Berita
IPB University Luncurkan I-CAN untuk Perkuat Perhutanan Sosial dan Ekonomi Hijau Indonesia
KlikBogor – IPB University meluncurkan IPB Centre for Applied Research in Nature-based Solutions (I-CAN), sebagai pusat pengembangan riset dan inovasi multidisiplin untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat penerapan Nature-based Solutions (NbS) di Indonesia.
Berada di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, I-CAN didirikan melalui kolaborasi dengan University of Waterloo, Kanada, dengan dukungan Proyek FINCAPES yang didanai oleh Global Affairs Canada.
Kehadiran I-CAN untuk mentransformasi ekonomi kehutanan Indonesia dengan mengubah paradigma praktik ekstraktif menuju pengelolaan lanskap produktif, berkeadilan, dan berketahanan iklim.
Pusat ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah dan aksi di lapangan melalui data, pengembangan kerangka monitoring dan restorasi terpadu, serta pemberdayaan masyarakat.
I-CAN berpegang pada prinsip bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi dasar kebijakan, dan masyarakat menjadi penggerak perubahan, sehingga potensi penuh NbS dapat terwujud berakar pada sains, dan digerakkan oleh masyarakat.
Peluncuran ini dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), serta pimpinan IPB University. Hadir pula perwakilan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia sebagai mitra donor yang turut berperan penting dalam pendirian I-CAN.
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University sekaligus Dewan Pengarah I-CAN, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat, menekankan bahwa kunci mendasar pengelolaan lanskap berkelanjutan adalah NbS. Pendekatan ini secara menempatkan masyarakat sebagai pengelola dan penerima manfaat, sehingga pemulihan ekologi berjalan seiring dengan penguatan ketahanan sosial ekonomi.
“Program Perhutanan Sosial merupakan manifestasi nyata prinsip NbS karena memberikan akses kelola lahan kepada masyarakat dan petani. Karena itu, momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat Perhutanan Sosial sebagai strategi nasional yang mendorong keberlanjutan, mitigasi iklim, dan ekonomi hijau, dalam mendukung ketahanan pangan,” kata Prof Dodik di IPB International Convention Center (IICC), Rabu, 3 Desember 2025.
Saat ini, terang Prof Dodik, IPB Univesity telah melakukan riset mengenai gambut di Jambi dan mangrove di Lampung. Selain itu, 12 grant riset di berbagai tempat yang bukan hanya IPB Univesity, namun juga untuk universitas dan lembaga penelitian lainnya.
“Ke depan kami ingin riset-riset memberikan manfaat langsung seperti kontribusi IPB sebelumnya sistem untuk kebakaran hutan dan lahan yang bisa diadopsi dan integrasikan dengan Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah kebakaran hutan dan lahan sudah sangat menurun drastis,” ujarnya.
Prof Dodik berharap bencana alam yang terjadi saat ini agar tidak terulang. Hasil riset berbasis alam yang dilakukan I-CAN dapat berkolaborasi juga dengan kementerian dan lembaga untuk memberikan solusi seperti prediksi peta risiko banjir bandang dan sebagainya.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan RI, Prayudi Syamsuri, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi ketahanan pangan Indonesia, mulai dari penurunan produktivitas pertanian hingga risiko banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Pemerintah menjalankan strategi komprehensif melalui pendekatan Water–Energy–Food (WEF) Nexus, akselerasi pertanian cerdas iklim, penguatan program swasembada pangan, hingga pemanfaatan energi terbarukan seperti agrivoltaics dan panel surya desa.
“Data menunjukkan bahwa kinerja sektor pangan 2025 cukup kuat, namun adaptasi iklim tetap menjadi kunci keberlanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal kemampuan kita beradaptasi, berinovasi, dan bersinergi lintas sektor untuk menjawab tantangan iklim. Untuk itu, lembaga riset seperti I-CAN penting menghasilkan temuan-temuan yang teruji di lapangan untuk mendukung adaptasi, inovasi, dan sinergi lintas sektor demi menjawab tantangan iklim di masa depan,” kata Prayudi.
Project Director FINCAPES- University of Waterloo, Kanada, Bill Duggan, mengatakan FINCAPES hadir bukan hanya untuk membawa keahlian Kanada ke Indonesia, tetapi untuk membangun ruang belajar bersama. University of Waterloo berkomitmen pada riset iklim dan NbS kelas dunia. “Dari Indonesia kami juga belajar bagaimana sains, komunitas, dan budaya dapat berpadu dalam mengelola lanskap. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika dua negara berbagi pengetahuan dan keunggulan, kita dapat menciptakan solusi NbS yang kuat dan tahan lama.”
Sementara itu, First Secretary Development, Embassy of Canada to Indonesia, Maria Ramirez, menyampaikan “Pemerintah Kanada bangga mendukung peluncuran I-CAN, yang mewujudkan kekuatan kemitraan kami dengan IPB University dan University of Waterloo. Dukungan kami mencerminkan komitmen mendalam Kanada terhadap aksi iklim global dan pengelolaan lingkungan. Melalui I-CAN, kami tidak hanya mendanai penelitian; kami memperkuat kapasitas Indonesia untuk memperkuat Solusi Berbasis Alam yang inklusif dan didukung sains, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, melindungi dan merestorasi ekosistem penting, serta meningkatkan ketahanan iklim untuk tahun-tahun mendatang.”
Setelah acara peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan Forum Multpihak mengangkat tema “Sinergi untuk Keberlanjutan: Memperkuat Perhutanan Sosial melalui Solusi Berbasis Alam dan Inovasi Kolaboratif”.
Forum ini menghadirkan narasumber utama antara lain Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Catur Endah: Direktur jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Silverius Oscar Unggul: serta praktisi konservasi, Idi Bantara.
Diskusi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi penting terkait sinergi, reformasi kebijakan, serta strategi Usaha yang inklusif melalui pendekatan NbS untuk mempercepat penerapan tata kelola hutan yang adil, produktif, dan tahan iklim di Indonesia.
(hrs)