Berita
Kabag Hukum dan HAM, Alma Wiranta Laporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik
KlikBogor – Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Alma Wiranta, telah membuat laporan resmi ke Polresta Bogor Kota terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh inisial Ir dengan tanda surat penerimaan pengaduan nomor: B/08/VIII/2026 tanggal 08 Agustus 2026.
Alma membuat laporan pengaduan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan inisial Ir melalui media sosial WhatsApp dan yang disebarkan langsung kepada masing-masing jajaran pimpinan eksekutif serta legislatif Kota Bogor serta disebarkan ke pihak lainnya melalui WhatsApp.
Alma menegaskan bahwa terlapor sengaja menyebarkan narasi tendensius menyerang kehormatan dirinya dengan bahasa menyatakan adanya persetubuhan dengan perempuan inisial IW secara vulgar sebagaimana dalam release yang dibuat terlapor dan hal tersebut disebarkan agar dapat dibaca orang lain.
”Saya menduga tindakan Ir memiliki maksud tertentu. Kapasitas serta hubungannya dengan perempuan berinisial IW perlu didalami lebih lanjut, sehingga motif terlapor dapat terungkap” ujar Alma Wiranta, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Baca juga: Mobil Terbakar di SPBU Cilendek Bogor, Pengemudi Terluka
Alma menjelaskan bahwa laporan pengaduan dengan ancaman Pasal 434 KUHP terkait pencemaran nama baik dari fitnah ini dilakukan oleh terlapor pasti ada motif untuk merusak kehormatan dan marwah institusi serta harkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bogor.
”Saya telah mengumpulkan bukti-bukti dan melapor ke Polresta. Unggahan dan narasi yang disebarkan terlapor telah menghakimi nama baik saya, menyerang pribadi, sekaligus merusak citra lembaga Pemkot Bogor dan para pimpinannya. Tindakan tersebut jelas memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE dan Pasal 434 KUHP,” tegas Alma setelah menelaah tulisan Irianto sebanyak 9 halaman
Ia menambahkan bahwa dirinya sangat terbuka terhadap kritik yang membangun. Namun, jika kritik tersebut berganti menjadi fitnah, hoaks dan ujaran kebencian yang serius, apalagi pencemaran nama baik, maka langkah hukum menjadi jalur tegas yang harus diambil agar tidak terjadi lagi hal yang sama.
”Langkah ini penting untuk memberikan efek jera kepada terlapor, agar paham ini negara hukum. Kebebasan mengekspresikan pendapat maupun pers memang dijamin, tetapi tetap ada kode etik dan batasan. Jangan sampai kebebasan tersebut justru merusak nama baik seseorang maupun lembaga, sebagaimana delik aduan di Pasal 433 KUHP, dengan perkataan kalau tidak dikonfirmasi langsung disebarkan ke media, ini ada unsur ancaman terhadap pelapor,” katanya.
Baca juga: Manipulasi Transaksi Tabungan, Oknum Karyawan Koperasi di Kota Bogor Dipolisikan
Terpisah, Ir kepada wartawan menjelaskan, jika dalam pemberitaan disebut laporan, maka minta dijelaskan secara jelas laporan apa, diajukan ke mana, dan statusnya apa. Nomor registrasi B/08/VIII/2026 yang ditampilkan belum menjelaskan bahwa itu merupakan Laporan Polisi.
“Saya kira media perlu memastikan status dokumennya agar pemberitaan tidak menimbulkan persepsi seolah-olah perkara pidana sudah berjalan. Boleh disebut laporan, tapi perlu jelas laporan apa dan statusnya apa. Laporan Polisi (LP), Laporan Informasi (LI), dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) memiliki mekanisme dan konsekuensi hukum yang berbeda. Nomor B/08/VIII/2026 yang ditampilkan juga belum menunjukkan bahwa itu merupakan LP. Jadi mohon media memastikan terlebih dahulu jenis dan status dokumennya agar pemberitaan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” katanya, Minggu, 9 Agustus 2026.
