KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, membenarkan bahwa Direktur Umum (Dirum) Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor, Samsudin, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Pengajuan tersebut disampaikan langsung kepada Wali Kota dan saat ini sedang diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Dedie Rachim mengatakan, keputusan untuk mengundurkan diri merupakan hak pribadi yang didasari berbagai pertimbangan, baik secara personal maupun profesional. Ia menghormati keputusan tersebut.

“Kenapa mau keluar, tentu ada pertimbangan pribadi, dan pertimbangan profesional. Jadi saya menyerahkan, karena beliau yang menyampaikan ke saya untuk mengundurkan diri. Ya, mangga (bahasa Sunda artinya silahkan,” ujar Dedie Rachim kepada wartawan usai peninjauan pembangunan Pasar Merdeka, Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca juga: Pasar Merdeka Tampil dengan Wajah Baru: Pasar Bersih hingga Onderdil

Namun, Dedie Rachim mengaku tidak menanyakan secara rinci alasan maupun rencana karier bersangkutan setelah melepas jabatannya di Perumda PPJ.

“Beliau kan seorang yang punya jaringan yang luas. Saya enggak nanya, ‘Pak, diterima di perusahaan apa?’. Masa ditanya, ‘Pak, di sana gajinya berapa? Di sini gajinya berapa?’ Kan enggak saya tanya. Ya, barangkali di sana lebih besar, masa kita tahan-tahan. Mangga ditanya,” katanya.

Terkait keberlangsungan Perumda PPJ, Dedie Rachim memastikan roda perusahaan tetap berjalan. Untuk sementara waktu, tugas Dirum akan dirangkap oleh jajaran direksi yang saat ini masih menjabat.

“Untuk sementara bisa dirangkap lah oleh direksi yang ada,” kata Dedie Rachim. Baca juga: Perumda Pasar Pakuan Jaya Fungsikan Lahan Eks Pasar dan Plaza Bogor jadi Area Parkir Sementara

(hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat upaya menekan angka tidak sekolah (ATS) melalui kolaborasi lintas sektor dan penyediaan berbagai jalur pendidikan yang lebih mudah diakses masyarakat. Saat ini, jumlah ATS di Kota Bogor tercatat sekitar 9.900 anak.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Herry Karnadi mengatakan bahwa Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor memberikan perhatian serius terhadap penanganan ATS di Kota Bogor.

Untuk mempercepat penanganan, Disdik menggandeng berbagai perangkat daerah dan instansi, mulai dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, kecamatan, hingga unsur kewilayahan.

Selain itu, Disdik juga melibatkan Karang Taruna, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Rumah Data, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta berbagai lembaga masyarakat untuk bersama-sama mengajak anak-anak yang putus sekolah kembali mengenyam pendidikan.

Herry mengatakan, gerakan tersebut telah dimulai sejak Juni 2026 melalui Gebyar PKBM yang dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Bogor. Selanjutnya, Rakornis digelar untuk menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan agar penanganan ATS berjalan lebih efektif.

“Hari ini kita Rakornis untuk menyamakan lagi langkah dan target,” ujar Herry di sela Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) penanganan ATS Tingkat Kota Bogor Tahun 2026 di Hotel Onih, Kamis, 6 Agustus 2026.

Baca juga: Komisi II Dorong Perubahan Sistem Pengelolaan Parkir di Kota Bogor

Pemkot Bogor menargetkan sebanyak mungkin anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah sebelum penutupan atau cut off Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Agustus 2026. Dengan demikian, data yang tercatat di Kementerian Pendidikan dapat diperbarui sehingga angka ATS Kota Bogor semakin menurun.

Saat ini, jumlah anak tidak sekolah di Kota Bogor tercatat sekitar 9.900 anak. Angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan Desember tahun lalu yang mencapai sekitar 10.700 anak.

Herry berharap kolaborasi lintas sektor yang semakin luas dapat mempercepat penurunan angka tersebut dalam beberapa bulan ke depan. Untuk mendukung target itu, Disdik Kota Bogor menyiapkan tiga langkah strategis.

Pertama, melalui program beasiswa SMP swasta. Kedua, memperluas akses pendidikan melalui PKBM, dan ketiga, membentuk Kelompok Belajar (Pokjar) yang akan mendekatkan layanan pendidikan hingga tingkat lingkungan.

Melalui Pokjar, proses belajar dapat dilaksanakan di fasilitas umum seperti posyandu, aula kelurahan, maupun kantor RW dengan dukungan tenaga pendidik dari PKBM.

Menurut Herry, konsep Pokjar merupakan strategi jemput bola agar anak-anak yang terkendala jarak maupun akses tetap dapat memperoleh layanan pendidikan.

Baca juga: Gebyar PKBM Kota Bogor, Ribuan Siswa Terima Ijazah Paket A hingga C

Pemkot Bogor juga menargetkan penurunan ATS hingga 2.000–3.000 anak pada tahun ini. Target tersebut akan dibarengi dengan verifikasi data ATS, termasuk mengidentifikasi warga yang telah pindah domisili atau tidak lagi berada di Kota Bogor.

