KlikBogor – Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor melaksanakan perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) penghubung wilayah Kelurahan Ranggamekar–Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan.

Langkah ini dilakukan untuk keselamatan dan peningkatan kapasitas jembatan setelah adanya pertimbangan teknis dan pembahasan lintas perangkat daerah dan aparatur wilayah.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperumkim Kota Bogor, Ari Syarifudin memaparkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memahami bahwa keberadaan jembatan tersebut saat ini memiliki fungsi penting bagi masyarakat, khususnya sebagai salah satu jalur alternatif bagi pengguna kendaraan roda dua di tengah berlangsungnya pembangunan trase baru Jalan Saleh Danasasmita atau trase Batutulis di kawasan Kelurahan Lawang Gintung.

“Namun demikian, berdasarkan pertimbangan teknis dan hasil pembahasan lintas perangkat daerah bersama aparatur wilayah, pelaksanaan perbaikan jembatan tetap perlu dilakukan pada tahun 2026. Perbaikan diperlukan untuk keselamatan dan peningkatan kapasitas jembatan, pekerjaan ini bukan semata-mata perbaikan rutin,” terang Ari, Kamis, 27 Agustus 2026.

Secara teknis, lanjut Ari, kondisi jembatan memerlukan perbaikan struktur sekaligus peningkatan fungsi, termasuk pelebaran jembatan dari kondisi eksisting sekitar 1,2 meter menjadi 2 meter.

Pelebaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan jembatan sebagai akses penghubung antara wilayah Ranggamekar dan Batutulis.

“Dengan demikian, pelaksanaan pekerjaan saat ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Bogor untuk memastikan bahwa infrastruktur yang digunakan masyarakat tidak hanya tetap berfungsi, tetapi juga memiliki kondisi struktur dan kapasitas yang lebih baik untuk jangka panjang,” katanya.

Baca juga: Sebar Pita Pink di Tugu Kujang, YKI Kampanyekan #BogorSahabatKanker

Ari mengatakan, perbaikan jembatan Ranggamekar–Batutulis juga merupakan aspirasi masyarakat, khususnya warga Ranggamekar dan Batutulis, yang telah disampaikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan selanjutnya telah melalui proses perencanaan serta penganggaran untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

“Apabila pelaksanaan pekerjaan ditunda, maka diperlukan kembali proses perencanaan dan penganggaran sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan keterbatasan ruang fiskal serta tahapan penyusunan anggaran tahun berikutnya, pekerjaan tersebut belum tentu dapat kembali dialokasikan pada TA 2027,” jelasnya.

Atas dasar itu, ujar Ari, setelah mempertimbangkan manfaat, kebutuhan teknis, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan program pembangunan. Pemkot Bogor memandang bahwa pekerjaan tersebut perlu tetap dilaksanakan pada tahun ini.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan, Disperumkim telah melakukan pembahasan dan koordinasi lintas perangkat daerah bersama aparatur kewilayahan.

“Kami bersama aparatur wilayah sudah mempertimbangkan kondisi lalu lintas, kebutuhan akses masyarakat, pelaksanaan pembangunan jalan trase baru Danasasmita, serta kepentingan warga Ranggamekar dan Batutulis,” katanya.

“Hasil pembahasan menyepakati bahwa pekerjaan tetap dilaksanakan pada tahun 2026, dengan tetap memperhatikan pengaturan akses dan keselamatan masyarakat selama masa konstruksi,” imbuhnya.

Baca juga: Jembatan Garuda King Ago Batu Tapak di Kota Bogor Diresmikan

Ari menegaskan, Pemkot Bogor menyadari bahwa selama proses pembangunan akan terdapat penyesuaian akses yang dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat.

Karena itu, pihaknya bersama perangkat daerah terkait, aparatur kecamatan dan kelurahan, serta pelaksana pekerjaan akan terus berkoordinasi untuk meminimalkan dampak pekerjaan terhadap mobilitas warga.

“Mohon dukungan dan pengertian masyarakat, Disperumkim memohon pengertian, dukungan dan kerja sama masyarakat selama proses perbaikan berlangsung. Gangguan akses yang terjadi selama masa konstruksi bersifat sementara, sedangkan manfaat yang ingin diwujudkan adalah tersedianya jembatan penghubung Ranggamekar–Batutulis yang lebih aman, lebih lebar, lebih nyaman, dan lebih baik secara struktural untuk digunakan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.

Masyarakat juga diimbau untuk mematuhi rambu, pengamanan proyek, pengaturan akses, maupun rekayasa lalu lintas yang diberlakukan selama pekerjaan berlangsung demi keselamatan bersama.

Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan agar pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, aspek keselamatan konstruksi dan target waktu yang telah ditetapkan.

“Kami berharap masyarakat dapat melihat pelaksanaan pekerjaan ini sebagai investasi infrastruktur untuk kepentingan bersama. Ketidaknyamanan selama proses konstruksi diupayakan seminimal mungkin agar setelah pekerjaan selesai, masyarakat memperoleh akses penghubung Ranggamekar–Batutulis yang lebih aman, nyaman serta representatif,” pungkasnya.

Untuk informasi, pekerjaan perbaikan JPO penghubung Kelurahan Ranggamekar–Kelurahan Batutulis, dilakukan oleh kontraktor PT. Semesta Loyal Pelita dengan nilai kontrak Rp1.209.509.324. Adapun jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, atau masa pelaksanaan 4 Agustus 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

(rls/hrs)

KlikBogor – Setelah resmi menahkodai Wanita Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bogor, Nasya Kharisa Lestari berkomitmen memperkuat peran wanita dalam ketahanan pangan di Kota Hujan.

Menurut Nasya, wanita harus menempatkan diri sebagai agent of change, di mana menjadi kekuatan utama dalam perubahan dan kemajuan.

