KlikBogor – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan evakuasi pohon tumbang di Jalan Sawojajar, tepatnya depan Panin Bank, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis, 1 Oktober 2026 malam.

Pohon jenis kelor ini tumbang menimpa jaringan kabel listrik dan optik sekitar serta menutup akses jalan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko mengatakan, pohon tersebut tumbang sekira pukul 16.40 WIB

Baca juga: Wawalkot Borong Dagangan Kakek 88 Tahun saat Sidak Jalan Merdeka

Ia menduga kejadian itu akibat hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut.

“Penyebab ini diketahui karena hujan disertai angin kencang,” jelas Dimas Tiko.

Pohon setinggi sekitar 10 meter dan berdiameter sekitar 50 sentimeter tumbang menimpa jaringan kabel listrik dan optik sekitar serta menutup akses jalan.

Petugas BPBD menerima laporan langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan penanganan pohon yang tumbang.

Baca juga: Pohon Tumbang di Baranangsiang Bogor, 4 Orang Terluka

Penanganan juga melibatkan unsur lain dari Tagana Kota Bogor, Disperumkim Kota Bogor, Satlantas Polresta Bogor Kota, Dishub Kota Bogor, PLN Kota Bogor, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Redkar Kota Bogor, serta IEA Bogor Raya.

Dimas Tiko menambahkan, proses penanganan selesai sekira pukul 20.45 WIB.

“Assessment dan pemangkasan dahan pohon patah sudah selesai dilakukan di lokasi kejadian,” ujarnya.

Saat ini, akses Jalan Sawojajar sudah bisa dilalui setelah sebelumnya arus kendaraan dialihkan sementara.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin meninjau pembangunan pedestrian di kawasan Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, sekaligus melakukan operasi angkutan kota (angkot) di jalur tersebut, Kamis, 1 Oktober 2026.

Jenal Mutaqin mengatakan, kawasan Jalan Merdeka memang sudah terlalu crowded. Terlebih, infrastruktur, baik jalur pejalan kaki maupun drainase, sudah mengalami kerusakan karena terisi oleh pedagang kaki lima (PKL).

“Sehingga hari ini adalah tindak lanjut, dan dari hasil pemantauan bahwa PUPR sudah melakukan pembangunan konstruksi pedestrian dan perbaikan drainase yang sudah hampir dangkal dan terisi sampah sangat penuh,” ungkap Jenal usai peninjauan.

Ada total 350 meter pedestrian dan drainase yang dibangun. Ia juga mengedukasi para pedagang untuk tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.

“Sambil mengedukasi kepada PKL untuk menghentikan aktivitas jualannya di atas trotoar. Yang sebetulnya di beberapa titik sudah punya toko, tapi masih maju,” ujarnya.

Baca juga: Wawalkot Borong Dagangan Kakek 88 Tahun saat Sidak Jalan Merdeka

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berulang kali memberikan sanksi dan peringatan. Bahkan, petugas menyarankan para pedagang untuk berpindah lokasi ke pasar yang sudah disediakan.

“Tempat-tempat yang sudah kita tata agar bersih dari PKL dan diupayakan pendekatan persuasif,” ucap Jenal.

Situasi di lapangan juga menunjukkan masih adanya bagian bangunan milik pedagang yang menghalangi pembangunan pedestrian. Ia meminta para pedagang untuk membongkarnya secara mandiri.

“Boleh berjualan selama mengikuti peraturan. Selama mengikuti tata tertib dan menghormati fasilitas publik yang punya hak,” katanya.

Baca juga: JPO Bakal Dibangun, PKL Jalan MA Salmun Diminta Berpindah ke Pasar

Dalam hal pengawasan, Jenal juga menegaskan bahwa petugas harus tegas dalam menegakkan peraturan. Ke depan, petugas Park Ranger akan dilibatkan untuk memperkuat pengawasan bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Ke depan komposisi dibagi menjadi sekitar 30 personel ke Pol PP dan 30 personel ke Park Ranger untuk stanby di lapangan yang crowded dan berpotensi diisi PKL kembali,” katanya.

Berkaitan dengan razia angkot tua, kata Jenal, dari total 1.780 angkot, sudah sekitar 1.264 kendaraan yang dibekukan izinnya. Sisanya 516 angkot akan terus dilakukan penindakan hingga akhir tahun.

“Tersisa 516 angkot yang belum dan akan dilakukan bertahap sampai akhir tahun ini. Angkot yang berusia di atas 20 tahun tidak ada lagi yang beroperasi,” katanya.

Tak hanya angkot, angkutan kota dalam provinsi (AKDP) juga masuk dalam bagian operasi. Dalam waktu dekat, Pemkot Bogor juga akan melakukan operasi gabungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit patogen pernapasan di Kota Bogor.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat menutup Pertemuan Lintas Sektor Finalisasi Dokumen Rencana Kontingensi Pengendalian KLB Penyakit Patogen Pernapasan di Kota Bogor, Selasa, 29 September 2026.

Selama dua hari, berbagai pihak terlibat dalam pembahasan dan finalisasi dokumen yang menjadi pedoman bersama dalam menghadapi ancaman penyakit patogen pernapasan.

“Atas nama Pemerintah Kota Bogor, saya mengapresiasi waktu, tenaga, dan pemikiran yang telah dicurahkan seluruh pihak dalam proses finalisasi dokumen ini,” ujar Denny.

Menurutnya, dokumen rencana kontingensi tersebut penting bagi Kota Bogor yang memiliki karakteristik sebagai wilayah penyangga dengan kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Baca juga: 404 Siswa dari 23 Negara Ikuti Kompetisi Matematika-Sains di Indonesia

Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan seluruh pihak untuk mendeteksi potensi ancaman penyakit sedini mungkin serta meresponsnya secara cepat dan terkoordinasi.

“Melalui pertemuan ini, kita telah memperjelas peran masing-masing sektor dan menyepakati mekanisme kerja ketika terjadi krisis kesehatan,” katanya.

Denny menegaskan, pencegahan dan pengendalian KLB tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan kolaborasi antara perangkat daerah, instansi vertikal, fasilitas kesehatan, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, hingga masyarakat.

Ia juga menekankan pendekatan one health atau satu kesehatan sebagai landasan dalam membangun kesiapsiagaan bersama.

Pendekatan tersebut melihat keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, sehingga pertukaran informasi, deteksi dini, serta respons terhadap ancaman penyakit perlu dilakukan secara terpadu.

“Tim Koordinasi Daerah telah dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Nomor 400.7/Kep.346-Dinkes/2024. Pemutakhiran keputusan ini diharapkan dapat memperjelas peran masing-masing pihak sekaligus memperkuat koordinasi di lapangan,” katanya.

Baca juga: Kapolresta Bogor Kota Resmi Bertugas, Adityawarman Tekankan Sinergitas

Sekda menambahkan, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran penting bahwa keterlambatan dalam mendeteksi risiko dan mengambil tindakan dapat menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan masyarakat, kehidupan sosial, hingga perekonomian.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait tidak menjadikan dokumen rencana kontingensi sebatas dokumen administratif, tetapi menindaklanjutinya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Pastikan jalur komunikasi berfungsi, pembagian peran dipahami, dan langkah respons siap dijalankan. Dokumen ini juga perlu ditinjau dan diperbarui sesuai dengan perubahan risiko serta hasil evaluasi di lapangan,” ujarnya.

Denny berharap penguatan kerja sama lintas sektor tersebut dapat membantu Kota Bogor meminimalkan dampak apabila terjadi KLB sekaligus mendukung pencapaian predikat Swasti Saba Wistara dalam penilaian Kota Sehat tahun 2027.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan serta seluruh pihak yang telah mendampingi proses penyusunan dokumen.

Apresiasi turut disampaikan atas dukungan Pemerintah Amerika Serikat melalui program EpiC Global Health Security kepada Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait di Kota Bogor.

“Semoga ikhtiar bersama ini semakin memperkuat kesiapsiagaan Kota Bogor dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman penyakit di masa mendatang,” tandasnya.

(rls/hrs)