KlikBogor – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor atas capaian reformasi hukum yang turut menjadi penopang Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, beserta jajaran kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, dan perangkat daerah terkait saat kunjungan kerja ke Balai Kota Bogor, Kamis, 5 November 2026.

Kemenko Kumham Imipas mencatat nilai reformasi hukum Kota Bogor mencapai 99,2 persen atau masuk kategori A. Capaian tersebut didukung berbagai praktik baik serta pembaruan sejumlah peraturan daerah.

Baca juga: Mengapa Udang Berubah Merah saat Dimasak?

Andika menilai Pemkot Bogor memiliki banyak terobosan yang patut diapresiasi. “Dan tentu itu menjadi praktik baik yang perlu diikuti oleh pemerintah kota maupun kabupaten di Indonesia,” ujarnya.

Kota Bogor pun akan menjadi sampel sebagai daerah yang menerapkan praktik baik reformasi hukum dengan dampak langsung bagi masyarakat. Diantaranya melalui keberadaan Bale Badami, pos bantuan hukum, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga dan instansi.

“Pada kesempatan mendatang, ketika kami datang ke provinsi, kabupaten, atau kota lain, kami akan sampaikan informasi ini. Seperti saya sampaikan tadi, kalau mau belajar jadi kota terbaik, harus datang ke Bogor,” ungkap Andika.

Baca juga: Judo Kota Bogor Sapu Bersih 4 Emas di Porprov XV Jabar 2026

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Kemenko Kumham Imipas yang telah mendengarkan sekaligus membawa berbagai aspirasi dan praktik baik yang telah dilakukan Kota Bogor ke tingkat pusat untuk kemudian dibagikan kepada daerah lain.

“Seperti dalam pembahasan kami banyak melaporkan beberapa langkah yang sudah kami ambil, terutama dalam mendukung Indeks Pembangunan Hukum dan JDIH. Bogor juga sudah punya Perda tentang Bale Badami yang mungkin bisa diadopsi oleh daerah lain,” ujar Dedie Rachim dalam keterangannya.

Menurut Dedie Rachim, tidak semua konflik atau permasalahan di masyarakat harus berujung di pengadilan atau lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, terdapat peluang bagi pemerintah daerah untuk memfilter permasalahan, meredam konflik, serta mencari solusi terbaik melalui musyawarah mufakat dan langkah nonlitigasi.

(rls/hrs)

KlikBogor – Seorang pria lanjut usia berinisial MRS (83) meninggal dunia setelah terserempet kereta komuter relasi Bogor–Jakarta di Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa, 3 November 2026.

Peristiwa tersebut terjadi saat korban yang merupakan warga sekitar tengah berjalan kaki di bantaran rel kereta sekira pukul 09.45 WIB.

Kapolsek Tanah Sareal, Kompol Sonson Sudarsono mengatakan, berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban terserempet kereta komuter yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

“Untuk kronologis dari pihak saksi di lokasi bahwa yang bersangkutan sedang berjalan di bantaran rel kereta, kemudian tiba-tiba ada kereta yang dari arah Bogor menuju Jakarta, kemudian korban tersebut terserempet,” kata Sonson kepada awak media.

Baca juga: Fenomena Downgrade Lifestyle Ramai di Medsos, Pakar IPB Ungkap Penyebabnya

Ia menegaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, korban bukan tertabrak secara langsung, melainkan terserempet kereta yang melintas.

“Jadi bukan tertabrak, jadi informasinya di lapangan itu bahwa terserempet kereta api yang menuju ke Jakarta,” ujarnya.

Setelah mendapat informasi,  pihak kepolisian memastikan peristiwa tersebut dan berkoordinasi dengan tim Inafis juga warga setempat untuk melakukan evakuasi serta menghubungi pihak keluarga korban.

