KlikBogor – Sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan program Revitalisasi Satuan Pendidikan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi peserta didik di seluruh Indonesia terus dilakukan.

Seperti yang terlihat di SDN Cimahpar 5 Kota Bogor ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program prioritas nasional yakni Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang layak, aman, dan inklusif.

Berbagai intervensi dilakukan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, perbaikan sanitasi, penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran, hingga penataan lingkungan sekolah yang lebih nyaman bagi peserta didik.

Mendikdasmen menegaskan bahwa revitalisasi sekolah adalah upaya menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.

Oleh karena itu, pengawasan dan kolaborasi lintas kementerian menjadi sangat penting agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan Pendidikan.

Baca juga: Menko PMK dan Menag Tinjau Pembangunan Mts Negeri Kota Bogor, Progres Capai 90 Persen

Kegiatan visitasi menjadi sarana untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi berjalan sesuai ketentuan, tepat mutu, tepat waktu, dan akuntabel. Selain meninjau hasil pembangunan secara langsung, pemerintah juga mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan serta kebutuhan tindak lanjut guna mempercepat penyelesaian program.

Melalui kolaborasi yang kuat dan pengawasan yang berkelanjutan, revitalisasi satuan pendidikan diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh anak Indonesia.

Menko PMK Pratikno menekankan bahwa keberhasilan revitalisasi satuan pendidikan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui visitasi ini, pihaknya ingin memastikan seluruh proses berjalan baik sekaligus memperkuat koordinasi.

“(Melalui visitasi ini) kita melihat ini sudah selesai dibangun revitalisasi sekolah sebesarnya anggaran sekitar Rp2,6 miliar dibangun secara swakelola oleh panitia lokal dengan pengawasan, bantuan dari Kemendikdasmen, dari Pemkot dan lain-lain,” ujar Pratikno dalam keterangannya dikutip Rabu, 8 Juni 2026.

Baca juga: Kota Bogor Sabet Opini WTP ke-10, Ini Pesan Dedie Rachim

Wakil Walikota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, “Inilah salah satu contoh, SDN Cimahpar 5, Bantuan langsung dari Pak Presiden langsung dibawa oleh Pak Mendikdasmen. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik semua menjadi anak-anak cerdas. Anak-anak yang ke depannya insya Allah jadi orang-orang sukses.”

Senada dengan itu, Kepala Sekolah SDN Cimahpar 5, Iim Rohimah mengucapkan rasa terima kasih kepada Presiden dan Mendikdasmen.

“Terima kasih Bapak Presiden dan Pak Menteri karena dengan adanya bantuan revitalisasi di sekolah ini, kami memiliki gedung sekolah yang layak sehingga proses pembelajaran insyaallah ke depannya bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya,” tutur Iim seraya menyebut bahwa selanjutnya, ia akan berfokus pada peningkatan mutu sekolah mencakup capaian hasil belajar murid dan kompetensi guru.

Sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), penguatan pendidikan inklusif, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

(rls/hrs)

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Predikat ini menjadi raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jawa Barat kepada Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkot Bogor dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Kota Bogor kembali meraih opini WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. Ini merupakan raihan opini WTP yang ke-10 bagi Kota Bogor,” ujar Dedie Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026.

“Tentu capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP harus menjadi landasan untuk terus memperbaiki kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang terpenting selanjutnya adalah bagaimana kita mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemberian opini WTP harus tercermin dalam proses kerja pemerintah daerah yang semakin baik, efektif, transparan, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” pesan Dedie Rachim.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bogor berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik.

(rls/hrs)

KlikBogor – Kelanjutan pembangunan Jalan Regional Ring Road atau R3 yang melintasi wilayah Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Lurah Sindangrasa, Muhamad Badru Jaman kepada awak media di kantornya, pada Selasa, 9 Juni 2026.

Badru mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki gagasan agar pusat pemerintahan Kelurahan Sindangrasa berada dekat jalur R3. Menurutnya, hal itu dapat mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan.

“Sebenarnya ada satu ide yang kami pengen gulirkan, di antaranya bagaimana pusat pemerintahan Kelurahan Sindangrasa berada di samping R3, sehingga segala bentuk komunikasi dengan masyarakat, layanan-layanan pada masyarakat bisa dengan mudah karena jalan yang cukup memadai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa esensi keberadaan kelurahan adalah memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

Baca juga: Job Fair 2026 di Kota Bogor, 3.212 Lowongan Pekerjaan Tersedia 

Sementara itu, program-program strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang harus didukung bersama, termasuk pembangunan Jalan R3.

“Program-program strategis pasti ada di pusat dan kami pasti akan ikut menyukseskan program-program strategis tersebut, termasuk R3 di dalamnya,” katanya.

Karena itu, pihaknya mendukung Pemerintah Kota Bogor agar pembangunan Jalan R3 berjalan lancar dan meminimalkan berbagai kendala yang dapat menghambat proses pembangunannya.

Badru berharap pembangunan Jalan R3 dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat Sindangrasa sekaligus memberikan dampak positif bagi perkembangan Kota Bogor secara lebih luas.

“Saya berharap R3 benar-benar mampu mendongkrak ekonomi masyarakat Sindangrasa dan tentunya memberikan manfaat bagi Kota Bogor pada umumnya,” ungkapnya.

Baca juga: Jalan R3 Kota Bogor Ditargetkan Tembus Wangun pada 2028

Terkait pembebasan lahan yang akan digunakan Jalan R3, Badru menjelaskan bahwa proses tersebut masih belum dimulai. Adapun tahapan masih berada pada verifikasi trase atau jalur dan pendataan kepemilikan lahan yang terdampak.

“Termasuk PBB-nya, tentunya (nanti) akan dinonaktifkan karena (lahan) sudah menjadi aset Pemerintah kota Bogor,” imbuh Badru.

Ia menegaskan proses pendataan akan dilakukan secara cermat guna menghindari persoalan dalam pemberian ganti rugi kepada masyarakat.

“Kami memastikan jangan sampai ada kasus misalkan rumahnya tergusur tapi tidak mendapatkan ganti rugi, itu hal-hal yang krusial yang kami kelurahan harus mengantisipasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Badru menyebut bahwa dukungan masyarakat terhadap pembangunsn Jalan R3 sangat tinggi.

“Saya boleh katakan hampir 100 menerima adanya pembebasan R3. Mudah-mudahan kita berdoa pembangunan R3 ini lancar, anggaran pemerintahnya juga cukup sehingga bisa memberikan dampak yang positif buat masyarakat,” ucapnya.

(hrs/ckl)