KlikBogor – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Institut Pertanian Bogor (IPB) University membahas rencana kerja sama program beasiswa S2 bagi wartawan dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang GSC 1, Gedung GSC, Kampus IPB University Baranangsiang, Kota Bogor, Selasa 2 Juni 2026.

Delegasi PWI Pusat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto, Anggota Dewan Pakar Yulian Warman, Wakil Sekretaris Jenderal Kadirah, Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Sarwani,
Wakil Ketua Bidang Pendidikan Zarman Syah, Ketua Komisi Pendidikan dan Pelatihan Jufri Al Katiri, Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho serta Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi

Rombongan PWI diterima Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University Prof. Yusli Wardiatno, yang didampingi oleh Perdinan, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerja Sama dan Pengembangan, Fatmasari Siregar, Kepala Sub Bagian Humas, Kerja Sama, dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Rudi Irawan, Kepala Bagian Tata Usaha, serta Nana Yuana, Kepala Sub Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum.

Dalam pertemuan, kedua pihak mendiskusikan peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan kualitas SDM wartawan melalui akses pendidikan pascasarjana di IPB.

Baca juga: Gerakan Pangan Murah di Sempur Diserbu Warga, ASN Diminta Ikut Belanja

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir menyambut baik inisiatif bersama IPB. Menurutnya program beasiswa harus dirancang matang lewat pembahasan teknis komprehensif agar efektif dan menjawab kebutuhan insan pers.

“Kerja sama ini sangat baik untuk mengembangkan keilmuan dan kapasitas wartawan. Namun perlu ada rapat teknis lanjutan yang lebih mendalam agar seluruh mekanisme dapat disusun dengan baik dan menghindari berbagai kendala yang tidak diinginkan di kemudian hari,” ujar Akhmad Munir.

Ia menjelaskan tantangan utama wartawan untuk kuliah adalah tingginya aktivitas profesi serta keterbatasan finansial saat ini. Karena itu skema beasiswa perlu fleksibel dan realistis.

“Ke depan perlu dibahas berbagai alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan sinergi dengan program LPDP, skema pembiayaan parsial, bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal UKT, maupun bentuk dukungan pendidikan lainnya yang memungkinkan wartawan tetap dapat menempuh pendidikan tanpa mengganggu tugas jurnalistiknya,” katanya.

“Yang terpenting adalah membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi wartawan. Bentuk dukungannya bisa beragam, tidak harus menanggung seluruh biaya pendidikan, tetapi dapat berupa bantuan parsial maupun dukungan UKT yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan program,” tambahnya.

Akhmad Munir juga menambahkan PWI akan mengemas program ini sebagai bagian dari pengembangan kompetensi anggota serta manfaat kemitraan strategis organisasi.

Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Prof. Yusli Wardiatno menyampaikan IPB berkomitmen mendukung peningkatan kualitas SDM nasional, termasuk insan pers yang berperan strategis dalam pembangunan dan penyebaran informasi.

“Rencana kerja sama dengan PWI adalah langkah positif untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi wartawan serta memperkuat kapasitas akademik dan profesionalisme mereka,” ujarnya.

Baca juga: Kerja Sama Berlanjut, Kementan Borong Benih Padi IPB Senilai Rp250 Miliar

Dalam pertemuan tersebut, pihak Sekolah Pascasarjana IPB juga memaparkan sejumlah program studi magister yang berpotensi menjadi pilihan bagi wartawan peserta program beasiswa.

Sedikitnya terdapat 10 program studi unggulan yang ditawarkan, yakni Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Komunikasi Digital dan Media, Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pengembangan Industri Kecil Menengah, Logistik Agro-Maritim, Klimatologi Terapan, Manajemen Pembangunan Daerah, Ilmu Manajemen, Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, serta Manajemen dan Bisnis.

Menurut pihak IPB, beragam program studi tersebut dapat menjadi alternatif bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugas dan minat masing-masing, mulai dari komunikasi, manajemen, ekonomi, lingkungan hidup, pembangunan daerah hingga bisnis. Melalui program beasiswa yang tengah disiapkan bersama PWI, para wartawan diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh pendidikan pascasarjana yang relevan dengan tantangan profesi di era digital.

