KlikBogor – Satu unit accu atau aki alat berat vibrator milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, raib diduga digasak maling.

Akibat kejadian itu, proses land clearing atau pembukaan lahan untuk trase di area Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, terancam molor dari target yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rr. Juniarti Estiningsih mengatakan, peristiwa tersebut diketahui saat petugas hendak melanjutkan pekerjaan pembukaan trase di area IPAL dan PSEL Kayumanis.

“Tadi pagi kami dari PUPR akan melanjutkan pekerjaan pembukaan trase, khususnya di areal IPAL dan PSEL. Alat vibrator ini untuk pemadatan tanah setelah dikeruk menggunakan beko. Tetapi saat dicek, alat ini tidak bisa jalan,” kata Juniarti, Sabtu, 20 Juni 2026.

Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kabel mesin telah diputus dan aki alat berat tersebut hilang. Kasus ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisan.

“Setelah dicek ternyata ada yang memutuskan kabel dan mengambil aki-nya. Kami langsung dokumentasikan dan memutuskan melaporkannya ke polisi karena menghambat pekerjaan,” katanya.

Baca juga: Mengapa Tubuh Bisa Merinding? Ini Kata Ahli Saraf

Menurut Juniarti, vibrator tersebut merupakan satu-satunya alat berat yang dimiliki untuk pekerjaan pemadatan lahan di lokasi proyek.

Kerusakan alat berat tersebut berpotensi menghambat target penyelesaian pekerjaan yang semula direncanakan rampung pada akhir Juni 2026.

“Ini alat satu-satunya yang memang digunakan untuk pemadatan tanah. Akibatnya pekerjaan bisa mundur. Yang harusnya selesai di akhir Juni, bisa molor karena alat rusak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tindakan perusakan terhadap alat tersebut tidak hanya merugikan pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga merusak aset negara yang digunakan untuk kepentingan publik.

Baca juga: DLH Siapkan Pusat Edukasi Pengolahan Sampah Terpadu untuk Pelajar

Juniarti menjelaskan, selama hampir dua bulan pekerjaan berlangsung, tidak pernah terjadi gangguan serupa. Karena itu, kejadian tersebut cukup mengejutkan, termasuk bagi warga sekitar.

“Kami sudah hampir dua bulan bekerja di lokasi ini dan tidak ada masalah apa pun. Baru kali ini terjadi. Warga RW06 Kelurahan Kayumanis juga sangat kaget dengan kejadian seperti ini,” katanya.

Juniarti mengaku belum mengetahui siapa pelakunya. Namun, ia berharap pihak yang mengambil aki tersebut segera mengembalikannya agar pekerjaan tidak semakin terhambat.

Meski alat pemadat tanah belum dapat digunakan, pekerjaan di lokasi tetap berjalan secara terbatas dengan mengandalkan ekskavator atau beko sembari menunggu perbaikan mesin vibrator.

“Sementara kita perbaiki dulu alatnya. Pekerjaan tetap berjalan, paling menggunakan beko terlebih dahulu,” kata Juniarti.

Sebagai langkah antisipasi, pihaknya akan memperketat pengamanan peralatan proyek dengan menempatkan alat-alat kerja di lokasi yang dinilai lebih aman dan mudah diawasi.

(hrs/ckl)

KlikBogor – Forum Ormas Bogor Bersatu (FOBB) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM) Kota Bogor, Jumat, 19 Juni 2026.

Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia di kawasan RSMM.

​Ketua FOBB, Umar Dani mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan gedung yang menggunakan anggaran negara ini seharusnya mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, saat ini masih banyak pertanyaan publik yang belum terjawab mengenai aspek legalitas, administrasi, dan pengawasan proyek tersebut.

​”Forum Ormas Bogor Bersatu menyatakan keprihatinan dan perhatian serius terhadap pelaksanaan pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia. Kami menilai hingga saat ini masih terdapat berbagai pertanyaan publik yang belum terjawab secara terbuka terkait aspek legalitas, administrasi, serta pengawasan pembangunan proyek tersebut,” ujar Umar Dani di lokasi aksi.

​Umar Dani menyebut bahwa keterbukaan dokumen perizinan dan lingkungan merupakan hak masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kondisi yang tertutup dinilainya dapat memicu keresahan dan menurunkan kepercayaan publik kepada proyek pemerintah.

​”Dalam negara hukum, tidak boleh ada perlakuan istimewa atau pengecualian terhadap pihak tertentu. Semua pihak wajib tunduk dan patuh terhadap aturan yang sama. Pemkot Bogor jangan bersikap pasif terhadap proyek yang berada dalam wilayah administrasinya,” katanya.

​Di akhir pernyataannya, Umar Dani mengklarifikasi bahwa unjuk rasa ini sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan maupun fasilitas kesehatan nasional.

Pihaknya mengklaim akan tetap mendukung program pemerintah selama berjalan di atas koridor hukum yang benar.

​”Gerakan ini bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan kesehatan nasional. Sebaliknya, FOBB mendukung setiap program pembangunan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai hukum,” ujarnya.

​Kendati demikian, pihaknya berjanji akan terus mengawal perkembangan isu ini sampai seluruh dokumen legalitas dibuka secara terang benderang ke hadapan publik Kota Bogor.

​”Tidak boleh ada proyek yang kebal hukum. Tidak boleh ada pembangunan yang berjalan di atas tanda tanya. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Umar Dani disambut teriakan yel-yel perjuangan oleh massa aksi.

​Aksi unjuk rasa berjalan dengan pengawalan dari aparat keamanan setempat dan perwakilan massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasinya.

​Dalam orasinya, Forum Ormas Bogor Bersatu menyampaikan delapan poin tuntutan utama guna menjaga supremasi hukum di Kota Bogor. Poin-poin tuntutan tersebut di antaranya:

​Stop Pembangunan: Menghentikan aktivitas pembangunan sampai dengan segala aspek perizinan dilengkapi secara keseluruhan.

​Transparansi Kemenkes: Mendesak Kementerian Kesehatan RI membuka secara transparan seluruh dokumen legalitas pembangunan Gedung Gene Bank Indonesia kepada publik.

​Audit Pemkot Bogor:
Mendesak Pemerintah Kota Bogor melakukan pemeriksaan dan audit administratif terhadap seluruh aspek perizinan proyek.

​Tindakan Tegas Satpol PP: Mendesak Satpol PP Kota Bogor menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan peraturan secara profesional, objektif, dan tanpa pandang bulu.

​Keterlibatan Ombudsman: Mendesak Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur.

​Audit Keuangan:
Mendesak Inspektorat Jenderal Kemenkes, BPK, dan BPKP melakukan audit kepatuhan terhadap proses pembangunan serta penggunaan anggaran negara.

​Penegak Hukum:
Mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara.

​Penghentian Sementara: Menolak aktivitas kelanjutan proyek sebelum seluruh kewajiban dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

(rls/hrs)

KlikBogor – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau progres rehabilitasi dan renovasi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kota Bogor, Jumat, 19 Juni 2026.

Dalam kunjungan kerjanya, AHY mengungkapkan bahwa proyek rehabilitasi dan renovasi madrasah yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Jawa Barat 3 tersebut telah mencapai progres sekitar 95 persen dan akan segera rampung.

“Tadi saya mendapatkan penjelasan bahwa progres rehabilitasi dan renovasi madrasah tsanawiyah ini sekitar 95 persen. Jadi, sebentar lagi tuntas,” ujar AHY.

Ia menjelaskan, MTs Negeri Kota Bogor merupakan salah satu dari 127 madrasah tsanawiyah di Jawa Barat yang mendapatkan program rehabilitasi dan renovasi.

Secara nasional, pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap 1.397 madrasah tsanawiyah dengan total anggaran sekitar Rp4 triliun.

Baca juga: Yantie Rachim Ajak Pelajar Kota Bogor Biasakan Kata Positif untuk Sekolah Ramah Anak

AHY mengatakan bahwa PHTC menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini juga sebagai respons pemerintah terhadap insiden robohnya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, pada September 2025 yang mengakibatkan korban jiwa.

“Kita berharap bangunan fasilitas pendidikan, bukan hanya yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang itu juga terus kita lakukan renovasi, tapi juga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, baik pada tatanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar maupun pendidikan menengah,” kata AHY.

Ia menjelaskan, program rehabilitasi dan renovasi dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama atau 2025, sebanyak 548 madrasah dengan anggaran sekitar Rp1,3 triliun.

Sementara tahap dua dengan skema yang sama yakni single year contract, sebanyak 13 madrasah dengan anggaran sekitar Rp60 miliar di Kalimantan Barat.

Sedangkan tahap dua melalui skema multi year contract 2025–2026, sebanyak 836 madrasah dengan anggaran sekitar Rp2,35 triliun. Secara umum progres hingga saat ini telah mencapai 62 persen.

Baca juga: Angkot Usia di Atas 20 Tahun di Kota Bogor Bakal Disetop Operasi

Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kita ingin anak-anak kita, generasi penerus bangsa, semakin cerdas melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi segenap masyarakat. Karena itu salah satu prioritasnya adalah memperbaiki infrastruktur sekolah agar aman, kokoh, dan nyaman untuk mendukung proses belajar. Ini juga baik bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajarannya,” ujarnya.

Selain memperbaiki bangunan, AHY juga mengapresiasi lingkungan MTs Negeri Kota Bogor yang terawat asri serta terus dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, termasuk sarana olahraga.

Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan membangun kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter, integritas, keterampilan, dan kesehatan peserta didik.

“Tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga punya integritas, keterampilan, dan sehat. Saya rasa itu semua menjadi kunci sukses SDM unggul untuk Indonesia yang semakin baik,” tutup AHY.

(hrs/ckl)