KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menanggapi serius informasi dan laporan mengenai dugaan penyalahgunaan keuangan oleh oknum pejabat struktural di lingkungan Satpol PP Kota Bogor yang diduga berdampak pada dipotong tunjangan belasan anggota.

Inspektorat Kota Bogor telah turun melakukan audit investigatif yang dilakukan bersama Aparat Penegak Hukum agar berjalan objektif, independen, dan tuntas.

Pemkot Bogor tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan, apalagi yang berdampak langsung pada hak pegawai.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan bahwa Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor telah memberikan pendampingan hukum kepada para pegawai Satpol PP yang dirugikan.

Pendampingan ini meliputi konsultasi, advokasi administratif, dan fasilitasi jika pegawai tersebut ingin menempuh jalur hukum. Hak gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai adalah hak normatif yang wajib dipenuhi negara.

“Untuk menjamin tidak ada lagi pegawai Satpol PP lainnya yang menjadi korban, Pemkot Bogor melalui BKPSDM melakukan validasi data terhadap hak-hak pegawai Satpol PP. Jika ditemukan kekurangan bayar akibat perbuatan oknum, maka akan segera dilakukan verifikasi melalui mekanisme mitigasi risiko anggaran, sesuai ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” ujar Alma dalam keterangannya dikutip Selasa, 14 April 2026.

Sementara itu, terhadap oknum pejabat struktural yang terbukti menyalahgunakan keuangan, Pemkot akan menempuh tiga jalur sanksi di antaranya sanksi administratif, perdata hingga pidana.

Hukuman disiplin berat sesuai PP No. 94 Tahun 2021, mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Sedangkan untuk perdata yakni tuntutan Ganti Rugi TGR oleh Majelis Pertimbangan TGR untuk mengembalikan kerugian daerah.

Untuk pidana maka menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Kepolisian dan Kejaksaan jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

“Selanjutnya sebagai langkah pencegahan, Wali Kota telah memerintahkan penguatan sistem pengendalian intern di Satpol PP. Mulai bulan ini, pencairan uang makan, uang lembur, dan operasional anggota wajib menggunakan CMS dan diverifikasi berlapis oleh Kasubag Keuangan, Sekretaris Dinas, dan Inspektorat,” jelas Alma.

Disamping itu, pihaknya telah membuka kanal aduan via WhatsApp 0813-8199-5371 agar pegawai internal dapat konsultasi langsung tanpa takut intimidasi.

Pemkot Bogor berkomitmen menjaga marwah Satpol PP sebagai penegak Perda. Jangan sampai wibawa institusi runtuh karena ulah oknum.

“Kami pastikan hak seluruh anggota Satpol PP dipulihkan, dan proses hukum terhadap pelaku berjalan transparan. Perkembangan penanganan kasus ini akan kami sampaikan secara berkala kepada publik sebagai wujud ‘Bogor Beres’ yang taat asas dan ‘Bogor Maju’ yang bersih melayani,” ucap Alma.

Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Bogor, Dani Rahadian, mengatakan bahwa saat ini yang bersangkutan telah diproses.

Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang bermasalah tersebut dan akan dikenakan sanksi.

“Hukuman disiplinnya masih dalam proses ke BKN, karena hukuman berat,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota Satpol PP Kota Bogor mengaku tunjangannya dipotong pihak bank. Peristiwa ini pun viral di media sosial.

Pemotongan itu diduga akibat penggadaian Surat Keputusan (SK) anggota yang menjadi korban oleh oknum atasan berinisial IJ, Kasubag Keuangan dan Pelaporan di Satpol PP Kota Bogor ke bank hingga menunggak cicilan.

(hrs)

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan wilayah Kelurahan Kayumanis merupakan kawasan yang berkembang pesat. Ke depan, akan ada berbagai pembangunan untuk masyarakat di Kayu Manis hingga skala kota.

Pembangunan tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Demikian hal ini disampaikan Dedie Rachim saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Lapangan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin, 13 April 2026.

Pelaksanaan apel ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan wilayah terhadap berbagai rencana pembangunan di Kayu Manis.

“Lapangan yang hari ini kita gunakan untuk apel akan dibangun sarana olahraga. Di sebelahnya ada SMAN 11, kemudian pembangunan IPAL skala kota. Selain itu, yang sedang menjadi perhatian adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PSEL) di Kayumanis. Jadi, ada empat rencana pembangunan di sini,” katanya.

Dedie Rachim mengajak seluruh perangkat daerah, jajaran Forkopimwil, serta seluruh unsur masyarakat untuk mendukung semua program pembangunan yang bertujuan memajukan wilayah Kecamatan Tanah Sareal, khususnya Kayumanis.

