Berita
Selain Stunting, Penataan PKL jadi Fokus Kecamatan Bogor Tengah
KlikBogor – Pemerintah Kecamatan Bogor Tengah terus memfokuskan perhatian pada penanganan stunting dan penataan pedagang kaki lima (PKL) di wilayahnya.
Camat Bogor Tengah, Dheri Wiriadirama, mengatakan penanganan stunting merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Bogor di bawah kepemimpinan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Wakilnya, Jenal Mutaqin, yang menargetkan Kota Bogor bebas stunting pada 2029.
“Stunting ini bagian dari program Pak Dedie-Jenal, untuk mudah-mudahan 2029 ke depan Bogor zero stunting,” ujar Dheri kepada awak media, Selasa, 28 April 2026.
Ia menambahkan, berbagai program intervensi untuk penurunan stunting telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor termasuk dari pemerintah pusat dan pihak lainnya.
Baca juga: Bogor Besti, Akselerasi Penurunan Stunting di Kota Bogor
Dheri mengungkapkan berdasarkan data hasil penimbangan periode Agustus 2025 hingga Februari 2026, angka stunting menunjukkan kenaikan.
”Agak kurang populis untuk diungkap ketika capaian new stunting dari bulan penimbangan Agustus 2025 ke Februari 2026 naik hampir 122 anak. Cukup mengecewakan bagi kami yang selama ini berupaya maksimal untuk menekankan angka stunting tersebut,” ucap Dheri kepada awak media, Selasa, 28 April 2026.
Di sisi lain, upaya penanganan juga menunjukkan hasil positif. Dari data yang sama, sebanyak 90 anak dinyatakan lulus dari kategori stunting.
“Tapi di sisi lain, ada statistik yang membanggakan, 90 anak dinyatakan lulus, dengan 81 di antaranya murni sudah tidak lagi ter-record. Usianya di bawah 5 tahun,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan angka tersebut kemungkinan besar dipicu oleh meningkatnya kesadaran warga untuk membawa balita mereka ke Posyandu, sehingga kasus-kasus yang sebelumnya tidak terdata kini mulai muncul ke permukaan.
”Jangan melulu kita highlight kenaikannya, karena setelah dibandingkan, banyak yang baru masuk data di Februari 2026 ini dimungkinkan karena yang bersangkutan baru datang ke Posyandu meski umurnya sudah 3 atau 4 tahun. Saya minta tolong kepada bapak ibu yang punya balita, ayo segera ke Posyandu,” ujarnya.
Baca juga: Tangkal Tawuran, Kebon Kalapa Perkuat Koordinasi Keamanan Warga
Selain fokus pada kesehatan, Kecamatan Bogor Tengah juga menaruh perhatian serius terhadap penataan PKL. Mengingat wilayah ini merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan kepadatan tinggi, keberadaan PKL menjadi tantangan tersendiri.
“Bogor Tengah merupakan pusat kepadatan, pusatnya ekonomi. Di situ sudah ada yang established seperti Pasar Bogor, Jalan Pedati, Jalan Lawang Seketeng, Jalan Roda, Jalan Bata, termasuk MA. Salmun, dan Alun-Alun,” kata Dheri.
Terkait penataan PKL, pihak kecamatan telah melakukan pemasangan plang larangan berjualan di fasilitas umum. Upaya ini akan diperluas ke sejumlah titik strategis.
“Ke depan kami juga akan memasang plang di Jalan Pedati, Jalan Lawang Seketeng, dan Jalan Roda untuk bisa lebih mengingatkan lagi kepada seluruh penjual,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bogor juga telah menyiapkan tempat relokasi bagi para PKL masuk ke dalam pasar yakni Pasar Gembrong Sukasari dan Pasar Warung Jambu.
Dheri menegaskan bahwa pihak kecamatan bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan terus melakukan penjagaan rutin untuk memastikan fasilitas umum tersebut tidak beralih fungsi.
(ckl/hrs)
Berita
Jelang Musda, Golkar Kota Bogor Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD
KlikBogor – DPD Partai Golkar Kota Bogor resmi memulai tahapan Musyawarah Daerah (Musda) XI. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi dan hasil rapat koordinasi bersama DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat terkait percepatan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota.
Ketua Penyelenggara Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor, Eka Wardhana menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Musda di tingkat daerah ditargetkan rampung paling lambat 31 Juli 2026.
Selanjutnya, konsolidasi internal akan diteruskan ke tingkat Musyawarah Kecamatan (Muscam) hingga Musyawarah Kelurahan (Muslur).
