KlikBogor – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor terus menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempercepat transformasi layanan administrasi kependudukan.

Hingga saat ini, capaian aktivasi IKD di Kota Bogor mencapai sekitar 20 persen atau 78 ribu penduduk dari total wajib KTP elektronik (KTP-el) yang mencapai sekitar 800 ribu orang.

Kepala Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bogor, Rully Hasanul Basri mengatakan, pemerintah menargetkan aktivasi IKD mencapai 30 persen hingga akhir 2026, sesuai target Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Capaian IKD di Kota Bogor secara menyeluruh sudah naik menjadi 20 persen. Disdukcapil bersama kecamatan dan kelurahan terus melakukan aktivasi IKD melalui jemput bola kepada masyarakat,” ujar Rully dikutip Sabtu, 17 Oktober 2026.

Ia menjelaskan, IKD merupakan bentuk transformasi digital identitas kependudukan yang sebelumnya menggunakan KTP-el fisik menjadi identitas digital yang dapat diakses melalui telepon pintar atau smartphone.

Menurutnya, saat ini penerapan IKD masih berada dalam masa transisi dari penggunaan KTP-el fisik menuju identitas kependudukan digital.

Baca juga: Ribuan Peserta Siap Unjuk Kemampuan di Final KSNR-8 dan OGS-6

Untuk melakukan aktivasi, masyarakat perlu mengunduh aplikasi IKD melalui Play Store, mengisi data kependudukan, serta menjalani verifikasi wajah. Proses selanjutnya dilakukan verifikasi identitas pemohon melalui pemindaian kode batang atau kode QR.

Rully menegaskan, proses aktivasi IKD tidak dapat dilakukan sembarangan karena berkaitan dengan data pribadi masyarakat yang harus dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Untuk aktivasi IKD ini tidak sembarangan, karena ada data-data rahasia sesuai dengan undang-undang perlindungan data pribadi, nanti semua masyarakat bisa melakukan aktivasi IKD melalui petugas khusus,” katanya.

IKD Jadi Syarat Pengajuan Bansos Digital

Selain untuk mempermudah akses identitas kependudukan, aktivasi IKD juga berkaitan dengan perluasan digitalisasi bantuan sosial atau perlindungan sosial (perlinsos). Kota Bogor juga menjadi salah satu proyek percontohan dalam perluasan digitalisasi layanan tersebut.

Rully mengatakan, dengan digitalisasi perlinsos, masyarakat dapat mengusulkan bantuan sosial secara mandiri. Namun, aktivasi IKD menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengakses layanan pengusulan tersebut.

Baca juga: Tikus dan Curut Berbeda, Kenali Ciri Fisik hingga Risiko Kesehatan

Ia menambahkan, mekanisme digitalisasi ini memungkinkan masyarakat melihat hasil awal pengusulan bantuan sosial secara langsung. Hal itu berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk proses pemutakhiran data.

“Jadi masyarakat bisa langsung melihat hasilnya ketika masyarakat mengajukan permohonan bansos melalui perlinsos, tetapi syaratnya harus aktivasi IKD terlebih dahulu,” katanya.

Dalam proses tersebut, sistem akan memberikan hasil awal berupa status berpotensi layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Apabila hasil penilaian dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat atau agen perlinsos dapat mengajukan sanggahan disertai alasan yang relevan.

Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar, termasuk lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas? Rully mengatakan, pemerintah menyediakan mekanisme pendampingan melalui agen perlinsos.

“Mereka tidak perlu aktivasi IKD, ada agen perlinsos untuk membantu mendaftarkan bantuan sosialnya. Agen ini adalah seluruh lapisan masyarakat yang didaftarkan menjadi agen,” jelasnya.

Rully menambahkan, hasil pengusulan yang muncul dalam sistem belum berarti bantuan sosial langsung diberikan. Penyaluran bantuan pada 2027 direncanakan berdasarkan kuota yang tersedia di masing-masing kabupaten/kota.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai melakukan pembangunan tahap pertama Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Barat.

Pada tahap pertama meliputi pekerjaan persiapan dan pembersihan lahan (land clearing), pembangunan lapangan sepak bola, jalan, saluran, serta tembok penahan tanah.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat melakukan inspeksi pembangunan GOM Bogor Barat di Jalan KH Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Jumat, 16 Oktober 2026.

Baca juga: Simpang Ciawi Bogor Ditata Lagi, Kembalikan Fungsi Jalan

Dedie Rachim mengatakan, pada tahap awal ini, progres pembangunan telah mencapai 15 persen dari target 12 persen, sehingga terdapat deviasi positif sebesar 3 persen.

“Awal ini akan lebih banyak ke pematangan lahan termasuk cut and fill. Jadi insyaallah target di tahun ini tercapai, lapangan olahraga, sepak bola, untuk anak-anak wilayah Bogor Barat sudah bisa dimanfaatkan sambil proses pembangunan jalan,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan juga meliputi kolam retensi sebagai tempat penampungan air lantaran di lokasi tersebut terdapat mata air.

Baca juga: Datangi RW, Kelurahan Cilendek Barat Jemput Bola Aktivasi IKD

Dedie Rachim menekankan agar mata air dan kondisi alam di kawasan tersebut tetap dirawat, dilestarikan, serta dijaga kebersihannya.

“Di sini ada mata air yang tidak boleh diganggu-gugat lah ya, harus kita pelihara, kita jaga, bahkan kita hijaukan kembali,” ujarnya.

Pembangunan GOM Bogor Barat ini juga bersebelahan dengan lahan milik TNI. Ia pun berharap ke depannya lahan tersebut dapat dijadikan sebagai hutan kota.

Setelah tahap pertama selesai, pembangunan GOM Bogor Barat akan dilanjutkan ke tahap kedua pada 2027 mendatang.

“Total anggaran tahun ini tahap pertama sebesar Rp6 miliar, untuk tahun depan tahap kedua kita alokasikan Rp11 miliar,” jelasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Waste to Energy Plant atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bakal dibangun di kawasan Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Jika tidak ada kendala, proyek tersebut ditargetkan memasuki tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Desember 2026 mendatang.

Saat ini, di lokasi tengah berlangsung sejumlah pekerjaan, meliputi pembangunan dan pembukaan akses jalan, pembangunan tebing penahan tanah (TPT), serta pekerjaan cut and fill dan land clearing.

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, lokasi PSEL di Kayumanis secara teknis telah memenuhi berbagai persyaratan, mulai dari proses perizinan, penetapan aset, perencanaan, pemisahan lahan, hingga pemetaan akses jalan.

Adapun tahapan selanjutnya yang tengah dikerjakan di lokasi PSEL adalah pembangunan akses jalan yang representatif.

Baca juga: Simpang Ciawi Bogor Ditata Lagi, Kembalikan Fungsi Jalan

Ia menambahkan, standar lebar jalan yang diperlukan berkisar 4 hingga 5,5 meter. Sementara itu, kebutuhan lebar lahan jalan secara keseluruhan sekitar 8 meter agar dapat dilalui kendaraan dari dua arah.

“Jadi, keperluan itu untuk memastikan nanti crossing kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke area proyek IPAL maupun proyek PSEL. Secara teknis, ini tidak ada kendala yang terlalu berat, kecuali mungkin nanti cut and fill yang menyesuaikan dengan elevasi di bagian belakang. Di belakang itu lebih menurun sedikit,” ujar Dedie Rachim saat meninjau lahan yang akan digunakan PSEL di Kayumanis, Kamis, 15 Oktober 2026.

Jika tidak ada kendala, pembangunan PSEL Bogor Raya II di Kayumanis ini ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada Desember 2026 mendatang.

Dalam pemanfaatan PSEL Bogor Raya II, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan sebagian wilayah DKI Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk mendukung upaya bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari sampah. “Tetapi, ini masih dalam proses pembahasan lebih lanjut,” imbuh Dedie Rachim.

Baca juga: PSEL Bogor Raya di Galuga Dibangun, Kelola Sampah 1.500 Ton Sehari

Secara teknis, dikatakan Dedie Rachim, kebutuhan utamanya adalah untuk warga Kota Bogor. Kota Bogor akan menyuplai sampah ke PSEL Bogor Raya I di Galuga, Kabupaten Bogor serta PSEL Bogor Raya II.

“Sebenarnya, kalau kita sendiri, kita cukup karena memiliki dua PSEL dengan kapasitas pengolahan masing-masing 1.500 ton, sehingga totalnya 3.000 ton. Artinya, sesuai dengan konsep PSEL aglomerasi, seperti Bogor Raya I. Lokasi Bogor Raya I berada di Kabupaten Bogor, tetapi Kota Bogor juga mengirimkan sampah ke sana,” jelasnya.

Selain menghasilkan listrik bagi masyarakat, di lokasi yang sama juga akan dibangun fly ash and bottom ash (FABA) plant untuk mengolah sisa pembakaran menjadi bahan road base atau lapisan dasar jalan. Material tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembangunan jalan, paving block, kanstin, dan sebagainya.

“Jadi, memang nanti turunannya banyak. Selain itu, mungkin juga akan ada pengolahan air, baik air limbah maupun air bersih. Jadi nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di wilayah Kayumanis, Tanah Sareal,” tandasnya.

(rls/hrs)