KlikBogor – Dari balik celah kaca pintu ruang kelas Sekolah Rakyat (SR) 3 di Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbakom) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, melihat anak-anak belajar dengan tekun dan penuh semangat bersama para guru yang juga berasal dari wilayah Kota Bogor.

Ketika waktu istirahat tiba, Dedie Rachim perlahan membuka pintu dan menyapa para siswa serta guru. Ia berinteraksi dengan para siswa dengan memberikan sejumlah pertanyaan seputar wawasan kebangsaan.

Didampingi Kepala SR 3, Siti Nurma Nugraha, Dedie Rachim kunjungan ke ruang makan siang siswa. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan meninjau asrama bersama para wali asuh dan wali asrama yang beberapa di antaranya juga berasal dari Kota Bogor.

SR 3 yang berlokasi di Pusbakom dan asrama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan (PPSDMAP) Kemenhub ini merupakan sekolah rintisan gratis dengan konsep boarding school yang diselenggarakan Kementerian Sosial. Fasilitas pendukungnya melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Baca juga: Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Rancamaya, Tampung 2.000 Siswa

Berlokasi di Jalan Raya Kemang, Parung, Kabupaten Bogor, keberadaan SR ini tidak dibatasi oleh letak geografis. Program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera desil 1 dan 2 agar dapat memperoleh hak pendidikan.

Di Kota Bogor, SR juga tersedia di Jalan Ahmad Yani, dengan sebagian besar siswanya berasal dari wilayah Kabupaten Bogor.

“Kami memastikan bahwa siswa-siswi yang berasal dari daerah asalnya, terutama dari Bogor ya, bisa ikut dalam proses pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah Rakyat 3 Kemang Bogor ini. Tentunya saya berharap anak-anak yang sekarang mendapatkan kesempatan belajar di Sekolah Rakyat ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas yang dipinjamkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,” ucap Dedie Rachim, Senin, 2 November 2026.

Dalam pertemuan dengan para guru, wali asuh, wali asrama, pegawai lainnya, serta para siswa, Dedie Rachim berpesan agar seluruh fasilitas yang tersedia dijaga dengan baik. Sebab, fasilitas tersebut akan digunakan kembali secara berkelanjutan untuk kegiatan pengembangan kompetensi.

“Jadi pesan saya ke sini, karena kita semua memakai uang rakyat dan kita kembalikan untuk rakyat, maka kita juga harus menyadari betul uang rakyat yang kembali ke rakyat ini dimanfaatkan oleh rakyat untuk sebesar-besarnya nanti ke depan mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentu saja nanti bisa memberdayakan mereka sebagai anak-anak Indonesia yang punya keunggulan di masing-masing bidang,” ungkapnya.

Baca juga: Kisah Bahagia di Balik Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor

Saat ini, pembangunan SR di Kota Bogor tengah dipersiapkan untuk berlokasi di Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Selatan. Lahan yang disediakan Pemkot Bogor sedang dalam tahap pematangan sebelum selanjutnya dibangun oleh pemerintah pusat.

Nantinya, SR Rancamaya direncanakan memiliki kapasitas hingga ribuan siswa dari wilayah Bogor Raya, termasuk siswa yang saat ini masih menempati sekolah rintisan di sejumlah lokasi milik kementerian.

“Pematangan lahan sampai dengan Desember bulan depan, kemudian di awal 2027 kita akan bangun di Rancamaya. Kapasitasnya bisa masing-masing 1.000 siswa. Nah, siswa yang dititipkan di Jasinga tentunya akan kita tarik. Sebelumnya juga kita titipkan di Inten Suweno, ya. Akan masuk ke Sekolah Rakyat Rancamaya,” ucapnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Kota Bogor memiliki konsep ketahanan pangan perkotaan melalui program Bogor Edu Wisata Farm and Nursery (Berseri) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang sejak awal memantau langsung progres pengembangan Berseri, kembali mengunjungi lokasi tersebut untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, pada Senin, 2 November 2026.

Dalam kunjungannya, Dedie Rachim melihat langsung kebun anggur yang dikembangkan menggunakan sistem greenhouse berukuran sekitar 5 x 6 meter. Di dalamnya terdapat tujuh batang pohon anggur dari varietas GosV, Julian, dan Angelica.

Baca juga: EIGER Nature Diresmikan, Padukan Petualangan, Edukasi dan Pelestarian Alam

Penataan kawasan perkantoran yang lebih representatif tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui transformasi ketahanan pangan dan pertanian perkotaan.

Selain memastikan pengembangan kebun dalam greenhouse berjalan baik, Dedie Rachim juga meninjau kolam budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok.

Di lokasi tersebut, Dedie Rachim memastikan budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok yang ramah lingkungan dapat berjalan secara optimal.