”Sesuai arahan DPD Jawa Barat, Musda tingkat kabupaten/kota paling lambat selesai 31 Juli. Setelah itu, kami diinstruksikan menggelar Muscam hingga Oktober dan Muslur maksimal Desember. Sehingga, seluruh konsolidasi struktur dari tingkat kota hingga kelurahan tuntas pada akhir tahun,” ujar Eka di hadapan awak media, Selasa, 28 Juli 2026 malam.
Eka mengungkapkan, Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026, di Gedung Braja Mustika. Rangkaian acara akan diawali dengan ajang silaturahmi kader pada pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan persidangan Musda mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Terkait proses penjaringan pimpinan baru, panitia telah menetapkan jadwal pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor yang berlangsung singkat dan ketat.
”Pendaftaran bakal calon kami buka mulai hari ini, Rabu (29/7/2026) pukul 00.01 WIB dan akan ditutup pada Kamis (30/7/2026) pukul 20.00 WIB. Waktu ini kami rasa cukup bagi para kader terbaik untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diamanatkan dalam AD/ART partai,” tambah Eka.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Musda XI, M. Aleksander, menanggapi dinamika politik yang berkembang menjelang pembukaan pendaftaran.
Ia menyayangkan adanya riak-riak atau narasi penolakan terhadap figur tertentu sebelum proses penjaringan resmi berjalan secara adil.
”Penjaringan baru saja dibuka dan pendaftaran belum berjalan, tapi sudah ada dinamika penolakan. Harapan kami, semua kader terbaik yang ingin maju mengikuti mekanisme resmi yang ada di Juklak Pasal 2 DPP. Semua kader memiliki hak yang sama selama memenuhi kriteria baku partai,” tegas Aleksander.
Ia menekankan bahwa panitia penyelenggara dan seluruh stakeholder Partai Golkar Kota Bogor berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan Musda XI berlangsung secara transparan, tertib, dan berkualitas demi menjaga soliditas partai.
”Kami mengimbau agar dinamika ini tidak mengganggu kekompakan kader. Terbukti malam ini, seluruh tahapan kita jalankan bersama dan didukung penuh oleh seluruh unsur partai. Kami ingin Musda XI ini berjalan aman, lancar, dan melahirkan kepemimpinan yang membawa kemajuan bagi Partai Golkar di Kota Bogor,” pungkasnya.
(rls/hrs)
Berita
CKG Kota Bogor Khusus TBC Digelar di 400 Lokasi, Dimulai Agustus
KlikBogor – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim; Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, M. Zainal Abidin; Dinas Kesehatan Kota Bogor, serta Lurah Pasir Jaya menandatangani dukungan komitmen pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor, Selasa, 28 Juli 2026.
Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Bogor.
Wamenkes menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Sekitar 10 persen kasus TBC dunia berada di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada posisi kedua secara global.
Ia menjelaskan, pada 2020 diperkirakan terdapat 824 ribu kasus TBC di Indonesia dengan penemuan kasus sekitar 48 persen. Sementara pada 2025 diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus dengan capaian pengobatan mencapai 80 persen.
Baca juga: Alarm HIV di Kota Bogor, DPRD Desak Pemkot Cepat Tangani
Untuk Kota Bogor, jumlah kasus TBC pada 2025 hingga 2026 diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu kasus. Menurutnya, aparatur wilayah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya bagi kontak erat pasien TBC yang tinggal dalam satu rumah.
“TBC merupakan penyakit menular, untuk itu orang yang satu rumah dengan penderita TBC harus dicek. Selama ini yang diobati hanya yang sakit sementara yang tidak sakit tidak diperiksa, padahal bisa jadi ini calon yang sakit di tahun depan. Karena itu tahun ini kita beri anggaran, di Jawa Barat buat CKG di 10.930 lokasi, di mana 400 di antaranya di Kota Bogor,” kata Benjamin.
Ia mengatakan, pelaksanaan CKG khusus TBC bertujuan agar seluruh kontak erat pasien TBC mendapatkan pemeriksaan dan apabila memenuhi kriteria dapat mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) secara rutin sebanyak 12 kali pemberian, sehingga kuman TBC dapat ditekan.
Untuk mendukung pelaksanaan CKG di Kota Bogor, dibutuhkan sekitar empat hingga lima alat X-Ray agar target pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari.
Menurutnya, apabila angka kasus TBC meningkat pada tahun depan, hal tersebut merupakan bagian dari proses penemuan kasus, namun di tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat menurun karena calon pasien telah mendapatkan pengobatan pencegahan.
“Yang terpenting Camat dan Lurah mampu mendatangkan masyarakat yang tertular dan keluarganya untuk dicek. Untuk lebih optimal dapat melibatkan pihak swasta agar CKG di 400 lokasi di Kota Bogor terlaksana,” ujar Benjamin.
Baca juga: Banjir Musiman Teratasi, Kedung Badak Usulkan Drainase Baru
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan, kegiatan pencanangan tracing TBC terintegrasi dengan CKG Smart.
Rencananya, pelaksanaan CKG akan dimulai pada awal Agustus hingga November 2026 dengan total sasaran sebanyak 23.200 orang di 68 kelurahan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di 232 lokasi khusus dengan masing-masing lokasi menyasar 100 orang.
“Kolaborasi dan kerja sama semua pihak, jajaran kesehatan, aparatur wilayah, para kader kesehatan serta pihak terkait lainnya agar penemuan kasus aktif TBC terintegrasi dengan CKG dapat berjalan dengan sukses,” ungkap Erna.
Dalam kesempatan tersebut, Erna juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam penanggulangan TBC, di antaranya koordinasi investigasi kontak di wilayah yang belum optimal, tindak lanjut pasien TBC yang berasal dari luar Kota Bogor.
“Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, edukasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, stigma terhadap pasien, serta keterbatasan jumlah kader dan kendala tindak lanjut pasien dari luar wilayah,” pungkasnya.
(rls/hrs)
Berita
Banjir Musiman Teratasi, Kedung Badak Usulkan Drainase Baru
KlikBogor – Upaya penanganan banjir di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor mulai menunjukkan hasil. Setelah dilakukan normalisasi saluran air dan pembersihan drainase, kawasan yang sebelumnya kerap tergenang saat musim hujan kini tidak lagi mengalami banjir.
Lurah Kedung Badak, Ahnim Sutangyat mengatakan, permasalahan banjir selama ini terjadi di wilayah RT 04 RW 09. Berdasarkan aduan masyarakat, kawasan tersebut kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi, terutama pada musim hujan yang berlangsung dari Januari hingga Mei.
“Banjir ini lumayan juga. Di sana ada akses masyarakat menuju SDN Kedung Badak 4 dan Puskesmas Kedung Badak. Banjirnya itu (ketinggian air) sekitar lutut orang dewasa,” ujar Ahnim di kantornya, Selasa, 28 Juli 2026.
Baca juga: Telkom Indonesia jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kota Bogor
Ia menjelaskan, penanganan banjir dilakukan melalui kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 5.2 Provinsi Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dengan melakukan normalisasi saluran air di kawasan Jalan Sholeh Iskandar. Hasilnya, genangan yang sebelumnya sering terjadi kini berhasil diatasi.
“Alhamdulillah, setelah normalisasi dilakukan, air surut dan tidak mengalami banjir lagi,” kata Ahnim.
Selain normalisasi saluran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga melakukan pembersihan sampah serta pengerukan endapan lumpur di saluran drainase agar aliran air kembali lancar.
Sebelum pekerjaan normalisasi dimulai, PPK 5.2 Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak di Aula Kelurahan Kedung Badak. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pekerjaan sekaligus mengakomodasi masukan dari warga.
Meski kondisi banjir telah berangsur teratasi, Pemerintah Kelurahan Kedung Badak tetap mengusulkan penanganan lanjutan berupa pembangunan saluran drainase baru yang memiliki dimensi lebih dalam, lebih panjang, dan lebih lebar dibandingkan saluran yang ada saat ini.
Baca juga: Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka
Menurut Ahnim, usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama tim Sekretariat Daerah Kota Bogor pada pekan lalu dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor.
“Kami juga mengusulkan berupa pembuatan saluran air baru yang lebih dalam, panjang, fak lebar dibandingkan eksisting yang sudah ada,” ujarnya.
Ahnim berharap berbagai upaya yang dilakukan secara bertahap tersebut mampu mengurai persoalan banjir dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
“Mudah-mudahan permasalahan di wilayah kami pelan-pelan bisa diurai sehingga penanganannya berjalan dengan baik dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman,” tutupnya.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi9 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata

Pingback: Inspektorat Perkuat Pengawasan Lewat PKPT, Cegah Penyimpangan di OPD Kota Bogor