KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim bersama Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, membahas proses akhir lelang pengembang program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya di Gedung Danantara, Jakarta.

Dedie Rachim menyampaikan bahwa proyek PSEL merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mendukung kebijakan nasional terkait pengembangan energi baru dan terbarukan sekaligus menyelesaikan persoalan persampahan secara berkelanjutan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, terang Dedie Rachim, pemerintah menargetkan produksi listrik dari sumber energi baru dan terbarukan dapat dicapai melalui program PSEL.

“Kota Bogor masuk dalam batch pertama bersama empat kota lainnya yang ditunjuk pemerintah pusat,” ujarnya menambahkan, pada Kamis, 5 Maret 2026.

Berbagai persiapan teknis untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan lancar dan meminimalkan kendala di lapangan disebut turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Pemkab-Pemkot Bogor Teken  Kerja Sama Kelola TPAS Galuga Menuju PSEL

Ia menegaskan pentingnya kesiapan lahan dan dukungan teknis sejak awal agar proyek strategis nasional ini dapat segera direalisasikan.

Menurutnya, PSEL tidak hanya menjadi solusi pengelolaan sampah, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan energi daerah.

Sementara itu, Direktur Investasi Danantara, Fadli Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung sangat produktif dan fokus pada aspek teknis lapangan. Salah satu yang dibahas adalah kesiapan lahan calon lokasi pembangunan instalasi PSEL, termasuk proses land clearing serta pekerjaan cut and fill.

Pihaknya berkomitmen mendukung percepatan proyek PSEL Bogor Raya sebagai bagian dari investasi strategis di sektor energi bersih dan pengelolaan lingkungan.

Melalui proyek PSEL ini, Pemerintah Kota Bogor berharap dapat mengurangi beban TPA, meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah, serta menghasilkan energi listrik ramah lingkungan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

(rls/hrs)

KlikBogor – Usai pulih dari sakit, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin kembali menjalankan agenda pemerintahan. Salah satu kegiatan yang dihadirinya, Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor di Plaza Balai Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Jenal Mutaqin turut melakukan pembayaran PBB-P2 secara simbolis sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

“Ya seperti tahun lalu, kesempatan untuk membayar PBB-P2 hari ini ada kegiatan dari Bapenda, tapi berbedanya adalah gabung dengan Samsat Kota Bogor, yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor,” ujar Jenal, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia mengungkapkan, dirinya telah menunaikan kewajiban pembayaran PBB-P2 dan memanfaatkan program potongan yang tengah berlaku.

“Tadi saya membayar simbolis, alhamdulillah sudah selesai dan dapat diskon 20 persen, alhamdulillah. Ini berlaku untuk PBB-P2 di Kota Bogor sampai tanggal 23 Maret 2026,” katanya.

Pada 2026, Pemerintah Kota Bogor menggulirkan program relaksasi pajak dengan diskon antara 5 persen, 10 persen hingga 20 persen berdasarkan ketetapan pajak. Diskon berlaku bagi yang sudah terdaftar e-SPPT PBB-P2.

“Untuk warga yang ingin mendapatkan potongan diskon, ya bisa datang ke Balai Kota Bogor sampai 23 Maret, ditunggu,” ajaknya.

Selain mendorong masyarakat, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah serta kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam pembayaran pajak.

Ia menyebutkan, realisasi penerimaan pajak pada hari sebelumnya mencapai lebih dari Rp1 miliar. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

“Kemarin satu hari satu miliar lebih, ya mudah-mudahan hari ini minimal sama, ya syukur-syukur bisa lebih. Tapi karena cuaca mungkin berbeda ya dengan hari kemarin, mudah-mudahan sih ya semaksimal mungkinlah berusaha,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menjadi sorotan publik setelah absennya di sejumlah agenda Pemerintah Kota Bogor dalam beberapa hari terakhir.

Ketidakhadiran tersebut sempat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait kondisi dan aktivitas orang nomor dua di lingkungan pemerintah itu. Terlebih karena akun media sosial serta nomor WhatsApp pribadi yang biasanya aktif mendadak tidak dapat dihubungi.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mengamankan 13 warga negara asing (WNA) asal Jepang yang diduga terlibat dalam praktik online scamming atau penipuan daring.

Belasan WNA tersebut diringkus dalam operasi pengawasan keimigrasian di kawasan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada 2 Maret 2026.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, Ritus Ramadhana, menjelaskan operasi ini bermula dari informasi masyarakat dan ditindaklanjuti pengamatan intensif oleh tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) selama beberapa hari terakhir.

“Petugas mencium adanya aktivitas mencurigakan di sebuah kawasan hunian di Sentul yang melibatkan sejumlah warga asing,” kata Ritus, Rabu, 4 Maret 2026.

Dalam penggerebekan yang dilakukan di tiga rumah berbeda, petugas menemukan 13 pria berkebangsaan Jepang. Dari hasil pemeriksaan dokumen di tempat, didapati bahwa satu orang di antaranya tidak mampu menunjukkan paspor asli saat diminta oleh petugas.

Ia menambahkan, para WNA ini diduga menjalankan praktik penipuan daring yang menyasar korban di negara asal mereka, yaitu warga negara Jepang.

Selain mengamankan para terduga, petugas juga menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan adanya aktivitas cyber crime, antara lain atribut yang menyerupai seragam dan tanda pengenal Kepolisian Jepang, puluhan unit telepon genggam dan perangkat komputer, perangkat penguat (booster) serta pengacak sinyal, serta berbagai perangkat elektronik pendukung lainnya.

Baca juga: Drone Layaknya Lebah, Inovasi Baru IPB untuk Indoor Farming

Ritus menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan hukum dan keamanan wilayah dari penyalahgunaan izin tinggal.

“Pengawasan orang asing merupakan tugas dan fungsi kami untuk memastikan setiap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

“Dalam kasus ini, kami melakukan tindakan secara profesional dan terukur setelah melalui proses pengawasan yang mendalam,” imbuhnya.

Ritus juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi aktivitas ilegal yang dilakukan oleh warga asing.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman yang turut hadir, menambahkan petugas akan mendalami pemeriksaan terhadap yang bersangkutan serta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kepolisian dan perwakilan negara terkait, apabila ditemukan unsur tindak pidana yang lebih luas.

Saat ini, ke-13 WNA Jepang tersebut telah dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Adapun fokus pemeriksaan meliputi penyalahgunaan izin tinggal sesuai UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pendalaman atas dugaan tindak pidana penipuan lintas negara.

(hrs)