KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus berkolaborasi melakukan penataan kawasan Simpang Ciawi. Sebagai salah satu pintu masuk wilayah Bogor, kawasan tersebut menjadi perhatian bersama untuk mengembalikan fungsi jalan dan menciptakan lingkungan yang tertib.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin saat melakukan inspeksi di kawasan Simpang Ciawi, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Kawasan yang sebelumnya telah ditata secara besar-besaran itu kembali kumuh akibat ulah pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita kolaborasikan, hari ini treatment-nya lebih ke mengembalikan fungsinya dulu. Untuk jalan tanpa ada PKL. Kemudian median jalan yang sekiranya tidak representatif kita geser hari ini,” kata Jenal.

Penataan juga mencakup pengaturan arus lalu lintas, baik kendaraan pribadi maupun bus yang kerap menaikkan dan menurunkan penumpang di kawasan tersebut. Karena itu, lokasi pemberhentian bus perlu ditata agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Agar tidak menambah kesemrawutan yang ada di Simpang Ciawi. Saya akan langsung telepon Pak Bupati, dan ternyata beliau juga sudah menginstruksikan camat untuk mengkaji penataan yang baik seperti apa. Dan saya rasa ini tidak bisa sendirian, harus bersama,” ungkap Jenal.

Baca juga: Penataan Kabel Udara ke Tanah di Kota Bogor Ditarget 20 Km 

Dalam waktu dekat, Pemkot dan Pemkab Bogor akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah penataan kawasan tersebut. Penataan dinilai perlu segera dilakukan agar kondisi Simpang Ciawi tidak semakin semrawut dan wajah kawasan pintu masuk Bogor tetap terjaga.

Selain itu, sebagian besar kawasan Simpang Ciawi berstatus jalan nasional sehingga penataannya membutuhkan koordinasi dengan pihak terkait.

Jenal juga menyoroti kebiasaan pengendara sepeda motor yang melawan arus dari arah Jalan Raya Tajur. Ia mengaku kerap menerima laporan mengenai pelanggaran tersebut.

“Di sini ada dua CCTV, yang satu rusak akan kita perbaiki. Yang satu sudah kita fungsikan mengarah ke Jalan Raya Tajur. Akan kita aktivasi segera,” katanya.

Jenal menegaskan, pelanggaran melawan arus akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kepolisian.

“Jadi masyarakat yang lawan arah jangan coba-coba. Seminggu ke belakang akan kita rekap dan akan saya publish di media sosial serta dikenakan e-tilang dari kepolisian,” katanya.

Baca juga: Ayam Rakyat Merdeka Hadir di Bogor, Sajikan Ayam Goreng dengan 3 Pilihan Sambal

Di tempat yang sama, Camat Ciawi, Denny Kuswara mengatakan, penataan Simpang Ciawi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota dan kabupaten.

“Butuh kerja sama yang luar biasa, kita adalah saudara. Kita tidak bicara kota dan kabupaten, ini adalah Bogor. Tanggung jawab kita bersama untuk menata Bogor yang lebih baik,” ujar Denny.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto menjelaskan, volume lalu lintas di Simpang Ciawi cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi tingginya arus kendaraan yang keluar dari jalan tol dan langsung menuju kawasan simpang.

“Bagaimana manajemennya, kami dari Dishub akan berkoordinasi dengan kabupaten waktu hijau di kaki pendekat Simpang Ciawi itu diperpanjang,” jelasnya.

Ia menambahkan, lahan milik Jasa Marga yang berada di tikungan jalan menuju tol dari arah Tajur direncanakan dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian bus.

Dengan demikian, sambung Sujatmiko, bus tidak lagi menggunakan badan jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

“Lahan ini cukup lebar, kita akan usulkan trans point, ini untuk bus yang ada supaya tidak di badan jalan. Artinya mereka dialokasikan di luar badan jalan,” tandasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memutar otak untuk menggerakkan roda ekonomi dan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur di tengah efisiensi anggaran. Pasalnya, dana transfer daerah untuk Kota Bogor mengalami pemotongan hingga sekitar Rp300 miliar.

