Connect with us

Berita

Kadin Kota Bogor Siap Gelar Mukota VIII, Berikut Tahapannya

Published

on

Kadin Kota Bogor Siap Gelar Mukota VIII, Berikut Tahapannya
Steering Committee (SC) Mukota VIII Kadin Kota Bogor saat menerima bakal calon Ketua Kadin Kota Bogor, Arwinsyah Putra yang mengambil formulir pendaftaran di Gedung Graha Kadin Kota Bogor, Jumat, 5 Juni 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Musyawarah Kota (Mukota) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bogor akan segera digelar. Sebagai salah satu tahapan, membuka pendaftaran dan pengambilan formulir bakal calon ketua Kadin Kota Bogor untuk periode 2026-2031.

​Ketua Steering Committee (SC) Mukota VIII Kadin Kota Bogor, Ridhani Agustina atau yang akrab disapa Dhani Rose menjelaskan bahwa garis waktu (timeline) pelaksanaan pendaftaran telah disusun secara ketat dan tersistem.

Pihaknya berkomitmen menjaga transparansi dan profesionalitas sepanjang jalannya kontestasi.

​”Untuk pembukaan pendaftaran bakal calon ketua Kadin itu dimulai dari tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan 10 Juni 2026. Selanjutnya, batas akhir pengembalian aplikasi beserta berkasnya ditetapkan pada 10 Juni hingga 16 Juni 2026,” ujar Dhani Rose di Gedung Graha Kadin Kota Bogor, Jumat, 5 Juni 2026.

​Dhani menambahkan, setelah berkas masuk, panitia akan langsung bergerak melakukan tahapan berikutnya.

“Setelah itu kita umumkan yang lolos atau tidak dari verifikasi tersebut. Rencananya seminggu sebelum hari H pelaksanaan Mukota, tepatnya pada 18 Juni 2026,” lanjutnya.

​Untuk melahirkan sosok pemimpin yang kredibel dan berintegritas, SC Mukota VIII Kadin Kota Bogor menetapkan sejumlah kriteria dan syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal calon. Secara mendasar, kandidat harus berdomisili sah secara hukum di wilayah setempat.

Baca juga: Arwinsyah Putra Deklarasi Maju Calon Ketua Kadin Kota Bogor

Dhani Rose memaparkan bahwa syarat mutlak di antaranya adalah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bogor, mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Kadin yang aktif, serta perusahaannya wajib terdata secara resmi dalam sistem keanggotaan.

Selain itu, aspek kapasitas kepemimpinan juga menjadi tolok ukur utama.

​”Calon harus memiliki pengalaman organisasi minimal tiga tahun. Namun, ada hal khusus dan spesifik untuk pencalonan Ketua Kadin ini, yaitu kepemilikan KTA harus dua tahun berturut-turut tanpa putus. Jika ditarik mundur, artinya yang bersangkutan harus sudah aktif menjadi anggota sejak tahun 2024,” tegas Dhani.

​Ia juga menggarisbawahi bahwa pengalaman di organisasi perusahaan atau himpunan pengusaha minimal berjalan selama dua tahun sebagai pengurus.

Hal ini dinilai penting agar ketua terpilih nantinya tidak gagap dalam menakhodai organisasi sebesar Kadin.

​Selain kelengkapan dokumen kepengurusan, panitia juga menetapkan kebijakan terkait biaya administrasi pendaftaran bagi para kontestan. Nilai kontribusi tersebut sebesar Rp350.000.000.

​Mekanisme pembayarannya diatur secara bertahap demi ketertiban administrasi. Komponen biaya tersebut wajib disetorkan sebesar 50 persen pada saat pengambilan formulir, dan pelunasan sisanya dilakukan saat pengembalian berkas pendaftaran ke meja panitia.

​Panitia memberikan garansi bahwa dana tersebut akan dikelola secara transparan, dengan ketentuan pengembalian yang jelas jika ada bakal calon yang gugur dalam proses seleksi awal.