“Alhamdulillah, saya mendapatkan amanah sebagai Ketua DPC Wanita Tani HKTI Kota Bogor. Ini merupakan unsur wanita dari berbagai potensi dan latar belakang,” ujar Nasya dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.

Pelantikan pengurus DPC Wanita Tani HKTI Kota Bogor digelar di Gedung BRMP TROA Bogor pada Selasa, 25 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan DPP Wanita Tani HKTI, DPD Wanita Tani HKTI Jawa Barat serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerinda Endang S. Thohari.

Baca juga: Sebar Pita Pink di Tugu Kujang, YKI Kampanyekan #BogorSahabatKanker

Nasya mengatakan, ia tak pernah membayangkan sebelumnya, karena ini bukanlah amanah yang ringan mendapatkan kepercayaan sebagai Ketua Wanita Tani HKTI Kota Bogor.

Namun, ia akan menunaikan kepercayaan yang diamankan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Ini sebuah tantangan dalam memerankan diri lebih luas, tidak hanya menjadi anggota legislatif.

“Ini peran yang terkait dengan pemberdayaan wanita dan penguatan kiprah wanita dalam hal-hal yang sangat penting juga strategis. Diantaranya dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, pemberdayaan UMKM, meningkatkan ketahanan pangan dengan menguatkan budidaya hidroponik serta hortikultura,” paparnya.

Tidak hanya itu, Nasya juga mendorong wanita HKTI ada keterlibatan dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan politik, bahkan kepemimpinan perempuan.

Baca juga: Wabup Jaro Ade Cek Pelayanan Publik dan Antisipasi Dampak Kemarau

Menurutnya, wanita harus menempatkan diri sebagai agent of change, perempuan adalah subyek dari sebuah proses perubahan juga pembangunan harus mampu menjadi mobilisator, dinamisator serta katalisator tidak hanya bidang khusus yang menjadi konsen visi dan misi wanita HKTI.

“Saya berharap wanita berdaya dalam berbagai bidang kehidupan, perubahan dan kemajuan, dengan tidak meninggalkan kodratnya sebagai ibu juga sebagai istri. Saya bismillah dalam menunaikan amanah ini, semoga mampu melahirkan progres yang diharapkan,” jelasnya.

Nasya juga siap mendukung penerapan program unggulan wanita HKTI Jawa Barat, di antaranya penyediaan akses dan distribusi pangan yang lebih dekat serta terjangkau bagi masyarakat. Kemudian, sayur mayur naik kelas dengan pelatihan pengemasan hasil panen, agar mampu menembus pasar modern.

“Saya akan mendorong metode pertanian modern seperti budidaya hidroponik untuk sayuran dan hortikultura secara efisien,” pungkasnya.

(rls/hrs)

KlikBogor – Berbagi tugas dengan Bupati Bogor, Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, melakukan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Kunjungan itu dilakukan untuk mengecek sekaligus memastikan pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan optimal, baik, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Selain memastikan kualitas pelayanan publik, Jaro Ade juga melakukan monitoring terhadap sektor pertanian sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengantisipasi dampak musim kemarau yang berpotensi menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah.

Dalam kunjungannya, Jaro Ade meninjau langsung proses pelayanan serta berkoordinasi dengan jajaran Disdukcapil Kabupaten Bogor. Ia menegaskan pentingnya memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat, tertib, dan nyaman.

“Yang paling penting pelayanan kepada masyarakat harus tetap baik dan nyaman. Kita ingin memastikan masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan bisa terlayani dengan baik,” ujar Jaro Ade.

Baca juga: Taksi Online Terperosok ke Jurang di Jalan Raya Cilebut

Usai mengunjungi Disdukcapil, Wabup Bogor melanjutkan kunjungan ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor.

Dalam kunjungan tersebut, dilakukan koordinasi dan monitoring terhadap kondisi pertanian serta sejumlah lokasi panen untuk mengetahui dampak musim kemarau terhadap hasil pertanian.

Jaro Ade mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipasi apabila terdapat petani yang mengalami penurunan produksi maupun gagal panen akibat kondisi cuaca dan ketersediaan air.

“Untuk pertanian kita juga melakukan monitoring, terutama kemungkinan adanya gagal panen akibat musim kemarau. Kita harus memastikan kondisi di lapangan dan menyiapkan langkah untuk membantu para petani yang terdampak,” katanya.

Sebagai bentuk langkah antisipasi, Pemkab Bogor menyiapkan sejumlah upaya, di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah serta penyediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi masyarakat, khususnya petani yang terdampak kondisi musim kemarau.

Baca juga: Pemkab Bogor Tindaklanjuti Aspirasi Warga, Aktivitas Produksi Minuman Beralkohol Dihentikan

Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di tengah potensi gangguan produksi pertanian.

Sementara penyediaan pupuk murah diarahkan untuk membantu petani menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian serta meringankan beban biaya produksi, terutama bagi petani yang terdampak penurunan hasil panen.

Pemkab Bogor menyatakan akan terus melakukan pemantauan kondisi pertanian di berbagai wilayah untuk memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan.

Hasil monitoring tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah intervensi dan bantuan yang diperlukan bagi masyarakat maupun petani yang terdampak.

“Pemerintah daerah akan terus hadir dan melakukan monitoring. Kalau memang ada petani yang terdampak, tentu kita siapkan langkah-langkah untuk membantu, termasuk melalui pangan murah dan pupuk murah,” tandas Jaro Ade.

Dengan langkah tersebut, Pemkab Bogor berkomitmen memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal sekaligus memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat serta petani dalam menghadapi dampak musim kemarau.

(rls/hrs)