Berita
6 Poin Seruan Forum Akademisi IPB University untuk Kedaulatan Bangsa, Salah Satunya BoP Perlu Dikaji
KlikBogor – Forum Akademisi IPB University menyampaikan enam poin seruan kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa dalam menyikapi situasi nasional dan global saat ini.
Juru Bicara Forum Akademisi IPB University, Prof Herry Purnomo, mengatakan bangsa dan negara Indonesia saat ini sedang menghadapi dinamika geopolitik global, tantangan kedaulatan ekonomi, serta perkembangan kebijakan nasional dan global.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi dengan wawasan luas, kehati-hatian, kebijaksanaan, kedaulatan data, dan dasar keilmuan yang kuat dalam pengambilan keputusan.
Ia menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk menjaga komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi hingga kepentingan nasional.
“Seluruh elemen bangsa dari pemerintah hingga rakyat kecil, penting untuk “bersatu” dalam menjaga komitmen terhadap konstitusi, permusyawaratan, demokrasi, dan kepentingan nasional jangka panjang,” ungkapnya di IPB International Convention Center, Minggu, 15 Maret 2026.
Forum Akademisi IPB University juga menegaskan bahwa dalam pandangannya mereka menjunjung tinggi prinsip kejujuran, etika-moral, objektivitas ilmiah, serta keberpihakan pada kepentingan bangsa.
Selain itu, orientasi forum pada masa depan bangsa dan dunia yang damai, lebih sejahtera, dan berkeadilan.
“Forum Akademisi IPB University memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menyampaikan pandangan berbasis ilmu pengetahuan demi menjaga arah pembangunan bangsa dan peran Indonesia dalam pergaulan dunia yang beradab,” imbuhnya.
Memperhatikan perkembangan situasi nasional dan global saat ini serta komitmen para akademisi IPB University dalam menjaga kepentingan bangsa dan negara, Forum Akademisi IPB University menyampaikan enam poin seruan dari Bogor.
Pertama, meneguhkan komitmen pada konstitusi dan kedaulatan bangsa.
Forum Akademisi IPB University menilai kebijakan luar negeri Indonesia terombang-ambing oleh dinamika geopolitik global jika tidak konsisten berlandaskan pada amanat Pancasila yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Hal ini melemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta perlindungan terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional.
Karena itu, setiap hubungan bilateral, keputusan multilateral, dan komitmen internasional perlu diuji kesesuaiannya dengan amanat konstitusi sebagai “cahaya penuntun” arah diplomasi Indonesia yang disegani dunia.
Dua, mendorong tata kelola negara yang transparan, akuntabel, dan berbasis ilmu pengetahuan.
Forum Akademisi IPB University mendorong agar setiap keputusan strategis negara harus diambil secara permusyawaratan terbuka, berlandaskan hukum dan bukti ilmiah, serta didukung oleh kajian akademik yang dapat diakses publik.
Menurutnya, proses perumusan kebijakan perlu melibatkan secara nyata perguruan tinggi, komunitas ilmiah, dan masyarakat madani melalui konsultasi publik dan mekanisme partisipatif secara permusyawaratan yang demokratis.
Kebijakan strategis, terkait perjanjian perdagangan internasional atau kebijakan impor yang berdampak luas, terutama hajat hidup rakyat banyak, tidak diputuskan secara tertutup tanpa kajian ilmiah dan permusyawaratan dengan partisipasi publik yang memadai.
Tiga, menyatakan keprihatinan terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Forum Akademisi IPB University menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP perlu dikaji secara kritis, konstruktif, terbuka, dan akuntabel untuk memastikan partisipasi tersebut tidak melemahkan kedaulatan bangsa dan negara, sejalan dengan amanat konstitusi, serta tidak bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Forum juga menegaskan bahwa Indonesia perlu tetap konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif dengan mengutuk segala bentuk genosida di Palestina dan di seluruh dunia serta mendorong penyelesaian konflik secara adil melalui solusi dua negara (two-state solution) yang menjamin hak rakyat Palestina atas tanah dan kedaulatannya.
Empat, menyatakan keprihatinan terhadap penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Forum Akademisi IPB University menilai kesepakatan ART perlu dikaji secara kritis dan konstruktif karena sangat merugikan kepentingan ekonomi nasional, membatasi ruang kebijakan negara, serta berdampak pada perlindungan industri dan konsumen termasuk jaminan produk halal dan kedaulatan data (perlindungan data pribadi serta tata kelola transfer data lintas batas), serta merugikan kepentingan politik dan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, setiap komitmen perdagangan internasional harus dipastikan tetap memprioritaskan untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Lima, mendorong DPR RI untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam meninjau kembali kebijakan ART yang berpotensi besar merugikan kepentingan nasional.