​”Nanti uang itu dibayarkan pada saat pengambilan formulir, kemudian 50 persen sisanya pada saat pengembalian berkas. Kita verifikasi, kalau yang bersangkutan lolos sebagai calon, uang itu tidak dikembalikan. Namun, jika ternyata tidak lolos verifikasi, uang pendaftaran akan dikembalikan penuh,” urai Dhani.

​​Baca juga: Benarkah Durian Pemicu Kolesterol? Ini Penjelasan Pakar IPB

Melalui momentum Mukota VIII ini, Kadin Kota Bogor diharapkan mampu memetakan arah baru ekonomi daerah di tengah dinamika kondisi ekonomi saat ini.

Kepanitiaan berharap ajang ini mampu menstimulasi kreasi dan mempererat hubungan baik di antara sesama pelaku usaha demi kemajuan iklim investasi Kota Bogor.

​Dhani menegaskan bahwa Mukota merupakan instrumen tertinggi yang sah dalam menentukan nasib dan arah kebijakan organisasi ke depan.

​”Harapannya, melalui cara ini dan melihat kondisi hari ini di Kota Bogor, kita ingin ada kreasi baru dan hubungan yang lebih baik lagi di antara dunia usaha. Intinya, Mukota inilah yang menjadi arena kedaulatan tertinggi untuk organisasi kita,” ungkapnya.

​Pihak SC juga mengajak seluruh pengusaha yang terdata untuk berpartisipasi secara optimal demi perbaikan mutu pemilihan.

Untuk menjamin ketertiban dan keabsahan suara saat hari pemungutan, panitia menerapkan aturan ketat mengenai klasifikasi kehadiran di ruang sidang.

​Nantinya, kehadiran di area utama Mukota akan dibagi menjadi dua kategori, yakni peninjau dan peserta. Hak penuh untuk masuk dan memberikan hak suara dalam area pemilihan tertutup hanya diberikan kepada peserta yang memegang KTA Kadin aktif dan telah mengisi formulir pendaftaran secara sah.

Pihak peninjau dipastikan tidak dapat memasuki area steril pemilihan demi menjaga kondusivitas jalannya konvensi.

(rls/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka

Published

on

By

Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka
Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Arie Trestiawan (kedua kanan) saat menunjukkan barang bukti pengungkapan kasus penemuan bayi dalam tas, Senin, 27 Juli 2026. Foto/KlikBogor

KlikBogor – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor Kota mengungkap kasus penemuan jasad bayi perempuan di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara. Wanita muda berinisial SSA (21) ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam kematian bayi kandungnya.

Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Arie Trestiawan mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari penemuan jasad bayi di Kelurahan Ciparigi, pada Rabu, 22 Juli 2026 sekitar pukul 21.30 WIB. Laporan penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polresta Bogor Kota.

“Pada Kamis (23/7/2026) Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak), Unit Identifikasi, dan Opsnal melakukan penyelidikan mendalam,” ujar Arie dalam keterangannya, Senin, 27 Juli 2026.

Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan, polisi mengidentifikasi SSA sebagai ibu kandung bayi tersebut. Kepada penyidik, SSA mengaku hamil setelah menjalin hubungan dengan pacarnya sekitar Oktober 2025. Ia baru mengetahui kehamilannya pada April 2026 dan memilih menutupi kondisi tersebut dari keluarganya karena merasa takut.

Baca juga: Alarm HIV di Kota Bogor, DPRD Desak Pemkot Cepat Tangani

Arie menjelaskan, berdasarkan pengakuan SSA, proses persalinan terjadi pada Senin, 20 Juli 2026. Sebelumnya, pada Minggu, 19 Juli 2026 malam, ia telah mengalami kontraksi.

Keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, ia berangkat menuju Jakarta menggunakan sepeda motor. Saat berada di kawasan Pasar Minggu sekitar pukul 15.00 WIB, kontraksi kembali terjadi sehingga ia berhenti di sebuah toilet umum.

Di lokasi tersebut, SSA melahirkan seorang bayi tanpa bantuan siapa pun. Bayi bersama plasenta kemudian dimasukkan ke dalam tas berwarna hitam. Ia menyangka bayinya telah meninggal dunia karena tidak menangis saat dilahirkan.

Setelah itu, SSA pulang ke rumah dan menyimpan tas berisi jasad bayi di dalam lemari pakaian. Pada Rabu, 23 Juli 2026 sekira pukul 11.00 WIB, tas tersebut dibawa ke rumah pamannya dengan niatan akan menguburkan bayi itu pada sore hari. Namun, rencana tersebut urung dilakukan.

Pada malam harinya, sang paman menemukan tas tersebut di atas kardus saat hendak pindahan rumah. Karena mencium bau menyengat, salah seorang anggota keluarga membuka tas tersebut dan mendapati jasad bayi di dalamnya sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Baca juga: Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026

Berdasarkan hasil penyidikan, polisi menetapkan SSA sebagai tersangka. Ia disangkakan melanggar Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak Rp3 miliar.

Selain itu, polisi juga menerapkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembunuhan anak sendiri, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun bagi ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain.

Dalam perkara ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa satu tas punggung berwarna hitam dan satu kardus, serta telah memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi proses penyidikan.

Arie mengimbau para orang tua agar lebih meningkatkan perhatian dan komunikasi dengan anak, terutama remaja perempuan. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas, pergaulan teman anak di dunia nyata maupun media sosial, serta nilai-nilai agama perlu diberikan sejak dini agar anak merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan.

(hrs/ckl)

Continue Reading

Berita

Diduga Kuasai Parkir Publik untuk Valet, Restoran Aroem Diultimatum Dishub Kota Bogor

Published

on

By

Diduga Kuasai Parkir Publik untuk Valet, Restoran Aroem Diultimatum Dishub Kota Bogor
Keberadaan parkir valet yang diduga memanfaatkan ruang parkir di badan jalan umum untuk kepentingan Restoran Aroem di Jalan R.D. Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, menuai protes warga. Foto/Istimewa

KlikBogor – Keberadaan parkir valet yang diduga memanfaatkan ruang parkir di badan jalan umum untuk kepentingan Restoran Aroem di Jalan R.D. Tirto Adhi Suryo, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, menuai protes warga. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor pun turun tangan dan memberikan peringatan keras kepada pengelola restoran.

Persoalan ini mencuat setelah kendaraan milik Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor dilarang parkir di depan Kantor PWI oleh seorang pria yang mengaku sebagai petugas parkir valet Restoran Aroem, Minggu, 26 Juli 2026.

“Maaf, jangan parkir di sini,” ujar Aldho Herman, Ketua PWI Kota Bogor, menirukan ucapan petugas yang menggunakan seragam bertuliskan ‘valet’ tersebut.

Larangan itu membuat Ketua PWI dan para wartawan yang berada di Kantor PWI terkejut.  Pasalnya, selama ini area di depan kantor tersebut biasa digunakan untuk parkir kendaraan wartawan dan tamu PWI, tanpa pernah ada larangan.

Aldho sempat heran, kenapa area parkir depan kantor PWI ini diklaim sebagai area parkir valet Restoran Aroem.

Merasa fasilitas publik telah dikuasai secara sepihak, PWI Kota Bogor kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Dishub Kota Bogor.

Tidak lama berselang, petugas Wakorlap Dishub Kota Bogor Asep Suharda bersama sejumlah anak buahnya, mendatangi lokasi dan memanggil pria yang mengaku sebagai petugas parkir valet.

Baca juga: Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026

Dalam keterangannya, pria berseragam valet tersebut mengaku diperintah pihak Restoran Aroem, untuk mengelola parkir valet bagi pengunjung dengan tarif Rp10 ribu per kendaraan.

“Hasil parkir valet saya setor ke pihak Restoran Aroem, Pak,” ujar pria tersebut di hadapan Asep Suharda.

Mendengar pengakuan itu, Wakorlap Dishub Asep Suharda langsung memberikan ultimatum kepada pihak Restoran Aroem agar tidak lagi menggunakan area parkir di badan jalan sebagai lokasi parkir valet.

“Kami peringatkan, pihak Aroem tidak boleh menguasai area parkir seenaknya, apalagi digunakan sebagai parkir valet untuk pengunjung. Ini merupakan parkir liar karena memanfaatkan fasilitas publik,” tegas Asep.

Asep juga mengingatkan akan mengambil tindakan tegas apabila praktik parkir valet tersebut masih ditemukan.

Baca juga: Jenal Mutaqin Gowes Bareng Komunitas, Soroti Parkir Liar di Jalur Sepeda

Ditanyakan juga apakah valet ini memiliki izin, namun petugas parkir itu mengaku tidak mengetahuinya karena ia bekerja atas perintah manajemen Restoran Aroem.

Valet RM Aroem diketahui belum memiliki izin, sehingga salah satu sanksi yang akan diterapkan adalah penggembokan kendaraan yang melanggar aturan parkir. Karena sesuai aturan tempat usaha harus memiliki area parkir sendiri sesuai rekom Dishub, dimana SRP (Satuan Ruang Parkir) untuk tiap tempat usaha telah diatur.

Selain itu, Dishub memastikan akan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas parkir di sepanjang Jalan R.D. Tirto Adhi Suryo agar tidak kembali menimbulkan konflik dengan masyarakat, dengan menempatkan petugas jaga.

Warga sekitar berharap Pemerintah Kota Bogor melalui Dishub bertindak tegas terhadap pengelola Restoran Aroem apabila kembali memanfaatkan ruang parkir publik untuk kepentingan usaha.

Menurut mereka, setiap pelaku usaha seharusnya menyediakan lahan parkir sendiri dan tidak mengambil alih fasilitas umum yang menjadi hak seluruh masyarakat.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026

Published

on

By

Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026
Ketua Umum FMP 2026, Syahril M. Said saat memaparkan agenda Festival Merah Putih (FMP) 2026 dalam konferensi pers Temu Kangen Kebangsaan bersama PWI Kota Bogor, FPI Bogor Raya, IJTI Bogor Raya, Minggu, 26 Juli 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Kota Bogor bersiap kembali memerahputihkan wilayahnya melalui perhelatan Festival Merah Putih (FMP) 2026.

Agenda lintas elemen masyarakat ini dirancang untuk mempererat persatuan, membangkitkan rasa nasionalisme, sekaligus menggerakkan roda perekonomian serta kepedulian sosial lokal.

​Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 28 Juli 2026 dan berlangsung sepanjang Agustus 2026 dengan menghadirkan agenda yang memadukan aksi sosial, jiwa kebangsaan, olahraga hingga pentas seni budaya. Pembukaan resmi FMP 2026 dijadwalkan akan digelar di Makorem 061/Suryakancana pada Kamis, 31 Juli 2026.

“Gelaran tahun ini dirancang untuk menyentuh berbagai lapisan masyarakat, memperkuat nilai kepedulian sosial, serta memperkokoh tali silaturahmi antarwarga,” ujar Ketua Umum FMP 2026, Syahril M. Said dalam konferensi pers di THE 1O1 Bogor Suryakancana, Minggu, 26 Juli 2026.

​Baca juga: 20 Tahun Berbenah, Kampung Pancuran jadi Inspirasi Kota Bogor

Semarak FMP 2026 diawali dengan gerakan Memerahputihkan Bogor dan Lawang Salapan yang akan berlangsung pada 28 Juli hingga 31 Agustus 2026.

“Dekorasi merah putih Lawang Salapan tahun ini belum bisa kami laksanakan karena Lawang Salapan pada hari ini masih dalam kondisi direhab. Kami berharap sesegera mungkin selesai,” ujar Syahril.

Sedangkan untuk pemasangan umbul-umbul merah putih akan dipasang sekitar 10 hingga 20 ribu umbul-umbul di sepanjang jalur utama Kota Bogor.

Salah satu tradisi yang terus dijaga dalam FMP adalah prosesi penaikan dan penurunan bendera di Tugu Kujang sepanjang bulan Agustus dengan melibatkan pelajar, anggota pramuka, dan Paskibra.

Baca juga: Mengenal Yalanda-Nabila IPB, 2 Varietas Okra Unggul Berpotensi Ekspor

Tak kalah megah, agenda ikonik Kirab Merah Putih akan digelar pada Minggu, 9 Agustus 2026. Momen pembentangan bendera raksasa ini mengambil rute dari Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Sudirman dan berakhir di Pusdikzi.

Kegiatan Kirab Merah Putih akan melibatkan unsur TNI Polri, komunitas, dan Ormas dengan lebih dari 40 peserta rangkaian.

“Ada sekitar 3.000 orang yang ikut Kirab Merah Putih dengan membawa lima bendera. Satu bendera panjangnya 100 meter dan melambangkan sila-sila dalam Pancasila,” imbuh Syahril.

Selain itu, doa bersama lintas agama bersama para tokoh agama dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor dipusatkan di Tugu Kujang pada puncak peringatan kemerdekaan, 17 Agustus 2026.

Baca juga: Resmi Dibuka, Satu Dekade Festival Merah Putih 2025

Di sisi kepedulian sosial dan lingkungan, panitia menyelenggarakan aksi donor darah di Sekolah Kesatuan Bogor pada 1 Agustus 2026, disusul kegiatan bakti sosial berupa kunjungan dan penyaluran bantuan ke Panti Jompo serta Panti Asuhan Panti Abas Tonjong pada 5 Agustus 2026.

Berbeda dengan tahun lalu, kali ini panitia menginisiasi program Wakaf Tanaman Alpukat untuk rumah ibadah dan fasilitas sosial. Selain itu, memfasilitasi legalitas tanah ibadah melalui program Sertifikasi Tanah Wakaf untuk tempat ibadah dan sosial yang bekerja sama dengan ATR/BPN Kota Bogor.

​Dalam rangka membangun karakter penerus bangsa, FMP 2026 mengusung program Generasi Emas Merah Putih sepanjang 29 Juli hingga 31 Agustus 2026.

Edukasi sejarah interaktif juga diberikan kepada 1.000 siswa SD melalui kegiatan Wisata Kebangsaan di Museum Kepresidenan Balai Kirti pada 18–21 Agustus serta Wisata Perjuangan untuk 1.000 siswa SMP di Museum PETA pada 24–28 Agustus.

Baca juga: Mana Lebih Sehat, Telur Ceplok atau Telur Dadar? Begini Kata Dosen IPB

Bagi pelajar pemuda, ajang ketangkasan LKBB Merah Putih Championship tingkat SD hingga SMA sederajat siap digelar di SVI IPB pada 29 Agustus 2026.

​Sektor olahraga, rekreasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut meramaikan kemeriahan ini. Kejuaraan olahraga Padel Merah Putih Championship yang memperebutkan Piala Sekjen Kemenhan RI akan berlangsung pada 15 Agustus 2026.

​Bagi pecinta kuliner, Festival Kopi Legendaris bakal hadir mengguncang Lapangan Sempur pada 21–23 Agustus 2026 dengan menghadirkan 44 booth UMKM kuliner serta 6 kedai kopi legendaris.

Keceriaan dan inklusivitas acara semakin terasa melalui panggung Fashion Show Kids Lawang Salapan pada 28 Agustus 2026 yang memberikan ruang ekspresi dan panggung bakat bagi anak-anak panti asuhan.

Baca juga: Alarm HIV di Kota Bogor, DPRD Desak Pemkot Cepat Tangani

Seluruh rangkaian perayaan dipastikan mencapai puncaknya dalam gelaran Closing Ceremony FMP 2026 yang akan dilaksanakan pada Minggu, 30 Agustus 2026 di Lanud Atang Sendjaja.

​”Kami mengundang seluruh warga Kota Bogor dan sekitarnya untuk turut serta menghadiri, meramaikan, dan menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan FMP 2026 sebagai wujud rasa cinta Tanah Air,” pungkas Syahril.

​Untuk memantau informasi terkini, jadwal acara, dan dokumentasi kegiatan, masyarakat dapat mengakses kanal media sosial resmi Festival Merah Putih 2026 melalui akun TikTok @festivalmerahputihbogor, serta Instagram dan YouTube di @festivalmerahputihofficial.

Hadir dalam konferensi pers FMP 2026 bertajuk Temu Kangen Kebangsaan seperti dari PWI Kota Bogor, FPI Bogor Raya, IJTI Bogor Raya.

(hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer