Connect with us

Berita

Puluhan Angkot dan AKDP Terjaring Operasi Gabungan di Jalan Siliwangi

Published

on

Puluhan Angkot dan AKDP Terjaring Operasi Gabungan di Jalan Siliwangi
Operasi gabungan Pemerintah Kota Bogor di kawasan Jalan Siliwangi, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Jumat, 25 September 2026. Dok. Diskominfo Kota Bogor

KlikBogor – Operasi gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor digelar di kawasan Jalan Siliwangi, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Jumat, 25 September 2026. Sebanyak 39 angkutan kota (angkot) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) terjaring dalam operasi tersebut.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 angkutan dikenakan penilangan lantaran tidak dapat melengkapi surat-surat kendaraan, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan surat KIR. Sementara sisanya dilakukan penyitaan unit.

“Kurang lebih dari 1.781 eksisting, hari ini yang sudah terhapuskan ada 1.200 angkot,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, saat memimpin operasi gabungan di lokasi.

Baca juga: Bawaslu Dorong Kehumasan jadi Penggerak Partisipasi Publik Awasi Pemilu

Angkot yang terjaring operasi juga diberikan penandaan melalui penempelan stiker informasi sesuai usia kendaraannya. Menurut Jenal, langkah tersebut merupakan ikhtiar Pemkot Bogor dalam menertibkan angkutan umum yang telah melebihi batas usia teknis.

Operasi akan dilakukan secara rutin setiap pekan dan terus berproses, dengan harapan target Bogor Lancar dapat terwujud.

Baca juga: Ratusan Angkot di Kota Bogor “Pensiun” Tak Lagi Mengaspal

Operasi gabungan ini dilakukan Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dengan melibatkan bantuan personel TNI dan Polri.

Jenal menegaskan, Pemkot Bogor tidak akan kendor dalam menegakkan aturan terkait angkot. Penertiban dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku, mulai dari Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub), Peraturan Daerah (Perda), hingga Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Dalam setiap minggu, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, kami terus melakukan langkah penertiban. Ini implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2023 dan Perwali Nomor 11 Tahun 2026,” katanya.

(rls/hrs)

Continue Reading
2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: 58 Pemenang MTQ ke-45 Bakal Wakili Kota Bogor di Jawa Barat

  2. Pingback: 4 Pengamen di Angkot Kota Bogor Diberi Sanksi Hormat Bendera

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Rumah Ambruk saat Hujan Deras, Penghuni di Empang Mengungsi

Published

on

By

Rumah Ambruk saat Hujan Deras, Penghuni di Empang Mengungsi
Petugas BPBD tengah melakukan asesmen bangunan rumah ambruk di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Senin, 9 November 2026. Dok. BPBD Kota Bogor

KlikBogor – Seorang warga di Jalan Lolongok, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, terpaksa harus mengungsi setelah rumah yang ditinggalinya rusak akibat ambruk, Senin, 9 November 2026.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko menjelaskan, rumah tersebut ambruk sekira pukul 16.40 WIB.

Kejadian itu terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut. Disamping itu, Dimas Tiko menduga rumah tersebut ambruk karena konstruksi bangunan sudah rapuh

“Kejadian ini diketahui karena hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah tersebut dan kondisi bangunan yang rapuh,” ujarnya.

Baca juga: Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan

Dimas Tiko menambahkan, akibat kejadian tersebut bangunan rumah mengalami kerusakan berat.

“Kejadian ini mengakibatkan bangunan rumah milik ibunya yang ditempati oleh anaknya (satu jiwa) mengalami kerusakan pada hampir seluruh bagian rumah,” katanya.

Baca juga: Kota Bogor Siaga Hadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi

Merespons kejadian tersebut, lima personel BPBD Kota Bogor dikerahkan ke lokasi untuk melakukan asesmen. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan aparatur wilayah setempat.

“Kebutuhan mendesak BSTT dan Huntara,” imbuhnya.

Saat ini, penghuni rumah sementara mengungsi ke rumah saudara karena rumah yang ditinggalinya rusak.

(hrs/ckl)

Continue Reading

Berita

Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan

Published

on

By

Lewat Reses DPRD, 100 Penyandang Disabilitas Terima Bantuan
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin (kiri) dan anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan (kedua kiri) saat menyalurkan bantuan kursi roda dan alat bantu dengar di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyalurkan bantuan bagi penyandang disabilitas. Bantuan kursi roda dan alat bantu dengar tersebut diserahkan di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor, Senin, 9 November 2026.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, bantuan tersebut bersumber dari pagu anggaran 2026 melalui usulan reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD Kota Bogor, yakni Said Muhammad Mohan.

Menurutnya, penyaluran bantuan ini merupakan bentuk sinergi antara Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

“Hari ini ada 100 penerima manfaat dari enam kecamatan. Total bantuan terdiri atas 50 kursi roda dan 50 alat bantu dengar,” terang Jenal.