Masih kata dia, dirinya dilaporkan itu hak Kabag Hukum dan HAM Alma Wiranta. Namun, ia memiliki dasar membuat press realease yang dipermasalahkan oleh bersangkutan.
(hrs)
Berita
Bank Kota Bogor Perluas Akses Modal bagi UMKM Lewat Kurda
KlikBogor – Perumda BPR Bank Kota Bogor siap menggulirkan program unggulan Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) yang dirancang untuk mempermudah akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Direktur Utama Perumda BPR Bank Kota Bogor, Tommy Indra Gunawan mengatakan bahwa pihaknya memiliki rencana strategis jangka menengah yang akan dijalankan mulai saat ini hingga tahun mendatang.
Salah satu program prioritas yang disiapkan adalah penyaluran pembiayaan melalui skema Kurda. Program ini menyasar secara spesifik para pelaku usaha lokal yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pinjaman modal dengan proses yang mudah dan bunga yang terjangkau.
Tommy menjelaskan, bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan dana segar untuk mengembangkan skala bisnisnya, pihak bank membuka pintu seluas-luasnya untuk mengajukan permohonan Kurda secara langsung ke kantor Bank Kota Bogor.
Untuk menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas penyaluran dana, pihak manajemen menetapkan tiga persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh calon debitur, yakni berstatus sebagai penabung aktif, memiliki lokasi usaha yang beroperasi di wilayah Kota Bogor, serta tercatat secara administratif sebagai warga Kota Bogor.
“Kami merencanakan ada program yang bagus buat warga Kota Bogor, terutama bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan kredit yang mudah dan murah. Itu namanya Kredit Usaha Rakyat Daerah atau Kurda. Bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dana untuk bisa mengembangkan usahanya, silakan nanti datang ke Bank Kota Bogor untuk mengajukan permohonan dengan syaratnya tiga, yakni merupakan penabung aktif, punya usahanya di Kota Bogor, dan tentunya adalah warga Kota Bogor,” kata Tommy didampingi Direktur Operasional Perumda BPR Bank Kota Bogor, Bhima Irsi Faliandri dan Dewan Pengawas Dinna Fajrina usai kegiatan Jumat Sehat bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.
Baca juga: KONI Jawa Barat Puji Penyelenggaraan Porprov XV di Kota Bogor
Terkait besaran plafon pinjaman yang disediakan dalam skema Kurda tersebut, pihak manajemen mengarahkan sasaran utamanya bagi pelaku usaha mikro dengan kebutuhan pembiayaan ringan.
Kendati demikian, Bank Kota Bogor tetap bersikap fleksibel dan terbuka apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan suntikan dana dengan nominal yang lebih besar sesuai kapasitas dan kelayakan usahanya.
“Sebetulnya kita sasarannya adalah untuk para pelaku UMKM ini adalah yang mengambil di bawah Rp10 juta. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan kalau ada yang mengajukan di atas itu,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Operasional Perumda BPR Bank Kota Bogor, Bhima Irsi Faliandri mengatakan, program ini ditargetkan berjalan pada awal tahun. “Sebenarnya ini sudah matang dan sudah akan dijalankan insyaallah di awal tahun ini,” ujarnya.
Baca juga: 9 Emas Porprov Jabar Diborong Kota Bogor Lewat Cabor Menembak
Bhima menjelaskan, Kurda diperuntukkan bagi warga Bogor yang memiliki usaha di Bogor dan ingin mengembangkannya. Pelaku UMKM, kata dia, kerap sulit mendapat kredit karena dinilai belum bankable. Analisis kredit di bank umumnya mensyaratkan laporan keuangan atau pencatatan usaha yang baik.
Untuk mengakses Kurda, Bhima menyebut syarat terpenting adalah menjadi penabung aktif di Bank Kota Bogor dan memiliki usaha. “Itu saja,” ujarnya.