Ia menjelaskan, ada tiga faktor penyebab utama anak putus sekolah. Faktor pertama adalah akses pendidikan, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ruang belajar, maupun ketersediaan sarana pendidikan.

Faktor kedua adalah tingkat kesejahteraan yang menyebabkan kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, mulai dari biaya transportasi, seragam, hingga perlengkapan belajar.

Sementara faktor ketiga adalah faktor kultural, salah satu contohnya masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang menganggap pendidikan hingga jenjang SD atau SMP sudah cukup.

Herry menambahkan, dua faktor yakni akses pendidikan dan tingkat kesejahteraan ditangani melalui program beasiswa, PKBM, dan Pokjar. Sedangkan faktor kultural belum bisa terjangkau dan memerlukan pendekatan yang lebih panjang melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan.

(hrs)

KlikBogor – Yayasan Kampoong Ecopreneur membuka program pendidikan bisnis gratis bagi anak muda dan calon santri yang ingin menjadi ecopreneur atau pengusaha berbasis lingkungan. Pendiri Kampoong Ecopreneur, Jamil Azzaini mengatakan, lebih dari 100 orang telah mendaftar sebagai calon Santri Ecopreneur.

“Saat ini kami membuka pendaftaran Santri Ecopreneur dan sudah ada lebih dari 100 orang yang mendaftar,” kata Jamil, Kamis, 6 Agustus 2026.

Jamil mengatakan, program itu digagas untuk menjawab tiga persoalan yang dinilai saling berkaitan, yakni kerusakan alam, lemahnya perekonomian desa, dan meningkatnya persoalan kesehatan mental.

Menurutnya, dalam 15 tahun terakhir Indonesia kehilangan sekitar 18 juta hektar hutan, sementara banyak desa yang memiliki sumber daya alam belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ia juga menyebut, sekitar 31 juta penduduk Indonesia mengalami gangguan mental.

Berangkat dari persoalan tersebut, Kampoong Ecopreneur membangun pusat pendidikan dan pemberdayaan di atas tanah wakaf seluas 1,7 hektar di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.

Melalui tempat ini, yayasan tersebut berupaya melahirkan pengusaha yang menjalankan bisnis sekaligus memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Baca juga: Pasar Merdeka Tampil dengan Wajah Baru: Pasar Bersih hingga Onderdil

Salah satu program yang dikembangkan adalah One Family One Ecopreneur, yakni gerakan untuk melahirkan sedikitnya satu pengusaha lingkungan dalam setiap keluarga.

Jamil mengatakan bahwa program ini tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga mendampingi peserta dan warga dalam mengembangkan usaha berbasis potensi desa.

Di Desa Sadeng Kolot, Kecamatan Leuwisadeng, misalnya, Kampoong Ecopreneur menggandeng petani untuk membudidayakan ubi. Para petani akan mendapat pendampingan sejak proses penanaman hingga pemasaran agar produknya dapat menembus pasar ekspor.

“Kami mendampingi petani agar hasilnya bisa diekspor ke Singapura dan Malaysia. Pada Agustus ini, kami akan mulai menggarap lahan seluas 1,5 hektare,” ujar Jamil.

Program tersebut mendapat dukungan dari DT Peduli dan Center for Islamic Business and Economic Studies atau CIBEST IPB University.

Penggagas CIBEST IPB, Irfan Syauqi Beik mengatakan, pemberdayaan itu diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan mereka.

“Harapannya, para petani bisa menjadi kaya secara materiil sekaligus spiritual,” kata Irfan.

Baca juga: Kampoong Ecopreneur Dampingi Petani Leuwisadeng Menuju Pasar Ekspor Ubi Ungu 

Dalam program Santri Ecopreneur, peserta akan mendapat pembinaan keagamaan, pelatihan bisnis, dan pendampingan dari sejumlah praktisi.

Para mentor antara lain Jamil Azzaini; Atok Aryanto, mantan praktisi Astra Group; Burhan Sholihin, mantan jurnalis Tempo dan salah satu pendiri Hara Chicken; serta para pelatih dan coach profesional Kampoong Ecopreneur.

Program ini ditujukan agar santri tidak hanya memahami Al-Quran, tetapi juga mampu membangun usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Pendaftaran dibuka hingga 20 Agustus 2026, disusul pengumuman seleksi berkas pada 25 Agustus.

Peserta yang lolos akan mengikuti kelas daring pada September–Oktober, seleksi wawancara pada 25–30 Oktober, serta kelas tatap muka pada November 2026.

“Kami ingin Al-Quran jalan, bisnis jalan, spiritual meningkat, dan saldo rekening juga bertambah. Setelah mengikuti program ini, mereka diharapkan menjadi ecopreneur SuksesMulia yang kaya spiritual dan kaya material,” ujar Jamil.

(rls/hrs)