“Tanah Sareal ini harus ikut maju. Kemajuannya harus dirasakan oleh warga. Kita sengaja memprioritaskan pembangunan di wilayah Kayumanis,” ucapnya.

Selain itu, Dedie Rachim menyebut, beberapa titik di Kayumanis juga akan ditata, mulai dari saluran air, beban bangkitan lalu lintas, pedestrian, jalur hijau, dan lainnya.

“Supaya ketika masuk ke sini sudah terlihat perubahan. Ada harapan untuk masa depan. Jangan menunggu semuanya selesai baru kita benahi trotoar, saluran air, dan pengelolaan sampah. Semua harus dikerjakan secara simultan mulai dari sekarang,” ujarnya.

Selain empat pembangunan tersebut dan penataan kawasan, Pemkot Bogor juga tengah memperjuangkan pemanfaatan lahan di samping lapangan eks pabrik aspal untuk dijadikan gudang Bulog.

Dengan demikian, pasokan beras yang selama ini bergantung dari Cianjur dan Kabupaten Bogor dapat diperkuat. Jika memungkinkan, lahan seluas 3 hektare tersebut akan didorong menjadi gudang logistik Bulog Bogor Raya.

“Bayangkan, ada lima kegiatan strategis di wilayah Kayu Manis saja. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang oleh PU, Perumkim, Dishub, Satpol PP, dan wilayah, maka di akhir bisa berpotensi menimbulkan masalah,” ujarnya.

Dedie Rachim juga mengatakan, pelaksanaan apel bersama di wilayah ini menjadi momen awal untuk memulai perubahan.

“Kepada seluruh pimpinan OPD agar mempersiapkan diri, karena ini sangat strategis,” imbuhnya.

(ckl/hrs)

KlikBogor – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat bersama Kadin Kota Bogor melakukan pertemuan strategis dengan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim pada Senin, 13 April 2026 siang.

Pertemuan di ruang Paseban Sri Bima Balai Kota Bogor ini membahas investasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) serta persiapan Musyawarah Kota (Mukota) Kadin Kota Bogor untuk mengakhiri dualisme yang terjadi di Kota Bogor.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat periode 2025–2030, Almer Faiq Rusydi, menegaskan komitmennya untuk mengnyinergikan program kerja pengusaha dengan kebijakan pemerintah daerah. Kadin daerah harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan iklim investasi yang sehat.

​”Kami mendorong teman-teman Kadin daerah untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan investasi. Kami mengapresiasi langkah konkret Pemkot Bogor terkait pelaksanaan program PSEL. Ini adalah inovasi energi yang sangat kami dukung dan apresiasi bagi Pak Wali beserta jajaran,” ungkap Almer Faiq Rusydi usai pertemuan.

Baca juga: Bogor Diminta Siapkan PSEL Aglomerasi di Kayumanis

Ditempat yang sama, jajaran pengurus Kadin Jawa Barat Bidang Keorganisasian melalui Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keorganisasian Rio F Wilantara juga memaparkan, audiensi ini juga menjadi ajang koordinasi mengenai masa bakti kepengurusan Kadin Kota Bogor yang berakhir pada April 2026.

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, Mukota direncanakan berlangsung dalam kurun waktu dua bulan ke depan.

“Kebetulan Ketum Almer adalah mantan Ketua Kadin Kota Bogor, dan Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memberikan arahan khusus agar proses transisi kepemimpinan di tubuh Kadin berjalan inklusif,” terangnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap agar seluruh elemen pengusaha, mulai dari pemegang Kartu Anggota (KTA) hingga UMKM dapat dirangkul dalam semangat kolaborasi.

​”Pak Wali sangat mendukung dan memberikan arahan untuk merangkul semua pihak yang memiliki KTA Kadin. Saya yakin semangat kolaborasi ini akan membangun Kota Bogor lebih maju,” jelas Rio.

Baca juga: Pemkab Bogor Kaji Bus Wisata Ramah Lingkungan Tembus Puncak

Pihaknya berharap seluruh pihak, termasuk anggota luar biasa dan pelaku UMKM yang bernaung di bawah Kadin, untuk bergotong-royong bersatu demi kemajuan ekonomi daerah.

Agenda audiensi ini juga mencakup sosialisasi Surat Keputusan (SK) terbaru yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia guna memastikan legalitas dan arah organisasi yang selaras.

“Persiapan Mukota akan berjalan sesuai norma dan aturan AD/ART. Saya meminta semua pihak, baik pengurus maupun anggota, untuk bersama-sama membangun Kota Bogor yang kita cintai,” pungkas Rio.

(ckl/hrs)