Bank Kota Bogor menerapkan layanan pick-up service atau jemput bola bagi nasabah UMKM. Petugas mendatangi lapak atau warung setiap hari, kecuali satu hari dalam sepekan, karena pedagang umumnya tidak bisa meninggalkan tempat usahanya.
Salah satu nasabah, pedagang bubur di Ciwaringin mengaku telah menabung di Bank Kota Bogor selama lima tahun dan tidak perlu datang ke kantor untuk menabung. Segmen nasabah bank ini, kata Bhima, memang pelaku usaha menengah kecil.
Bhima juga mengajak anggota PWI beserta keluarga yang memiliki usaha untuk mulai mengembangkan usahanya melalui program ini.
(rls/hrs)
Berita
Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas di 2 BUMD Kota Bogor Dibuka
KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membuka pendaftaran seleksi calon Direktur Administrasi dan Keuangan untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor periode 2027-2032.
Selain itu juga dibuka pendaftaran untuk calon anggota Dewan Pengawas Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor periode 2027-2031 serta calon anggota direktur Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor 2027-2032.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hanafi mengatakan bahwa proses seleksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara teknis ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018.
“Seleksi ini dilaksanakan karena adanya kekosongan jabatan sehingga diadakan seleksi. Seleksi ini terbuka dengan persyaratan sesuai dengan masing-masing BUMD, baik persyaratan umum maupun administratif,” ujar Hanafi dalam keterangannya dikutip Jumat, 13 November 2026.
Tak hanya itu, Hanafi menekankan seleksi ini dilaksanakan dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kinerja pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Bogor maupun meningkatkan pelayanan sistem transportasi di Kota Bogor.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor ini menyampaikan bahwa seleksi calon direktur akan dilaksanakan oleh pihak independen, instansi, lembaga maupun akademisi.
Dalam tahapan seleksi, peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, wajib menunjukkan dokumen asli untuk diverifikasi langsung oleh panitia. Proses tersebut tidak dapat diwakilkan.
“Kalau pada waktu yang ditentukan peserta tidak membawa dan menunjukkan dokumen asli secara langsung, akan dinyatakan gugur,” tegasnya.
Panitia seleksi telah menetapkan tahapan dan jadwal pelaksanaan. Untuk seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan:
1. Pengumuman 13 – 19 November 2026.
2. Pendaftaran 13 – 19 November 2026
3. Seleksi Administrasi:
– Verifikasi kelengkapan dokumen
– Verifikasi keaslian dokumen persyaratan administrasi
– Rekam Jejak
– Penetapan hasil seleksi administrasi 20 – 27 November 2026
1. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 2 Desember 2026
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan:
• Psikotest
• Ujian Tertulis Keahlian dan Penulisan Makalah
• Presentasi Makalah dan Wawancara
a. 3 Desember 2026
b. 4 Desember 2026
c. 14 Desember 2026
1. Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) 15 Desember 2026
2. Penyampaian nama calon hasil seleksi kepada Kepala Daerah 15 Desember 2026
3. Wawancara Akhir 16 Desember 2026 (Tentatif)
4. Penyampaian Calon Anggota Direksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pertimbangan 17 Desember 2026.
5. Penetapan Calon Terpilih Tentatif (terbitnya surat pertimbangan dari Kemendagri)
6. Pelantikan, Penandatanganan Kontrak Kinerja, dan Surat Pernyataan Direksi (Tentatif)
Jadwal sewaktu–waktu dapat berubah dan akan diinformasikan melalui website Pemerintah Kota Bogor
Adapun ketentuan pendaftaran
1. Pengumuman melalui website Pemerintah Kota Bogor dengan alamat https://pansel.kotabogor.go.id
2. Peserta seleksi wajib membuat akun pada website Pemerintah Kota Bogor dengan alamat website https://pansel.kotabogor.go.id
3. Peserta mengajukan lamaran dan persyaratan administrasi melalui alamat website https://pansel.kotabogor.go.id
4. Setiap pendaftaran yang telah diterima akan mendapatkan balasan melalui website https://pansel.kotabogor.go.id dari Panitia Seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
Sementara seleksi Direktur Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor
1. Pengumuman 13 – 19 November 2026
2. Pendaftaran 13 – 19 November 2026
3. Seleksi Administrasi:
• Verifikasi kelengkapan dokumen
• Verifikasi keaslian dokumen persyaratan administrasi
• Rekam Jejak
• Penetapan hasil seleksi administrasi 20 – 27 November 2026
1. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 2 Desember 2026
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan
• Psikotest
• Ujian Tertulis Keahlian dan Penulisan Makalah
• Presentasi Makalah dan Wawancara
a. 3 Desember 2026
b. 4 Desember 2026
c. 14 Desember 2026
6. Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) 15 Desember 2026
1. Penyampaian nama calon hasil seleksi kepada Kepala Daerah 15 Desember 2026
2. Wawancara Akhir 16 Desember 2026 (Tentatif)
3. Penetapan Calon Terpilih 17 Desember 2026
4. Pelantikan, Penandatanganan Kontrak Kinerja, dan Surat Pernyataan (Tentatif).
Jadwal sewaktu–waktu dapat berubah dan akan diinformasikan melalui website Pemerintah Kota Bogor.
(rls/hrs)
Berita
Pasirkuda Optimalkan Pendataan Bansos Lewat Aplikasi Perlinsos
KlikBogor – Pemerintah Kelurahan Pasirkuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor melakukan sosialisasi program perlindungan sosial (perlinsos).
Hal tersebut disampaikan Lurah Pasirkuda, Wildan Rayhan di aula kantornya, Kamis, 12 November 2026. Tujuannya, memperkuat sinergi informasi serta mengoptimalkan ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos) di masyarakat.
“Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap sarana informasi dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan citarasa serta pemahaman yang positif di tengah warga,” ujar Wildan.
Dalam kesempatan yang sama, pembahasan mengerucut pada implementasi program perlindungan sosial dari Kementerian Sosial, khususnya pemanfaatan aplikasi digital yang dirancang untuk memudahkan warga mengajukan dan mendapatkan bantuan secara transparan.
Baca juga: 300 Anggota Satlinmas Kota Bogor Ikuti Apel Besar se-Jawa Barat
Perwakilan Dinas Sosial Kota Bogor, Dian Sari yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Ia menekankan bahwa bantuan sosial yang disalurkan merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap warga yang membutuhkan.
”Bantuan sosial bukan hanya sekadar pemberian bantuan secara materi, tetapi juga wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan, perhatian, dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Kami berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan, serta meningkatkan taraf hidup para penerima manfaat,” ungkap Dian.
Baca juga: Kota Bogor Peringkat Keempat Klasemen Sementara Porprov Jabar
Sementara itu, Pendamping PKH Kelurahan Pasirkuda, Ulfa, memberikan penjelasan teknis mengenai penggunaan aplikasi Perlinsos yang terintegrasi.
Ia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut diluncurkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola data kemiskinan dan penyaluran bantuan agar lebih akurat dan transparan.
”Aplikasi Perlinsos merupakan sistem perlindungan sosial terintegrasi dari Kementerian Sosial. Di Kelurahan Pasirkuda, saat ini terdapat sekitar 10 agen Perlinsos, termasuk saya sebagai pendamping PKH. Dalam proses pendataan, kami selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan memanfaatkan pertemuan rutin bulanan,” jelas Ulfa.
Ia menambahkan, bagi warga yang ingin mendaftar melalui sistem tersebut, persyaratannya cukup sederhana yaitu dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon genggam, dan nomor meteran listrik.
Hingga saat ini, tercatat kurang lebih 1.300 warga Kelurahan Pasirkuda telah terdaftar dalam sistem pendataan tersebut.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah kelurahan, Dinas Sosial Kota Bogor, pendamping PKH, jajaran RT/RW serta insan pers.
(rls/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi1 tahun agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi2 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