​Sebagai solusinya, Pemkot Bogor mendorong penerapan skema creative financing (pembiayaan kreatif) atau non-APBD melalui kemitraan bersama pihak swasta, program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga insentif pemerintah pusat.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat menghadiri dan membuka Musyawarah Cabang (Muscab) X BPC Gapensi Kota Bogor yang mengusung tema “Memperkuat Sinergi Badan Usaha Konstruksi dan Pemerintah Kota Bogor dalam Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan” di IPB International Convention Center (IICC), Kamis, 15 Oktober 2026.

​Dalam sambutannya, Dedie A. Rachim memaparkan sejumlah proyek infrastruktur strategis di Kota Bogor yang berjalan tanpa membebani APBD secara penuh:

​Pembangunan Overarm Ciawi 2: Proyek akses sambungan Keluar Tol Bocimi di Ciawi ini murni memanfaatkan dana CSR dari Sinarmas Group sebesar hampir Rp120 miliar.

​Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL): Pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga sampah di Galuga dan Kayumanis dengan kapasitas masing-masing 1.500 ton per hari. Proyek senilai kurang lebih Rp2 triliun per lokasi ini didukung investasi swasta, sedangkan APBD hanya dialokasikan untuk pembebasan lahan (land clearing) dan akses jalan.

​Infrastruktur Kawasan dan Bundaran: Pembangunan bundaran kawasan masuk Bogor Selatan/Summarecon ke arah Kota Bogor menggunakan komitmen kontribusi penuh pengembang lokal.

​Penataan Kawasan Pasar Anyar & JPO Salmun: Penataan kawasan Pasar Anyar, Pasar Kebon Kembang, hingga pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Salmun memanfaatkan kombinasi pembiayaan BUMD (Perumda), partisipasi pihak ketiga, serta dana insentif daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

​Kelanjutan Ring Road 3 (R3): Pembangunan lanjutan R3 dari Ciliwung hingga Wangun dan pembangunan jembatan akan memanfaatkan bantuan skema pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di bawah Kementerian Keuangan.

​”Tantangan kita sekarang adalah anggaran transfer daerah berkurang Rp300 miliar. Persoalan utamanya, bagaimana menggerakkan ekonomi daerah jika pemicunya tidak ada? Oleh karena itu, Pemkot Bogor mencari solusi jangka pendek, menengah, dan panjang melalui creative financing,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

​Ia menambahkan bahwa transparansi dan kerja sama antarlembaga sangat krusial agar pembangunan berjalan lancar tanpa terjerat hukum.

​”Saya berusaha melindungi teman-teman ASN dan kontraktor. Mari kita tegakkan kode etik dan aturan yang berlaku. Kami di internal Pemkot terus membenahi sistem pengadaan barang dan jasa agar lebih terbuka, fair, transparan, dan akuntabel,” tegas Dedie.
​
​Pada gelaran Muscab X ini, H. Irwan M. Nur resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BPC Gapensi Kota Bogor untuk masa bakti 2026–2031.

​Dalam pidato perdananya, Irwan menegaskan bahwa Muscab X bukan sekadar agenda rutin lima tahunan untuk pergantian pengurus, melainkan momentum evaluasi, refleksi, sekaligus batu loncatan bagi Gapensi Kota Bogor untuk bertransformasi di tengah pesatnya perkembangan sektor jasa konstruksi.

​Irwan menyoroti tantangan geografis dan alam Kota Bogor, seperti intensitas curah hujan yang tinggi, kontur tanah, serta dinamika sosial, yang menuntut kontraktor lokal bekerja dengan standar mutu tinggi dan mengedepankan manajemen risiko bencana.

​”Membangun infrastruktur di Kota Bogor memiliki tantangan tersendiri. Kami menuntut para pelaku jasa konstruksi lokal untuk mengutamakan kualitas, ketepatan waktu, dan ketepatan mutu. Lewat sinergi bersama Pemkot Bogor, Kadin, dan Dinas PUPR, kami berkomitmen memaksimalkan peran pengusaha serta tenaga kerja lokal agar perekonomian daerah berputar,” ungkap Irwan.