Forum Akademisi IPB University mendorong DPR perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan Indonesia dalam ART serta, apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat, mengambil langkah konstitusional untuk membatalkan atau menegosiasikan kembali kebijakan tersebut.
Enam, menegaskan peran perguruan tinggi dan masyarakat sipil madani dalam menjaga masa depan bangsa.
Akademisi dan masyarakat madani dinilai memiliki bertanggung jawab secara moral untuk menyuarakan pandangan kritis dan konstruktif berbasis ilmu pengetahuan serta menjaga kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang dijamin oleh pemerintah dan konstitusi.
Sementara perguruan tinggi menjadi ruang yang aman, bebas, tapi tertib bagi diskusi ilmiah dan kritik kebijakan publik agar arah pembangunan Indonesia tetap berpihak pada kedaulatan bangsa, kesejahteraan rakyat, pembangunan berkelanjutan, dan perdamaian dunia, sesuai dengan cita-cita Pancasila.
“Seruan ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan bangsa sebagai wujud tanggung jawab moral dan intelektual kami. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi,” pungkas Prof Herry.
(hrs)
Berita
Jembatan Garuda King Ago Batu Tapak di Kota Bogor Diresmikan
KlikBogor – Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dan terharu terhadap intensitas pembangunan jembatan dan sumur bor yang dilakukan hampir di semua wilayah di Indonesia.
Hal itu Presiden sampaikan saat launching serentak pembangunan jembatan dan sumur bor yang disaksikan secara daring dari Jembatan Garuda King Ago Batu Tapak yang berlokasi di RW 03, Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat. Kamis, 13 Agustus 2026.
“Bahwa Bangsa Indonesia itu bangsa yang bersatu. Bangsa yang gotong royong. Bangsa yang mampu menggali kekuatan kita sendiri, yang bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat,” kata Presiden dalam sambutannya.
Presiden juga mengapresiasi TNI Polri yang berada di tengah masyarakat. Sehingga semua aksesibilitas warga dan infrastruktur bisa terpenuhi sejauh ini.
“Saudara-saudara telah berinisiatif sebelum sesungguhnya saya memberikan instruksi. Ini bukti TNI adalah tentara rakyat, bukti bahwa Polri adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu,” ungkapnya.
Jembatan sepanjang 15,3 meter itu dibangun dengan nuansa merah putih oleh TNI Angkatan Darat (AD) dan masyarakat. Hal ini sebagai simbol bahwa persatuan untuk Bangsa Indonesia terus dipupuk.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi Kasrem 061/Suryakancana dan Dandim 0606/Kota Bogor serta Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor ikut meresmikan jembatan tersebut.
“Sesuai dengan arahan Pak Presiden, bahwa jembatan sepanjang 15,3 meter ini harus dan Insya Allah bermanfaat untuk masyarakat,” singkat Jenal sebelum meresmikan jembatan.
Di lokasi yang berbeda saat daring, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pembangunan ini bentuk komitmen TNI AD dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pembangunan ini diharapkan mampu memperlancar akses penghubung antarwilayah.
“Serta mendorong mobilitas pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Jenderal Maruli.
(rls/hrs)
Berita
Tantan Sulthon Bukhawan Terpilih jadi Ketua PWI Jawa Barat
KlikBogor – Tantan Sulthon Bukhawan terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat periode 2026-2031 dalam Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat. Tantan memperoleh 444 suara, mengungguli pesaingnya Hardiansyah, yang meraih 247 suara.
Dari total 669 peserta perwakilan PWI Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat tercatat 2 suara abstain dan 6 suara dinyatakan tidak sah dalam pemilihan yang digelar di Hotel Horison Bandung, pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Sementara Oland PH Sibarani terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jawa Barat setelah menjadi calon tunggal.
Dalam pidato perdananya usai dinyatakan menang, Tantan menegaskan pentingnya rekonsiliasi dan persatuan di antara seluruh elemen wartawan pascakonferprov.
Menurutnya, kejayaan PWI Jawa Barat hanya bisa diraih jika seluruh anggotanya bergerak dalam satu irama.
”Saya mengajak seluruh anggota PWI untuk bersatu, bersama-sama membangun PWI ke depan tanpa ada lagi perbedaan. Saya yakin, dengan bersatu dan saling bergandengan tangan, organisasi yang besar ini akan semakin maju dan bermartabat,” ujar Tantan.
Baca juga: Pemkot Bogor Uji Petik 21 Penitipan Motor di Jalan Mayor Oking
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan Sidang dari PWI Pusat, Zulkifli Gani Otto, meminta seluruh jajaran untuk menyatukan barisan dan menghilangkan sekat-sekat kelompok. Ia menegaskan agar tidak ada lagi kubu-kubuan di tubuh PWI Jawa Barat demi menjaga soliditas pers di Tatar Pasundan.
Guna menyusun struktur kepengurusan anyar, Ketua PWI terpilih diberikan waktu satu bulan didampingi tim formatur yang beranggotakan tiga orang.
Kemenangan Tantan dan terpilihnya kembali Oland mendapat sambutan hangat dari berbagai daerah, salah satunya dari pengurus PWI Kota Bogor.
Baca juga: Bea Cukai Bogor Musnahkan 10 Juta Batang Rokok Ilegal
Ketua PWI Kota Bogor, Herman Indrabudi, yang akrab disapa Kang Aldho, menyampaikan ucapan selamat sekaligus rasa optimistisnya atas terpilihnya duet kepemimpinan baru PWI Jawa Barat.
Menurut Kang Aldho, Konferprov tahun ini menjadi momentum sejarah penting bagi penguatan konsolidasi pers di Jawa Barat.
”Atas nama keluarga besar PWI Kota Bogor, saya mengucapkan selamat dan sukses yang sebesar-besarnya kepada Kang Tantan Sulthon Bukhawan atas amanah baru sebagai Ketua PWI Jawa Barat periode 2026–2031, serta kepada Bang Oland PH Sibarani yang kembali dipercaya memimpin Dewan Kehormatan,” tutur Kang Aldho.
Kang Aldho menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan baru ini, PWI Jawa Barat diyakini mampu melangkah lebih progresif, profesional, dan semakin solid dalam merangkul seluruh pengurus PWI di tingkat kabupaten maupun kota.
”Kami di daerah siap bersinergi dan mendukung penuh visi-misi kepengurusan baru. Kami menaruh harapan besar agar PWI Jawa Barat semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas dan perlindungan jurnalis, serta terus menjadi benteng demokrasi yang adaptif di era digital,” tegas Kang Aldho.
(rls/hrs)
Berita
Pemkot Bogor Uji Petik 21 Penitipan Motor di Jalan Mayor Oking
KlikBogor – Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran terus dilakukan. Salah satunya dari lokasi penitipan motor di sepanjang Jalan Mayor Oking, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin melakukan uji petik langsung dengan inspeksi di 21 titik penitipan motor di Jalan Mayor Oking, tepatnya di seberang Stasiun Bogor, Rabu, 12 Agustus 2026 siang.
“Kita cek kewajiban pajak penitipan motor yang harus masuk ke kas daerah. Dari hasil temuan di lapangan, memang ada beberapa hal yang harus dan butuh tindak lanjut lebih dalam,” kata Jenal usai inspeksi.
Pertama, lanjut Jenal, ada beberapa pemilik usaha yang belum masuk dan terdaftar sebagai wajib pajak (WP), sehingga menjadi potensi kehilangan PAD.
Lalu, dari penghitungan manual yang dilakukan petugas saat inspeksi, ada ketidaksesuaian antara jumlah motor yang dititipkan dengan jumlah setoran pajak yang masuk ke kas daerah Kota Bogor.
“Maka langkah ke depan, kita akan undang ke Balai Kota untuk memastikan semua patuh terhadap aturan dan kasnya, uangnya, pajaknya masuk resmi kepada pemerintah. Sehingga dampaknya dikonversi menjadi pembangunan yang bermanfaat untuk warga,” jelasnya.
Selain mengecek potensi pendapatan dari penitipan motor tersebut, Jenal dan petugas juga melakukan pengecekan terhadap legalitas usahanya.
Termasuk, para pemilik dan pengelola jasa penitipan motor kembali diingatkan bahwa jalur trotoar yang berada di depan tempat mereka harus steril dari parkir motor maupun bangunan.
“Pada saat dicek oleh petugas, kemarin masih ada beberapa yang nakal, laporan ke saya. Kita pastikan agar mereka tidak menggunakan trotoar sebagai tempat yang dikomersialisasi atau tempat yang dijadikan penitipan, karena pejalan kaki tertutup,” ungkapnya.
“Jadi trotoarnya mau kita tata, lalu CCTV kita pasang berbasis AI. Jadi CCTV-nya bisa menghitung langsung angka motor yang masuk ke parkiran berapa. Alhamdulillah saya sudah menjumpai pihak IT yang mampu membuat CCTV tersebut,” kata Jenal.
(rls/hrs)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi9 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