Baca juga: Dedie Rachim Sambangi Sekolah Rakyat 3 Kemang, Tinjau Kegiatan Belajar hingga Asrama 

Setelah proses evakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka atas koordinasi dan permintaan pihak keluarga untuk selanjutnya dimakamkan.

“Untuk selanjutnya korban atas koordinasi dan keinginan pihak keluarga, kemudian dibawa ke rumah duka dan untuk dilakukan pemakaman,” pungkasnya.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Dari balik celah kaca pintu ruang kelas Sekolah Rakyat (SR) 3 di Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbakom) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melihat anak-anak belajar dengan tekun dan penuh semangat bersama para guru yang juga berasal dari wilayah Kota Bogor.

Ketika waktu istirahat tiba, Dedie Rachim perlahan membuka pintu dan menyapa para siswa serta guru. Ia berinteraksi dengan para siswa dengan memberikan sejumlah pertanyaan seputar wawasan kebangsaan.

Didampingi Kepala SR 3, Siti Nurma Nugraha, Dedie Rachim kunjungan ke ruang makan siang siswa. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan meninjau asrama bersama para wali asuh dan wali asrama yang beberapa di antaranya juga berasal dari Kota Bogor.

SR 3 yang berlokasi di Pusbakom dan asrama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Kemenhub ini merupakan sekolah rintisan gratis dengan konsep boarding school yang diselenggarakan Kementerian Sosial. Fasilitas pendukungnya melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Baca juga: Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Rancamaya, Tampung 2.000 Siswa

Berlokasi di Jalan Raya Kemang, Parung, Kabupaten Bogor, keberadaan SR ini tidak dibatasi oleh letak geografis. Program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2 agar dapat memperoleh hak pendidikan.

Di Kota Bogor, SR juga tersedia di Jalan Ahmad Yani, dengan sebagian besar siswanya berasal dari wilayah Kabupaten Bogor.

“Kami memastikan bahwa siswa-siswi yang berasal dari daerah asalnya, terutama dari Bogor ya, bisa ikut dalam proses pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Rakyat 3 Kemang Bogor ini. Tentunya saya berharap anak-anak yang sekarang mendapatkan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang dipinjamkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” ucap Dedie Rachim, Senin, 2 November 2026.

Dalam pertemuan dengan para guru, wali asuh, wali asrama, pegawai lainnya, serta para siswa, Dedie Rachim berpesan agar seluruh fasilitas yang tersedia dijaga dengan baik. Sebab, fasilitas tersebut akan digunakan kembali secara berkelanjutan untuk kegiatan pengembangan kompetensi.

“Jadi pesan saya ke sini, karena kita semua memakai uang rakyat dan kita kembalikan untuk rakyat, maka kita juga harus menyadari betul uang rakyat yang kembali ke rakyat ini dimanfaatkan oleh rakyat untuk sebesar-besarnya nanti ke depan mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu saja nanti bisa memberdayakan mereka sebagai anak-anak Indonesia yang punya keunggulan di masing-masing bidang,” ungkapnya.

Baca juga: Kisah Bahagia di Balik Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor

Saat ini, pembangunan SR di Kota Bogor tengah dipersiapkan untuk berlokasi di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan. Lahan yang disediakan Pemkot Bogor sedang dalam tahap pematangan sebelum selanjutnya dibangun oleh pemerintah pusat.

Nantinya, SR Rancamaya direncanakan memiliki kapasitas hingga ribuan siswa dari wilayah Bogor Raya, termasuk siswa yang saat ini masih menempati sekolah rintisan di sejumlah lokasi milik kementerian.

“Pematangan lahan sampai dengan Desember bulan depan, kemudian di awal 2027 kita akan bangun di Rancamaya. Kapasitasnya bisa masing-masing 1.000 siswa. Nah, siswa yang dititipkan di Jasinga tentunya akan kita tarik. Sebelumnya juga kita titipkan di Inten Suweno, ya. Akan masuk ke Sekolah Rakyat Rancamaya,” ucapnya.

(rls/hrs)