Berita
IPB University Luncurkan I-CAN untuk Perkuat Perhutanan Sosial dan Ekonomi Hijau Indonesia
KlikBogor – IPB University meluncurkan IPB Centre for Applied Research in Nature-based Solutions (I-CAN), sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi multidisiplin untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penerapan Nature-based Solutions (NbS) di Indonesia.
Berada di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, I-CAN didirikan melalui kolaborasi dengan University of Waterloo, Kanada, dengan dukungan Proyek FINCAPES yang didanai oleh Global Affairs Canada.
Kehadiran I-CAN untuk mentransformasi ekonomi kehutanan Indonesia dengan mengubah paradigma praktik ekstraktif menuju pengelolaan lanskap produktif, berkeadilan, dan berketahanan iklim.
Pusat ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah dan aksi di lapangan melalui data, pengembangan kerangka monitoring dan restorasi terpadu, serta pemberdayaan masyarakat.
I-CAN berpegang pada prinsip bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi dasar kebijakan, dan masyarakat menjadi penggerak perubahan, sehingga potensi penuh NbS dapat terwujud berakar pada sains, dan digerakkan oleh masyarakat.
Peluncuran ini dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), serta pimpinan IPB University. Hadir pula perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia sebagai mitra donor yang turut berperan penting dalam pendirian I-CAN.
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University sekaligus Dewan Pengarah I-CAN, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat, menekankan bahwa kunci mendasar pengelolaan lanskap berkelanjutan adalah NbS. Pendekatan ini secara menempatkan masyarakat sebagai pengelola dan penerima manfaat, sehingga pemulihan ekologi berjalan seiring dengan penguatan ketahanan sosial ekonomi.
“Program Perhutanan Sosial merupakan manifestasi nyata prinsip NbS karena memberikan akses kelola lahan kepada masyarakat dan petani. Karena itu, momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat Perhutanan Sosial sebagai strategi nasional yang mendorong keberlanjutan, mitigasi iklim, dan ekonomi hijau, dalam mendukung ketahanan pangan,” kata Prof Dodik di IPB International Convention Center (IICC), Rabu, 3 Desember 2025.
Saat ini, terang Prof Dodik, IPB Univesity telah melakukan riset mengenai gambut di Jambi dan mangrove di Lampung. Selain itu, 12 grant riset di berbagai tempat yang bukan hanya IPB Univesity, namun juga untuk universitas dan lembaga penelitian lainnya.
“Ke depan kami ingin riset-riset memberikan manfaat langsung seperti kontribusi IPB sebelumnya sistem untuk kebakaran hutan dan lahan yang bisa diadopsi dan integrasikan dengan Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah kebakaran hutan dan lahan sudah sangat menurun drastis,” ujarnya.
Prof Dodik berharap bencana alam yang terjadi saat ini agar tidak terulang. Hasil riset berbasis alam yang dilakukan I-CAN dapat berkolaborasi juga dengan kementerian dan lembaga untuk memberikan solusi seperti prediksi peta risiko banjir bandang dan sebagainya.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Prayudi Syamsuri, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi ketahanan pangan Indonesia, mulai dari penurunan produktivitas pertanian hingga risiko banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah menjalankan strategi komprehensif melalui pendekatan Water–Energy–Food (WEF) Nexus, akselerasi pertanian cerdas iklim, penguatan program swasembada pangan, hingga pemanfaatan energi terbarukan seperti agrivoltaics dan panel surya desa.
“Data menunjukkan bahwa kinerja sektor pangan 2025 cukup kuat, namun adaptasi iklim tetap menjadi kunci keberlanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal kemampuan kita beradaptasi, berinovasi, dan bersinergi lintas sektor untuk menjawab tantangan iklim. Untuk itu, lembaga riset seperti I-CAN penting menghasilkan temuan-temuan yang teruji di lapangan untuk mendukung adaptasi, inovasi, dan sinergi lintas sektor demi menjawab tantangan iklim di masa depan,” kata Prayudi.
