KlikBogor – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengawal ketat peluncuran dan pendaftaran program Sekolah Maung di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bogor, untuk memastikan kesiapan kurikulum dan teknis pelaksanaan program unggulan tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini saat menanggapi rencana pendaftaran program Sekolah Maung yang akan dibuka di SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Kota Bogor. Program Sekolah Maung akan mulai membuka pendaftaran di Kota Bogor pada 25 hingga 29 Mei 2026.

Baca juga: Sekolah Maung di Kota Bogor Segera Dibuka, DPRD Dorong Kuota Domisili 

Menurutnya, Komisi V terus melakukan pengawasan intensif, mulai dari lini pematangan kurikulum hingga skema pendaftaran peserta didik baru.

“Kita dari Komisi V terus melakukan pengawasan, terutama bagian kurikulum yang akan diadakan di Sekolah Maung dan bagaimana pendaftaran, juga bagaimana flow atau alur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta didik,” ucapnya, Senin, 25 Mei 2025.

Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang agar program ini tidak terkesan dipaksakan. Pengawasan ketat ini sengaja dilakukan demi mengantisipasi hadirnya kurikulum yang belum siap atau prematur akibat regulasi yang terburu-buru.

“Kita harus terus awasi sehingga jangan sampai Sekolah Maung kurikulumnya prematur dan terburu-buru. Jadi, memang harus kita kawal terus, baik di Disdik (Dinas Pendidikan) maupun di sekolah-sekolah di Jawa Barat, terutama di Kota Bogor,” tegasnya.

Baca juga: Diduga Lompat dari Jembatan di Panaragan, Pemuda Meninggal

Lebih lanjut, ia berharap agar seluruh proses transisi dan pelaksanaan program baru ini dapat berjalan dengan aman tanpa hambatan, serta mampu merealisasikan visi bersama antara pihak legislatif dan eksekutif.

“Bagaimana perjalananya berjalan lancar, smooth dan bisa sesuai dengan harapan dari kita semua, harapan dari Pak Gubernur maupun dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, kita harus kawal program ini jangan sampai mandek di tengah-tengah, dan tidak hanya pendaftaran, begitu juga pelaksanaannya,” ungkapnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam program bantuan pendidikan bagi masyarakat.

Program ini difokuskan pada pemberian beasiswa sarjana (S1), penebusan ijazah yang tertahan di sekolah, serta pengentasan anak putus sekolah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Sebagai bentuk komitmen nyata, legislatif dan eksekutif di Kota Hujan mendatangi langsung warga penerima bantuan pendidikan tersebut secara door to door.​

​Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Fajar Muhamad Nur, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Achmad Aswandi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bogor Herry Karnadi, dan Camat Bogor Utara Riki Robiansah.

Baca juga: Sekolah Maung di Kota Bogor Segera Dibuka, DPRD Dorong Kuota Domisili 

Wakil Wali Kota Bogor menjelaskan, aksi kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 untuk memberikan dampak langsung serta kado yang bermanfaat bagi masyarakat.

​”Saya turun ke lapangan bersama Kadisdik, didampingi juga dari DPRD Ketua Komisi IV Pak Fajar. Alhamdulillah dari kemarin kita dalam rangka HJB coba terus memberikan kado-kado positif, kado-kado yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya, Jumat, 22 Mei 2026.

​Dalam kegiatan tersebut, rombongan mengunjungi beberapa titik di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Lokasi pertama berada di Kampung Kalibata, Kelurahan Bantarjati, untuk menyerahkan beasiswa S1 IBIK kepada mahasiswa atas nama Muhammad Haiqal Zamhuri. Mereka memastikan bantuan tersebut menjamin biaya kuliah penerima manfaat hingga lulus.

​Selanjutnya, mereka bergerak ke Kampung Warung Jambu, Kelurahan Bantarjati, untuk menyerahkan ijazah yang sempat tertahan kepada Siti Fadia Sanjaya.

Tak hanya itu, peninjauan juga dilakukan bagi peserta didik program sekolah paket PKBM atas nama Frenty Nasya Putri dan M. Rangga Nias di Kampung Kebon Karet, Kelurahan Cimahpar.