Baca juga: Dedie-Jenal Pastikan Kesiapan Venue Arung Jeram Porprov Jabar 

Ia menjelaskan, sejumlah usulan bantuan tersebut telah disampaikan sejak satu hingga dua tahun lalu. Namun, karena dinamika pembahasan dan keterbatasan anggaran, realisasinya baru dapat dilakukan pada tahun ini.

Jenal menambahkan, proses distribusi juga melibatkan Sekretariat DPRD. Bahkan, bantuan diantarkan langsung kepada warga yang tidak memungkinkan hadir, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal sendiri dan tidak dapat berjalan.

“Ini merupakan bentuk perhatian dan kerja sama yang baik antarpihak dalam memberikan rasa dan nilai-nilai kemanusiaan kepada warga,” kata Jenal.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan wujud nyata penggunaan anggaran rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Ini merupakan semangat bahwa uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Sekaligus menunjukkan kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Mohan.

Baca juga: Dewan Mohan Gelar Gerakan Proteinisasi, Bagikan Daging Ayam kepada Warga

Mohan menambahkan, bantuan tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas yang mengamanatkan kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya dihimpun melalui kegiatan reses, tetapi juga melalui pengaduan, media sosial, fraksi, dan berbagai saluran lainnya.

Ia berharap program bantuan kursi roda dan alat bantu dengar dapat terus berlanjut setiap tahun sehingga semakin banyak penyandang disabilitas di Kota Bogor yang mendapatkan fasilitas sesuai kebutuhannya.

“Kegiatan ini bukan kegiatan insidental. Program ini akan terus berkesinambungan setiap tahun karena semangatnya adalah memastikan untuk rakyat kembali kepada rakyat,” katanya.

(hrs/ckl)

Continue Reading

Berita

Bedah Rumah di Kota Bogor Naik, 1.243 Unit Dapat Bantuan

Published

on

By

Bedah Rumah di Kota Bogor Naik, 1.243 Unit Dapat Bantuan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dalam kunjungan program bedah rumah BSPS di Lapangan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu, 7 November 2025. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan. Pada 2026 bantuan yang disalurkan 1.243 unit meningkat dari tahun lalu 188 unit rumah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat mengunjungi program bedah rumah BSPS di Lapangan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu, 7 November 2025.

Maruarar mengatakan, peningkatan bantuan tersebut menjadi capaian besar bagi Kota Bogor. Namun, ia menegaskan peningkatan bantuan tersebut harus diikuti dengan ketepatan sasaran.

“Kami bekerja sama dengan Pak Wali Kota Bogor melalui bidang perumahan bersinergi untuk menemukan penerima bantuan yang tepat sasaran. Kami memastikan kondisi fisik rumahnya, apakah lantainya, temboknya, atapnya atau toiletnya benar-benar rusak,” ujar Maruarar.

Ia menyebutkan, secara keseluruhan bantuan bedah rumah di Jawa Barat juga meningkat dari sekitar 6.347 unit pada tahun lalu menjadi 49.229 unit pada 2026.

Baca juga: HUT Golkar, Dewan Fetty Cek Kesehatan Warga dan Bagikan Sembako

Untuk memastikan ketepatan penerima, pemerintah melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses pendataan dan verifikasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Tidak hanya memperbaiki rumah, Maruarar juga mendorong bantuan terpadu bagi masyarakat. Setelah rumah diperbaiki, penerima bantuan yang memenuhi kriteria akan mendapatkan pendampingan pengurusan sertifikat tanah secara gratis melalui Kementerian ATR/BPN.

“Kriterianya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau penerima bantuan bedah rumah,” jelas Maruarar.

Selain itu, PNM turut dilibatkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan dengan penurunan bunga pinjaman dari sekitar 22 persen menjadi 8 persen.

“Jadi, sekali datang masyarakat bisa mendapatkan berbagai bantuan sekaligus. Ada masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah dibantu ATR/BPN. Ada yang rumahnya tidak layak huni dibantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada pula yang kondisi ekonomi keluarganya belum mandiri dibantu PNM,” katanya.

Baca juga: Bansos RTLH hingga Bedah Rumah Sasar Ribuan Rumah di Kota Bogor

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengucapkan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan yang diberikan kepada Kota Bogor.

“Saya menangkap satu pesan penting bahwa ke depan dengan adanya intervensi dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, diharapkan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian, ke depan masyarakat yang mampu memberikan bantuan kepada orang lain harus semakin banyak. Sementara masyarakat yang masih membutuhkan bantuan akan tetap difokuskan untuk mendapatkan intervensi sesuai dengan data yang dimiliki pemerintah.

“Namun, semangat ke depan harus berbeda. Semangatnya adalah memperbaiki kondisi masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian mereka. Kita sudah melihat adanya penurunan bunga yang sangat signifikan. Ini harus bisa segera dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa ke depan pelaku UMKM harus naik kelas dan masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa berkembang serta nantinya turut memberikan kontribusi kepada daerah, bangsa, dan negara.

(hrs/ckl)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer