 benar-benar mampu mendongkrak ekonomi masyarakat Sindangrasa dan tentunya memberikan manfaat bagi Kota Bogor pada umumnya,” ungkapnya.

Baca juga: Jalan R3 Kota Bogor Ditargetkan Tembus Wangun pada 2028

Terkait pembebasan lahan yang akan digunakan Jalan R3, Badru menjelaskan bahwa proses tersebut masih belum dimulai. Adapun tahapan masih berada pada verifikasi trase atau jalur dan pendataan kepemilikan lahan yang terdampak.

“Termasuk PBB-nya, tentunya (nanti) akan dinonaktifkan karena (lahan) sudah menjadi aset Pemerintah kota Bogor,” imbuh Badru.

Ia menegaskan proses pendataan akan dilakukan secara cermat guna menghindari persoalan dalam pemberian ganti rugi kepada masyarakat.

“Kami memastikan jangan sampai ada kasus misalkan rumahnya tergusur tapi tidak mendapatkan ganti rugi, itu hal-hal yang krusial yang kami kelurahan harus mengantisipasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Badru menyebut bahwa dukungan masyarakat terhadap pembangunsn Jalan R3 sangat tinggi.

“Saya boleh katakan hampir 100 menerima adanya pembebasan R3. Mudah-mudahan kita berdoa pembangunan R3 ini lancar, anggaran pemerintahnya juga cukup sehingga bisa memberikan dampak yang positif buat masyarakat,” ucapnya.

(hrs/ckl)