Berita
PLN Bersama Warga Ukur Jarak Aman dan Medan Magnet di Bawah SUTET
PT PLN (Persero) bersama warga Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat melaksanakan pengukuran jarak aman dan medan magnet di bawah jaringan SUTET 500kV Cibinong – Saguling yang melintasi wilayah tersebut.
Kegiatan ini disaksikan pula oleh perwakilan DPRD Kabupaten Bandung Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Cipatat, perangkat desa setempat, serta media massa.
Sebelumnya, warga Desa Rajamandala Kulon mengeluh terdapat hewan ternak yang mati serta timbul penyakit kulit dan paru-paru pada warga, hingga tiang besi menyetrum di lapangan voli yang berada di bawah jaringan SUTET.
Untuk memastikannya, petugas PLN segera menindaklanjuti dengan melaksanakan pengukuran jarak aman dan medan magnet pada lokasi tersebut sebagai tindak lanjut hasil audiensi warga Desa Rajamandala Kulon yang merasa terdampak SUTET dengan PT PLN (Persero) difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (6/5) lalu.
Dari pengukuran langsung di lapangan diperoleh jarak kabel terendah dengan bangunan di bawahnya yaitu 18,8 meter, di mana ambang batas minimal untuk jarak aman kabel SUTET 500kV mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2025 adalah 9 meter.
Selain itu, pengukuran medan magnet diperoleh hasil 1,6 mikrotesla, jauh lebih baik dari standar aman menurut Peraturan Menteri ESDM sebesar 0,1 militesla maupun standar WHO sebesar 0,3 militesla.
Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa tidak ada aliran listrik langsung maupun radiasi medan magnet akibat SUTET seperti yang dikeluhkan warga.
Willy Oktaviano, perwakilan dari PT PLN (Persero), dihadapan awak media dan perwakilan DPRD KBB menyampaikan bahwa hasil pengukuran jarak aman dan medan magnet menunjukkan kondisi di bawah jaringan SUTET 500kV Cibinong – Saguling yang melintasi Desa Rajamandala Kulon sangatlah aman. Medan magnet di lokasi yang dikeluhkan hanya 1/1000 dari ambang batas. Keyakinan tersebut sangatlah wajar, mengingat hasil pengukuran masih sangat jauh dibawah batas minimal jarak aman dan medan magnet dalam regulasi.
“Tadi saya coba sendiri pegang tiang besi di lapangan voli yang katanya nyetrum, Alhamdullilah saya tidak merasakan apapun,” tegas Willy dalam keterangannya, Rabu (14/5).
PLN melalui Willy menyampaikan bahwa berkaitan dengan kematian hewan ternak dan penyakit warga yang dikeluhkan akibat radiasi SUTET sebaiknya dikonfirmasi ke Dinas Peternakan maupun Dinas Kesehatan yang memiliki kompetensi lebih mumpuni, karena hal tersebut di luar keahlian PLN.
“PLN selalu terbuka untuk audiensi lanjutan. Kami mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari DPRD Kabupaten Bandung Barat dapat menghadirkan ahli dari dinas terkait untuk memastikan apakah benar kematian hewan ternak dan penyakit warga disebabkan oleh SUTET,” tutup Willy.
Selama ini PT PLN (Persero) memiliki keterikatan dan hubungan yang baik dengan warga masyarakat di sekitar instalasi PLN termasuk di Desa Rajamandala Kulon yang dilewati SUTET 500kV. PLN Group tercatat tidak pernah absen memberikan bantuan baik itu berupa CSR maupun LAZIS dari pegawai PLN untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kegiatan rutin sosial kemasyarakatan di lokasi tersebut. (***)
Berita
Jelang Musda, Golkar Kota Bogor Buka Pendaftaran Calon Ketua DPD
KlikBogor – DPD Partai Golkar Kota Bogor resmi memulai tahapan Musyawarah Daerah (Musda) XI. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi dan hasil rapat koordinasi bersama DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat terkait percepatan konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota.
Ketua Penyelenggara Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor, Eka Wardhana menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan Musda di tingkat daerah ditargetkan rampung paling lambat 31 Juli 2026.
Selanjutnya, konsolidasi internal akan diteruskan ke tingkat Musyawarah Kecamatan (Muscam) hingga Musyawarah Kelurahan (Muslur).
”Sesuai arahan DPD Jawa Barat, Musda tingkat kabupaten/kota paling lambat selesai 31 Juli. Setelah itu, kami diinstruksikan menggelar Muscam hingga Oktober dan Muslur maksimal Desember. Sehingga, seluruh konsolidasi struktur dari tingkat kota hingga kelurahan tuntas pada akhir tahun,” ujar Eka di hadapan awak media, Selasa, 28 Juli 2026 malam.
Eka mengungkapkan, Musda XI DPD Partai Golkar Kota Bogor dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026, di Gedung Braja Mustika. Rangkaian acara akan diawali dengan ajang silaturahmi kader pada pukul 09.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan persidangan Musda mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.
Terkait proses penjaringan pimpinan baru, panitia telah menetapkan jadwal pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor yang berlangsung singkat dan ketat.
”Pendaftaran bakal calon kami buka mulai hari ini, Rabu (29/7/2026) pukul 00.01 WIB dan akan ditutup pada Kamis (30/7/2026) pukul 20.00 WIB. Waktu ini kami rasa cukup bagi para kader terbaik untuk memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diamanatkan dalam AD/ART partai,” tambah Eka.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC) Musda XI, M. Aleksander, menanggapi dinamika politik yang berkembang menjelang pembukaan pendaftaran.
Ia menyayangkan adanya riak-riak atau narasi penolakan terhadap figur tertentu sebelum proses penjaringan resmi berjalan secara adil.
”Penjaringan baru saja dibuka dan pendaftaran belum berjalan, tapi sudah ada dinamika penolakan. Harapan kami, semua kader terbaik yang ingin maju mengikuti mekanisme resmi yang ada di Juklak Pasal 2 DPP. Semua kader memiliki hak yang sama selama memenuhi kriteria baku partai,” tegas Aleksander.
Ia menekankan bahwa panitia penyelenggara dan seluruh stakeholder Partai Golkar Kota Bogor berkomitmen untuk menjamin pelaksanaan Musda XI berlangsung secara transparan, tertib, dan berkualitas demi menjaga soliditas partai.
”Kami mengimbau agar dinamika ini tidak mengganggu kekompakan kader. Terbukti malam ini, seluruh tahapan kita jalankan bersama dan didukung penuh oleh seluruh unsur partai. Kami ingin Musda XI ini berjalan aman, lancar, dan melahirkan kepemimpinan yang membawa kemajuan bagi Partai Golkar di Kota Bogor,” pungkasnya.
(rls/hrs)
Berita
CKG Kota Bogor Khusus TBC Digelar di 400 Lokasi, Dimulai Agustus
KlikBogor – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), dr. Benjamin Paulus Octavianus bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim; Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin; Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, M. Zainal Abidin; Dinas Kesehatan Kota Bogor, serta Lurah Pasir Jaya menandatangani dukungan komitmen pencegahan dan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kota Bogor, Selasa, 28 Juli 2026.
Penandatanganan komitmen tersebut menjadi bagian dari kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Bogor.
Wamenkes menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Sekitar 10 persen kasus TBC dunia berada di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada posisi kedua secara global.
Ia menjelaskan, pada 2020 diperkirakan terdapat 824 ribu kasus TBC di Indonesia dengan penemuan kasus sekitar 48 persen. Sementara pada 2025 diperkirakan terdapat 1.090.000 kasus dengan capaian pengobatan mencapai 80 persen.
Baca juga: Alarm HIV di Kota Bogor, DPRD Desak Pemkot Cepat Tangani
Untuk Kota Bogor, jumlah kasus TBC pada 2025 hingga 2026 diperkirakan mencapai sekitar 18 ribu kasus. Menurutnya, aparatur wilayah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya bagi kontak erat pasien TBC yang tinggal dalam satu rumah.
“TBC merupakan penyakit menular, untuk itu orang yang satu rumah dengan penderita TBC harus dicek. Selama ini yang diobati hanya yang sakit sementara yang tidak sakit tidak diperiksa, padahal bisa jadi ini calon yang sakit di tahun depan. Karena itu tahun ini kita beri anggaran, di Jawa Barat buat CKG di 10.930 lokasi, di mana 400 di antaranya di Kota Bogor,” kata Benjamin.
Ia mengatakan, pelaksanaan CKG khusus TBC bertujuan agar seluruh kontak erat pasien TBC mendapatkan pemeriksaan dan apabila memenuhi kriteria dapat mengonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) secara rutin sebanyak 12 kali pemberian, sehingga kuman TBC dapat ditekan.
Untuk mendukung pelaksanaan CKG di Kota Bogor, dibutuhkan sekitar empat hingga lima alat X-Ray agar target pemeriksaan dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari.
Menurutnya, apabila angka kasus TBC meningkat pada tahun depan, hal tersebut merupakan bagian dari proses penemuan kasus, namun di tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat menurun karena calon pasien telah mendapatkan pengobatan pencegahan.
“Yang terpenting Camat dan Lurah mampu mendatangkan masyarakat yang tertular dan keluarganya untuk dicek. Untuk lebih optimal dapat melibatkan pihak swasta agar CKG di 400 lokasi di Kota Bogor terlaksana,” ujar Benjamin.
Baca juga: Banjir Musiman Teratasi, Kedung Badak Usulkan Drainase Baru
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Erna Nuraena menjelaskan, kegiatan pencanangan tracing TBC terintegrasi dengan CKG Smart.
Rencananya, pelaksanaan CKG akan dimulai pada awal Agustus hingga November 2026 dengan total sasaran sebanyak 23.200 orang di 68 kelurahan. Kegiatan tersebut akan dilakukan di 232 lokasi khusus dengan masing-masing lokasi menyasar 100 orang.
“Kolaborasi dan kerja sama semua pihak, jajaran kesehatan, aparatur wilayah, para kader kesehatan serta pihak terkait lainnya agar penemuan kasus aktif TBC terintegrasi dengan CKG dapat berjalan dengan sukses,” ungkap Erna.
Dalam kesempatan tersebut, Erna juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam penanggulangan TBC, di antaranya koordinasi investigasi kontak di wilayah yang belum optimal, tindak lanjut pasien TBC yang berasal dari luar Kota Bogor.
“Keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, edukasi dan pemahaman masyarakat yang masih rendah, stigma terhadap pasien, serta keterbatasan jumlah kader dan kendala tindak lanjut pasien dari luar wilayah,” pungkasnya.
(rls/hrs)
Berita
Banjir Musiman Teratasi, Kedung Badak Usulkan Drainase Baru
KlikBogor – Upaya penanganan banjir di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor mulai menunjukkan hasil. Setelah dilakukan normalisasi saluran air dan pembersihan drainase, kawasan yang sebelumnya kerap tergenang saat musim hujan kini tidak lagi mengalami banjir.
Lurah Kedung Badak, Ahnim Sutangyat mengatakan, permasalahan banjir selama ini terjadi di wilayah RT 04 RW 09. Berdasarkan aduan masyarakat, kawasan tersebut kerap terdampak banjir saat curah hujan tinggi, terutama pada musim hujan yang berlangsung dari Januari hingga Mei.
“Banjir ini lumayan juga. Di sana ada akses masyarakat menuju SDN Kedung Badak 4 dan Puskesmas Kedung Badak. Banjirnya itu (ketinggian air) sekitar lutut orang dewasa,” ujar Ahnim di kantornya, Selasa, 28 Juli 2026.
Baca juga: Telkom Indonesia jadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kota Bogor
Ia menjelaskan, penanganan banjir dilakukan melalui kerja sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 5.2 Provinsi Jawa Barat Kementerian Pekerjaan Umum dengan melakukan normalisasi saluran air di kawasan Jalan Sholeh Iskandar. Hasilnya, genangan yang sebelumnya sering terjadi kini berhasil diatasi.
“Alhamdulillah, setelah normalisasi dilakukan, air surut dan tidak mengalami banjir lagi,” kata Ahnim.
Selain normalisasi saluran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga melakukan pembersihan sampah serta pengerukan endapan lumpur di saluran drainase agar aliran air kembali lancar.
Sebelum pekerjaan normalisasi dimulai, PPK 5.2 Provinsi Jawa Barat terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak di Aula Kelurahan Kedung Badak. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait pelaksanaan pekerjaan sekaligus mengakomodasi masukan dari warga.
Meski kondisi banjir telah berangsur teratasi, Pemerintah Kelurahan Kedung Badak tetap mengusulkan penanganan lanjutan berupa pembangunan saluran drainase baru yang memiliki dimensi lebih dalam, lebih panjang, dan lebih lebar dibandingkan saluran yang ada saat ini.
Baca juga: Kasus Bayi Dalam Tas di Kota Bogor Terbongkar, Polisi Tetapkan Tersangka
Menurut Ahnim, usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama tim Sekretariat Daerah Kota Bogor pada pekan lalu dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor.
“Kami juga mengusulkan berupa pembuatan saluran air baru yang lebih dalam, panjang, fak lebar dibandingkan eksisting yang sudah ada,” ujarnya.
Ahnim berharap berbagai upaya yang dilakukan secara bertahap tersebut mampu mengurai persoalan banjir dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
“Mudah-mudahan permasalahan di wilayah kami pelan-pelan bisa diurai sehingga penanganannya berjalan dengan baik dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman,” tutupnya.
(hrs/ckl)
-
Serba Serbi2 tahun agoTarif dan Cara Bayar BisKita Trans Pakuan
-
Serba Serbi9 bulan agoRute Menuju Kebun Raya dari Stasiun Bogor: Jalan Kaki hingga Naik Angkot
-
Pemerintahan2 tahun agoJumlah Penduduk Kota Bogor 1,1 Juta Jiwa di 2024
-
Parlementaria2 tahun agoDaftar 50 Anggota DPRD Kota Bogor Terpilih Periode 2024-2029
-
Serba Serbi2 tahun agoRute Menuju Alun-Alun dari Perbatasan Kota Bogor
-
Berita1 tahun ago2 Sekolah Rakyat di Bogor Siap Beroperasi, Ini Lokasinya
-
Serba Serbi2 tahun agoCek Jam Operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor
-
Serba Serbi1 tahun agoPasar Gembrong Sukasari: Lebih Nyaman, Bersih dan Tertata