​Jenal mengungkapkan bahwa Pemkot Bogor memastikan hak pendidikan anak-anak di Kota Bogor terpenuhi dengan baik.

​Ia menambahkan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan Gebyar PKBM yang berhasil menjaring dan menampung 544 murid putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan secara gratis sampai mendapatkan ijazah.

​Baca juga: 544 Peserta Didik di Bogor Timur Ikuti Pendidikan Gratis Lewat PKBM

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keseriusan Pemkot Bogor. Fajar Muhamad Nur menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor siap mengawal, mengamankan, dan mendukung penuh program ini agar terus menjadi program prioritas utama ke depan.

​Menurutnya, sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif ini merupakan bukti otentik bahwa seluruh elemen pemerintahan di Kota Bogor menaruh perhatian serius pada penuntasan problem mendasar di sektor pendidikan.

​”Langkah nyata, Pemkot Bogor serius untuk menuntaskan masalah pendidikan. Yaitu pelunasan ijazah dan juga beasiswa untuk mahasiswa. Kami di DPRD siap mendukung penuh menjadi program pemerintah, program prioritas,” ujarnya.

​Politisi NasDem tersebut juga berharap agar alokasi anggaran dan jangkauan program jaminan pendidikan ini terus ditingkatkan serta dioptimalkan pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah di Kota Bogor yang terhambat masa depannya karena kendala biaya.

​”Ke depan kami berharap memang program-program terkait dengan pendidikan ini ya dapat ditingkatkan dan dioptimalkan,” katanya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Program Sekolah Manusia Unggul (Maung) di Kota Bogor akan membuka pendaftaran pada 25 hingga 29 Mei 2026. Program tersebut akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kota Bogor dan SMK Negeri 3 Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat kerja bersama Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Provinsi Jawa Barat untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan program tersebut.

“Kita melakukan rapat kerja dalam rangka membahas program Sekolah Maung yang sebelumnya sudah pernah dibahas oleh KCD, SMA 1, dan SMK 3. Jadi hari ini kita memastikan juklak-juknisnya, apa saja yang masuk ke dalam kriteria,” ujar Fajar, Selasa, 19 Mei 2026.

Ia menjelaskan, Sekolah Maung memiliki empat jalur penerimaan, yakni potensi akademik, prestasi akademik, akademik berbasis sertifikat, dan non-akademik.

“Empat kriteria ini punya proporsi sendiri-sendiri. Potensi akademik itu dari IQ 10 persen, lalu 50 persen dari prestasi akademik, 20 persen akademik berbasis sertifikat, dan 20 persen dari non-akademik,” jelasnya.

Setiap jalur memiliki bobot penilaian berbeda. Komposisi jalur potensi akademik dan prestasi akademik terdiri dari 40 persen nilai rapor dan 60 persen Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Sementara akademik berbasis sertifikat 40 persen TKA dan 60 persen sertifikat. “Kalau non-akademik, TKA-nya 40 persen dan sertifikatnya 60 persen,” imbuh Fajar.

Untuk pendaftaran akan dibuka pada 25, 26, 28, dan 29 Mei 2026. Sedangkan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 8 Juni 2026.

“Ketika anak tersebut tidak masuk ke Sekolah Maung, tanggal 8 Juni sudah dipetakan otomatis. Jadi anak tersebut masih bisa mengikuti pendaftaran sekolah reguler, tapi waktunya hanya satu hari sampai jam 23.59 WIB,” kata Fajar.

Fajar mengingatkan agar proses tersebut dipersiapkan secara matang lantaran waktu yang sangat singkat, sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan pendaftaran.

“Kami di DPRD mengingatkan terkait tenggang waktu yang sangat singkat ini benar-benar harus disiapkan secara matang, karena posisinya bisa jadi chaos,” katanya.

Selain itu, DPRD Kota Bogor juga membahas skema domisili serta rencana kerja sama dengan sekolah swasta pendamping. Namun hingga kini mekanisme kerja sama tersebut masih belum diumumkan secara rinci.

“Nanti domisili pun ada sekolah swasta kerja sama. Tapi kerja samanya dengan siapa, mekanismenya seperti apa, itu belum diinformasikan secara detail,” ungkap Fajar.