Project Director FINCAPES- University of Waterloo, Kanada, Bill Duggan, mengatakan FINCAPES hadir bukan hanya untuk membawa keahlian Kanada ke Indonesia, tetapi untuk membangun ruang belajar bersama. University of Waterloo berkomitmen pada riset iklim dan NbS kelas dunia. “Dari Indonesia kami juga belajar bagaimana sains, komunitas, dan budaya dapat berpadu dalam mengelola lanskap. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika dua negara berbagi pengetahuan dan keunggulan, kita dapat menciptakan solusi NbS yang kuat dan tahan lama.”
Sementara itu, First Secretary Development, Embassy of Canada to Indonesia, Maria Ramirez, menyampaikan “Pemerintah Kanada bangga mendukung peluncuran I-CAN, yang mewujudkan kekuatan kemitraan kami dengan IPB University dan University of Waterloo. Dukungan kami mencerminkan komitmen mendalam Kanada terhadap aksi iklim global dan pengelolaan lingkungan. Melalui I-CAN, kami tidak hanya mendanai penelitian; kami memperkuat kapasitas Indonesia untuk memperkuat Solusi Berbasis Alam yang inklusif dan didukung sains, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, melindungi dan merestorasi ekosistem penting, serta meningkatkan ketahanan iklim untuk tahun-tahun mendatang.”
Setelah acara peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Multpihak mengangkat tema “Sinergi untuk Keberlanjutan: Memperkuat Perhutanan Sosial melalui Solusi Berbasis Alam dan Inovasi Kolaboratif”.
Forum ini menghadirkan narasumber utama antara lain Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Catur Endah: Direktur jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Silverius Oscar Unggul: serta praktisi konservasi, Idi Bantara.
Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi penting terkait sinergi, reformasi kebijakan, serta strategi Usaha yang inklusif melalui pendekatan NbS untuk mempercepat penerapan tata kelola hutan yang adil, produktif, dan tahan iklim di Indonesia.
(hrs)
Berita
CKG Kota Bogor Khusus TBC Digelar di 400 Lokasi, Dimulai Agustus
KlikBogor – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim; Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, M. Zainal Abidin; Dinas Kesehatan Kota Bogor, serta Lurah Pasir Jaya menandatangani dukungan komitmen pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor, Selasa, 28 Juli 2026.
Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Bogor.
Wamenkes menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Sekitar 10 persen kasus TBC dunia berada di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada posisi kedua secara global.
Ia menjelaskan, pada 2020 diperkirakan terdapat 824 ribu kasus TBC di Indonesia dengan penemuan kasus sekitar 48 persen. Sementara pada 2025 diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus dengan capaian pengobatan mencapai 80 persen.
Baca juga: Alarm HIV di Kota Bogor, DPRD Desak Pemkot Cepat Tangani
Untuk Kota Bogor, jumlah kasus TBC pada 2025 hingga 2026 diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu kasus. Menurutnya, aparatur wilayah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya bagi kontak erat pasien TBC yang tinggal dalam satu rumah.
“TBC merupakan penyakit menular, untuk itu orang yang satu rumah dengan penderita TBC harus dicek. Selama ini yang diobati hanya yang sakit sementara yang tidak sakit tidak diperiksa, padahal bisa jadi ini calon yang sakit di tahun depan. Karena itu tahun ini kita beri anggaran, di Jawa Barat buat CKG di 10.930 lokasi, di mana 400 di antaranya di Kota Bogor,” kata Benjamin.
Ia mengatakan, pelaksanaan CKG khusus TBC bertujuan agar seluruh kontak erat pasien TBC mendapatkan pemeriksaan dan apabila memenuhi kriteria dapat mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) secara rutin sebanyak 12 kali pemberian, sehingga kuman TBC dapat ditekan.
Untuk mendukung pelaksanaan CKG di Kota Bogor, dibutuhkan sekitar empat hingga lima alat X-Ray agar target pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari.
Menurutnya, apabila angka kasus TBC meningkat pada tahun depan, hal tersebut merupakan bagian dari proses penemuan kasus, namun di tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat menurun karena calon pasien telah mendapatkan pengobatan pencegahan.
“Yang terpenting Camat dan Lurah mampu mendatangkan masyarakat yang tertular dan keluarganya untuk dicek. Untuk lebih optimal dapat melibatkan pihak swasta agar CKG di 400 lokasi di Kota Bogor terlaksana,” ujar Benjamin.
Baca juga: Banjir Musiman Teratasi, Kedung Badak Usulkan Drainase Baru
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan, kegiatan pencanangan tracing TBC terintegrasi dengan CKG Smart.
Rencananya, pelaksanaan CKG akan dimulai pada awal Agustus hingga November 2026 dengan total sasaran sebanyak 23.200 orang di 68 kelurahan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di 232 lokasi khusus dengan masing-masing lokasi menyasar 100 orang.
“Kolaborasi dan kerja sama semua pihak, jajaran kesehatan, aparatur wilayah, para kader kesehatan serta pihak terkait lainnya agar penemuan kasus aktif TBC terintegrasi dengan CKG dapat berjalan dengan sukses,” ungkap Erna.
Dalam kesempatan tersebut, Erna juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam penanggulangan TBC, di antaranya koordinasi investigasi kontak di wilayah yang belum optimal, tindak lanjut pasien TBC yang berasal dari luar Kota Bogor.
“Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, edukasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, stigma terhadap pasien, serta keterbatasan jumlah kader dan kendala tindak lanjut pasien dari luar wilayah,” pungkasnya.
(rls/hrs)
Berita
Banjir Musiman Teratasi, Kedung Badak Usulkan Drainase Baru
KlikBogor – Upaya penanganan banjir di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor mulai menunjukkan hasil. Setelah dilakukan normalisasi saluran air dan pembersihan drainase, kawasan yang sebelumnya kerap tergenang saat musim hujan kini tidak lagi mengalami banjir.
Lurah Kedung Badak, Ahnim Sutangyat mengatakan, permasalahan banjir selama ini terjadi di wilayah RT 04 RW 09. Berdasarkan aduan masyarakat, kawasan tersebut kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi, terutama pada musim hujan yang berlangsung dari Januari hingga Mei.
“Banjir ini lumayan juga. Di sana ada akses masyarakat menuju SDN Kedung Badak 4 dan Puskesmas Kedung Badak. Banjirnya itu (ketinggian air) sekitar lutut orang dewasa,” ujar Ahnim di kantornya, Selasa, 28 Juli 2026.
Baca juga: Telkom Indonesia jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kota Bogor
Ia menjelaskan, penanganan banjir dilakukan melalui kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 5.2 Provinsi Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dengan melakukan normalisasi saluran air di kawasan Jalan Sholeh Iskandar. Hasilnya, genangan yang sebelumnya sering terjadi kini berhasil diatasi.
“Alhamdulillah, setelah normalisasi dilakukan, air surut dan tidak mengalami banjir lagi,” kata Ahnim.
Selain normalisasi saluran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga melakukan pembersihan sampah serta pengerukan endapan lumpur di saluran drainase agar aliran air kembali lancar.
Sebelum pekerjaan normalisasi dimulai, PPK 5.2 Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak di Aula Kelurahan Kedung Badak. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pekerjaan sekaligus mengakomodasi masukan dari warga.
Meski kondisi banjir telah berangsur teratasi, Pemerintah Kelurahan Kedung Badak tetap mengusulkan penanganan lanjutan berupa pembangunan saluran drainase baru yang memiliki dimensi lebih dalam, lebih panjang, dan lebih lebar dibandingkan saluran yang ada saat ini.
Baca juga: Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka
Menurut Ahnim, usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama tim Sekretariat Daerah Kota Bogor pada pekan lalu dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor.
“Kami juga mengusulkan berupa pembuatan saluran air baru yang lebih dalam, panjang, fak lebar dibandingkan eksisting yang sudah ada,” ujarnya.
Ahnim berharap berbagai upaya yang dilakukan secara bertahap tersebut mampu mengurai persoalan banjir dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
“Mudah-mudahan permasalahan di wilayah kami pelan-pelan bisa diurai sehingga penanganannya berjalan dengan baik dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman,” tutupnya.
(hrs/ckl)
Berita
Telkom Indonesia jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kota Bogor
KlikBogor – PT Telkom Indonesia menggulirkan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Program tersebut berupa pemberian makanan tambahan (PMT) selama tiga bulan ke depan bagi 46 anak stunting di dua kecamatan di Kota Bogor.
Bantuan secara simbolis diberikan saat Kick Off Meeting Program Pengentasan Stunting yang dilangsungkan di Aula Kecamatan Bogor Barat, pada Senin, 27 Juli 2026.
Bantuan tersebut diberikan langsung oleh General Manager Telkom Indonesia Wilayah Priangan Barat, Ferry Zuljanna, dan disaksikan langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TPPPS).
“Bantuan ini selama tiga bulan dan tiap bulannya kita evaluasi. Makanan tambahan bergizi berupa telur dan ikan atau ayam,” kata Jenal Mutaqin usai pemberian bantuan.
Dengan Telkom Indonesia, sambung Jenal, kolaborasi ini bisa terus berlanjut. Menjadi bagian dari pihak swasta yang ikut bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam pengentasan stunting.
“Telkom Indonesia ini adalah mitra strategis. Bisa mendukung target kita selama lima tahun untuk zero new stunting,” ucapnya.
Baca juga: Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka
Jenal mengaku TPPPS terus melakukan evaluasi bagi anak-anak yang belum terintervensi, sehingga meminimalisir adanya stunting baru.
Termasuk intervensi yang dilakukan kepada keluarga risiko stunting (KRS), baik ibu hamil maupun balita yang belum tersentuh.
“Tentu butuh dukungan semua pihak, termasuk dari pihak swasta,” ujarnya.
Di tempat yang sama, General Manager Telkom Indonesia Wilayah Priangan Barat, Ferry Zuljanna mengatakan, pintu kolaborasi antara Telkom dan Pemkot Bogor sudah dibuka. Salah satunya lewat bantuan stunting ini.
“Ini bantuan sosial dari perusahaan untuk pengentasan stunting di Kota Bogor. Memang pengentasan stunting tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolaborasi,” jelas Ferry.
Menurutnya, Telkom Indonesia hadir bukan hanya sebagai sarana dan penyedia layanan digital atau komunikasi, namun juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami harap bantuan CSR dari Telkom Indonesia ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” singkatnya.
Baca juga: Kirab Merah Putih hingga Wakaf Alpukat Warnai Agenda Festival Merah Putih 2026
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Kota Bogor, Ara Wiraswara menambahkan bahwa Telkom Indonesia menjadi bapak asuh bagi batita stunting di dua kecamatan tersebut.
“30 anak batita stunting di Kecamatan Bogor Barat dan 16 batita di Kecamatan Tanah Sareal dalam bentuk penyaluran bantuan tambahan protein berupa telur, ayam atau ikan per anak per satu minggu. Dan dilakukan selama tiga bulan,” paparnya.
Selain itu, inisiasi dashboard pelaporan stunting pada aplikasi Bogor Besti (Bogor Beres Stunting) juga memperkuat wujud transparansi penyaluran bantuan kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi dalam penanganan stunting.
“Termasuk juga bagi Telkom Indonesia yang bisa mengakses perkembangan anak asuhnya selama tiga bulan ke depan melalui dashboard Bogor Besti,” tutup Ara.
(rls/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi9 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
