Connect with us

Berita

Jalan Menuju Kantor Pemerintahan Terpadu Katulampa Digarap

Published

on

Jalan Menuju Kantor Pemerintahan Terpadu Katulampa Digarap
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim melakukan pematokan lahan yang akan dibangun jalan lanjutan menuju kantor pemerintahan terpadu Katulampa, Jumat, 10 Oktober 2025. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim melakukan pematokan lahan yang akan dibangun jalan lanjutan menuju kantor pemerintahan terpadu Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, pada Jumat, 10 Oktober 2025.

“Ini dalam rangka kita meneguhkan komitmen Pemerintah Kota Bogor kembali memastikan bahwa akses dari Parung Banteng, pintu Tol Bogor Selatan masuk ke area perkantoran atau pusat pelayanan Kota Bogor bisa kita laksanakan secara bertahap mulai dari sekarang,” ucap Dedie Rachim.

Lahan yang akan dibangun ini merupakan hibah lahan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Nantinya, jalan utama menuju kantor pemerintahan terpadu Katulampa ini bisa diakses baik dari wilayah Parung Banteng, Tol Bogor Selatan ataupun melalui Bogor Raya.

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga melakukan koordinasi dengan pihak pengembang yakni PT. SEG dan PT. KTP yang berada di antara lahan milik Pemkot Bogor, sehingga akses masuk bisa memanfaatkan lahan atau jalur milik pengembang.

“Nah hari ini kita coba mulai land clearing mulai dari titik Bogor Raya masuk ke Bogor Raya City miliknya PT. KTP. Ini kita lihat langsung ke lapangan, ada beberapa penyesuaian yang harus dilaksanakan supaya jalannya smooth dan enakeun. Jangan terlalu patah kemudian elevasinya juga dipikirkan dengan baik,” ucapnya.

Di samping membuka jalur dan membangun jalan, dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan dibangun rumah ibadah, sarana olahraga, gedung serbaguna, dan Kantor DPMPTSP sebagai langkah awal sebelum nantinya ke depan 21 kantor pelayanan atau dinas akan seluruhnya berpindah.

“Ini tentu perlu koordinasi, perlu meninjau ke lapangan. Perlu ada diskusi kecil untuk bisa ada kesamaan pandangan dan kesepahaman dan tentu harapannya wilayah Bogor Timur ini terutama di Kelurahan Katulampa bisa maju, berkembang. Jadi kita ingin ikut serta juga mengambil kemajuan ekonomi yang ada di wilayah ekonomi,” jelasnya.

Saat ini, progres keseluruhan pembangunan kantor pemerintahan terpadu dari sisi detail engineering design (DED) sudah mencapai 90 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, Juniarti Estiningsih, menjelaskan dalam proses pematokan juga dilakukan sinkronisasi akses pintu masuk menuju kantor pemerintahan terpadu Katulampa sambil secara simultan dilakukan land clearing atau pembukaan lahan sebelum dilakukan pembangunan.

“Dari patok awal Bogor Raya sampai kantor pemerintah terpadu ini panjangnya 450 meter yang akan dibangun jalan. Tadi antara PT SEG dan PT KTP juga kita sinkronisasi. Karena bagaimanapun juga kita akan melewati dua perumahan tersebut,” ungkapnya.

Esti menyebut bahwa land clearing dan sinkronisasi di awal sebelum dilakukan pembangunan penting untuk menyamakan persepsi dan juga sebagai komitmen dalam membangun kantor pemerintah terpadu.

Adapun pembangunannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Sebab untuk tahun ini dan tahun depan pihaknya masih akan melanjutkan beberapa prioritas pembangunan, di antaranya penyelesaian pembangunan Jalan R3 untuk memecah kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Tajur.

(ckl/hrs)

Continue Reading
1 Comment

1 Comment

  1. Akuntansi

    13 Oktober 2025 at 08:28

    Berapa persen progres DED pembangunan kantor pemerintahan terpadu Katulampa saat ini?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Klarifikasi Disperumkim Kota Bogor Terkait Pajak Mobil Dinas

Published

on

By

Klarifikasi Disperumkim Kota Bogor Terkait Pajak Mobil Dinas
Kendaraan dinas milik Disperumkim Kota Bogor. Foto/Istimewa

KlikBogor – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan kendaraan dinas diduga menunggak pajak.

Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi mengatakan bahwa Disperumkim Kota Bogor telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas sesuai ketentuan yang berlaku dan pembayaran telah dilakukan tepat waktu sesuai jatuh tempo pada 18 November 2025.

Saat ini, pelat nomor baru juga telah terpasang pada kendaraan tersebut. Dijelaskan bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola organisasi perangkat daerah (OPD) telah memliki perencanaan dan anggaran.

“Perlu diketahui bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola OPD telah memiliki perencanaan dan pos anggaran yang tersedia,” ujarnya dikutip Kamis, 11 Juni 2026.

Ia menambahkan, kendaraan dinas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan contoh kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kepada masyarakat.

Sebelumnya, sebuah unggahan di media sosial menampilkan kendaraan operasional pelat merah yang memiliki masa berlaku hingga Desember 2021.

