Berita
Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik
KlikBogor – Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta, telah membuat laporan resmi ke Polresta Bogor Kota terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh inisial Ir dengan tanda surat penerimaan pengaduan nomor: B/08/VIII/2026 tanggal 08 Agustus 2026.
Alma membuat laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan inisial Ir melalui media sosial WhatsApp dan yang disebarkan langsung kepada masing-masing jajaran pimpinan eksekutif serta legislatif Kota Bogor serta disebarkan ke pihak lainnya melalui WhatsApp.
Alma menegaskan bahwa terlapor sengaja menyebarkan narasi tendensius menyerang kehormatan dirinya dengan bahasa menyatakan adanya persetubuhan dengan perempuan inisial IW secara vulgar sebagaimana dalam release yang dibuat terlapor dan hal tersebut disebarkan agar dapat dibaca orang lain.
”Saya menduga tindakan Ir memiliki maksud tertentu. Kapasitas serta hubungannya dengan perempuan berinisial IW perlu didalami lebih lanjut, sehingga motif terlapor dapat terungkap” ujar Alma Wiranta, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Baca juga: Mobil Terbakar di SPBU Cilendek Bogor, Pengemudi Terluka
Alma menjelaskan bahwa laporan pengaduan dengan ancaman Pasal 434 KUHP terkait pencemaran nama baik dari fitnah ini dilakukan oleh terlapor pasti ada motif untuk merusak kehormatan dan marwah institusi serta harkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bogor.
”Saya telah mengumpulkan bukti-bukti dan melapor ke Polresta. Unggahan dan narasi yang disebarkan terlapor telah menghakimi nama baik saya, menyerang pribadi, sekaligus merusak citra lembaga Pemkot Bogor dan para pimpinannya. Tindakan tersebut jelas memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE dan Pasal 434 KUHP,” tegas Alma setelah menelaah tulisan Irianto sebanyak 9 halaman
Ia menambahkan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap kritik yang membangun. Namun, jika kritik tersebut berganti menjadi fitnah, hoaks dan ujaran kebencian yang serius, apalagi pencemaran nama baik, maka langkah hukum menjadi jalur tegas yang harus diambil agar tidak terjadi lagi hal yang sama.
”Langkah ini penting untuk memberikan efek jera kepada terlapor, agar paham ini negara hukum. Kebebasan mengekspresikan pendapat maupun pers memang dijamin, tetapi tetap ada kode etik dan batasan. Jangan sampai kebebasan tersebut justru merusak nama baik seseorang maupun lembaga, sebagaimana delik aduan di Pasal 433 KUHP, dengan perkataan kalau tidak dikonfirmasi langsung disebarkan ke media, ini ada unsur ancaman terhadap pelapor,” katanya.
Baca juga: Manipulasi Transaksi Tabungan, Oknum Karyawan Koperasi di Kota Bogor Dipolisikan
Terpisah, Ir kepada wartawan menjelaskan, jika dalam pemberitaan disebut laporan, maka minta dijelaskan secara jelas laporan apa, diajukan ke mana, dan statusnya apa. Nomor registrasi B/08/VIII/2026 yang ditampilkan belum menjelaskan bahwa itu merupakan Laporan Polisi.
“Saya kira media perlu memastikan status dokumennya agar pemberitaan tidak menimbulkan persepsi seolah-olah perkara pidana sudah berjalan. Boleh disebut laporan, tapi perlu jelas laporan apa dan statusnya apa. Laporan Polisi (LP), Laporan Informasi (LI), dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda. Nomor B/08/VIII/2026 yang ditampilkan juga belum menunjukkan bahwa itu merupakan LP. Jadi mohon media memastikan terlebih dahulu jenis dan status dokumennya agar pemberitaan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” katanya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Masih kata dia, dirinya dilaporkan itu hak Kabag Hukum dan HAM Alma Wiranta. Namun, ia memiliki dasar membuat press realease yang dipermasalahkan oleh bersangkutan.