Baca juga: Dedie Rachim Pastikan Persiapan Porprov Jabar Sudah 100 Persen

Sekretaris DKPP Kota Bogor, Wina mengatakan bahwa saat ini DKPP memiliki destinasi edukasi dan wisata bagi masyarakat bernama Berseri. Di dalamnya terdapat greenhouse yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman buah-buahan serta sayuran dengan sistem hidroponik.

“Selain itu, di DKPP juga terdapat budidaya ikan nila dengan sistem bioflok yang sudah beberapa kali panen dan dibagikan kepada masyarakat risiko stunting termasuk sayur dan buah,” ungkapnya.

Selain menjadi destinasi wisata edukasi, kawasan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan penelitian bagi masyarakat.

Dengan demikian, di tengah keterbatasan lahan perkotaan, ketahanan pangan dan pertanian tetap dapat dikembangkan secara optimal melalui berbagai inovasi.

“Diharapkan dapat menjadi tempat edukasi, pelatihan, magang sekaligus wisata baik untuk anak sekolah, petani, pembudidaya ikan maupun masyarakat luas,” ujarnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien dan akuntabel melalui percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan meluncurkan Sistem Monitoring Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (SMART KKI) di Swissbell Hotel Bogor, Senin, 2 November 2026.

Diketahui, peluncuran inovasi tersebut di sela kegiatan evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD TA 2026 kepada seluruh perangkat daerah.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang secara resmi meluncurkan SMART KKI menjelaskan, inovasi digital Pemkot Bogor ini diinisiasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor melalui bidang penatausahaan keuangan, dengan dukungan dan kolaborasi Bank BJB dalam pengembangan sistem serta penyediaan informasi transaksi.

“Inovasi ini dirancang sebagai instrumen monitoring dan pengendalian transaksi belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh informasi transaksi secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau,” ungkap Dedie Rachim kepada wartawan.

Ia berharap kehadiran SMART KKI mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong ketertiban administrasi, serta memastikan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban transaksi belanja oleh seluruh perangkat daerah.

“Dalam implementasinya, transaksi KKPD dapat dilakukan melalui tiga metode pembayaran, yaitu QRIS, kartu kredit fisik, dan online payment,” terang Dedie Rachim.

Baca juga: Gerakan Peduli Kanker Payudara di Kota Bogor Raih 2 Rekor MURI

Berdasarkan data sampai dengan 31 Oktober 2026, transaksi belanja daerah menggunakan KKPD di lingkungan Pemkot Bogor telah mencapai 13.775 transaksi dengan total nominal sebesar Rp39,37 miliar, yang mencakup seluruh metode pembayaran tersebut.

Dedie Rachim juga menyampaikan arahannya terkait delapan langkah strategis untuk perangkat daerah, yaitu bergerak cepat, bekerja terukur, perkuat koordinasi. Setiap belanja harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran.

Pertama adalah optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi, ekstensifikasi, tagih piutang, dan cegah kebocoran untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perusahaan daerah juga aparatur wilayah.

Kedua, percepatan belanja modal dengan percepat pekerjaan fisik dan infrastruktur yang sudah siap untiluk seluruh perangkat daerah. Ketiga, efisiensi belanja dengan melakukan evaluasi kegiatan tidak prioritas kendalikan perjalanan dinas.

Keempat, manajemen kas, susun proyeksi kas sampai 31 Desember juga petakan seluruh kewajiban. Kelima, APBD Perubahan, DPA Perubahan (Perda 9/2026) diserahkan dan segera laksanakan. Keenam, transaksi digital dengan optimalkan dashboard SMART KKI untuk deteksi dini.

“Ketujuh untuk kinerja BUMD dengan tingkatkan efisiensi, pendapatan dan kontribusi PAD. Terakhir adalah lakukan monitoring dan evaluasi dengan pantau berkala, laporkan langkah konkret atas kendala,” urainya menambahkan.

Baca juga: BKAD Kota Bogor Luncurkan Smart Asset Governance Simasda, Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah

Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi menerangkan, peluncuran SMART KKI dalam rangkaian kegiatan evaluasi realisasi APBD dan penyerahan DPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini memiliki makna strategis. Selain menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pendapatan dan belanja daerah, kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan instrumen pengendalian pelaksanaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Melalui SMART KKI, Pemkot Bogor tidak hanya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), tetapi juga membangun sistem pengawasan belanja yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data,” ungkap Lia.

Dengan demikian, sambung Lia, setiap transaksi belanja dapat dimonitor secara lebih efektif, pelaksanaan anggaran semakin tertib, serta kualitas pengelolaan APBD terus meningkat.

Ke depan, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan KKPD dan SMART KKI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, mempercepat realisasi belanja yang produktif, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“SMART KKI menjadi salah satu wujud nyata transformasi digital BKAD Kota Bogor dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.

(rls/hrs)