Connect with us

Berita

KLH Bangun Pasar Karbon Berintegritas Tinggi di Forum COP30 Brasil

Published

on

KLH Bangun Pasar Karbon Berintegritas Tinggi di Forum COP30 Brasil
Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq (kanan) saat menghadiri kegiatan High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future” di São Paulo, Brasil, Sabtu, 8 November 2025. Foto/Istimewa.

KlikBogor – Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH) berkomitmen untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai solusi nyata menuju ekonomi hijau berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, saat menghadiri kegiatan High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future” di São Paulo, Brasil, pada Sabtu, 8 November 2025.

Forum tersebut diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dan menghadirkan pejabat tinggi Indonesia serta pemimpin organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).

Hanif Faisol menyampaikan bahwa Indonesia tengah memasuki babak baru pengelolaan karbon dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Regulasi ini memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, dan membuka peluang kolaborasi internasional berbasis integritas dan transparansi.

“KLH berkomitmen memastikan bahwa setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. Ini bukan hanya mekanisme pasar, tapi jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Hanif.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah melalui KLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima independent crediting schemes dunia, yaitu Gold Standard for Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth. Langkah ini memperluas ruang aksi mitigasi berbasis alam dan teknologi, sekaligus memperkuat daya saing pasar karbon nasional di tingkat global.

Dalam kesempatan itu, KLH juga mengundang investor dan pelaku usaha dunia untuk bergabung dalam Paviliun Indonesia di COP30 Belém, yang akan menghadirkan forum seller meets buyer guna mempertemukan penyedia dan pembeli kredit karbon berintegritas tinggi.

Sekitar 90 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) potensi kredit karbon dari aksi mitigasi di sektor kehutanan dan lahan (FoLU), energi, industri, dan pengelolaan limbah akan dipaparkan secara rinci di Indonesia Pavilion mulai Senin, 10 November 2025.

“Paviliun ini akan menjadi etalase diplomasi hijau Indonesia, menampilkan proyek, mitra, serta inovasi nasional yang siap bekerja sama dengan dunia,” terang Hanif.

Selain itu, selama agenda COP30, KLH/BPLH juga memperkuat kerja sama bilateral untuk memperluas akses pendanaan dan transfer teknologi hijau.

Dalam rangkaian pre-COP30 pekan ini, KLH telah menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan The Royal Foundation serta Memorandum of Understanding (MoU) dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) Inggris. Kedua kerja sama ini merupakan langkah strategis memperkuat sinergi global menuju transisi energi dan ekonomi rendah emisi.

“Pasar karbon bukan sekadar transaksi ekonomi. Ini adalah wujud kepemimpinan Indonesia dalam menghadirkan solusi nyata terhadap perubahan iklim global. Melalui kerja sama lintas negara, kita menegakkan integritas dan memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem karbon Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan dengan kehadiran aktif di COP30, Indonesia menegaskan perannya sebagai pembangun jembatan hijau dunia, memperkuat diplomasi iklim, membuka peluang investasi hijau, serta menempatkan diri di garis depan transisi menuju ekonomi rendah emisi dan berkelanjutan.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menekankan pentingnya kemitraan global dan kepastian kebijakan dalam mendorong investasi karbon yang berintegritas.

“Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas. Melalui regulasi baru ini, kami ingin memastikan bahwa nilai ekonomi karbon tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hashim.

Hashim menambahkan kegiatan ini merupakan langkah nyata Indonesia dalam membangun jembatan hijau antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global sebagai bagian dari upaya kolektif menghadapi tantangan perubahan iklim.

(rls/hrs)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Trase Baru Batutulis Diuji Coba, Berlakukan Sistem Buka Tutup

Published

on

By

Trase Baru Batutulis Diuji Coba, Berlakukan Sistem Buka Tutup
Sejumlah kendaraan tengah melintas Jalan Saleh Danasasmita atau trase baru Batutulis pada masa uji coba, Selasa, 27 Oktober 2026 sore. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah berkoordinasi pascauji coba Jalan Saleh Danasasmita atau trase baru Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan.

Pembangunan jalan ini berada di bawah pengelolaan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Promix Prima Karya sebagai kontraktor pelaksana dan ditargetkan selesai pada 30 Oktober 2026.

Baca juga: Kue Semprong Rumahan dari Tajur, Dirintis Sejak 2015

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih mengatakan bahwa setelah uji coba, terdapat sejumlah segmen yang perlu disempurnakan.

“Sehingga kenapa diujicobakan dulu sambil penyempurnaan segmen-segmen yang perlu memang ada dirapihkan. Nah, untuk terkait pembukaan ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pelaksana dan UPT, untuk hari ini dibuka hingga pukul 19.00 WIB dan besok pagi dari pukul 07.00 sampai pukul 19.00 WIB,” ujar Esti dalam keterangannya, Selasa, 27 Oktober 2026.

Baca juga: Sensor Elektrokimia, Cek Residu Pestisida dan BPA Semudah Ukur Gula Darah

Segmen yang memerlukan perapian berada di perbatasan antara jalan eksisting dan trase atau jalur baru. Pada bagian tersebut, perlu dilakukan pemadatan sebelum dilapisi aspal.

Sistem buka tutup dan penyesuaian waktu secara situasional diterapkan agar masyarakat tetap dapat melintasi jalan dengan aman selama masa uji coba, sembari dilakukan penyempurnaan dan perapian.

“Kenapa buka tutup, karena memang ada beberapa segmen penyempurnaan sampai tanggal 1 nanti. Dan untuk pekerjaan konstruksi berakhir di 30 Oktober,” ujarnya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

DMI Kota Bogor Cari Nahkoda Baru, 7 Kandidat Penuhi Syarat

Published

on

By

DMI Kota Bogor Cari Nahkoda Baru, 7 Kandidat Penuhi Syarat
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kota Bogor di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Selasa, 27 Oktober 2026. Foto/Klikbogor

KlikBogor – Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kota Bogor menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-III di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB), Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam agenda tersebut, sebanyak tujuh calon ketua dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti proses pemilihan kepengurusan periode 2026-2031.

Berdasarkan hasil rapat panitia Musda III DMI Kota Bogor, tujuh nama-nama bakal calon ketua yang memenuhi syarat administrasi tersebut yakni Najamudin, Deni Irawan, Kinarto, Wahyu Mimbar, Fikri Aziz, Abdul Rahmat Sholeh, dan Istikhori.

Ketua Panitia Musda III PD DMI Kota Bogor, Ahmad Fatoni mengatakan, terdapat 10 calon yang mendaftar dalam musda tersebut. Namun, berdasarkan hasil rapat dan pemeriksaan persyaratan, hanya tujuh calon yang dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan tiga lainnya tidak lolos verifikasi.

Menurut Fatoni, keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

“Panitia berupaya seobjektif mungkin. Prinsipnya adalah kepatuhan terhadap prosedur sesuai AD/ART, sehingga kami harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan tersebut,” kata Fatoni.

Baca juga: Lantik Jurusita Pajak Daerah, Pemkot Bogor Targetkan Tagih Rp120 Miliar

Fatoni berharap ketua DMI Kota Bogor yang terpilih nantinya mampu membawa perubahan positif bagi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di seluruh wilayah Kota Bogor. Selain itu, kepengurusan baru diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur kemasjidan.

“Harapan kita, siapa pun nakhoda DMI yang terpilih di musda ini bisa membawa angin perubahan yang segar buat DKM se-Kota Bogor, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dan insan kemasjidan,” ujarnya.

Fatoni menyebutkan, berdasarkan AD/ART, terdapat 13 suara yang memiliki hak pilih dalam Musda tersebut. Unsur pemilik suara meliputi Pengurus Wilayah, pengurus daerah yang terdiri dari ketua dan sekretaris, DMI tingkat kecamatan, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid (BKMM), serta dua Masjid Agung di Kota Bogor.

Ia menambahkan, agenda Musda kali ini difokuskan pada pemilihan ketua terpilih. Sementara itu, proses pengukuhan dan pelantikan kepengurusan selanjutnya akan diserahkan kepada ketua terpilih.

Baca juga: Sensor Elektrokimia, Cek Residu Pestisida dan BPA Semudah Ukur Gula Darah

Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, yang hadir membuka acara tersebut mengharapkan musda ini menghasilkan kepengurusan DMI periode 2026-2031 yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di bidang kemasjidan.

Menurut Dedie Rachim, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai pusat peradaban yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Harapannya akan terpilih kepengurusan DMI periode 2026-2031 yang memenuhi harapan semua pihak. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dan pesannya adalah bagaimana kita membangun sekaligus memakmurkan masjid, kemudian juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menilai upaya memakmurkan masjid sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan hal yang mudah. Karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar fungsi masjid dapat berjalan lebih optimal.

Dedie Rachim menegaskan, masjid memiliki posisi sentral dalam kehidupan masyarakat sehingga pengelolaannya perlu didukung melalui kerja sama antara DMI, pemerintah daerah, dan unsur kemasjidan lainnya.

“Masjid sebagai pusat peradaban tentu mempunyai peran yang sangat sentral dan strategis yang harus kita kolaborasikan bersama,” pungkasnya.

(rls/hrs)

Continue Reading

Berita

Lantik Jurusita Pajak Daerah, Pemkot Bogor Targetkan Tagih Rp120 Miliar

Published

on

By

Lantik Jurusita Pajak Daerah, Pemkot Bogor Targetkan Tagih Rp120 Miliar
Pelantikan jurusita pajak daerah Bapenda Kota Bogor, Senin, 26 Oktober 2026. Foto/Istimewa

KlikBogor – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim melantik delapan jurusita pajak daerah Kota Bogor di Paseban Sri Baduga, Kompleks Balai Kota Bogor, Senin, 26 Oktober 2026. Kedelapan jurusita ini menjadi tim khusus untuk menagih tunggakan pajak daerah kepada wajib pajak (WP) di Kota Bogor.

“Ya, yang pertama kan kami sudah menghitung ada potensi piutang yang bisa ditagih. Piutang jumlahnya hampir Rp600 miliar, namun demikian, tata cara untuk penagihan itu ternyata tidak mudah. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, juga harus dilengkapi dengan personil yang sudah memiliki kemampuan serta sertifikasi terkait dengan penugasan sebagai jurusita,” kata Dedie Rachim usai pelantikan.

Ia menjelaskan, setelah delapan aparatur sipil negara (ASN) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor melalui proses pelatihan, ujian, dan juga penetapan, maka Pemkot Bogor lebih konfiden untuk bisa melaksanakan penyitaan yang dilakukan oleh jurusita.

“Kalau target, tadi Pak Sekda setting-nya kurang lebih 20 persen dari Rp600 miliar ya di tahun ini, atau kurang lebih Rp120 miliar di tahun ini saja dari potensi piutang yang belum terbayar sampai dengan sekarang,” imbuhnya.

Baca juga: Bogor 100 Menyala Terus, 565 Atlet Siap Berlaga di Porprov Jabar

Kepada tim jurusita, Dedie Rachim juga berpesan harus mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Sudah dibekali dengan berbagai atribut dan keilmuan, maka tentu tinggal pelaksanaan kewenangan harus berintegritas. Itu pesan saya kepada mereka,” ucapnya.

Kepala Bapenda Kota Bogor, Abdul Wahid menerangkan, setelah pelantikan ini, pihaknya akan segera merumuskan dengan melalui tahapan-tahapan kepada para WP yang mempunyai piutang.

“Yang tadi sudah disampaikan oleh Wali Kota Bogor salah satunya yaitu pemasangan plang, pemanggilan melalui aplikasi dan selanjutnya ditindak lanjuti apakah itu langsung penyegelan atau bisa saja melaksanakan pembekuan rekening usahanya,” ucapnya.

“Jadi itu empat tahapan-tahapan. Namun hal ini bisa kami lakukan nanti tim jurusita berkolaborasi komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dari BI, OJK, nanti akan berkolaborasi. Dan tahapan-tahapan itu SOP-nya memang sudah disiapkan. Tinggal insyaallah doakan tim jurusita ini bisa berjalan di awal bulan ini,” sambungnya.

Baca juga: Besok, Trase Baru Batutulis Dibuka untuk Uji Coba 2 Jalur

Wahid mengungkapkan, tim jurusita tersebut dari internal Bapenda Kota Bogor sebanyak delapan orang. Delapan orang tersebut sudah disekolahkan dan mempunyai berbagai macam sertifikasi yang berhubungan dengan jurusita.

“Ya, mereka sudah mempunyai sertifikat. Jadi tinggal bekerja dengan integritas,”  tutup Wahid.

(hrs/ckl)

Continue Reading
Advertisement

Potret

Populer