Connect with us

Parlementaria

Dewan Banu Bagaskara Desak BBWS Tangani Longsor Kedung Badak 

Published

on

Dewan Banu Bagaskara Desak BBWS Tangani Longsor Kedung Badak 
Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara saat meninjau lokasi longsor di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu, 1 Juli 2026. Foto/Istimewa

KlikBogor – Anggota DPRD Kota Bogor, Banu Lesmana Bagaskara, meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum segera merealisasikan penanganan longsor di Kedung Badak Baru RW 06, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal.

Hal tersebut disampaikan Banu usai meninjau langsung lokasi longsor bersama Lurah Kedung Badak dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, pada Rabu, 1 Juli 2026.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menindaklanjuti aspirasi warga yang mengeluhkan belum adanya penanganan permanen terhadap longsor yang terus mengancam keselamatan masyarakat.

Warga juga menyampaikan kekhawatiran lantaran pengikisan tebing masih terjadi dan berpotensi memicu longsor susulan saat curah hujan tinggi.

Baca juga: Kisah di Balik Pembangunan Jembatan Paledang–Pasirjaya 

Dalam dialog dengan warga, terungkap bahwa longsor di lokasi tersebut telah terjadi sejak 2010 dan kembali terjadi pada Oktober 2018. Hingga kini, penanganan permanen belum terealisasi. Akibatnya, sebagian akses jalan lingkungan hilang dan sedikitnya enam rumah berada dalam ancaman longsor.

Banu menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas PUPR telah menyampaikan usulan penanganan kepada BBWS Kementerian Pekerjaan Umum pada 2018 dan kembali mengusulkannya pada 2022. Namun, hingga kini belum ada realisasi pekerjaan di lokasi tersebut.

“Hari ini kami hadir untuk memastikan langsung kondisi di lapangan sekaligus mendengar aspirasi warga. Persoalan ini sudah cukup lama disampaikan dan bahkan telah diusulkan oleh Pemerintah Kota Bogor kepada BBWS sejak 2018 dan kembali pada 2022. Sayangnya hingga hari ini belum ada penyelesaian. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Banu.

Baca juga: Rapat DPRD-Pemkot Bogor, Sepakati Revisi Surat Edaran DTSEN

Ia menegaskan akan terus mengawal hasil peninjauan tersebut melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor dan mendorong BBWS Kementerian PU agar segera merealisasikan pembangunan penanganan longsor di lokasi tersebut.

“Harapan kami, setelah peninjauan ini dilakukan, proses koordinasi dapat kembali dipercepat sehingga pelaksanaan perbaikan dapat segera direalisasikan. Mengingat kondisi di lapangan sudah sangat mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar apabila tidak segera ditangani,” tambahnya.

Banu juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Bogor, pemerintah pusat, perangkat wilayah, dan masyarakat agar persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan warga menjadi prioritas penanganan.

Ia berharap hasil peninjauan tersebut dapat memperkuat dorongan kepada BBWS Kementerian Pekerjaan Umum agar segera merealisasikan penanganan longsor yang telah lama diusulkan sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam ancaman bencana.

(hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Parlementaria

Dewan Zenal Abidin Dorong UMKM Kota Bogor Berkembang dan Naik Kelas

Published

on

By

Dewan Zenal Abidin Dorong UMKM Kota Bogor Berkembang dan Naik Kelas
Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin dalam sosialisasi Perda 4/2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu, 18 November 2026. Foto/DPRD Kota Bogor

KlikBogor – Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, H. Mochamad Zenal Abidin mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor untuk terus berkembang dan naik kelas.
‎
‎Menurutnya, pelaku UMKM tidak cukup hanya memiliki kemampuan memproduksi barang, tetapi juga harus dibekali kemampuan pemasaran serta kemudahan akses permodalan agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan.
‎
‎Hal tersebut disampaikan Zenal Abidin dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu, 18 November 2026.
‎
‎Perda tersebut merupakan inisiatif bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sebagai landasan dalam mendorong pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Zenal menegaskan, keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah pelaku usaha, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pasar.
‎
‎Baca juga: Jembatan Leuwi Tarik Direvitalisasi, Mobilitas Warga Ranggamekar-Batutulis Makin Lancar 

Ia menilai masyarakat perlu didorong agar tidak hanya mampu menghasilkan produk, tetapi juga memahami strategi pemasaran, baik melalui platform digital (daring) maupun secara langsung (luring) melalui toko atau gerai.
‎
‎”Selain pemasaran, akses permodalan juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Kemudahan dalam memperoleh modal dinilai dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnisnya tanpa terkendala keterbatasan biaya,” katanya.
‎
‎Zenal juga berharap, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor dapat memberikan pendampingan sesuai dengan skala dan karakteristik masing-masing usaha.
‎
‎Dengan demikian, program pemberdayaan yang diberikan dapat tepat sasaran, termasuk bagi pelaku usaha mikro berskala kecil, seperti pedagang gorengan.
‎
‎Zenal menggambarkan bahwa usaha mikro harus terus didorong agar dapat berkembang.

“Harapannya, pelaku usaha yang awalnya hanya berjualan gorengan ke depannya mampu mengembangkan usahanya hingga memiliki pabrik gorengan,” ujarnya.
‎
‎Baca juga: Cabor Binaraga dan Fitnes Mulai Bertanding di Porprov XV Jabar, Kota Bogor Bidik Emas

Zenal menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka jalan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya.
‎
‎Namun, seluruh pihak juga perlu memastikan bahwa berbagai fasilitas dan program yang disediakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
‎
‎Menurut Zenal, upaya mendorong UMKM agar naik kelas membutuhkan dukungan bersama, baik dari Pemkot Bogor maupun DPRD.
‎
‎Dukungan tersebut, kata Zenal, akan diberikan sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota dewan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
‎
‎”Melalui sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 ini, diharapkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro di Kota Bogor dapat berjalan lebih optimal. Tujuannya tidak hanya meningkatkan jumlah pelaku usaha, tetapi juga menciptakan UMKM yang lebih mandiri, berdaya saing, serta mampu berkembang dari usaha kecil menjadi usaha yang lebih besar,” katanya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Parlementaria

Hari Pahlawan, Dewan Rusli Prihatevy Tekankan Pentingnya Nasionalisme 

Published

on

By

Hari Pahlawan, Dewan Rusli Prihatevy Tekankan Pentingnya Nasionalisme 
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy saat menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kota Bogor di Plaza Balai Kota Bogor, Selasa 10 November 2026. Dok. DPRD Kota Bogor

KlikBogor – Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan tingkat Kota Bogor yang digelar di Plaza Balai Kota Bogor, Selasa 10 November 2026.
‎
‎Rusli Prihatevy menyampaikan bahwa peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November ini juga menjadi momentum penting untuk kembali mengenang sejarah perjuangan bangsa sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

‎‎”Melalui peringatan tersebut, nilai-nilai kepahlawanan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat perjuangan para pahlawan perlu diwujudkan melalui kerja nyata, persatuan, kepedulian sosial, serta kontribusi positif dalam membangun daerah dan bangsa,” katanya.
‎
‎Baca juga: Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan

Rusli mengharapkan peringatan Hari Pahlawan 2026 menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat bahwa perjuangan belum berakhir.
‎
‎”Kini, tantangan generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar 

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan

Published

on

By

Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin (kiri) dan anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan (kedua kiri) saat menyalurkan bantuan kursi roda dan alat bantu dengar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bogor, yakni Said Muhammad Mohan.

Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

“Hari ini ada 100 penerima manfaat dari enam kecamatan. Total bantuan terdiri atas 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar,” terang Jenal.

Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar 

Ia menjelaskan, sejumlah usulan bantuan tersebut telah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, karena dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran, realisasinya baru dapat dilakukan pada tahun ini.

Jenal menambahkan, proses distribusi juga melibatkan Sekretariat DPRD. Bahkan, bantuan diantarkan langsung kepada warga yang tidak memungkinkan hadir, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak dapat berjalan.

“Ini merupakan bentuk perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak dalam memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan kepada warga,” kata Jenal.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata penggunaan anggaran rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan semangat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekaligus menunjukkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mohan.

Baca juga: Dewan Mohan Gelar Gerakan Proteinisasi, Bagikan Daging Ayam kepada Warga

Mohan menambahkan, bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses, tetapi juga melalui pengaduan, media sosial, fraksi, dan berbagai saluran lainnya.

Ia berharap program bantuan kursi roda dan alat bantu dengar dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Bogor yang mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya.

“Kegiatan ini bukan kegiatan insidental. Program ini akan terus berkesinambungan setiap tahun karena semangatnya adalah memastikan untuk rakyat kembali kepada rakyat,” katanya.

(hrs/ckl)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer