KlikBogor – Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-45 tingkat Kota Bogor 2026 resmi ditutup, Jumat, 25 September 2026. Sebanyak 58 pemenang dipersiapkan akan mewakili Kota Bogor di tingkat Jawa Barat.

Penutupan MTQ ditandai dengan penabuhan bedug oleh Sekda Kota Bogor, Denny Mulyadi. Penutupan juga ditandai dengan penyerahan trofi kepada para pemenang oleh Denny Mulyadi bersama unsur Forkopimda Kota Bogor.

“Alhamdulillah MTQ ke-45 tingkat Kota Bogor resmi ditutup. Selama empat hari para peserta menunjukkan potensinya yang juga menjadi potensi Kota Bogor untuk bersaing di MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat, bahkan nasional,” kata Sekda di Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB).

Baca juga: Puluhan Angkot dan AKDP Terjaring Operasi Gabungan di Jalan Siliwangi

Denny menyampaikan apresiasi dan dukungan Pemkot Bogor kepada seluruh peserta MTQ. Ia berharap para pemenang dapat mempertahankan prestasi serta terus meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi pada ajang MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat hingga tingkat nasional.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Bogor terhadap para juara sebagai persiapan menghadapi kompetisi berikutnya.

Denny juga berharap penyelenggaraan MTQ ke depan dapat lebih semarak, baik dari sisi publikasi maupun keterlibatan masyarakat.

Menurutnya, tata kelola dan konsep pelaksanaan perlu terus diperbaiki agar penyelenggaraan MTQ semakin terukur dan memberikan hasil yang optimal.

“Kita sama-sama evaluasi agar dari tahun ke tahun harus ada peningkatan pelaksanaan, sehingga hasilnya berkualitas dan gaungnya luar biasa,” katanya.

Baca juga: Resmi Digelar, Peserta MTQ ke-45 Kota Bogor Disiapkan jadi Duta Tingkat Jawa Barat

Tercatat, 58 pemenang yang berasal dari enam kecamatan se-Kota Bogor akan mewakili Kota Bogor pada MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat pada April 2027.

“58 orang akan jadi perwakilan Kota Bogor ke Jawa Barat di bulan April 2027,” kata Ketua LPTQ Kota Bogor, Ade Sarmili.

Para pemenang dari total hampir 600 peserta tersebut telah mengikuti perlombaan 58 cabang dan bidang. Selanjutnya, mereka akan mengikuti pembinaan sebelum diberangkatkan ke Jawa Barat.

“Sebelum ke Jawa Barat mereka akan ada pembinaan atau TC selama dua kali, untuk memantapkan kemampuan dan mengasah mental mereka,” pangkas Ade.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Operasi gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor digelar di kawasan Jalan Siliwangi, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Jumat, 25 September 2026. Sebanyak 39 angkutan kota (angkot) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) terjaring dalam operasi tersebut.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 angkutan dikenakan penilangan lantaran tidak dapat melengkapi surat-surat kendaraan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat KIR. Sementara sisanya dilakukan penyitaan unit.

“Kurang lebih dari 1.781 eksisting, hari ini yang sudah terhapuskan ada 1.200 angkot,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, saat memimpin operasi gabungan di lokasi.

Baca juga: Bawaslu Dorong Kehumasan jadi Penggerak Partisipasi Publik Awasi Pemilu

Angkot yang terjaring operasi juga diberikan penandaan melalui penempelan stiker informasi sesuai usia kendaraannya. Menurut Jenal, langkah tersebut merupakan ikhtiar Pemkot Bogor dalam menertibkan angkutan umum yang telah melebihi batas usia teknis.

Operasi akan dilakukan secara rutin setiap pekan dan terus berproses, dengan harapan target Bogor Lancar dapat terwujud.

Baca juga: Ratusan Angkot di Kota Bogor “Pensiun” Tak Lagi Mengaspal

Operasi gabungan ini dilakukan Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dengan melibatkan bantuan personel TNI dan Polri.

Jenal menegaskan, Pemkot Bogor tidak akan kendor dalam menegakkan aturan terkait angkot. Penertiban dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, mulai dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), Peraturan Daerah (Perda), hingga Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Dalam setiap minggu, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, kami terus melakukan langkah penertiban. Ini implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Perwali Nomor 11 Tahun 2026,” katanya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan Bawaslu dalam Membangun Kepercayaan Publik dan Penguatan Partisipasi Masyarakat Menuju Pemilu 2029 Berintegritas di Bigland Hotel Bogor.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 23-25 September 2026, tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan strategi kehumasan Bawaslu dalam menghadapi tahapan pemilihan mendatang.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, kehumasan merupakan bagian penting dalam menyampaikan kinerja Bawaslu kepada masyarakat. Menurutnya, informasi yang disampaikan secara tepat diperlukan agar publik memperoleh gambaran yang benar mengenai kerja-kerja pengawasan pemilu.

“Kehumasan merupakan corong depan Bawaslu untuk mewartakan kinerja yang dilakukan agar publik mendapatkan informasi yang benar,” kata Lolly, Kamis, 24 September 2026.

Baca juga: El Nino Capai Rekor Tertinggi Sejak 1950, Pangan Global Terancam

Ia mengatakan, reaksi negatif dari publik kerap muncul karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang memadai. Karena itu, Bawaslu perlu merefleksikan pola kerja kehumasan yang telah dilakukan untuk memperluas jangkauan komunikasi pada masa mendatang.

Menurut Lolly, target utama komunikasi yang dibangun Bawaslu adalah menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi ke depan.

“Melalui refleksi ini, diharapkan lahir banyak strategi sehingga tahun 2026 diakhiri dengan rumusan strategi untuk persiapan menghadapi tahapan pemilihan di tahun 2027,” ujarnya.

Pihaknya telah melakukan pembahasan penguatan pengawasan di ruang digital. Hal itu mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi serta pemetaan potensi kerawanan di era digital.

Lolly mengatakan, penguatan tersebut diperlukan agar jajaran pengawas pemilu memiliki kesiapan ketika tahapan pemilihan berlangsung.

Baca juga: DPRD Sosialisasikan Perda Bale Badami, Penyelesaian Perkara Lewat Musyawarah

Selain meningkatkan kualitas SDM, Bawaslu juga melakukan penguatan terhadap kebijakan yang telah dimiliki, termasuk pemanfaatan manajemen krisis yang telah dibangun sejak 2022 hingga 2024 untuk mempercepat penyampaian informasi.

“Hal ini perlu terus diingatkan ke bawah agar pedoman yang ada tetap dipedomani,” katanya.

Lolly menambahkan, forum refleksi tersebut sekaligus menjadi sarana konsolidasi dan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pengelolaan komunikasi Bawaslu.

“Maka forum ini salah satu langkah yang diambil untuk mengingatkan terus, dan kami pun mengevaluasi apa-apa yang kira-kira masih bolong. Yang jelas tahap ini kami mengkonsolidasikan karena tujuannya satu komunikasi yang dibangun Bawaslu harus mampu menggerakkan partisipasi publik mengawasi pemilu,” tandasnya.

Kegiatan tersebut diikuti 206 peserta yang berasal dari unsur Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Peserta terdiri atas pimpinan yang membidangi pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, serta data dan informasi. Selain itu, kegiatan diikuti para kepala sekretariat, kepala bagian yang membidangi kehumasan, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta unsur Bawaslu RI.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur legislator, masyarakat sipil, pemantau pemilu, akademisi, dan praktisi.

(hrs/ckl)