Terkait pembiayaan, Fajar menyebut, siswa kurang mampu nantinya akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

“Kalau memang siswanya tidak mampu, akan dibiayai oleh provinsi. Nilainya juga sedang dihitung oleh provinsi, jadi sampai saat ini belum bisa dirilis,” katanya.

Untuk SMK Negeri 3 Kota Bogor terdapat lima kompetensi keahlian yang dibuka, yakni kuliner, busana, tata kecantikan, perhotelan, dan teknik komputer jaringan (TKJ).

“Jurusan kuliner ada lima kelas, busana tiga kelas, tata kecantikan dua kelas, perhotelan dua kelas, dan TKJ dua kelas,” ujarnya.

Berbeda dengan SMA, seleksi di SMK Negeri 3 menggunakan 100 persen nilai rapor. Penilaian juga disesuaikan dengan jurusan yang dipilih.

“Untuk TKJ dan jurusan teknik, bobot matematika dan IPA lebih besar. Sedangkan untuk perhotelan, busana, dan pariwisata, bobot bahasa dan bahasa Inggris lebih besar,” jelasnya.

Ia menyebut nilai rata-rata minimal untuk mendaftar di kedua sekolah tersebut adalah 85. “Kalau nilainya di bawah itu, kemungkinan tidak masuk karena rata-ratanya harus 85,” katanya.

Fajar juga memaparkan sejumlah persyaratan pendaftaran, mulai dari domisili KK dan KTP minimal satu tahun, nilai rapor rata-rata minimal 85, hingga syarat sertifikat sesuai jalur yang dipilih.

Selain itu, calon peserta diwajibkan melampirkan surat pernyataan rencana melanjutkan pendidikan ke universitas tertentu yang disetujui orang tua.

“Dari sekarang sudah dipetakan mau universitas mana. Harus ada surat pernyataan dari orang tua dan orang tua harus setuju,” ujarnya.

Tak hanya itu, peserta juga diwajibkan mengikuti tes psikologi dengan minimal IQ 130 skala Wechsler yang diterbitkan oleh lembaga psikologi terdaftar di Lembaga Psikolog Indonesia.

“Tes psikologi ini harus dikeluarkan oleh lembaga psikolog yang terdaftar di LPI. Jadi tidak bisa sembarangan,” tegasnya.

Terkait jumlah rombongan belajar, SMA Negeri 1 Kota Bogor diperkirakan memiliki rata-rata 32 siswa per kelas, sementara SMK Negeri 3 disebut telah menetapkan 32 siswa per kelas.

Fajar menjelaskan, perbedaan utama Sekolah Maung dengan sekolah reguler terletak pada kurikulum yang digunakan.

“Sekolah Maung mengadopsi dua kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan Cambridge. Jadi harus dua bahasa,” katanya.

Ia juga mengingatkan para calon peserta didik untuk mempersiapkan mental dan psikologis sebelum mengikuti seleksi.

“Yang pintar bukan hanya Anda. Jadi harus siap secara mental dan psikologi,” katanya.

Terkait kesiapan pelaksanaan, pihak KCD Pendidikan Wilayah II Jawa Barat disebut telah menyiapkan regulasi program hingga tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun persoalan anggaran masih menjadi perhatian utama.

“Yang masih jadi kendala itu mungkin anggaran, terutama terkait sekolah pendamping yang perlu diformulasikan,” kata Fajar.

DPRD Kota Bogor juga meminta agar kuota domisili diprioritaskan bagi warga Kota Bogor mengingat keterbatasan jumlah SMA di wilayah tersebut.

“Kami berharap domisili ini dikhususkan untuk warga Kota Bogor, walaupun tidak menutup kemungkinan warga daerah lain ikut mendaftar,” katanya.

Selain itu, DPRD juga meminta agar biaya tes psikologi tidak dibebankan kepada orang tua siswa kurang mampu.

“Karena mungkin ada orang yang kurang mampu, itu harus dicarikan solusinya. Jangan dibebankan kepada orang tua murid,” katanya.

(rls/hrs)