(hrs)
Berita
Penutupan Porprov XV Jabar 2026 Dipindah ke Stadion Merpati Kota Depok
KlikBogor – Penutupan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 yang semula direncanakan berlangsung di Kota Bogor, kini dipindahkan ke Kota Depok tepatnya di Stadion Merpati. Keputusan tersebut diambil karena stadion di Kota Bogor masih dalam proses renovasi sehingga belum siap digunakan untuk menggelar acara penutupan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari mengatakan, meskipun lokasi penutupan berpindah ke Kota Depok, tanggung jawab penyelenggaraan tetap berada di bawah Panitia Besar (PB) Porprov Kota Bogor.
Menurutnya, pemindahan lokasi dilakukan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kota Depok, dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas stadion yang akan digunakan untuk rangkaian acara penutupan sekaligus pertandingan final sepak bola putra dan putri.
“Penutupan di rencana awal ada di Kota Bogor. Jadi, tetap PB Porprov Kota Bogor sebagai penanggung jawab dan juga yang ditunjuk sebagai penutupan. Tetapi, lokasinya sekarang berkolaborasi berpindah ke Kota Depok di Stadion Merpati,” kata Hery kepada awak media di Media Center Kota Bogor, Minggu, 15 November 2026.
Ia menjelaskan, penyelenggaraan penutupan Porprov membutuhkan stadion yang memenuhi sejumlah standar, mulai dari kualitas rumput lapangan, tribun penonton, aspek keamanan, hingga fasilitas penerangan atau lampu stadion.
“Oleh karena itu, saya sudah berdiskusi dengan Ketua PB Porprov Kota Bogor berkaitan hal ini karena tetap pilihan pertama di Kota Bogor untuk menyelenggarakan. Namun, karena stadionnya belum siap, maka kita bekerja sama berkolaborasi dengan Kota Depok,” jelasnya.
Baca juga: Kota Bogor Optimistis Tembus Target 100 Emas Porprov XV Jabar
Terkait konsep acara, Hery menyebutkan, persiapan penutupan masih terus dimatangkan. Namun, pihaknya telah menyepakati bahwa acara akan dikemas secara sederhana, tetapi tetap meriah dengan mempertimbangkan dinamika dan kondisi baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tuan rumah.
Ia juga memastikan, acara penutupan tidak akan berlangsung terlalu lama. Konsep pelaksanaan juga tanpa mengurangi makna serta marwah penutupan pesta olahraga tingkat provinsi tersebut.
“Penutupan akan diselenggarakan simpel, tapi meriah. Tidak berdurasi berpanjang-panjang, durasinya pendek, simpel, meriah, efisien, dan tentunya tanpa mengurangi marwah sebuah penutupan,” ungkapnya.
Hery menuturkan, salah satu agenda utama dalam acara penutupan adalah pengumuman juara umum Porprov XV Jawa Barat 2026. Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bersama para bupati/wali kota dan Ketua PB Porprov akan melakukan pengalungan medali kepada peraih juara pertama, kedua, dan ketiga.
Baca juga: Perumda Tirta Pakuan Ungkap Penyebab Gangguan Air di Zona 1
Selain pengumuman juara umum dan pemberian medali, rangkaian acara juga akan diisi dengan penyerahan bendera pataka KONI kepada daerah yang menjadi tuan rumah Porprov berikutnya.
“Inti dari acara penutupan itu adalah pengumuman juara umum. Juara satu, dua, dan tiga nanti akan dikalungkan medali oleh Pak Gubernur, Bupati/Wali Kotanya, dan juga Ketua PB Porprov,” paparnya.
Untuk menambah kemeriahan, panitia juga menyiapkan sejumlah hiburan dan penampilan khusus. Salah satunya menghadirkan penyanyi Ayu Ting Ting sebagai pengisi acara penutupan.
Sebelum menghadiri penutupan di Kota Depok, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan terlebih dahulu mengunjungi Kota Bogor tepatnya Batutulis. Setelah itu, gubernur akan melanjutkan agenda ke Stadion Merpati, Kota Depok, untuk menghadiri penutupan Porprov XV Jawa Barat 2026.
(hrs/ckl)
Berita
Perumda Tirta Pakuan Ungkap Penyebab Gangguan Air di Zona 1
KlikBogor – Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor mengungkap penyebab sejumlah wilayah yang masuk dalam layanan zona 1 yang belakangan ini mengalami gangguan pengaliran air bersih.
Wilayah yang terdampak tersebut meliputi Bojongkerta, Harjasari, Rancamaya, Kertamaya, Muarasari, Genteng, Sindangsari, Sidangrasa, Tajur, Pakuan, dan Lawanggintung.
Direktur Operasional (Dirops) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Dani Rakhmawan mengatakan, gangguan pelayanan ini dipengaruhi oleh menurunnya debit mata air Tangkil yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pasokan air bersih untuk wilayah zona 1.
“Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat saat ini Kota Bogor telah memasuki musim penghujan yang seharusnya dapat meningkatkan ketersediaan air,” kata Dani kepada awak media, Minggu, 15 November 2026.
Pada dasarnya, terang Dani, turunnya hujan tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya debit mata air. Hal ini karena proses pengisian cadangan air tanah membutuhkan waktu dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan serta kemampuan tanah dalam menyerap air hujan.
“Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan fungsi lahan di kawasan hulu dan daerah resapan air. Berkurangnya tutupan vegetasi akibat pembangunan permukiman maupun aktivitas lainnya dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga sebagian besar air hujan justru mengalir di permukaan dan tidak tersimpan sebagai cadangan air tanah,” tambahnya.
Baca juga: Kota Bogor Optimistis Tembus Target 100 Emas Porprov XV Jabar
Selain itu, terdapat proses yang dikenal sebagai hydrological lag time atau jeda waktu hidrologis. Artinya, air yang keluar dari mata air tidak selalu berasal dari hujan yang baru turun, melainkan merupakan hasil penyerapan air hujan sebelumnya yang membutuhkan waktu untuk meresap dan mengalir melalui lapisan tanah serta batuan.
“Kondisi ini semakin berpengaruh apabila musim kemarau berlangsung cukup panjang. Ketika cadangan air tanah telah berkurang, hujan yang turun pada awal musim penghujan membutuhkan waktu untuk mengisi kembali lapisan tanah sebelum akhirnya dapat meningkatkan debit mata air,” jelasnya.
Dani memaparkan, faktor lainnya adalah erosi dan pergerakan tanah di kawasan sekitar sumber mata air. Curah hujan tinggi dapat membawa lumpur, pasir dan material tanah yang berpotensi menyumbat pori-pori tanah maupun celah batuan tempat air mengalir, sehingga menghambat aliran air menuju titik penampungan.
Di samping faktor alam, kondisi teknis instalasi juga dapat memengaruhi jumlah air yang dialirkan kepada pelanggan. Ketika hujan deras menyebabkan tingkat kekeruhan air baku meningkat, pengelola dapat melakukan penyesuaian operasional, termasuk mengurangi kapasitas pengambilan air untuk menjaga kualitas air serta keamanan proses pengolahan.
Baca juga: Atlet Ski Air Kota Bogor Melaju ke Final Porprov XV Jabar
Dengan demikian, gangguan pengaliran air bersih di Zona 1 tidak dapat dilihat hanya dari banyak atau sedikitnya curah hujan. Kondisi daerah tangkapan air, ketersediaan cadangan air tanah, perubahan lingkungan, serta kesiapan infrastruktur merupakan sejumlah faktor yang saling berkaitan dalam menentukan keberlangsungan pasokan air.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut dalam jangka panjang, diperlukan upaya perlindungan dan pemulihan kawasan resapan air. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain penanaman kembali vegetasi di kawasan hulu, pembangunan sumur resapan, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan lindung,” kata Dani,
Ia menyebutkan, ketersediaan air bersih tidak hanya bergantung pada intensitas hujan, tetapi juga pada kemampuan alam dalam menyimpan dan menjaga cadangan air.
“Oleh karena itu, menjaga kelestarian kawasan resapan menjadi tanggung jawab bersama agar sumber air tetap terpelihara dan kebutuhan air bersih masyarakat dapat memenuhi secara berkelanjutan,” pungkasnya.
(rls/hrs)
Berita
Bank Kota Bogor Perluas Akses Modal bagi UMKM Lewat Kurda
KlikBogor – Perumda BPR Bank Kota Bogor siap menggulirkan program unggulan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) yang dirancang untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor, Tommy Indra Gunawan mengatakan bahwa pihaknya memiliki rencana strategis jangka menengah yang akan dijalankan mulai saat ini hingga tahun mendatang.
Salah satu program prioritas yang disiapkan adalah penyaluran pembiayaan melalui skema Kurda. Program ini menyasar secara spesifik para pelaku usaha lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pinjaman modal dengan proses yang mudah dan bunga yang terjangkau.
Tommy menjelaskan, bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan dana segar untuk mengembangkan skala bisnisnya, pihak bank membuka pintu seluas-luasnya untuk mengajukan permohonan Kurda secara langsung ke kantor Bank Kota Bogor.
Untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas penyaluran dana, pihak manajemen menetapkan tiga persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh calon debitur, yakni berstatus sebagai penabung aktif, memiliki lokasi usaha yang beroperasi di wilayah Kota Bogor, serta tercatat secara administratif sebagai warga Kota Bogor.
“Kami merencanakan ada program yang bagus buat warga Kota Bogor, terutama bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan kredit yang mudah dan murah. Itu namanya Kredit Usaha Rakyat Daerah atau Kurda. Bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk bisa mengembangkan usahanya, silakan nanti datang ke Bank Kota Bogor untuk mengajukan permohonan dengan syaratnya tiga, yakni merupakan penabung aktif, punya usahanya di Kota Bogor, dan tentunya adalah warga Kota Bogor,” kata Tommy didampingi Direktur Operasional Perumda BPR Bank Kota Bogor, Bhima Irsi Faliandri dan Dewan Pengawas Dinna Fajrina usai kegiatan Jumat Sehat bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.
Baca juga: KONI Jawa Barat Puji Penyelenggaraan Porprov XV di Kota Bogor
Terkait besaran plafon pinjaman yang disediakan dalam skema Kurda tersebut, pihak manajemen mengarahkan sasaran utamanya bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan ringan.
Kendati demikian, Bank Kota Bogor tetap bersikap fleksibel dan terbuka apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana dengan nominal yang lebih besar sesuai kapasitas dan kelayakan usahanya.
“Sebetulnya kita sasarannya adalah untuk para pelaku UMKM ini adalah yang mengambil di bawah Rp10 juta. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mengajukan di atas itu,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Operasional Perumda BPR Bank Kota Bogor, Bhima Irsi Faliandri mengatakan, program ini ditargetkan berjalan pada awal tahun. “Sebenarnya ini sudah matang dan sudah akan dijalankan insyaallah di awal tahun ini,” ujarnya.
Baca juga: 9 Emas Porprov Jabar Diborong Kota Bogor Lewat Cabor Menembak
Bhima menjelaskan, Kurda diperuntukkan bagi warga Bogor yang memiliki usaha di Bogor dan ingin mengembangkannya. Pelaku UMKM, kata dia, kerap sulit mendapat kredit karena dinilai belum bankable. Analisis kredit di bank umumnya mensyaratkan laporan keuangan atau pencatatan usaha yang baik.
Untuk mengakses Kurda, Bhima menyebut syarat terpenting adalah menjadi penabung aktif di Bank Kota Bogor dan memiliki usaha. “Itu saja,” ujarnya.
Bank Kota Bogor menerapkan layanan pick-up service atau jemput bola bagi nasabah UMKM. Petugas mendatangi lapak atau warung setiap hari, kecuali satu hari dalam sepekan, karena pedagang umumnya tidak bisa meninggalkan tempat usahanya.
Salah satu nasabah, pedagang bubur di Ciwaringin mengaku telah menabung di Bank Kota Bogor selama lima tahun dan tidak perlu datang ke kantor untuk menabung. Segmen nasabah bank ini, kata Bhima, memang pelaku usaha menengah kecil.
Bhima juga mengajak anggota PWI beserta keluarga yang memiliki usaha untuk mulai mengembangkan usahanya melalui program ini.
(rls/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