​Ia juga menambahkan bahwa Gapensi siap mendukung penuh arah kebijakan Pemkot Bogor dalam mewujudkan tata ruang kota yang modern tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan identitas budaya.
​
​Acara Muscab X BPC Gapensi Kota Bogor ditutup dengan pembukaan resmi oleh Wali Kota Bogor serta penguatan komitmen seluruh jajaran pengurus dan anggota asosiasi. Dengan berpegang pada semangat musyawarah dan kekeluargaan, Gapensi siap menjadi mitra solutif dan strategis pemerintah daerah.

​Muscab X ini menggemakan jargon utama: “Gapensi Jaya, Bogor Beres, Bogor Maju!” sebagai simbol kesiapan pengusaha konstruksi lokal mengawal akselerasi pembangunan infrastruktur Kota Bogor ke depan.

(rls/hrs)

KlikBogor – Sekolah Dasar Negeri (SDN) Semeru 6 Kota Bogor mendapat bantuan pemerintah melalui program revitalisasi satuan pendidikan, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Direktorat Sekolah Dasar.

Sebelum direvitalisasi, SDN Semeru 6 memerlukan sejumlah perbaikan, terutama pada bagian atap, ventilasi, dan sirkulasi udara. Pasalnya, beberapa bagian plafon sekolah sudah mengalami kerusakan, bahkan ada yang terjatuh.

Proses pembangunan dilaksanakan sesuai dengan regulasi melalui mekanisme swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan anggaran sebesar Rp965.759.526 yang bersumber dari APB Kemendikdasmen.

Revitalisasi satuan pendidikan ini merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Program tersebut mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran melalui Papan Interaktif Digital (PID), serta pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).

Baca juga: Penataan Kabel Udara ke Tanah di Kota Bogor Ditarget 20 Km 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, revitalisasi sekolah tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Asta Cita.

“Alhamdulillah, ada ruang kelas baru, kemudian juga perbaikan ruang kelas lama, dan yang pasti ada beberapa tambahan ya untuk perbaikan sarana di toilet dan ruang guru, termasuk juga ruang serbaguna. Jadi kita bersyukur, berterima kasih atas bantuan dari Presiden Prabowo Subianto,” ucap Dedie Rachim saat meninjau sekolah dan persiapan open house, Rabu, 14 Oktober 2026.

Melalui program Asta Cita, perbaikan dan penambahan ruang kelas serta berbagai fasilitas pendidikan diharapkan dapat mendukung lahirnya sumber daya manusia unggul di Kota Bogor yang dimulai dari satuan pendidikan.

Pembangunan melalui mekanisme swakelola dengan anggaran yang telah dialokasikan tersebut menghasilkan pekerjaan yang dinilai baik. Sekolah yang sebelumnya memiliki fasilitas kurang memadai kini menjadi lebih representatif.

“Alhamdulillah, kita lihat sekarang sudah lebih baik. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ke depan untuk mencetak sumber daya manusia unggul di Kota Bogor,” ungkapnya.

Kondisi SDN Semeru 6 Kota Bogor setelah mendapat bantuan revitalisasi dari pemerintah.

Revitalisasi SDN Semeru 6 juga menjadi bagian dari upaya integrasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penetapan SDN Semeru 6 sebagai penerima bantuan didasarkan pada data pokok pendidikan (Dapodik), yang kemudian disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Baca juga: Direvitalisasi, SDN Pakuan Kota Bogor Tambah 8 Ruang Kelas Baru

Kepala SDN Semeru 6 Kota Bogor, Dewi Sintawati mengatakan, pembangunan melalui mekanisme swakelola tersebut mendapat pendampingan dan pembinaan dari unsur Satuan Tugas Inspeksi Gabungan Antipungli (SIGAP).

Selain itu, seluruh pengadaan telah mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disetujui dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pihak sekolah dan Kemendikdasmen.

“Sebelum penyusunan RAB, tim konsultan perencana telah melakukan asesmen menyeluruh terhadap kelayakan material eksisting. Jadi semua dijalankan sesuai dengan yang tertera pada RAB yang telah disetujui. Karena sebelum proses pekerjaan itu lebih dulu dilakukan penyusunan RAB, sehingga semua sesuai,” imbuhnya.

Dewi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen atas bantuan yang diberikan.

Ia berharap kondisi ruang kelas yang sebelumnya kurang memadai kini dapat memberikan kenyamanan lebih bagi para siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

(rls/hrs)