Berita
14 Anggota Satpol PP Korban Dugaan Gadai SK Kini Didampingi LBH
KlikBogor – Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk mendampingi 14 anggota Satpol PP Kota Bogor yang menjadi korban dugaan penggadaian SK. Para korban akan mendapatkan pendamping hukum secara pro bono dan penyelesaian secara bertahap.
Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan hasil penyampaian informasi mereka, tentunya meminta pelayanan hukum advokasi kepada bagian hukum dalam rangka bagaimana untuk menyelesaikan persoalan mereka yang cukup lama.
“Ternyata kejadian ini sejak tahun 2024 dan ada juga yang tahun 2025. Kami melihat harus ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini kami setelah mendapatkan informasi lengkap, akan melakukan secara bertahap untuk pemulihan terhadap hak-hak mereka. Kami akan bekerja sama dengan LBH tentunya untuk menangani setiap dari anggota Satpol PP yang berbeda kasusnya,” ungkap Alma kepada wartawan.
Ia menambahkan, tindakannya nanti berupa yang pertama, setelah mendapatkan kronologi secara lengkap bahwa yang menjadi persoalan adalah pemotongan dan perikatan pinjaman ini secara pribadi. Tentu akan dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.
“Ranah ini masih menjadi kewenangan dari kami sebagai pelayan masyarakat di Kota Bogor dan ini ke depan satu langkah maju bagi kami bersama bahwa penyelesaian persoalan itu tidak semuanya harus diselesaikan dengan pemidanaan menurut kami. Jadi harus dengan cara pemulihan, restorasi dan mengajak diskusi agar persoalan ini nanti semuanya bisa selamat,” terangnya.
Alma menjelaskan, pemerintah mengambil tindakan yang tepat dari diskusi ini dan ke depan bisa duduk bersama lagi dan mendapatkan hasil yang positif. Tentunya ini karena belum proses ke pemidanaan dan para korban masih terbebani dengan adanya tunggakan terhadap utang-utang yang cukup banyak secara pribadi.
“Walaupun tadi diketahui bukan hanya mereka sebenarnya yang harus bertanggung jawab, karena ada pihak lain yang selama ini telah mempergunakan kewenangannya untuk memanipulasi kewenangan tersebut. Kerugian kalau dari tiap-tiap orang berbeda ya, ada yang Rp500 juta lebih, kemudian ada yang tadi Rp400 juta dan ada juga yang paling kecil tadi Rp8 juta. Kalau totalnya bisa mencapai dengan Rp1,3 miliar tadi hitungannya,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan anggota Satpol PP Kota Bogor yang menjadi korban, Anwar Sanusi, menyampaikan terima kasih kepada Kabag Hukum dan HAM mau membantu masalah para anggota Satpol PP yang menjadi korban. Kedepannya, mereka ingin lunas hutang ke bank dan koperasi.
“Ya, pengen lunas semuanya. Tidak ada harapan yang lain, pengen lunas. Apabila tidak selesai juga, nanti lebih ke atas lagi, mengajukan kemana. Yang jelas harus selesai persoalan kami ini,” ungkap Sanusi.
Sanusi menerangkan, kalau ditotal kerugiannya dari 14 teman-teman ini ada sekitar Rp4 miliar saat awal. Berjalan waktu sudah menurun.
“Jadi kalau tidak salah sekarang Rp1,9 miliar lagi. Sudah menurun karena angsuran berjalan. Kasusnya ini kan beda-beda ya, beda-beda versinya. Masih banyaklah. Karena ini yang terdaftar ini hanya 14 yang gede-gede kerugiannya, yang kecilnya belum. Kami tertipu perorangan, tidak ada istilah janji manis ini atau apa. Bahkan yang tadi Bapak Saifulloh, disebut pelaku untuk kepentingan kantor. Sebagai anggota taunya siap saja membantu,” pungkasnya.
(ckl/hrs)
Berita
Berseri, Wisata Edukasi Pertanian di Kantor DKPP Kota Bogor
KlikBogor – Kota Bogor memiliki konsep ketahanan pangan perkotaan melalui program Bogor Edu Wisata Farm and Nursery (Berseri) di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang sejak awal memantau langsung progres pengembangan Berseri, kembali mengunjungi lokasi tersebut untuk memastikan seluruh program berjalan optimal, pada Senin, 2 November 2026.
Dalam kunjungannya, Dedie Rachim melihat langsung kebun anggur yang dikembangkan menggunakan sistem greenhouse berukuran sekitar 5 x 6 meter. Di dalamnya terdapat tujuh batang pohon anggur dari varietas GosV, Julian, dan Angelica.
Baca juga: EIGER Nature Diresmikan, Padukan Petualangan, Edukasi dan Pelestarian Alam
Penataan kawasan perkantoran yang lebih representatif tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui transformasi ketahanan pangan dan pertanian perkotaan.
Selain memastikan pengembangan kebun dalam greenhouse berjalan baik, Dedie Rachim juga meninjau kolam budidaya ikan air tawar dengan sistem bioflok.
Di lokasi tersebut, Dedie Rachim memastikan budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok yang ramah lingkungan dapat berjalan secara optimal.
Baca juga: Dedie Rachim Pastikan Persiapan Porprov Jabar Sudah 100 Persen
Sekretaris DKPP Kota Bogor, Wina mengatakan bahwa saat ini DKPP memiliki destinasi edukasi dan wisata bagi masyarakat bernama Berseri. Di dalamnya terdapat greenhouse yang dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman buah-buahan serta sayuran dengan sistem hidroponik.
“Selain itu, di DKPP juga terdapat budidaya ikan nila dengan sistem bioflok yang sudah beberapa kali panen dan dibagikan kepada masyarakat risiko stunting termasuk sayur dan buah,” ungkapnya.
Selain menjadi destinasi wisata edukasi, kawasan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan penelitian bagi masyarakat.
Dengan demikian, di tengah keterbatasan lahan perkotaan, ketahanan pangan dan pertanian tetap dapat dikembangkan secara optimal melalui berbagai inovasi.
“Diharapkan dapat menjadi tempat edukasi, pelatihan, magang sekaligus wisata baik untuk anak sekolah, petani, pembudidaya ikan maupun masyarakat luas,” ujarnya.
(rls/hrs)
Berita
Tata Kelola Keuangan Daerah secara Digital, Pemkot Bogor Luncurkan SMART KKI
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien dan akuntabel melalui percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan meluncurkan Sistem Monitoring Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (SMART KKI) di Swissbell Hotel Bogor, Senin, 2 November 2026.
Diketahui, peluncuran inovasi tersebut di sela kegiatan evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 dan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan APBD TA 2026 kepada seluruh perangkat daerah.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang secara resmi meluncurkan SMART KKI menjelaskan, inovasi digital Pemkot Bogor ini diinisiasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor melalui bidang penatausahaan keuangan, dengan dukungan dan kolaborasi Bank BJB dalam pengembangan sistem serta penyediaan informasi transaksi.
“Inovasi ini dirancang sebagai instrumen monitoring dan pengendalian transaksi belanja daerah melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh informasi transaksi secara lebih cepat, akurat, dan mudah dipantau,” ungkap Dedie Rachim kepada wartawan.
Ia berharap kehadiran SMART KKI mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mendorong ketertiban administrasi, serta memastikan ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban transaksi belanja oleh seluruh perangkat daerah.
“Dalam implementasinya, transaksi KKPD dapat dilakukan melalui tiga metode pembayaran, yaitu QRIS, kartu kredit fisik, dan online payment,” terang Dedie Rachim.
Baca juga: Gerakan Peduli Kanker Payudara di Kota Bogor Raih 2 Rekor MURI
Berdasarkan data sampai dengan 31 Oktober 2026, transaksi belanja daerah menggunakan KKPD di lingkungan Pemkot Bogor telah mencapai 13.775 transaksi dengan total nominal sebesar Rp39,37 miliar, yang mencakup seluruh metode pembayaran tersebut.
Dedie Rachim juga menyampaikan arahannya terkait delapan langkah strategis untuk perangkat daerah, yaitu bergerak cepat, bekerja terukur, perkuat koordinasi. Setiap belanja harus memberi manfaat nyata, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Pertama adalah optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi, ekstensifikasi, tagih piutang, dan cegah kebocoran untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perusahaan daerah juga aparatur wilayah.
Kedua, percepatan belanja modal dengan percepat pekerjaan fisik dan infrastruktur yang sudah siap untiluk seluruh perangkat daerah. Ketiga, efisiensi belanja dengan melakukan evaluasi kegiatan tidak prioritas kendalikan perjalanan dinas.
Keempat, manajemen kas, susun proyeksi kas sampai 31 Desember juga petakan seluruh kewajiban. Kelima, APBD Perubahan, DPA Perubahan (Perda 9/2026) diserahkan dan segera laksanakan. Keenam, transaksi digital dengan optimalkan dashboard SMART KKI untuk deteksi dini.
“Ketujuh untuk kinerja BUMD dengan tingkatkan efisiensi, pendapatan dan kontribusi PAD. Terakhir adalah lakukan monitoring dan evaluasi dengan pantau berkala, laporkan langkah konkret atas kendala,” urainya menambahkan.
Baca juga: BKAD Kota Bogor Luncurkan Smart Asset Governance Simasda, Optimalkan Pengelolaan Aset Daerah
Sementara itu, Kepala BKAD Kota Bogor, Lia Kania Dewi menerangkan, peluncuran SMART KKI dalam rangkaian kegiatan evaluasi realisasi APBD dan penyerahan DPA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini memiliki makna strategis. Selain menjadi momentum evaluasi terhadap capaian pendapatan dan belanja daerah, kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya penguatan instrumen pengendalian pelaksanaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Melalui SMART KKI, Pemkot Bogor tidak hanya mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), tetapi juga membangun sistem pengawasan belanja yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data,” ungkap Lia.
Dengan demikian, sambung Lia, setiap transaksi belanja dapat dimonitor secara lebih efektif, pelaksanaan anggaran semakin tertib, serta kualitas pengelolaan APBD terus meningkat.
Ke depan, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan KKPD dan SMART KKI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, mempercepat realisasi belanja yang produktif, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“SMART KKI menjadi salah satu wujud nyata transformasi digital BKAD Kota Bogor dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.
(rls/hrs)
Berita
Dedie Rachim Pastikan Persiapan Porprov Jabar Sudah 100 Persen
KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim memastikan Kota Bogor telah siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Kesiapan tersebut mencakup penyelenggaraan 28 cabang olahraga (cabor) pada Porprov Jabar.
Hal tersebut disampaikan Dedie Rachim usai memimpin rapat persiapan Porprov XV Jawa Barat 2026 di Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Senin, 2 November 2026.
“Saya sudah mendapatkan laporan dari ketua harian, ketua kontingen dan ketua KONI Kota Bogor, untuk penyelenggaraan 28 cabang olahraga yang menjadi tanggung jawab Kota Bogor, alhamdulillah semuanya sudah 100 persen siap, bahkan hari ini kami akan mulai pertandingan untuk panahan di GOR Pajajaran,” ujar Dedie Rachim.
Baca juga: Kota Bogor Jadi Tuan Rumah 28 Cabor Porprov Jabar 2026
Meski begitu, ia mengemukakan, adanya sejumlah catatan terutama masalah logistik dan akomodasi yang masih harus dihitung ulang, karena jumlah maupun ketersediaan masih belum match atau sama.
Untuk itu, Dedie Rachim meminta hal tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dipastikan sehingga tidak ada kekurangan untuk kontingen-kontingen yang datang dari luar Kota Bogor.
Diketahui, ada 7.800 atlet dan official dijadwalkan bertanding di Kota Bogor dalam ajang Porprov Jabar. Termasuk lebih dari 500 atlet yang diturunkan tuan rumah.
Baca juga: Pemkot Bogor Dorong B2 Unleashed Jadi Wadah Lahirnya Atlet Berprestasi
Terkait target raihan 100 medali emas Kota Bogor, Dedie Rachim optimis bisa tercapai jika melihat dari kesiapan terutama cabor. Namun, ia mengatakan, perlu juga dorongan dari masyarakat Kota Bogor untuk hadir memberikan semangat kepada para atlet.
“Masyarakat saya minta memberikan dukungan pada saat atlet-atlet kami bertanding. Nah, ada 8 cabor yang diselenggarakan di Green Forest, Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan. Mungkin bisa dipublikasikan juga oleh teman-teman wartawan untuk bisa masyarakat melihat jadwalnya,” katanya.
“Kita beramai-ramai dukung atlet-atlet Kota Bogor dalam rangka menjadikan Kota Bogor mencapai target 100 emas di Porprov ke-15 tahun 2026 ini,” tambah Dedie Rachim.
Dalam rapat tersebut, Dedie Rachim mengatakan, kesiapan tim kesehatan Kota Bogor juga menjadi pembahasan meskipun ada tiga yang diselenggarakan di luar Kota Bogor tetapi menjadi tanggung jawab Kota Bogor.
“Saya minta juga Dinkes bersama seluruh tim yang sudah dibentuk dalam rangka memastikan bahwa atlet kalau terjadi sesuatu ditangani secepat-cepatnya, itu sudah kami bahas dan insyaallah semaksimal mungkin jangan sampai ada atlet yang cedera bahkan apalagi sampai kehilangan nyawanya,” pungkasnya.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi12 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata

Pingback: Inspektorat Perkuat Pengawasan Lewat PKPT, Cegah Penyimpangan di OPD Kota Bogor