IPB dan PWI sepakat menindaklanjuti hasil pertemuan lewat pembahasan teknis lebih rinci untuk menyusun MoU model kerja sama, skema pembiayaan, kriteria peserta, serta bentuk dukungan pendidikan yang dapat diimplementasikan berkelanjutan.

Pertemuan berlangsung hangat, konstruktif, dan penuh semangat kolaborasi untuk menghadirkan program pendidikan bermanfaat bagi peningkatan kualitas wartawan Indonesia.

(rls/hrs)

KlikBogor – Guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus menyemarakkan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 serta menyambut Road To Karya Kreatif Jawa Barat 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) resmi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).

Mengusung tema “GPM Hadir, Harga Stabil, Rakyat Senang”, kegiatan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, DKPP Jabar, dan Badan Pangan Nasional ini berpusat di Lapangan Sempur, Kota Bogor.

​Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, hadir secara langsung untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Hari pertama Gerakan Pangan Murah diserbu warga yang mayoritas ibu-ibu.

Dalam arahannya, Jenal menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak, mulai dari aparat wilayah, pelaku UMKM, hingga instansi vertikal seperti Bank Indonesia dan Pegadaian yang telah menyukseskan program ini.

Ia menegaskan bahwa esensi dari perayaan HJB kali ini adalah menghadirkan program nyata yang menyentuh dan melibatkan masyarakat secara langsung, bukan sekadar seremonial belaka.

​Terkait keberpihakan terhadap UMKM dan pemenuhan kebutuhan pangan, Jenal melontarkan gagasan inovatif berupa instruksi wajib belanja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bogor.

Berkaca dari pengalamannya mempelajari tata kelola di Surabaya pada 2021, ia meminta Camat Bogor Tengah agar menggerakkan seluruh ASN di wilayahnya untuk berbelanja di arena GPM selama dua hari pelaksanaan kegiatan.

​”Jadi kami meminta dan memohon pak camat dalam dua hari ini jangan dulu berbicara masyarakat, kita dulu pelaku kebijakan pemerintah. Seluruh ASN wajib belanja di Sempur di Gerakan Pangan Murah,” tegas Jenal, Selasa, 2 Juni 2026.

​Ia menambahkan, kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng merupakan kebutuhan rutin bulanan bagi ASN. Oleh karena itu, dari pada membelinya di tempat lain, ia mendorong ASN untuk meramaikan produk binaan DKPP dan Dinas UMKM.

Jenal bahkan membagikan cita-citanya untuk menerapkan sistem digitalisasi komoditas pangan khusus ASN dengan target minimal belanja Rp500 ribu per bulan.

Jika regulasi ini berjalan secara konsisten, ia meyakini ekonomi lokal akan cepat naik kelas dan kesejahteraan pelaku usaha kecil dapat melonjak signifikan.

​Di tempat yang sama, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Siti Muarofah, menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian Kota Bogor yang kini genap berusia 544 tahun.

Ia berharap momentum ini mampu mempercepat berbagai agenda pembangunan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Siti memaparkan bahwa perekonomian Kota Bogor tergolong sangat impresif dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,45 persen pada 2025, angka yang berada di atas rata-rata pertumbuhan agregat Provinsi Jawa Barat sebesar 5,3 persen.

​Siti juga menjelaskan bahwa di tengah dinamika geopolitik global termasuk konflik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan komoditas domestik Bank Indonesia terus mempererat sinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Salah satu instrumen efektif yang terus digalakkan adalah pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah guna memotong rantai pasokan yang panjang.

​”Gerakan Pangan Murah ini tentunya diharapkan sangat efektif untuk menjaga kestabilan harga. Berdasarkan pantauan, pada bulan Mei kemarin terdapat kenaikan beberapa harga di Kota Bogor, antara lain untuk produk hortikultura seperti komoditas cabai dan bawang merah, sementara produk pangan lainnya relatif stabil,” urainya.

​Guna memitigasi
dampak kenaikan biaya logistik akibat fluktuasi harga BBM, Siti membocorkan bahwa Bank Indonesia Jawa Barat tengah menginisiasi sebuah pilot project kerja sama strategis.

Program ini dirancang agar distribusi barang pokok penting ke tangan masyarakat tetap berjalan lancar tanpa dibebani tambahan ongkos angkut yang tinggi.

​Sementara itu, Sekretaris DKPP Kota Bogor, Wina menuturkan bahwa agenda GPM ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni Selasa dan Rabu.

Program ini sengaja didesain untuk menyediakan pangan berkualitas tinggi dengan harga yang sangat terjangkau di bawah harga pasar, sebagai langkah konkret pengendalian inflasi daerah.

Berbagai komoditas esensial mulai dari daging ayam, daging sapi, tepung, minyak goreng, hingga aneka cabai dan bawang merah langsung diserbu oleh emak-emak sejak pagi hari.

​Tak hanya sekadar pasar murah, ia menjelaskan bahwa perhelatan ini dikemas dengan beragam aktivitas sosial dan edukatif yang menarik minat warga.

“Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan lomba mewarnai untuk anak-anak TK dan PAUD di wilayah Kelurahan Sempur. Selain itu, ada juga pemberian bantuan ikan nila bioflok untuk keluarga berisiko stunting,” katanya.

​Melalui pemberian bantuan pangan bergizi tersebut, DKPP berharap dapat berkontribusi langsung dalam menurunkan angka stunting di Kota Bogor, serta berencana memperluas cakupan program serupa ke wilayah kecamatan lainnya.

Wina menutup laporannya dengan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Pegadaian Kota Bogor, serta seluruh kelompok tani dan pelaku usaha olahan pangan yang telah berkolaborasi aktif demi terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh di Kota Bogor.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengebut perbaikan dan normalisasi drainase di sejumlah titik rawan banjir saat hujan deras.

“Kami pemetaan dari beberapa peristiwa hujan dengan intensitas tinggi, mana saja (drainese) yang bisa diperbaiki, karena memang curah hujannya di atas 140 milimeter,” kata Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat meninjau perbaikan drainase di Jalan Padi, Senin, 1 Juni 2026.

Ia menambahkan, salah satu titik drainese yang menjadi prioritas perbaikan adalah kawasan Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sareal. Di lokasi tersebut sebelumnya pernah mengalami kejadian yang menimbulkan korban jiwa.

“Titik di Jalan Dadali kami prioritaskan untuk diperbaiki dan juga dilakukan normalisasi drainasenya,” kata Dedie Rachim didampingi Kepala DPUPR Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih dan Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi.

Baca juga: Pemkot Akan Normalisasi Drainase di Sejumlah Titik Rawan Banjir 

Selanjutnya, drainese di kawasan Jalan Padi, Kecamatan Bogor Utara. Pasalnya, di kawasan ini setiap kali hujan turun dengan intensitas tinggi selalu mengalami banjir yang cukup mengganggu aktivitas warga.

“Setiap kali hujan, di Jalan Padi airnya mencapai di atas mata kaki. Setelah dipetakan, dihitung dan dilihat kewenangannya, akhirnya kami putuskan beberapa titik yang bisa diintervensi melalui APBD Pemerintah Kota Bogor,” jelasnya.

Namun, Dedie Rachim menyebut, tidak semua titik permasalahan yang muncul menjadi kewenangan Pemkot Bogor. Beberapa lokasi mengalami kerusakan infrastruktur seperti longsor maupun kerusakan saluran yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Tapi ada beberapa titik yang mengalami longsor, turap jebol, tidak semuanya kewenangan Pemerintah Kota Bogor. Jadi kami prioritaskan mana yang menjadi kewenangan dan bisa langsung dieksekusi, kami eksekusi,” paparnya.

Baca juga: Dari Balai Kota ke Tegar Beriman, HJB Run 2026 Perkuat Sinergi Bogor

Ia menambahkan, selain di Jalan Dadali dan Jalan Padi, terdapat satu titik drainese yang menjadi prioritas untuk diperbaiki yakni di kawasan Yasmin sektor V, Kecamatan Bogor Barat.

“Ada yang di luar kewenangan Pemerintah Kota Bogor di perempatan Yasmin, ada drainese yang melintang di jalan nasional. Itu juga tidak bisa langsung kami intervensi. Tetapi ada langkah-langkah untuk mengurangi dampak dan sebagainya,” imbuhnya.

(hrs/ckl)