Baca juga: Viral Mobil Dinas di Kota Bogor Diduga Menunggak Pajak

(hrs)

Continue Reading

Berita

Zona 5 Siap Dialiri, Tirta Pakuan Lakukan Komisioning Pipa

Published

on

By

Zona 5 Siap Dialiri, Tirta Pakuan Lakukan Komisioning Pipa
Perumda Tirta Pakuan melakukan komisioning jaringan pipa di wilayah Palasari, Kabupaten Bogor. Foto/Istimewa

KlikBogor – Memastikan aliran air ke pelanggan memenuhi Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K-3), Perumda Tirta Pakuan melakukan komisioning jaringan pipa di wilayah Palasari, Kabupaten Bogor, untuk aliran ke zona 5. Hal ini sesuai komitmen Tirta Pakuan mengoptimalkan aliran air selama 24 jam.

Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan, Dani Rakhmawan menjelaskan, kegiatan komisioning jaringan pipa di Palasari untuk ke zona 5 dilaksanakan pada Selasa kemarin.

“Komisioning ini merupakan proses pengujian, pemeriksaan juga memastikan bahwa seluruh komponen, sistem, instalasi, atau fasilitas yang baru selesai dibangun dapat berfungsi dengan baik, aman dan sesuai dengan spesifikasi desain. Ini kami cek sebelum resmi dioperasikan secara penuh,” ungkap Dani dikutip Kamis, 11 Juni 2026.

Baca juga: Direvitalisasi, SDN Pakuan Kota Bogor Tambah 8 Ruang Kelas Baru

Ia menambahkan bahwa tahap uji coba final atau final check untuk menjamin jaringan yang dibangun tidak mengalami kegagalan saat mulai dioperasikan untuk zona 5.

“Tujuannya memastikan aliran air kepada pelanggan memenuhi Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas atau K3 khususnya di zona 5,” tambahnya.

Baca juga: Legislator PKS Pejuang Kepentingan Publik Berpulang

Pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi teknis untuk mengatasi tantangan distribusi air bersih di Kota Bogor.

Penguatan jaringan dilakukan sebagai langkah lanjutan. Apabila pengembangan jaringan di suatu wilayah berdampak pada tekanan air di wilayah lain, maka akan dilakukan intervensi teknis.

“Kami memastikan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian di lapangan guna meningkatkan layanan serta memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bogor secara optimal,” katanya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Direvitalisasi, SDN Pakuan Kota Bogor Tambah 8 Ruang Kelas Baru

Published

on

By

Direvitalisasi, SDN Pakuan Kota Bogor Tambah 8 Ruang Kelas Baru
Gedung SDN Pakuan Kota Bogor (kiri) yang akan direvitalisasi dengan total delapan ruang kelas baru pada 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – SDN Pakuan Kota Bogor akan menambah ruang kelas baru (RKB). Proses pembangunan gedung sekolah ditandai dengan pre-construction meeting (PCM).

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menegaskan pentingnya persiapan pelaksanaan revitalisasi bangunan SDN Pakuan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri PCM bersama Dinas Pendidikan, konsultan perencana, pelaksana, pengawas, dan pihak sekolah pada Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, pembahasan teknis perlu dilakukan secara matang karena kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama proses pembangunan.

“Anak-anak masih menggunakan ruang kelas yang ada di sampingnya, sehingga aspek keamanan, distribusi barang, dan lainnya harus spesifik betul-betul dibahas,” ujarnya.

Baca juga: SDN Cimahpar 5 jadi Percontohan Revitalisasi Sekolah Lewat Swakelola

Ia mengungkapkan, usulan penambahan RKB telah diajukan sejak 2023. Dengan tambahan ruang kelas baru ini diharapkan jumlah siswa yang belajar pada siang hari berkurang dan ke depan seluruh siswa dapat masuk pagi.

Wakil Wali Kota juga meminta pelaksana proyek mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi. Proyek revitalisasi SDN Pakuan ditargetkan selesai pada Desember 2026.

Kepala SDN Pakuan, Joko Hadiarso mengatakan, sekolah dengan 529 siswa saat ini memiliki 18 rombongan belajar, sementara ruang kelas yang tersedia belum mencukupi sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung hingga sore hari.

“Kami mengajukan ruang kelas baru sejak tahun 2023. Karena itu, jangan sampai anak pulang jam 5. Target saya jam 2 sudah pulang,” ujarnya.

Dalam revitalisasi ini akan dibangun empat ruang kelas baru pada bangunan dua lantai yang berada di area sekolah. Selama pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan sistem tiga shift.

Pihak sekolah juga akan turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek agar kualitas pembangunan terjaga.

Baca juga: 30 Calon Pekerja Migran Digembleng untuk Kerja ke 3 Negara

Revitalisasi SDN Pakuan dikerjakan oleh pelaksana CV Prakarsa Adhikari Semesta selama enam bulan atau 180 hari kalender. Proyek senilai Rp2 miliar ini bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2026.

“Pekerjaan meliputi pembongkaran eksisting (bangunan lama) terus bangun (gedung) baru. Awalnya 3 ruang kelas dan 1 ruang guru, nanti jadi empat ruang kelas semuanya. Totalnya jadi 8 ruang kelas karena 2 lantai,” kata Direktur CV Prakarsa Adhikari Semesta, Maswi Haris.

Pihaknya memastikan telah berkoordinasi dengan sekolah untuk menutup dan membatasi area proyek agar tidak diakses siswa. Hal tersebut dilakukan lantaran pembangunan berlangsung bersamaan dengan kegiatan belajar mengajar.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerjaan akan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam rencana anggaran dan mutu pembangunan.

“Kami akan tetap waktu dan tetap mutu juga patuh dengan K3 agar semua sesuai RAB (rencana anggaran biaya), apalagi ini untuk pendidikan anak,” katanya.

(hrs)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer